Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

Pemberdayaan usaha kecil menengah melalui ekowisata mangrove Andriyanti, Talitha; Ramadany, Farhan; Musleh, Moh.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19752

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiap daerah. Upaya pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui sektor pariwisata dan SDA lokal yang dimiliki di setiap daerah. Salah satunya ekowisata hutan mangrove Wonorejo Surabaya. Kawasan ini sangat strategis untuk dikembangkan dalam bidang wisata demi membangun perekonomian dan menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar karena masyarakat dapat mendirikan beberapa UKM sehingga dapat menambah penghasilan dan menciptakan lapangan kerja baru. Karena sebagian besar masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut adalah petani tambak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata hutan mangrove Wonorejo Surabaya sudah berjalan. Metode Pemberdayaan Masyarakat yang digunakan yaitu pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang berorientasi pada aspek pemungkinan, aspek penguatan, aspek perlindungan, aspek penyokongan, aspek pemeliharaan. Kegiatan pemberdayaan UKM mampu memberikan dampak positif seperti pengetahuan pemasaran dan manajemen usaha, kegiatan pasar murah yang bertujuan untuk membantu para pelaku UKM agar dapat memasarkan produknya supaya lebih dikenal oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan pendapatan UKM. Saran kegiatan pemberdayaan ini adalah pemerintah harus terus berkelanjutan mengawasi perkembangan dari adanya kegiatan pemberdayaan UKM. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya diharapkan lebih peka untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pengelolaan hutan mangrove, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan agar bisa lebih berkembang dan berinovasi melalui pelatihan dan edukasi yang disediakan oleh pemerintah setempat.
Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek Yesayabela, Tito Mariano; Satyas, Farhan Ramadany; Musleh, Moh; Rianto, Budi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 9 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v9i3.11736

Abstract

Pandean Tourism Village is a village which is one of the most popular tourist destinations and is visited by many tourists in Trenggalek Regency. In developing tourist villages, there needs to be collaboration between stakeholders. This article adopts the collaborative perspective of the Penta Helix model to discuss stakeholder interactions, highlight the level of success, and identify several problems in the development of the Pandean Tourism Village. This qualitative research uses a case study approach and visualises collective interactions between stakeholders, including the following: 1) Academic, 2) Business, 3) Community, 4) Government and 5) Media based on the Penta Helix model from Arif Yahya (2016). Data was collected through observation, semi-structured interviews, and document review. The research results show that each of the five stakeholders has played a role according to their field in the development of the Pandean Tourism Village, but cooperation between the stakeholders is still not optimal. The findings of this research recommend that the Village Government's role must be enhanced by developing policies that increase innovation in using local natural resources and institutionalising stakeholder collaboration to ensure sustainable collaboration.
Model Kerjasama Build-Operate-Transfer (BOT) Dalam Pengelolaan Pasar Turi Baru di Surabaya Rafani, Syafela Ristia; Azmi, Muh. Ulul; Musleh, Moh.; Tamrin, M. Husni
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v10i1.13070

Abstract

Pasar Turi Baru in Surabaya was built and managed using the Build-Operate-Transfer (BOT) cooperation model, where the private sector, namely PT. Gala Bumi Perkasa builds and manages it within a certain period of time and after that it will be returned to the Surabaya City Government as a regional asset. The construction of the new Turi market was due to a fire at the old Turi market several years ago. With the existence of Pasar Turi Baru, it is hoped that it will return to its glory days and carry a more modern concept. Even though it has only been operating for a year, the management of this new turi market has encountered an obstacle, namely competition with online markets which has made this new turi market quite empty of traders and visitors. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data using interviews, observation and documentation. The theory used in this research is Leonhardt's partnership theory, where there are 4 principles of success in carrying out public private partnerships, namely 1). Transparency and commitment, 2). Supervision in partnerships, 3). Negotiation process, and 4). Equality of roles in partnerships. The results of this research show that this partnership is running quite well where this collaboration is quite transparent and the existing commitment is also based on the existence of a cooperation contract and the monitoring system is running optimally, the negotiation process is also running smoothly because there is still minimal conflict, and each stakeholder's role is all equivalent.
Pola Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Jambangan Kota Surabaya Lisa, Fasihul; Rahmadini, Chesa Fabita; Musleh, Moh; Tamrin, M Husni
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v10i1.13071

