Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Frans Singkoh, Frans
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENANGGULANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA Mariono, Bayu Prasetyo; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengangguran bukan hanya menjadi masalah sebuah daerah, kota maupun negara, tetapi pengangguran sudah merupakan masalah global terlebih di negara-negara berkembang, semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan pengguna tenaga kerja baik itu pemerintahan, maupun swasta. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah baik berdasarkan penelitian di Dinas Tenaga Kerja maupun kepada masyarakat, walaupun dilihat dari data BPS bahwa tingkat pertumbuhan pengangguran di Kabupaten Minahasa setiap tahun mengalami peningkatan dimana tahun 2014 sebanyak 13.584 dan tahun 2015 sebanyak 14.513. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dinas Tenaga Kerja karena pada dasarnya peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.Kata Kunci: Peran Dinas Tenaga Kerja, Angka Pengangguran.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KAKASKASEN DUA KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON Luas, Jessica; Kimbal, Marthen; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik adalah salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan pada pelayanan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan publik di Kelurahan Kakasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kehandalan dan daya tanggap dalam melayani didapati bahwa sebagian aparat Kelurahan Kakaskasen Dua belum dapat diandalkan dalam mengoperasikan komputer, sehingga pelayanan terasa berbelit, hal ini merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, karena daya tanggap atau kepekaan merupakan aspek yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat, hal daya tanggap akan berujung kepada empati kepada masyarakat, dan hal tersebut berjalan bersamaan dan hal ini memang harus berjalan sesuai agar tidak menimbulkan kekecewaan.Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2016 DI DESA AMMAT SELATAN KECAMATAN TAMPAN AMMA Liunsanda, Like; Pioh, Novie; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016 di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepualauan Talaud terdiri dari persiapan penyusunan Peraturan Desa, yaitu dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Ammat Selatan sudah berjalan Dengan baik tetapi dalam prosesnya masyarakat harus lebih ikut berpartisipasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam ini di harapkan masyarakat memberi peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Ammat Selatan, untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Penyusunan APB Desa.
PENYELENGGARAAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI PELAYAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik atau Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian pelayanan oleh pemerintah dengan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapat pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Masalah dalam pelayanan sudah menjadi patologi dalam birokrasi. pemerintah sebagai pemegang amanat dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.Hasil penelitian ini adalah untuk dapat menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam pelayanan public di Kabupaten Talaud terutama di Kecamatan Melonguane, Kecamatan Beo, Kecamatan Lirung, Kecamatan Kalongan, Tampan Amma dan Kecamatan Beo Selatan. yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan public. serta hal-hal apa saja pendukung dan penghambat dalam pemberian pelayanan. Hal ini tentu wajib diketahui guna memberikan solusi dan rekomendasi yang terbaik dalam pelaksanaan pelayanan publik di kemudian hari. Dalam penelitian nantinya akan melahirkan sebuah jurnal untuk dapat dipelajari bagi setiap pembaca.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan secara naratif hasil dari penelitian yang didapat dilapangan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang jelas untuk pengambil keputusan di Kabupaten Talaud untuk meningkatkan kinerja aparatur disetiap SKPD terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Dari hasil penelitian didapati penyelengaraan pelayanan public pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Talaud tergolong baik.Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan Publik, Aparat
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagansa, Tommy; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, dengan mengkaji dari bagian disiplin dan inisiatif DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe khusus untuk indikator disiplin didapati hasil belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang menyebabkan diataranya adalah: faktor geografi dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan yang transportasi antar pulau hanya dapat dilakukan lewat jalur laut, tidak setiap jam kapal tersedia untuk menghbungkan antar pulau, dan faktor pribadi dari anggota DPRD itu sendiri, didasarkan atas kesadaran dan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator inisiatif kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe belum menunjukkan penigkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya produk peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari DPRD, begitu pula dengan draft APBD Perubahan yang kesemuanya merupakan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah (eksekutif), penyebab lemahnya inisiatif DPRD adalah kapasitas dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri yang masih perlu ditingkatkanKata Kunci: Kinerja, DPRD, Fungsi Anggaran
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASANI KECAMATAN POSO PESISIR BARAT KABUPATEN POSO Santo, Efraym Taona; Singkoh, Frans; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. Adanya program desa yang masih belum dijalankan oleh pemerintah desa Masani membuat penulis menganggap bahwa masih ada kekurangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa Masani dalam pengembangan potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui: Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan, dan agribisnis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu terus meningkatkan kepeduliannya akan kesejahteraan masyarakat desanya karena hingga saat ini masyarakat masih belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, pembuatan skala prioritas bertujuan mendapatkan prioritas-prioritas permasalahan yang harus dipecahkan. Teknik yang digunakan dalam membuat skala prioritas adalah ranking dan pembobotan, dan menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah yang layak dilakukan dengan tujuan menemukan alternatif tindakan pemecahan masalah yang ada dengan memperhatikan potensi akar yang layak.Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Potensi Desa, Kesejahteraan.
PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Mokodenseho, Nahdia; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari peran keterwakilan perempuan. Masuknya perempuan kedalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik. Namun, pada kenyataannya partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih sangat kurang. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, dalam hal ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan aspek alamiah, sehingga juga turut berpengaruh dalam hal memperjuangkan kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep representatif politik yang dikemukakan oleh (Nuri Suseno:2013) yakni: kemampuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui proses legislasi (membuat perda). Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendaskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa atau aktifitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Pada prinsipnya perempuan di Indonesia secara hukum mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah di bidang politik, tetapi karena alasan nilai kultural yang berkembang di masyarakat dan kendala struktural sehingga hanya sedikit sekali jumlah perempuan yang tampil di panggung politik. Ini terbukti dari jumlah anggota DPRD kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang hanya berjumlah 3 orang perempuan, sehingga dalam merepresentasikan kepentingan-kepentingan perempuan pun lemah untuk di perjuangkan. Keterwakilan perempuan di legislatif merupakan suatu keharusan yang dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam arena legislasi, dengan adanya mereka diharapkan kepentingan perempuan dapat terwakili. Sebenarnya, walaupun secara kuantitas jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum terpenuhi. Namun, secara kualitas ketiga anggota DPRD Perempuan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menunjukan perannya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Kata Kunci : Peran, DPRD Perempuan, Kepentingan perempuan
PERANAN PEMERINTAH DISTRIK DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Distrik Kepulauan Sembilan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat) Dimara, Syort Gerid; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan pemerintah distrik dalam pemberdayaan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu kesempatan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah distrik dapat mempergunakan tugas dan tanggung jawab yang diberkan dengan sebaik-bainya demi kemajuan suatu daerah. Kemudian dari pada itu juga upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Maka dari itu Peranan pemerintah distrik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberdayaan di distrik, peranan dapat ditunjukan oleh pola dan perilaku dari aparatur pemerintah distrik lewat pekerjaan mereka. Sehingga masyarakat dapat “memperoleh” daya/ kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada distrik harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tingkat distrik sehingga proses pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan distrik, serta masih minimnya pengertian pegawai yang ada pada tingkat distrik dalam proses pelayanan, terutama penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualitas ilmu yang dimiliki, hal ini tentu mempunyai pengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat distrik. Kata Kunci : Peranan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MOGOYUNGGUNG KECAMATAN DUMOGA TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Lomboan, Windi; Pioh, Novie; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTransparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Demikian pula dengan pemerintah desa dalam hal transparansi pengelolaan Dana Desa. Namun, masyarakat kurang menerima informasi dari proses pengelolaannya yang dinilai tidak transparan dan menimbulkan tanda Tanya besar bagi masyarakat desa yang ada. Dalam hal kesedian dan aksesibilitas dokumen mengenai pengelolaan dana desa tidak di temukan adanya tanda-tanda kesediaan dan aksesibiltas dokumen di kantor