Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.677
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Novum : Jurnal Hukum Yustisia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Abadimas Adi Buana Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Pendidikan Multikultural LEGAL BRIEF Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Justice Voice Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of International Multidisciplinary Research Jurnal Hukum dan Pembangunan Ipso Jure
Bachrul Amiq
Universitas Negeri Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA Mansyuri, Zaqiya Alfi; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1510

Abstract

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.
PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA OLEH POLRI Indraswara, Frista Sonna; Amiq, Bachrul; Prawesthi, wa; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i03.1511

Abstract

Dalam peraturan-peraturan yang ada, NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tidak dapat digunakkan secara ilegal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum nasional cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun seiring Perkembangan teknologi perhubungan dan telekomunikasi serta ilmu kedokteran dan farmasi yang sangat pesat ini melahirkan berbagai peluang dan tantangan yang sering terjadi banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa efek yang sangat merugikan bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi, bahkan berakibat kematian. Belum lagi berbagai resiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang disebabkan penggunaan alat atau pun jarum suntik yang dilakukan bergantigantian antara para pengguna. Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang , Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.
PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SERUYAN, KALIMANTAN TENGAH Ndraha, Abdian Berkat; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini membahas tentang penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat adat Dayak di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Permasalahan yang dikaji adalah model penyelesaian sengketa tanah berbasis hukum adat dan kekuatan hukum putusan lembaga adat terhadap para pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa yang berkeadilan oleh Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan menggunakan Lembaga Adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum di masyarakat. Lembaga adat menawarkan solusi yang layak untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Lembaga adat merupakan komponen integral dari sistem hukum adat yang berfungsi sebagai lembaga organik. Putusan Lembaga Adat di Kabupaten Seruyan memiliki bobot hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, karena setiap putusan yang dibuat oleh Lembaga Adat mengikat bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan. Namun berdasarkan penalaran hukum, keputusan pengadilan memiliki bobot hukum yang lebih besar daripada keputusan pengadilan adat karena landasannya dalam hukum positif. Penguatan lembaga adat sangat penting agar mereka dapat secara efektif menangani sengketa di masyarakat adat. Penting juga bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dengan cermat keputusan lembaga adat dan memastikan penghormatan terhadap keputusan tersebut.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK: Studi Kasus Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son Ramba, Yunan Yunus; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul; Widodo, Ernu
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi sanksi pidana dan upaya perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak didik, dengan studi kasus putusan nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Son. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa proses hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan anak didik dalam perkara tersebut melalui tahap pelaporan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengumpulan bukti, dakwaan, persidangan, putusan dan hukuman, serta upaya hukum. Upaya perlindungan terhadap anak korban meliputi penyediaan lingkungan aman, konseling, menjaga kerahasiaan, advokasi hak, layanan kesehatan, informasi, pendampingan pemeriksaan, pemenuhan hak sesuai UU perlindungan anak, pencegahan intimidasi, dukungan keluarga dan komunitas, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak. Faktor penghambat penanganan perkara antara lain kesulitan anak mengungkapkan peristiwa, rasa takut dan malu korban, minimnya saksi, ancaman pelaku, ketidakpatuhan prosedur hukum, keterbatasan sumber daya dan keahlian, kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Penelitian merekomendasikan penindakan tegas pelaku sesuai KUHP, kerja sama penanganan anak korban, sosialisasi ke sekolah, penanganan kasus sesuai hukum, pendampingan korban saat pemeriksaan, pencatatan keterangan tersangka dan saksi sebagai bukti, peningkatan keamanan sekolah, serta perlindungan hukum bagi anak korban.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/2023/PT PAL Widodo, Dieno Hendro; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil Penelitian Pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PT Pal Terdakwa BAHARUDIN KASIM alias BAHA harus mempertanggungjawabkan atas perbuatanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 81/PID.SUS/2023/PT PAL Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
Environmental Damage: Community Lawsuit Against The Government Over Industrial Business Licenses Amiq, Bachrul; Borman, M. Syahrul; Taufik, Moh; Aranggraeni, Renda; Astuti, Pudji; Aimim-Tham, Sukanya; Aminah, Aminah
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61176

