Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Novum : Jurnal Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Abadimas Adi Buana Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Pendidikan Multikultural LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Justice Voice Begawan Abioso Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of International Multidisciplinary Research Jurnal Hukum & Pembangunan Ipso Jure PESHUM Ipso Jure
Bachrul Amiq
Universitas Negeri Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYEES DUE TO NON-PAYMENT OF HEALTH SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS BY THE COMPANY Ardan, Lukman Hakim; Prawesthi, Wahyu; Marwiyah, Siti; Amiq, Bachrul
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v5i2.1443

Abstract

National Social Security will be administered by the BPJS, which consists of the Health BPJS and the Employment BPJS. The obligations of companies are to register as BPJS participants and pay BPJS membership dues. This research aims to understand and analyze the legal provisions if the company does not pay BPJS Health contributions even though it has deducted employee salaries. Apart from that, this research also aims to understand and analyze legal protection for employees who are not paid BPJS Health by the company. The type of method applied in this research is normative legal research. Companies are required to register themselves and their workers as Participants in BPJS. The sanction for those who do not register are administrative sanctions and criminal sanctions are imposed if the company is proven to have committed a crime of embezzlement by not paying salary deductions. The dispute resolution mechanism for BPJS Health participants who do not receive health services is mediation or negotiation before taking the litigation route or trial process in court
Legal Protection Of Consumer Data Of E-Commerce Dedi Hermawanto; Bachrul Amiq; Subekti Subekti
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/sa0j1d24

Abstract

This research will explore the use of technology so that it can strengthen the legal system in Indonesia and examine best legal practices in various countries to improve consumer data protection in e-commerce. Consumer protection legal research is increasingly urgent given the risks that continue to evolve and have a significant impact on consumers. The formulation of this research problem is: 1) How is the protection of business civil law in providing protection for consumers related to the misuse of consumer personal data in e-commerce transactions? 2) What are the legal actions against the misuse of consumer data in e-commerce? This thesis research uses normative legal types on consumer protection and misuse of personal data while also researching legal aspects that regulate consumer rights and the protection of unauthorized users. The results of the study show that the protection of consumers' personal data in e-commerce transactions in Indonesia is regulated by various laws and regulations, which are relevant to the civil law aspects of business. Cases of misuse of consumer data in e-commerce have encouraged increased awareness of the importance of protecting consumer rights in civil relations between consumers and business actors.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN BEDASARKAN Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PN SPT Manusiwa, Ronny William; Amiq, Bachrul; Marwiyah, Siti
COURT REVIEW Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i02.1769

Abstract

Penggelapan adalah tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, bertujuan untuk mengalih milik, menguasai, atau menggunakan barang tersebut untuk tujuan lain. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, namun dalam penelitian ini, penulis fokus pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang menguasai barang karena hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu, dan diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Spt. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (Case Approach) untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik, serta pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menelaah regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, PURNOMO Als DEWO Bin (Alm) LAIMAN, selaku Sales GSO PT. MITRA PUTRA PROFITAMAS (SUZUKI), melakukan penggelapan barang milik perusahaan antara tahun 2018 hingga 2020. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi unsur tindak pidana, kesalahan, dan adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab tanpa alasan pemaaf. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi yang saling mendukung, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur penggelapan dalam jabatan.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Tober, Daud; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i02.1771

Abstract

Kejahatan narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan, dengan peredaran narkotika yang meluas di masyarakat akibat tingginya permintaan dan kurang tegasnya negara dalam memberikan sanksi. Pemufakatan jahat dalam jual beli narkotika, yang termasuk dalam tindak pidana yang direncanakan bersama, mendapat sanksi yang sama dengan pelaku kejahatan yang telah selesai, sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Kejahatan ini, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sangat merugikan, terutama bagi generasi muda, karena dampak negatifnya dapat merusak pola pikir hingga menyebabkan kematian. Penyalahgunaan narkotika sering dimulai dari penawaran pengedar kepada korban yang akhirnya ketergantungan dan terlibat dalam peredaran narkotika. Oleh karena itu, pemufakatan jahat antara penjual dan pembeli narkotika harus dihukum tegas demi menciptakan negara yang aman dari dampak buruk narkotika. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku pemufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami peraturan perundang-undangan. Prosesnya meliputi pengumpulan bahan hukum, analisis dengan penafsiran hukum dan teori relevan, serta menarik kesimpulan deduktif yang mengaitkan peraturan dengan kasus terkait. Dapat disimpulkan Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku permufakatan jahat dalam jual beli narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman sesuai Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 memenuhi unsur-unsur hukum yang melibatkan setiap orang, tanpa hak, dan peran sebagai perantara dalam transaksi narkotika, seperti menawarkan, menjual, memberi, menerima, atau menyerahkan narkotika golongan 1.
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER INDONESIA Meitasari, Diah Putri; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i03.1801

