Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Frans Singkoh, Frans
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Pulutan Kabupaten Talaud) Tuwing, Oktavin Yudit; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan yang baik dari seorang pemimpin terus menerus dilaksanakan bahkan ditingkatkan demi mendorong terciptanya good governance, melayani masyarakat secara efektif dan efesien. Pelaksanaan Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memberi kesan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalitas kerja aparatur pemerintahan dan bukan untuk mencari suatu kesalahan. Upaya ini dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalitas organisasi pemerintah secara keseluruhan baik individu, kelompok ataupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran camat dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kecamatan Pulutan Kabupaten Talaud, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran camat sebagai seorang pemimpin dilakukan oleh camat terhadap aparatur kecamatan dilakukan dengan proses pengawasan melekat dari hasil penelitian, Teknik pengawasan tersebut berjalan dengan baik, dimana camat cukup sering menemui bawahannya secara langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sedang mereka lakukan, meskipun demikian baiknya pelaksanaan disiplin pegawai, namun tetap masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran, meskipun presentasenya rendah.Kata Kunci : Peran, Camat, Disiplin, Pegawai.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG Awalla, Yafet; Kasenda, Ventje; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU NO 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bawha pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor mempunyai tugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian partisipasi, pendelegasian wewenang dan komunikasi. Dari hasil penelitian yang di lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kecamatan aertembaga (Camat) sudah melaksanakan tugas koordinasi dengan kepolisian sektor (Kapolsek) aertembaga lewat rapat koordinasi yang diselengarakan setiap bulannya guna membahas akan sosialisasi dan evaluasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota Bitung. Pemerintah kecamatan dan kepolisian sektor sudah memberikan tugas kepada bawahannya (Lurah dan Bhabinkamtibmas) untuk menjaga dan mengupayakan akan ketentraman dan ketertiban umum. Tugas pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah aertembaga selalu dilaksanakan tiap malam dalam jaga pos malam yang melibatkan masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat kepolisian. Kurang optimalnya tugas pemerintah kecamatan dan kepolisian dalam mejaga ketentraman dan ketertiban dikarenakan masih kurang kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan aertembaga kota bitung.Kata Kunci : Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT Mosso, Aholiab; Singkoh, Frans; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tertibnya administrasi kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat saat ini menjadi suatu kebutuhan. Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan di negara kita merupakan aspek yang memegang peranan penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat mengeksplorasi masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan masih ada kendala karena ada kekurangan pegawai hanya banyak tenaga honorer yang dibagian operator guna melayani kebutuhan masyarakat bahkan secara prima kepada semua masyarkat, sarana dan Prasarana Kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat Maksimal tetapi masih ada kekurangan peralatan dilihat dari sudut pandang kerja aparatur sesuai dengan Tupoksi yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, Administrasi Kependudukan.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI DESA TARAUDU KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT Than, Tresya; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa diberi kewenangan penuh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pemberdayaan masyarakat, sehingga kreatifitas masyarakat desa dapat tersalurkan secara kontinyu. Pemberdayaan masyarakat adalah program kemandirian terhadap masyarakat agar dapat mampu secara mandiri untuk dapat mengoperasikan segala fasilitas-fasilitas pertanian secara personal maupun kolektif. Tentunya juga dibutuhkan peran serta dari semua pihak untuk berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang telah mampu akan secara personal dapat memanag kehidupan perekonomiannya agar dapat meningkat sehingga kesenjangan-kesenjangan sosial antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan dapat mengalami keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengolahan dana desa sudah baik, ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakunkan oleh peneliti kepada bapak kepala desa taraudu.dari hasil wawancara tersebut diperoleh hasil bahwa kepala desa berperan aktiv dalam pengolahan dana desa, hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari anggaran dana desa di desa taraudu sudah banyak yang terlaksana dengan baik, ini terlihat dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat bahwa hasil-hasil pemberdayaan sudah sebagian yang dilaksanakan akan tetapi ada beberapa yang tidak digunakan oleh masyarakat salah satunya mesin perontok jagung. Kata Kunci : Efektivitas, Penggunaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA Rumakiek, Sherlly