Abstract

This research aims to examine the partnership pattern between the Surabaya City Government and the community in waste management in Jambangan. This research uses descriptive qualitative methods by collecting data through observation, interviews and documentation. In this research, several informants from the Jambangan Recycling Center (PDU) Coordinator and informants from the Environmental Service were used. The analysis of the partnership research between the Surabaya City Government and the community in waste management in Jambangan uses Nana Rukmana's Partnership theory (2006) with 3 principles, namely: (1) equality; (2) organizational openness; and (3) principle of mutual benefit. The research results show that the Jambangan PDU as a waste management facility has an important role in reducing waste generation at the Benowo Final Disposal Site (TPA). In the waste management process, waste sorting and processing is carried out in collaboration between PDU officers, community organizers and various related stakeholders. The results of this process have succeeded in reducing waste deposits to landfill by 50% to 60% every month, saving waste transportation costs, and extending the life of the landfill. Waste management at PDU Jambangan involves maggot larvae and a Rooftop Solar Power Plant (PLTSA) to make the process more sustainable and efficient. This partnership pattern provides mutual benefits in efforts to overcome waste problems and protect the environment.
Model Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Berbasis Pentahelix Kumala, Gading Berlian Wati Nur; Raharjo, Atha Nabila; Musleh, Moh.; Lubis, Lunariana
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v10i2.15366

Abstract

Penelitian ini membahas model kolaborasi stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Ketapanrame dengan pendekatan pentahelix, berdasarkan teori DeSeve. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran serta kontribusi masing-masing stakeholders yang terdiri dari pemerintah, akademisi, komunitas, bisnis, dan media dalam memajukan desa wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara kelima elemen pentahelix tersebut mampu menciptakan sinergi yang positif dalam pengembangan pariwisata desa. Pemerintah berperan dalam penyediaan regulasi dan dukungan infrastruktur, akademisi memberikan kontribusi melalui penelitian dan pendidikan, komunitas lokal berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan wisata, sektor bisnis mendukung melalui investasi dan kemitraan, serta media berperan dalam promosi dan publikasi. Implementasi model kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan desa wisata lainnya di Indonesia, dengan menekankan pentingnya kerjasama multi-stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan desa wisata berbasis pentahelix merupakan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa "Mutiara Welirang" dalam Meningkatkan Daya Saing Desa Wisata Berbasis Good Governance di Desa Ketapanrame Senaen, Windriyani Maharani; Trianggraini, Sela Ajeng; Lubis, Lunariana; Musleh, Moh.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v10i3.15456

Abstract

This research aims to analyze the application of good governance principles in the management of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Mutiara Welirang" in Ketapanrame Village, which focuses on improving the competitiveness of the tourism village. This research uses a qualitative approach with a case study to understand how principles such as consensus, participation, accountability, transparency, and sustainability are applied in the management of the BUMDes. The results show that most of the principles of good governance are well implemented, especially in the aspects of community participation and decision-making through village deliberation. However, challenges still exist in the aspects of transparency and accountability, especially in terms of the accessibility of financial information for the community. In addition, limited human resources in management and funds for infrastructure development are major constraints in improving the competitiveness of tourism villages. This research suggests that BUMDes should improve the capacity of managers through managerial training, strengthen transparency, and seek alternative funding sources to support the development of tourism village infrastructure. Optimal implementation of good governance principles can assist BUMDes in creating sustainable, efficient and competitive tourism villages in the future.
Analysis of Customer Relationship Management (CRM) Service Quality at the Surabaya City Population and Civil Registration Office Faridah, Aisiah Cici; Moh. Musleh
Journal of Social and Policy Issues Volume 5, No 3 (2025) July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v5i3.505

Abstract

This study aims to analyze the quality of Customer Relationship Management (CRM) services at the Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) of Surabaya City based on five dimensions of service quality according to Zeithaml: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. By conducting this study, it is expected to obtain a comprehensive picture of the strengths and weaknesses of the CRM services implemented, as well as provide strategic recommendations for improving public services in the future. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the CRM services of the Surabaya City Dispendukcapil have provided good and diverse services, both online through social media, applications, email, and call centers, as well as offline at the Public Service Mall (MPP). In conclusion, the quality of CRM services at the Surabaya Dispendukcapil is classified as good with a high commitment to inclusive and technology-based public services. However, increasing technical capacity and system responsiveness is still needed to maintain the sustainability of optimal services.
Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach Febrianti, MR. Kumala Arumpeni Cahya; Tamrin, M. Husni; Musleh, Moh.; Abubakar, Ahmad Haruna
Journal Public Policy Vol 9, No 4 (2023): October
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v9i4.7369

