Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Neni Kumayas, Neni
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Social Sciences

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Palit, Theodorus; Singkoh, Frans; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai dan melaksanakan proses kegiatan pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri masyarakat sendiri. Pengelolaan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat yang disorot pada pembangunan masyarakat desa Ponompiaan kec. Dumoga, kab. Bolaang Mongondow, terlihat kurangnya perhatian dan penganggarannya sehingga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat jarang dilakukan. Faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa tersebut bagi pemberdayaan masyarakat desa Ponompiaan yaitu 1) rendahnya sumber daya manusia. 2) Beragamnya Kelompok Masyarakat. 3) Partsipasi Masyarakat Belum Maksimal. 4) Fasilitas dan Peralatan yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggali Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
PERAN PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENGATASI MASALAH SOSIAL TERHADAP PENGEMIS (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado) Damuhu, Marlina; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai peran Pemerintah Kota Manado dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis dalam rangka mensejahterakan kehidupan sosial untuk masyarakat. Penanggulangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 20 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam menanggulangi masalah pengemis dilihat dari bagimana upaya pemerintah dalam penanggulangan, program bantuan yang disalurkan, waktu pelaksanaan penanggulangan, anggaran, kebijakan yang ditetapkan, jumlah pengemis, kendala serta cara mengatasinya, upaya pengorganisasian, instansi yang terkait, dan prioritas utama pemerintah dalam mengatasi masalah pengemis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Manado belum cukup baik dalam mengatasi masalah sosial terhadap pengemis, Pemerintah Kota Manado hanya menangani masalah pengemis dengan melaksanakan penertiban (razia) diberbagai tempat, penertiban ini dilakukan dengan tujuan untuk memulangkan para pengemis ke tempat asal mereka masing-masing, belum adanya program khusus untuk pengemis itu sendiri serta kurangnya transportasi yang disediakan pemerintah pada saat pelaksanaan penertiban terhadap pengemis.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Masalah Sosial, Pengemis.
KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN Masengi, Steren O.; Pangemanan, Sofia; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Camat mempunyai kewajiban dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban digolongkan dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang artinya harus dilaksanakan bagaimanapun juga, karena sangat erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat hal diatas dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat 1 bagian b disebutkan kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, penelitian ini bertujan untuk koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tompaso Baru yaitu melakukan rapat koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban, dalam rapat koordinasi tersebut hal yang paling diperhatikan yatu kegiatan system keamanan lingkungan (siskamling), melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa wilayah Kecamatan Tompaso Baru, koordinasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari Camat dan tertuju kepada Kasi Trantib desa wilayah Kecamatan Tompaso Baru yang merupakan aparatur desa yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Ketertiban Umum.
KINERJA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KOTA MANADO DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA Sabaru, Herryanto; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan kependudukan menjadi semakin pelik dalam dunia yang bertumbuh pesat jumlah jiwanya, karena itu konsep keluarga berenca selalu menjadi solusi. Kaitan dengan itu penelitian ini melihat sejauh mana pengaruh komponen–komponen tersebut dalam menentukan kinerja BKKBN Kota Manado dalam menekan angka laju pertumbuhan penduduk di Kota Manado. Berdasarkan indikator pengukuran kinerja menurut Agus Dharma, pada BKKBN Kota Manado dengan metode penelitian kualitatif mendapati bahwa secara umum kinerja dari BKKBN Kota Manado Sudah efektif, terlihat dari tenaga kerja yang cukup memadai serta prestasi kerja yang diukur dari terlaksananya program-program tahunan walaupun tahun 2016 lebih besar nilai pengguna KB daripada tahun 2017 namun secara keseluruhan program kerja terlaksana dengan baik. Serta dalam kemapuan pegawai dalam memanfaatkan peralatan kantor dimana terdapat saran prasaran yang disediakan Dinas BKKBN Manado cukup memadai.Kata Kunci : Kinerja, BKKBN, Keluarga Berencana.