I.S.K.; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSatuan polisi pamong praja Provinsi Papua dalam unit reformasi birokrasi merupakan satu organisasi yang didalamnya terdapat aparatur sipil negara dimana mereka mempunyai tugas sekaligus merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan reformasi birokrasi. Jika seorang aparatur sipil negara tidak akuntabel dan tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya, maka jalannya roda pemerintahan akan tersendat dan akan mengakibatkan efek domino kepada permasalahan yang meskipun itu permasalahan yang kecil tetapi jika dibiarkan akan menyangkut ke permasalahan yang penting karena seperti dalam sebuah organisasi semua komponen organisasi baik itu aparatur sipil negara maupun hanya staf biasa hingga yang memangkuh jabatan sampai kepala adalah satu keterkaitan yang saling bergantung satu sama lain. Untuk implementasi visi dan misi organisasi formal, maka dibutuhkan aparatur sipil negara yang benar-benar mampu, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya tidak serta merta muncul begitu saja. Tetapi harus dijaga dan dibina serta dibentuk melalui usaha-usaha pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai usaha untuk mendukung aparatur sipil negara dalam mengembangkan seluruh potensinya guna melaksanakan tugasnya. Pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan, dalam hal ini pemberdayaan yang dilaksanakan di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua melalui usaha pengadaan, pembinaan karier, penggajian dan tunjangan. Melalui usaha-usaha pemberdayaan tersebut diperoleh hasil penempatan aparatur pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, aparatur yang semakin bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Pengembangan karier serta pendidikan dan pelatihan senantiasa diadakan dan gaji serta tunjangan berjalan dengan baik hal tersebuat berdampak positif yang membuat ASN di kantor satpol PP semakin giat dalam bekerja, meskipun tetap saja ada beberapa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat mengenai pemberdayaan aparatur sipil negara di kantor satuan polisi pamong praja Provinsi Papua. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan diadakan pemberdayaan aparatur maka produktivitas kerja di kantor satuan polisi pamong praja telah mengalami peningkatan.Kata Kunci: Pemberdayaan, ASN, Produktivitas Kerja.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN SURAT KETERANGAN USAHA DI KANTOR KELURAHAN MANEMBO-NEMBO TENGAH KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG Sasuang, Andreas; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip Rule Of Law atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehiduapn Negara. Good governance juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan di kantor Kelurahan Manembo-Nembo Tengah. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance yang ada di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal. Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik adalah prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif.Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Pelayanan Surat Keterangan Usaha.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIDESA WINEBETAN KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA Rolos, Jenifer Cindy; Sambiran, Sarah; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan infrastruktur desa. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada dilapangan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para indorman. Dari hasil penelitan didapati Dalam dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan.
PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA DIKANTOR KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA Tumuju, Natalia Mega; Nayoan, Herman; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu indikasi rendahnya kualitas aparatur sipil negara tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh aparatur sipil negara.Pembangunan yang sedang giat dilakukan di Indonesia sering mengalami banyak hambatan dan permasalahan yang cukup kompleks.Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur sipil negara adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketidaktertiban tersebut. Adanya tingkat kedisiplinan yang tinggi diharapkan kegiatan pembangunan akan berlangsung secara efektif dan efisien. Disiplin yang baik dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan disiplin aparatur sipil negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dikantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, hasil menunjukkan bahwa Pelaksanaan penegakan disiplin sangat berdampak baik bagi aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Kawangkoan, dalam hal pengerjaan tugas-tugas. Hanya satu dua pegawai yang pernah melakukan keterlambatan pengerjaan tugas dan dikenai sanksi, walau beberapa pegawai juga sering mengulur-ulur waktu pengerjaan tugas. Namun, untuk hal waktu masih kurang. Beberapa pegawai masih sangat kurang berdisiplin. Ini berarti sebesar apapun usaha dari luar diri seseorang untuk dapat membina disiplin kerja akan berdampak kurang memuaskan jika tidak ada kesadaran dari diri sendiri akan pentingnya disiplin kerja. Kesadaran dari individu itu sendirilah yang sangat penting. Hal ini secara langsung akan berdampak pada kesan menwujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kantor Camat Kawangkoan.Kata Kunci : Disiplin, Pemerintahan, Bersih, Berwibawa.
