Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.816
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Novum : Jurnal Hukum Yustisia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Abadimas Adi Buana Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Awang Long Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Pendidikan Multikultural LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Poros Hukum Padjadjaran COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Justice Voice Begawan Abioso Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of International Multidisciplinary Research Jurnal Hukum dan Pembangunan Ipso Jure Rechtsvinding Ipso Jure
Bachrul Amiq
Universitas Negeri Surabaya
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA INVESTASI Waluyo, Tri; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i05.1995

Abstract

Perkembangan teknologi mengubah cara berinvestasi yang kini dikenal juga dengan jenis investasi online. Investasi yang dulunya dilakukan melalui sekuritas tertentu atau dengan bantuan broker, kini sudah bisa dilakukan secara investasi online menggunakan gadget atau perangkat pintar dan canggih lainnya. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya investasi online yang beredar di masyarakat tidak menutup kemungkinan diantaranya merupakan yang tidak berizin atau ilegal. Perlindungan investor merupakan aspek yang krusial dan vital dalam pelaksanaan perlindungan terhadap investor. Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang paling nyata adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan investor, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging Satria Bimantara Burhan; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3853

Abstract

The results of the study are as follows: the application of current criminal sanctions against perpetrators of illegal logging in the forestry sector, hereinafter known as illegal logging, is imposed as formulated in Article 78 regarding criminal provisions. The sanctions imposed are: 1). imprisonment 2) Fine 3). confiscation of all forest products and tools used for crimes or violations. This shows that the criminal threat in this crime belongs to the severe category, in its application this article is generally applied indiscriminately, to the perpetrators of the crime of illegal logging who utilize forest products just to cover economic needs with the perpetrators of the cukong, as well as the owners. capital and who actually take large profits from the use of forest products without permission from the competent authorities. The philosophy underlying the intent and purpose of imposing severe criminal sanctions on anyone who violates the law in the forestry sector is to create a deterrent effect for violators of the law in the forestry sector. The intended deterrent effect is not only for perpetrators who have committed forestry crimes, but also for other people who have activities in the forestry sector who are reluctant to commit acts that violate the law because the criminal sanctions are severe.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DI KABUPATEN TUBAN Abidin, Bakti; Amiq, Bachrul; Prawesthi, Wahyu
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2013

Abstract

Dokumen perizinan sangat diperlukan didalam memulai suatu usaha dan bisnis, terdapat perizinan dasar serta perizinan operasional. Sehingga dalam operasional suatu bisnis usaha harus melewati proses perizinan dasar dan pemenuhan perizinan untuk operasional tersebut. Dimana perizinan dasar memuat atas awalan bahwa kegiatan usaha dan bisnis tersebut dapat diizinkan ataupun tidak. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam perizinan dasar tersebut diantaranya adalah terkait perizinan dalam membangun bangunan gedung untuk kegiatan usaha tersebut. Mekanisme penegakan hukum dalam operasional kegiatan usaha yang belum memiliki perizinan juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang harus di tindak, maka dalam penelitian ini yang menggunakan teori hukum empiris difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi sulitnya perizinan bangunan gedung untuk dimiliki serta terkait mekanisme penegakan hukum yang harusnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam perizinan dimaksud dapat diatasi dengan melakukan proses perizinan yang benar sesuai alur yang berdasarkan pada aturan pada setiap level proses perizinan tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023 MJK Wibowo, Marji; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
COURT REVIEW Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i06.2050

Abstract

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. Hasil penelitian dalam tesis ini Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk bahwa Terdakwa SADAD HISBULLAH als GUK RAN bin MASRURI harus mempertanggungjawabkan atas perbuatanya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Selanjutnya Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk bahwa Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
Legal review on termination of employment due to urgent misconduct Wahyudin, Hari; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul; Marwiyah, Siti
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1242

Abstract

The research problems formulated in this study are: 1) How does Indonesian law regulate employment termination due to urgent violations and what are the criteria for violations that can be considered urgent and serve as grounds for employment termination? 2) Does Decision No. 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pal issued by the Industrial Relations Court of Palu District Court aligns with the applicable legal provisions? This study aims to analyze and understand the legal implications of employment termination due to urgent violations. This research employs normative legal methods using statutory, case, and comparative approaches. The norms under Article 52 paragraphs (2) and (3) of Government Regulation No. 35 of 2021 provide that employers may terminate employment contracts without prior notice based on Employment Agreements, Company Regulations, and Collective Labor Agreements. However, there is no clear definition or criteria regarding what constitutes an urgent violation as stipulated in the explanatory provisions of Article 52 paragraph (2) of Government Regulation No. 35 of 2021. This research not only makes theoretical contributions to the development of legal science, but also practical contributions to the world of labor. By clarifying the definition of “urgent violations,” proposing regulatory improvements, as well as providing recommendations for employers, workers, and the government, this research can be the basis for a more just and sustainable labor policy
Unqualified Audit Opinions and Their Role in Promoting Transparent, Accountable, and Just Governance Reform Amiq, Bachrul; Hamdani, Fathul; Prawesthi, Wahyu; Aribawa, Muhammad Yustino; Begishev, Ildar
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i2.1713