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bolaang Mongondow) Datalamon, Nelfiane; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari perangkat daerah. Ini jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di Bolaang Mongondow, tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun, mengkaji kualitas aparatur pemerintahnya, masih terdapat banyak permasalahan yang kemudian menghambat kinerja aparatur itu sendiri. Permasalahan seperti kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan serta rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) membuat para pegawai hanya sekadar ke kantor untuk mengisi daftar hadir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerahnya sehingga landasan teori yang digunakan adalah Teori Dua Factor Herzberg (Sopiah, 2008:173-174) untuk variabel Motivasi Kerja dan Supriyono (Bintaro dan Daryanto, 2017:109) untuk variabel Kinerja. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 158 orang sehingga sampel yang ditarik berdasarkan teknik simple random sampling ialah sebanyak 61 orang. Persamaan regresi antara motivasi kerja (X) dan kinerja (Y) dirumuskan sebagai Y=a+bX yang dianalisis menggunakan program SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi kedua variabel adalah Y=18,235+0,650X, dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja dengan besar pengaruh 38,6% dan tingkat pengaruh sebesar 0,621. Motivasi kerja memberikan pengaruh bagi pegawai untuk bekerja dengan baik, sehingga pemberian motivasi kerja yang tepat bagi aparatur pemerintah dapat meningkatkan kinerja mereka secara signifikan.Kata Kunci : Pengaruh, Motivasi Kerja, Kinerja.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN KOTA KOTAMOBAGU Indriana, Ika; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProgram Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Kecamatan Kotamobagu Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki mayoritas suku Mongondow dan Minahasa PUS (pasangan usia subur) di Kecamatan Kotamobagu Selatan kebanyakan berada pada umur lebih dari 20 tahun keatas dan memiliki jumlah anak yang tidak tentu. Untuk mengetahui pelaksanaan program KB di kecamatan kotamobagu selatan sebagai kecamatan yang rendah pencapaian penggunaan alat kontrasepsi dan kesadaran masyarakat dalam merencanakan jumlah anak maka dilakukan penelitian dengan metode kualitatif melalui wawancara di puskesmas kotamobagu selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas hanya memiliki satu tenaga kesehatan di bidang KB, dan Dinas Kesehatan tidak mendapatkan dana untuk program KB sehingga program KB di Puskesmas hanya melayani dalam gedung dan melakukan pencatatan pelaporan. Sarana dan prasarana yang ada di puskesmas sudah cukup memadai tetapi ketersediaan alat kontrasepsi terkadang tidak tersedia. Perencanaan belum ada dari Dinas Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan dan Puskesmas hanya melakukan pecatatan dan pelaporan saja. Kurangnya kerja sama, koordinasi dan sosialisasi dengan KBPP dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Kotamobagu Selatan sehingga Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program KB di lapangan. Dalam pengawasan sudah dilakukan dengan baik dan berjenjang sampai ke tingkat kelurahan.Kata kunci: Implementasi, Program, Keluarga Berencana.
PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI KONFLIK ANTAR KAMPUNG DI KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLOAANG MONGONDOW Komaling, Candy Pingky; Pangemanan, Sofia; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKecamatan Dumoga Barat adalah wilayah yang rawan konflik, konflik yang sering terjadi berbentuk tawuran antar kampung yang melibatkan dua kelompok masa dari desa yang berkonflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mogondow. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintah Desa beserta Tokoh Masyarakat dalam upaya penanganan konflik dengan terlebih dahulu diselesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian, apabila tidak memungkinkan maka ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Wilayah kecamatan Dumoga Barat dalam tiga tahun terakhir sudah aman, dalam artian tidak ada lagi konflik dalam skala besar yang terjadi. Dari hasil penelitian adapula beberapa upaya berbentuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Manajemen Konflik.
EFEKTIVITAS PEMBINAAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA MANADO Pagau, Raman Marpin; Kimbal, Marthen; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan menjadi salah satu aspek penting dari pemasyarakatan selain aspek sarana prasana dan sumber daya manusia. Tetapi pada kenyataannya masih sering kita dengar atau kita jumpai banyak warga binaan yang sering masuk keluar lembaga pemasyarakatan yang notabene sudah menjalani proses pembinaan. Kalau memang mereka memperoleh pembinaan secara baik tentu mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dan tidak akan sering masuk keluar lembaga pemasyarakatan lagi. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan warga binaan dilembaga pemasyarakatan klas IIA Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh lewat observasi, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisa penulis mendapatkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan klas IIA Manado sudah berjalan dengan baik. Tetapi, yang masih mejadi penghambat dalam proses pembinaan adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kemauan dari warga binaan itu sendiri untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan.