Abstract

ni adalah mengenai analisa hukum pengenaan pajak penghasilan terhadap Youtuber serta sanksi hukum atas ketidakpatuhan Youtuber dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan hukum pajak Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Youtuber dapat dikenakan pajak karena termasuk subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan penghasilanYoutuber termasuk objek pajak yang mana sumber penghasilannya masuk kategori penghasilan dari pekerjaan bebas. Peraturan terkait pemungutan pajak penghasilan youtuber sama halnya dengan peraturan pajak penghasilan pada umunya. Aturan terkait pemungutan pajak penghasilan youtuber dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sanksi Administrasi, yang terdiri dari: 1) Sanksi Denda, 2) Sanksi Bunga, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2%. 3) Sanksi Kenaikan Tarif, 4) Sanksi Pidana dapat dikenakan kepadaYoutuber apabila : a) Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dipidana kurangan paling lama 1 tahun. b) Dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya meliputi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sengaja menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sengaja tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, maka akan dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. c) Sanksi pidana juga dikenakan kepada para pihak seperti Konsultan Pajak apabila dengan sengaja tidak memberikan data atau informasi sesuai dengan permintaan Dirjen Pajak, maka akan dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000.
Implementation of Labor Law in the Era of Industrial Revolution 4.0 - Challenges and Solutions Bachrul Amiq; Wahyu Prawesthi; Noenik Soekorini; Hartoyo Hartoyo; Sri Astutik
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 10 (2024): Oktober 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr912

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 has drastically transformed global industries, introducing advanced technologies such as automation, artificial intelligence, and digitalization into the workplace. This rapid technological shift has presented significant challenges for labor laws, which are often designed for traditional work environments. This study explores the implementation of labor law in the context of the Industrial Revolution 4.0, analyzing the challenges faced by both employers and employees in adapting to these new technological advancements. Using a qualitative methodology, this research employs a juridical review of existing labor laws, supported by an in-depth case study examining how these laws are applied in technology-driven industries. The findings indicate that labor laws often lag behind the technological advances, leading to gaps in legal protections for workers and ambiguities in employer obligations. The case study highlights specific instances where current labor regulations fail to address issues related to remote work, job displacement due to automation, and workers' rights in the gig economy. Solutions are proposed to modernize labor laws, ensuring they are adaptable to future technological developments while safeguarding workers' rights. The study concludes that there is an urgent need for legal reforms to balance innovation with fair labor practices in the era of Industry 4.0.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA Utomo, Yusa Shabri; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i04.1993

Abstract

Permasalahan pengungsi menjadi perhatian khusus dari dunia internasional karena jumlahnya terus meningkat dan telah menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu Peraturan terkhusus untuk menangani pengungsi, yakni Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, sehingga ini dapat menjadi suatu standar acuan untuk pemerintah Indonesia menangani pengungsi. Penanganan pada pengungsi dilaksanakan berawal dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian. Rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana permasalahan pengungsi internasional dalam perspektif hukum di Indonesia? Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi internasional di Indonesia? Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa: Penanganan pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Keputusan Presiden tersebut memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum tentang penangan pengungsi, mengingat bahwa Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Pengungsi. Pasal 4 Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri disebutkan bahwa penanganan pengungsi terdiri dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI Waluyo, Tri; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.1995

Abstract

Perkembangan teknologi mengubah cara berinvestasi yang kini dikenal juga dengan jenis investasi online. Investasi yang dulunya dilakukan melalui sekuritas tertentu atau dengan bantuan broker, kini sudah bisa dilakukan secara investasi online menggunakan gadget atau perangkat pintar dan canggih lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan yang tidak berizin atau ilegal. Perlindungan investor merupakan aspek yang krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan terhadap investor. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging Satria Bimantara Burhan; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3853