Abstract

This study examines the effect of the Supreme Audit Agency (BPK) audit results with an unqualified opinion (WTP) on efforts to improve clean governance in Indonesia. The WTP opinion shows that the financial statements of government entities have been prepared by applicable accounting standards and regulations. Using a normative legal research approach, this study examines the relevance of the WTP opinion as the main indicator of transparency, accountability, and integrity in state financial management. The results show that the WTP opinion has a positive impact in increasing transparency and accountability, strengthening supervision and efficiency of financial management, reducing the potential for corruption, and building public trust in the government. In addition, the WTP opinion also encourages bureaucratic reform through technology adoption, strengthening human resources, and more effective budget planning. This research emphasizes the importance of WTP opinion as a strategic tool in realizing good and sustainable governance.
MEKANISME PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Bahri, Muhammad Syamsul; Marwiyah, Siti; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.8916

Abstract

Corruption is a despicable act that occurs every year. Corruption is classified as a heinous act and has a major impact on state finances, causing harm to many parties. Investigation, prosecution and court hearings in corruption cases must take priority over other cases in order to resolve them as quickly as possible. The aim of this research is to understand and analyze law enforcement for criminal acts of corruption in Indonesia and to understand and analyze the mechanism for returning state assets resulting from criminal acts of corruption. The method used in this research is a normative research method. It is a legal research which places the law as a building system of norms. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes regulates mechanisms or procedures that can be used to return assets through criminal and civil channels. The mechanism for returning state assets resulting from criminal acts of corruption can be carried out using two mechanisms, which is criminal route as regulated in UNCAC and the civil route (civil forfeiture). The criminal route is intended to provide a deterrent effect to corruptors so that they do not repeat criminal acts of corruption. Civil forfeiture is intended to return state assets resulting from criminal acts of corruption with evidence obtained from the criminal process, namely tracing and freezing assets. The key to success lies with each country, so it cannot be determined which mechanism is the best. Elements of success in efforts to return assets resulting from criminal acts of corruption must take into account several factors, one of which is the perspective that the law enforcement approach in Indonesia still focuses on punishing perpetrators (in personam), not confiscating assets resulting from crime.
Legal Protection for Investors in Case of Stock Fraud in the Capital Market Neni Anggraeni; Dudik Djaja Sidarta; Renda Aranggraeni; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1394

Abstract

The Indonesian capital market plays a pivotal role in mobilising long-term financing for corporations and providing investment opportunities to the public. However, persistent stock fraud cases undermine market integrity and investor confidence. This study aims to evaluate the effectiveness of the existing legal framework for investor protection against stock fraud, analyse its practical implementation, and recommend measures to strengthen both preventive and repressive mechanisms. Employing a normative legal research design with a qualitative approach, the study integrates statute, conceptual, and case approaches, focusing on Law No. 8 of 1995 on Capital Markets, OJK regulations, the Criminal Code, and notable cases such as PT Hanson International Tbk. The findings reveal that while the legal framework normatively aligns with the Legal Protection Theory, Justice Theory, and Legal Effectiveness Theory, substantial gaps remain between regulation and enforcement. Weak supervisory coordination, delayed intervention, lengthy judicial processes, and low investor legal literacy reduce effectiveness. Recommended reforms include adopting regtech and suptech, enhancing cross-agency data integration, implementing AI-based surveillance, establishing a specialised capital market court, and strengthening investor education. The study concludes that combining regulatory improvements, adaptive enforcement, and public legal empowerment is essential to safeguard investors, maintain market integrity, and promote sustainable economic growth.
Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus pada Polres Lamongan) Briantoro, Yuli Dwi; Prawsthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50392