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Palit, Theodorus; Singkoh, Frans; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai dan melaksanakan proses kegiatan pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri masyarakat sendiri. Pengelolaan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat yang disorot pada pembangunan masyarakat desa Ponompiaan kec. Dumoga, kab. Bolaang Mongondow, terlihat kurangnya perhatian dan penganggarannya sehingga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat jarang dilakukan. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa tersebut bagi pemberdayaan masyarakat desa Ponompiaan yaitu 1) rendahnya sumber daya manusia. 2) Beragamnya Kelompok Masyarakat. 3) Partsipasi Masyarakat Belum Maksimal. 4) Fasilitas dan Peralatan yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggali Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
REKRUTMEN PEJABAT ESELON III DAN IV KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Edison, Fernando Alva; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN di daerah. Pemindahan ASN di Kabupaten atau Kota merupakan kewenangan Bupati atau Walikota. Dengan adanya kebijakan tersebut harapannya akan terbangun dan tercipta pegawai negeri yang kompeten, profesional, dan memiliki kapasitas yang dapat menunjang kinerja dalam birokrasi, sehingga dapat bertugas dengan baik dalam melayani masyarakat. Namun berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menimbulkan masalah baru. Hal itu dikarenakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memungkinkan kepala daerah untuk melakukan pengangkatan dan pemindahan aparat birokrasi di daerah secara sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural di Kabupaten Sangihe tidak lepas dari kepentingan politik. Partai pemenang pilkada berasal dari partai golkar dan merupakan pemenang pada pemilihan kepala daerah, disamping itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe menduduki jabatan politik sebagai orang nomor satu dalam partai Golkar. Pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural di Kabupaten Sangihe saat ini tengah terjadi, misalnya pejabat Staf Ahli Bupati dipindahkan sebagai Asisten Satu Setkab, Kepala BPP dipindahkan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kepala BKD dan PP dipindahakan sebagai Kepala Dinas Sosnakertrans, tepatnya ada 62 nama pejabat eselon mulai dari Eselon II-IV yang telah mendapat jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasKata Kunci : Rekrutmen, Pejabat, Eselon III dan IV.
Co-Authors Adrian, Friska Arisandi, Mardiansyah Assa, Christdyar M.D. Awalla, Yafet Baturangka, Theresia Bawenti, Juan Riko Benjamin, Morin Bonde, Suparto Buluran, Nini Carlos, Yosua Eurico Warenstein Dimara, Syort Gerid Dumaili, Alexandrite Edison, Fernando Alva Gahung, Ersas A Hormati, Glendy Ipu, Viona Jamin Potabuga Josef Kairupan, Josef Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E. Karlos, Yurike Claudia Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Korto, Lukman Kosamah, Verinandus Koterisa, Randy Ladja, Firmansya Lamaiga, Feibri R. Lambey, Trintje Lantang, Jehezkiel A.L. Lapian, Marlien Lapian, Marlien Lengkong, Abraham Imanuel Liando, Daud Markus Liunsanda, Like Lomboan, Windi Luas, Jessica Lukas Lucky Mamile, Lukas Lucky Majore, Meikson Makagansa, Tommy Mamahit, Virginia Sisilia Mamonto, Nazlina Mamuaja, Bertha Rerey Mangolo, Endra Manopo, Tesalonika Putri Mantiri, Michael Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Mariono, Bayu Prasetyo Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Mawikere, Michael Giovanni Mewengkang, Andrea J Michael Mamentu, Michael Mokodenseho, Nahdia Momongan, Deoglory Gideon Mongilong, Arifin Moningka, Chindy Claudya Moniung, Rikal Eben Montolalu, Marcelino Mosso, Aholiab Najoan, Monica Aprilia Naue, Gayu Nawipa, Ayub Nayoan, Herman Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Novie pioh, Novie Ofa, Syeni Ondang, Christofer Onsu, Indra Foreman Paat, Evicka Paat, Refendy Palit, Theodorus Pananginan, Vianita Sutriani Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pati, Agustinus Pendong, Alesandro Repi, Jeklin F. Rolos, Jenifer Cindy Rumakiek, Sherlly I.S.K. Saleh, Linda Salles, Ogtavianus F. Santo, Efraym Taona Sarah Sambiran, Sarah Sasuang, Andreas Sendow, Yurnie Serang, Renalde Pit Sikome, Jorildo Sondakh, Gerard Stefanus Sampe, Stefanus Sugumol, Eminus Sumampouw, Ismail Sumenge, Meilani Stivani Susim, Nus T. A. M. Ronny Gosal Takaredase, Julianty Thesa Than, Tresya Timbawa, Engelbert Toar, Kevin Tryadmadja, Didda Erwin Tryadmadja Tumiwa, Julian Tumuju, Natalia Mega Tuwing, Oktavin Yudit Walangitan, Clara Semaya Wanembo, Tundeki Waworundeng, Welly Wayuni, Sasela Astri Weol, Marshel Wowor, Mario