Promosi Jabatan dalam Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Pemerintah Kota Kotamobagu Mokodongan, Dadang; Mantiri, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah sebuah perjalanan panjang, yang sering terhalau dengan praktek perilaku birokrasi yang buruk seperti dalam sistem pengisian jabatan melalui promosi jabatan, tak terhidar dari tindakan pungutyan liar, suap, korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya. Pengaruh selanjutnya kepada kinerja Aparatur Sipil Negara yang menjadi tidak baik, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan terganggu. Bagaimana promosi jabatan dapat meningkatkan kinerja ASN, menjadi bahasan yang menarik dan penelitian ini melihat promosi jabatan dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Kotamobagu. Hasil penelitian ini didapati bahwa promosi jabatan yang dilakukan di lingkungan pemerintah kota Kotamobagu pada tahun 2018 hingga sekarang, telah dilakukan beberapa promosi jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka yang sesuai dengan peratutran yang berlaku, pertama dengan tahap awal uji kompetensi sangat selektif dari penulisan Makalah, wawancara dan asesmen oleh panitia seleksi. Maka yang di ambil berdasarkan kualitas atau kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, pada keputusan terkahir pada Walikota Kotamobagu. Pengisian jabatan dengan kriteria yang ada, pada sebagian kalangan menilai telah berjalan dengan baik, tapi sebagian lagi menilai bahwa faktor subjektivitas walikota mempengaruhi proses promosi jabatan, sehingga adanya kedekatan kekerabatan, kedekatan kelompok, kedekatan politik, dan sebagainya telah turut andil dalam proses tersebut, meskipun mekanisme promosi jabatan dengan seleksi yang objektif berusaha dilakukan penyelenggaranya. Demikian hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan, dan studi dokumen.Kata Kunci : Promosi Jabatan, Kinerja, Aparatur Sipil Negara (ASN).
Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon Pangalila, Yoshua; Kaawoan, Johannis; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan peningkatan, tanpa mengesampingkan upaya penyembuhan dan rehabilitasi sebagai payung besar tercapainya hidup sehat, dan penurunan jumlah penyakit. Germas mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Tomohon. Teori yang digunakan yaitu Teori Implementasi Kebijakan menurut Grindle yang terdiri dari Variabel Isi Kebijakan: (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan; (4) Apakah letak dari sebuah program sudah tepat; (5) Kebijakan telah menyebutkan impelmentornya dengan rinci; dan (6) Sebuah program di dukung oleh sumber daya manusia. Variabel Lingkungan Implementasi: (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, dan (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Kepegawaian & Hukum Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Penyuluhan & Pemberdayaan UKBM Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, dan Warga Masyarakat yang terdiri dari: Masyarakat Tomohon Utara, Tomohon Timur, Tomohon Tengah, Tomohon Selatan, dan Tomohon Barat.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Angkola, Arini V.T. Bella, Thalia Bleskadit, Hanna Marice Damuhu, Marlina Datalamon, Nelfiane Daud Liando, Daud Deeng, Djefry Frans Singkoh, Frans Goni, Injilia Sherel Horopu, Caroline Betzy Indriana, Ika Johannis Eduard Kaawoan, Johannis Eduard Johny Lumolos Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kalangie, Dorifina Kantohe, Yohana F. Kapoti, Rikvar A. Karsau, Marlos G. Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kobogau, Juvinus Kogoya, Yosua Kojongian, Farell Komaling, Candy Pingky Kowaas, Agrio Scivo Lamia, Riana M.N Lantemona, Adventrio Gilbert Liando, Daud Markus Lumintang, Mega Mala, Juniati A Manangkoda, Fresly J. Mandey, Jurio Manitik, Widya Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Masengi, Steren O. Mba’u, Adrian Sakti Michael Mamentu, Michael Mokodongan, Dadang Monintja, Donald K Monintja, Donald K. Munaiseche, Renaldo Joel Nayoan, Herman Nayoan, Herman Nikson Malimbulun, Nikson Novie pioh, Novie Ondang, Christofer Pagau, Raman Marpin Palit, Theodorus Pangalila, Yoshua Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Pantow, Claudia Polii, Maria Lidia Pondaag, Elvirany V Pontoan, Mirillaraty E Puasa, Rafly Rilandi Punu, Christian Rabuka, Everson Ridwan Rachman, Ismail Rembaen, Benedictus Zepto Rumawas, Virginia V Rumengan, Vincent Kevin Sabaru, Herryanto Sambenga, Selina Sandiah, Nasrun Sarah Sambiran, Sarah Silap, Christi Sondakh, Erlangga Y. Stefanus Sampe, Stefanus Suhing, Rico Sumampow, Ismail Sumartono, Aditya Marcello Sumenda, Vencensius Tamarengki, Alan Arnaldo Tamunu, Prichilia Thesia, Marchalino Genotri Tumadang, Meiatris Tumambo, Maria Tumbelaka, Ria Laurina Tumiwa, Julian Umbase, Aprelia Waworundeng, Welly Wenas, Erika Sisilia Wenda, Nusen Wulandari . Wurara, Citta N. C. Wuri, Dicky C.