desa oleh Pemerintah Desa, pemerintah desa belum efektif dimana pemerintah hanya menyampaikan lewat papan informasi saja tanpa menunjukan kepada masyarakat tentang dokumen-dokumen teknis kegiatan pelaksanaan pembangunan. Kejelasan dan kelengkapan informasi tidak berjalan dengan efektif dimana pemerintah desa hanya melibatkan pihak-pihak tertentu guna merumuskan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. Keterbukaan proses pelaksanaan pembangunan telah berjalan dengan mekanisme yang ada, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam teknis pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat dan tidak ada keterbukaan mengenai proses pengelolaan dana tersebut sehingga tidak berjalan dengan efektif dalam tata penyelenggaraan pembangunan. Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui laporan pertanggung jawaban berupa dokumen-dokumen dan dokumentasi hasil kegiatan yang telah direalisasikan.Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Pembangunan
PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI BALIRANGGENG OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Serang, Renalde Pit; Singkoh, Frans; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sektor pariwisata menjadi industri terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi pemerintahan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang otonomi daerah, pariwisata juga telah memberikan devisa yang cukup besar bagi berbagai negara. Pariwisata sebagai suatu sektor industri, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju, penelitian ini bertujan untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Pantai Balirangeng oleh Dinas Pariwisata Kabupatan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata. Promosi kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata, Pantai Baliranggeng.
Co-Authors Adrian, Friska Arisandi, Mardiansyah Assa, Christdyar M.D. Awalla, Yafet Baturangka, Theresia Bawenti, Juan Riko Benjamin, Morin Bonde, Suparto Buluran, Nini Carlos, Yosua Eurico Warenstein Dimara, Syort Gerid Dumaili, Alexandrite Edison, Fernando Alva Gahung, Ersas A Hormati, Glendy Ipu, Viona Jamin Potabuga Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E. Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Korto, Lukman Kosamah, Verinandus Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamaiga, Feibri R. Lambey, Trintje Lantang, Jehezkiel A.L. Lapian, Marlien Lapian, Marlien Lengkong, Abraham Imanuel Liando, Daud Markus Liunsanda, Like Lomboan, Windi Luas, Jessica Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Majore, Meikson Makagansa, Tommy Mamahit, Virginia Sisilia Mamonto, Nazlina Mamuaja, Bertha Rerey Mangolo, Endra Manopo, Tesalonika Putri Mantiri, Michael Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Mariono, Bayu Prasetyo Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Mawikere, Michael Giovanni Mewengkang, Andrea J Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Momongan, Deoglory Gideon Mongilong, Arifin Moningka, Chindy Claudya Moniung, Rikal Eben Montolalu, Marcelino Mosso, Aholiab Najoan, Monica Aprilia Naue, Gayu Nawipa, Ayub Nayoan, Herman Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Ofa, Syeni Ondang, Christofer Onsu, Indra Foreman Paat, Evicka Paat, Refendy Palit, Theodorus Pananginan, Vianita Sutriani Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pati, Agustinus Pendong, Alesandro Repi, Jeklin F. Rolos, Jenifer Cindy Rumakiek, Sherlly I.S.K. Saleh, Linda Salles, Ogtavianus F. Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasuang, Andreas Sendow, Yurnie Serang, Renalde Pit Sikome, Jorildo Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sugumol, Eminus Sumampouw, Ismail Sumenge, Meilani Stivani Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Takaredase, Julianty Thesa Than, Tresya Timbawa, Engelbert Toar, Kevin Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tumiwa, Julian Tumuju, Natalia Mega Tuwing, Oktavin Yudit Walangitan, Clara Semaya Wanembo, Tundeki Waworundeng, Welly Wayuni, Sasela Astri Weol, Marshel Wowor, Mario