Abstract

This study aims to analyze innovation governance in the Surabaya Teacher Application Information System (SIAGUS). Surabaya Teacher Application Information System (SIAGUS) is a web-based application designed for teachers and education personnel. This research uses Innovative Governance theory according to the United Nations (2015) which consists of several indicators, namely: Institutions, Policy Actors and Society. This research uses Innovative Governance theory according to the United Nations (2015) which consists of several indicators, namely: Institutions, Policy Actors and Society The method used in this study is descriptive qualitative with a case study approach. The informant determination technique is purposive sampling and choosing the informant key. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The results showed that managing innovation is supported by various aspects such as institutional analysis, employee discipline, attitudes to serve the community, culture, and community participation. There are also those that have not been supported, such as regulations governing overall innovation, teacher knowledge and the process of utilizing technology. So that regulations are needed that regulate the Surabaya Teacher Application Information System (SIAGUS) and assistance to teachers.
Sustainable governance practices for ecotourism: engaging local communities in the Golden Triangle Island, Indonesia Tamrin, M. Husni; Lubis, Lunariana; Musleh, Moh.
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 14 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v14i2.12440

Abstract

This qualitative study explores the efforts of the Sumenep District government in developing community-based ecotourism, focusing on the potential of marine tourism and small islands on Madura Island. Despite the commitment to promoting ecotourism through branding initiatives such as the tagline “Sumenep: The Soul of Madura” and the slogan “Golden Triangle Islands” highlighting Gili Iyang, Gili Labak, and Gili Genting several challenges hinder progress. These include unequal tourist distribution among the islands, inadequate infrastructure and accommodation, poor coordination in tourism management, and inefficient resource utilization. The research aims to describe and analyze governmental efforts, identify potential ecotourism types, uncover obstacles preventing optimal development, and propose a development model for community-based ecotourism. Findings indicate that significant gaps in infrastructure and management must be addressed to leverage the islands' ecotourism potential effectively. The study concludes that a comprehensive strategy, including robust regulatory frameworks, is essential to ensure sustainable and protected ecotourism in the Golden Triangle Islands, ultimately benefiting local communities and preserving natural resources.
Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia Musleh, Moh; Subianto, Agus; Prasita, Viv Djanat
Journal of Government and Civil Society Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v7i2.8251

Abstract

Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island has the highest oxygen levels reaching 21.5% above the normal threshold, the highest compared to other regions in Indonesia. This article adopts the collaborative viewpoint of the Quintuple Helix model, to discuss stakeholder interactions and highlight the level of success and identify several problems in the development of oxygen ecotourism on Gili Iyang Island, Sumenep Regency. This qualitative research uses a case study approach and visualizes collective interactions between stakeholders through the following five subsystems: 1) Education system, 2) Economic system, 3) Political system, 4) Media-based and culture-based society, 5) and Natural environment, Natural Environment Society based on the Quintuple Helix model from Carayannis and Campbell (2010). Data collection was carried out through observation, semi-structured interviews, and document review. The research results show that the Political System contributes to the initiation of ecotourism stakeholder collaboration, while an important role in the development of ecotourism has been played by the Higher Education System, as well as media-based and culture-based Societies. However, this collaboration is not yet optimal because it is still informal, and the lack of innovation from the Economic System, as well as the Natural Environment, and the Natural Environment of Society, is still limited. The findings of this research recommend that the role of local government (political system) needs to be increased by developing policies that ensure the maintenance of oxygen levels, increasing innovation in the use of local natural resources to support tourism, and institutionalizing stakeholder collaboration to ensure sustainable collaboration.Ekowisata Oksigen di Pulau Gili Iyang memiliki kadar oksigen tertinggi mencapai 21,5% di atas ambang batas normal, tertinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Artikel ini mengadopsi sudut pandang kolaborasi model Quintuple Helix, untuk membahas interaksi pemangku kepentingan dan menyoroti tingkat keberhasilan serta mengidentifikasi beberapa masalah dalam pengembangan ekowisata oksigen di Pulau Gili Iyang, Kabupaten Sumenep. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dan memvisualisasikan interaksi kolektif antara stakholder melalui lima subsistem berikut: 1) Sistem pendidikan, 2) Sistem ekonomi, 3) Sistem politik, 4) Masyarakat berbasis media dan berbasis budaya, 5) dan Lingkungan alam, Lingkungan Alam Masyarakat berdasarkan model Quintuple Helix dari  Carayannis dan Campbell (2010). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Politik berkontribusi pada inisiasi kolaborasi pemangku kepentingan ekowisata, sementara peran penting dalam pengembangan ekowisata telah dimainkan oleh Sistem Pendidikan Tinggi, serta Masyarakat berbasis media dan berbasis budaya. Namun kolaborasi tersebut belum optimal karena masih bersifat informal, serta kurangnya inovasi dari Sistem Ekonomi, maupun Lingkungan Alam, dan Lingkungan Alam Masyarakat masih terbatas. Temuan penelitian ini merekomendasikan bahwa peran pemerintah daerah (Sistem politik) perlu ditingkatkan dengan mengembangkan kebijakan yang menjamin pemeliharaan kadar oksigen, meningkatkan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk mendukung pariwisata, dan melembagakan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memastikan kolaborasi yang berkelanjutan.