Abstract

Legal policies causing environmental damage raise questions about legal standing to file lawsuits with the State Administrative Court and its authority over business license disputes. This study examines the challenges and opportunities in implementing the authority of the state administrative court as a form of law enforcement on business licenses that impact environmental damage. This study uses the qualitative method NVivo12 Plus 12 by analyzing legal rules, journals, and online print media such as detik.com and kompas.com. The research focuses on the approach of laws and regulations related to the environment and case studies based on Supreme Court decisions. The Administrative Court plays a role in receiving claims against government actions that harm citizens. One of them is the authority to adjudicate disputes over government actions related to environmental disputes. Community participation is essential to create a healthy environment and is used not only as a means to an end but also as an end. The right to a healthy climate encompasses the right to receive environmental information, participate in decision-making, and review challenging public decisions within the scope of access to justice.
Influence of Changes to the Regulations on the Term of Village Head on Village Development Yusuf, Muhammad; Amiq, Bachrul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The regulation of the term of office of village heads in Indonesia has undergone frequent changes, affecting the dynamics of village governance and development. The latest regulation, Law No. 3 of 2024, stipulates in Article 39 that a village head serves for 8 years and may be re-elected once, contrasting with the previous provision of 6 years with the possibility of two re-elections. This regulatory change potentially influences the continuity and effectiveness of village development, in which the village head plays a central role, particularly in managing village finances and assets. This study aims to examine the impact of the extended term of office on village development and community participation in two villages: Munggugianti and Sirnoboyo in Benjeng District, Gresik Regency. Using an empirical juridical method, the research applies a socio-legal approach through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that a longer term of office provides better continuity in development planning and execution, allowing village heads to implement medium to long-term programs more effectively. However, challenges remain in ensuring community participation, which varies depending on public awareness and socialization efforts. In both villages, development progress shows improvement post-regulatory change, although community involvement is still not optimal and sometimes not aligned with the expectations of participatory governance. The study recommends strengthening community legal awareness, increasing transparency in village governance, and institutionalizing development planning mechanisms that actively involve the community regardless of leadership changes.
Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers Zapetri, Novita; Amiq, Bachrul; Prawesti, Wahyu
Justice Voice Vol. 2 No. 1 (2023): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v2i1.720

Abstract

The high number of accidents in Indonesia is one of the impacts of the lack of awareness of road users and road transportation providers in maintaining traffic order and road transportation security. Services that are safe, secure, orderly, smooth, and integrated with other modes of transportation can boost the national economy, advance public welfare, strengthen national unity, and be able to uphold the dignity of the nation. This study aims to analyze law enforcement by police officers in single traffic accidents that cause passengers to die and the responsibilities of drivers and the Otobus Company (PO) to victims. The method uses normative legal research with a statutory approach and the concept of law enforcement. The research shows that the maximum punishment imposed on the perpetrators of traffic crimes normatively can be explained by the relatively low maximum punishment ranging from one year to five years and until now the legal basis for capturing the perpetrators of traffic crimes still depends on the Criminal Code inherited from the Dutch Colonial Government. Law enforcement by police officers with the investigation and investigation of criminal cases in the case of a single accident experienced by the suspect on the toll road ensnares the Road Traffic and Transportation Law (LLAJ Law). Drivers and POs are responsible for victims by providing compensation to accident victims following the LLAJ Law by not removing or reducing criminal liability.
MEKANISME PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Bahri, Muhammad Syamsul; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.8916