Abstract

The results of the study are as follows: the application of current criminal sanctions against perpetrators of illegal logging in the forestry sector, hereinafter known as illegal logging, is imposed as formulated in Article 78 regarding criminal provisions. The sanctions imposed are: 1). imprisonment 2) Fine 3). confiscation of all forest products and tools used for crimes or violations. This shows that the criminal threat in this crime belongs to the severe category, in its application this article is generally applied indiscriminately, to the perpetrators of the crime of illegal logging who utilize forest products just to cover economic needs with the perpetrators of the cukong, as well as the owners. capital and who actually take large profits from the use of forest products without permission from the competent authorities. The philosophy underlying the intent and purpose of imposing severe criminal sanctions on anyone who violates the law in the forestry sector is to create a deterrent effect for violators of the law in the forestry sector. The intended deterrent effect is not only for perpetrators who have committed forestry crimes, but also for other people who have activities in the forestry sector who are reluctant to commit acts that violate the law because the criminal sanctions are severe.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DI KABUPATEN TUBAN Abidin, Bakti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2013

Abstract

Dokumen perizinan sangat diperlukan didalam memulai suatu usaha dan bisnis, terdapat perizinan dasar serta perizinan operasional. Sehingga dalam operasional suatu bisnis usaha harus melewati proses perizinan dasar dan pemenuhan perizinan untuk operasional tersebut. Dimana perizinan dasar memuat atas awalan bahwa kegiatan usaha dan bisnis tersebut dapat diizinkan ataupun tidak. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam perizinan dasar tersebut diantaranya adalah terkait perizinan dalam membangun bangunan gedung untuk kegiatan usaha tersebut. Mekanisme penegakan hukum dalam operasional kegiatan usaha yang belum memiliki perizinan juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang harus di tindak, maka dalam penelitian ini yang menggunakan teori hukum empiris difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sulitnya perizinan bangunan gedung untuk dimiliki serta terkait mekanisme penegakan hukum yang harusnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam perizinan dimaksud dapat diatasi dengan melakukan proses perizinan yang benar sesuai alur yang berdasarkan pada aturan pada setiap level proses perizinan tersebut.
Co-Authors Abidin, Bakti Achmad Rubaie Aimim-Tham, Sukanya Aminah Aminah Aranggraeni, Renda Ardan, Lukman Hakim Aribawa, Muhammad Yustino Bahri, Muhammad Syamsul Begishev, Ildar Borman, M. Syahrul Briantoro, Yuli Dwi Charles Ardani Dany Ardiansah Putra Dedi Hermawanto Diah Putri Meitasari Dudik Djaja Sidarta Dwi Muryanto Dwi Muryanto, Dwi Erlando, Angga Riki Argo Ernu Widodo, Ernu Fajar Fathony Febri Bachtiar Irawan Hamdani, Fathul hananto widodo Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hermawanto, Dedi Hikam Muzakky I Wayan Nuada Indraswara, Frista Sonna Kibiantoro, Miraj M. Syahrul Borman M. Yustino Aribawa Mansyuri, Zaqiya Alfi Manusiwa, Ronny William Milandhikasyah, Putri Kharisma Mochamad Chotib Mochamad Chotib Muhammad Yusuf Munir Ndraha, Abdian Berkat Neni Anggraeni Noenik Soekorini Noenik Soekorini Nuada, I Wayan Okky Ocktavianti Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Prawesthi, wa Prawesti, Wahyu Prawsthi, Wahyu PUDJI ASTUTI Rahmawan, Aris Ramba, Yunan Yunus Renda Aranggraeni Rohman, Ainur Satria Bimantara Burhan Sayudi, Moh Husen Serfiyani, Cita Yustisia Siti Marwiyah Siti Marwiyah Sri Astutik Sri Astutik SRI ASTUTIK Sri Astutik Subekti . Subekti Subekti Sugiono Sugiono Sukmana Dumayanti Sulfiarini, Wiwin Taufik, Moh Tober, Daud Tri Waluyo Utomo, Yusa Shabri Vieta Imelda Cornelis Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyudin, Hari Wibowo, Marji Widodo, Dieno Hendro Yoga Firdausi Yovan Iristian Zapetri, Novita Zulaikha Zulaikha Zulaikha Zulaikha Zulfikar, Achmad Setio