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik di Polres Lamongan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif serta sosiologi hukum (empiris), melalui studi kasus pencemaran nama baik yang terjadi di platform Facebook. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan tiga informan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan restorative justice. Dengan menghubungkan temuan penelitian dengan konsep-konsep dalam restorative justice, ditemukan bahwa faktor internal seperti keputusan korban, pelaku, serta peran kepolisian berpengaruh terhadap implementasi restorative justice. Sementara itu, faktor eksternal meliputi opini publik dan peran media dalam membentuk persepsi masyarakat. Meskipun elemen-elemen restorative justice telah diterapkan dan menunjukkan hasil yang cukup baik, efektivitasnya masih terhambat oleh reaksi negatif masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Adapun peran kepolisian sebagai inisiator dan fasilitator dalam penerapan restorative justice telah berjalan dengan baik. Namun, diperlukan peningkatan sosialisasi serta pelatihan agar pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan restorative justice semakin optimal
Kajian Hukum Pemalsuan Tanda Tangan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Rohman, Ainur; Prawesthi, Wahyu; Amiq, Bachrul
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50339

Abstract

Dalam penerbitan sertifikat sebagai produk pendaftaran tanah sering terjadi kejahatan pemalsuan surat atau dokumen, dengan memalsukan salah satu dokumen persyaratan dalam penerbitan sertifikat. Oknum-oknum yang ikut serta dalam memalsukan surat atau dokumen harus dapat dimintai pertanggungjawbana pidananya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Terhadap pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yakni monistis dan dualistis. Pertanggungjawaban dalam penulisan ini mengikuti pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Tindak Pidana menunjukkan perbuatannya, sedangkan pertanggungjawaban pidana mencakup dapat atau tidaknya dipidana si pembuat atau si pelaku kesalahan menunjukkan sifat pembuatannya. Dalam sistem hukum pidana KUHP, dapat dipidananya suatu perbuatan pidana apabila terdapat kesalahan baik dolus maupun culpa. Dasar dari tindak pidana adalah asas legalitas, sementara dasar pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine schuld. Asas yang digunakan untuk dapat dipertanggungjawabkan pembuatnya adalah asas kesalahan, unsur-unsurnya yakni : kesalahan, kesengajan, kelalaian. bahwa secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. kemudian syarat pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah dapat dilakukan dengan mendatangi kantor BPN terdekat, atau mengajukan permohonan secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertifikat tanah dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi: ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".
Co-Authors Abidin, Bakti Achmad Rubaie Aimim-Tham, Sukanya Aminah Aminah Amisi, Andika Eka Putra Aranggraeni, Renda Ardan, Lukman Hakim Aribawa, Muhammad Yustino Bahri, Muhammad Syamsul Begishev, Ildar Borman, M. Syahrul Briantoro, Yuli Dwi Charles Ardani Dany Ardiansah Putra Dedi Hermawanto Diah Putri Meitasari Dudik Djaja Sidarta Dwi Muryanto Dwi Muryanto, Dwi Erlando, Angga Riki Argo Ernu Widodo, Ernu Fajar Fathony Gerdiman, Zevanya Hamdani, Fathul hananto widodo Handayat, Nur Handayati, Nur Hartoyo Hartoyo Hartoyo Hermawanto, Dedi I Wayan Nuada Indah Sari, Evy Nur Indraswara, Frista Sonna Kibiantoro, Miraj Lie, Valensia M. Syahrul Borman M. Yustino Aribawa Mansyuri, Zaqiya Alfi Manusiwa, Ronny William Milandhikasyah, Putri Kharisma Mochamad Chotib Mochamad Chotib Muhammad Yusuf Munir Muzakky, Hikam Ndraha, Abdian Berkat Neni Anggraeni Noenik Soekorini Nuada, I Wayan Ocktavianti, Okky Pasaribu, Francisco Lundu Hesekhel Prawesthi, wa Prawesti, Wahyu Prawsthi, Wahyu PUDJI ASTUTI Rahmawan, Aris Ramba, Yunan Yunus Renda Aranggraeni Rohman, Ainur Satria Bimantara Burhan Sayudi, Moh Husen Siti Marwiyah Siti Marwiyah Sri Astutik SRI ASTUTIK Sri Astutik Subekti . Subekti Subekti Sugiono Sugiono Sukmana Dumayanti Sulfiarini, Wiwin Taufik, Moh Tober, Daud Tri Waluyo Utomo, Yusa Shabri Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyudin, Hari Wibowo, Marji Widodo, Dieno Hendro Yovan Iristian Zapetri, Novita Zulaikha Zulaikha Zulaikha Zulaikha Zulfikar, Achmad Setio