Abstract

Corruption is a despicable act that occurs every year. Corruption is classified as a heinous act and has a major impact on state finances, causing harm to many parties. Investigation, prosecution and court hearings in corruption cases must take priority over other cases in order to resolve them as quickly as possible. The aim of this research is to understand and analyze law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia and to understand and analyze the mechanism for returning state assets resulting from criminal acts of corruption. The method used in this research is a normative research method. It is a legal research which places the law as a building system of norms. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes regulates mechanisms or procedures that can be used to return assets through criminal and civil channels. The mechanism for returning state assets resulting from criminal acts of corruption can be carried out using two mechanisms, which is criminal route as regulated in UNCAC and the civil route (civil forfeiture). The criminal route is intended to provide a deterrent effect to corruptors so that they do not repeat criminal acts of corruption. Civil forfeiture is intended to return state assets resulting from criminal acts of corruption with evidence obtained from the criminal process, namely tracing and freezing assets. The key to success lies with each country, so it cannot be determined which mechanism is the best. Elements of success in efforts to return assets resulting from criminal acts of corruption must take into account several factors, one of which is the perspective that the law enforcement approach in Indonesia still focuses on punishing perpetrators (in personam), not confiscating assets resulting from crime.
Penggunaan Media Sosial dan Literasi Hukum Di Kalangan Ibu PKK Astutik, Sri; Amiq, Bachrul; Zulaikha, Zulaikha
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v2i1.p47-58

Abstract

Media sosial tidak asing lagi digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Para ibu memanfaatkan fitur grup baik itu dalam format Facebook atau WhatsApp, yang banyak digunakan untuk berkomunikasi khusus dalam konteks tertentu. Jika itu Grup PKK, maka obrolan dalam grup pun juga seputar masalah dan kegiatan PKK. Jika itu grup lain, maka obrolannya pun akan disesuaikan dengan tema dan anggota grup tersebut. Dengan grup, informasi bisa sampai kepada seluruh anggota dengan cepat dan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi belum semua orang memanfaatkan obrolan (chatting) itu dengan bijak dan cerdas. Akibatnya, banyak terjadi perselisihan akibat salah paham dalam obrolan di grup. Selain etika berkomunikasi, menggunakan media sosial juga harus dibarengi dengan literasi tentang hukum dan tata bahasa. Pada pengabdian masyarakat ini, dilakukan sosialisasi tentang bagaimana cara cerdas menggunakan media sosial, agar tidak terjerat hukum. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Materi tentang hukum dan media massa ini diambil, setelah dilakukan pengamatan selama setahun. Hasilnya masih banyaknya ibu-ibu PKK yang belum paham sepenuhnya bahwa pesan dan kirimannya di media sosial bisa terkena jeratan hukum. Setelah dilakukan sosialisasi, peserta semakin tertarik untuk memanfaatkan media sosial dengan positif dan mengambil keuntungan dari media sosial tersebut.
Co-Authors Abidin, Bakti Achmad Rubaie Aimim-Tham, Sukanya Aminah Aminah Aranggraeni, Renda Ardan, Lukman Hakim Aribawa, Muhammad Yustino Bahri, Muhammad Syamsul Begishev, Ildar Borman, M. Syahrul Briantoro, Yuli Dwi Charles Ardani Dedi Hermawanto Diah Putri Meitasari Dudik Djaja Sidarta Dwi Muryanto Dwi Muryanto, Dwi Erlando, Angga Riki Argo Ernu Widodo, Ernu Hamdani, Fathul Hartoyo Hartoyo I Wayan Nuada Indraswara, Frista Sonna Kibiantoro, Miraj M. Syahrul Borman M. Yustino Aribawa Mansyuri, Zaqiya Alfi Manusiwa, Ronny William Milandhikasyah, Putri Kharisma Mochamad Chotib Mochamad Chotib Muhammad Yusuf Muzakky, Hikam Ndraha, Abdian Berkat Neni Anggraeni Noenik Soekorini Nuada, I Wayan Ocktavianti, Okky Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Prawesthi, wa Prawesti, Wahyu Prawsthi, Wahyu PUDJI ASTUTI Ramba, Yunan Yunus Renda Aranggraeni Rohman, Ainur Satria Bimantara Burhan Siti Marwiyah Siti Marwiyah Sri Astutik SRI ASTUTIK Sri Astutik Subekti . Sulfiarini, Wiwin Taufik, Moh Tober, Daud Tri Waluyo Utomo, Yusa Shabri Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyudin, Hari Wibowo, Marji Widodo, Dieno Hendro Yovan Iristian Zapetri, Novita Zulaikha Zulaikha Zulaikha Zulaikha Zulfikar, Achmad Setio