Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pagaruyuang Law Journal Jurnal Eduscience (JES) Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan International Journal of Demos Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Civics Education And Social Science Journal (CESSJ) Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Kewarganegaraan Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia PANCASILA AND CIVICS EDUCATION JOURNAL Jurnal Relasi Publik AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation SAP (Susunan Artikel Pendidikan)
Taufiq Ramadhan
Universitas Negeri Medan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pedagogical Competence of Civic Education Teacher in 21st Century: A Systematic Literature Review Kabatiah, Maryatun; Batubara, Abdinur; Ramadhan, Taufiq; Rachman, Fazli
Jurnal Kewarganegaraan Vol 21, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Department of Pancasila and Civic Education, Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jk.v21i2.53446

Abstract

AbstractThe objective of this study is to ascertain the standards for pedagogical proficiency among civic education teacher in the 21st century, as well as to identify approaches for enhancing their competency. The research method chosen is the Systematic Literature Review (SLR), which uses data from international and national journal articles. The findings indicate that (1) the essential competencies that Civic Education Teachers in the 21st century must possess include life and career skills, encompassing self-regulation, social interaction, and a culture of leadership, productivity, and responsibility; (2) The acquisition of learning and innovation skills, encompassing critical thinking, problem-solving abilities, effective communication, and collaborative engagement in creative endeavors and information sharing; (3) The acquisition of skills in information media and technology, encompassing both information technology and media abilities, is of paramount importance. Teachers must have a comprehensive understanding of information literacy, media literacy, and ICT literacy. Digital pedagogy is a strategy to improve the competence of 21st-century PPKn teachers. Digital pedagogy presents not only digital learning but also digital ethics in utilizing digital resources or learning media.---------------------------------------Abstrak Penelitian menelaah standar kemahiran pedagogi di kalangan guru PPKn pada abad ke-21, serta mengidentifikasi pendekatan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Metode penelitian yang dipilih adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber data terdiri dari gabungan artikel jurnal internasional dan nasional. Temuan menunjukkan bahwa: (1) kompetensi esensial yang harus dimiliki guru di abad 21 meliputi keterampilan hidup dan karir, meliputi pengaturan diri, interaksi sosial, dan budaya kepemimpinan, produktivitas, dan tanggung jawab, (2) perolehan keterampilan belajar dan inovasi, yang mencakup pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, komunikasi efektif, dan keterlibatan kolaboratif dalam upaya kreatif dan berbagi informasi, (3) perolehan keterampilan dalam media dan teknologi informasi, yang mencakup kemampuan teknologi informasi dan media, adalah hal yang sangat penting. Urgen bagi guru untuk memiliki pemahaman komprehensif tentang literasi informasi, literasi media, dan literasi TIK. Pedagogi digital hadir sebagai strategi upaya peningkatan kompetensi guru PPKn abad 21. Pedagogi digital tidak hanya menghadirkan pembelajaran digital, tetapi juga etika digital dalam menamfaatkan sumber daya atau sebagai media pembelajaran digital.
Spirit Nasionalisme Fenomena “Peringatan Darurat” Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024 Taufiq Ramadhan; Aidil Azhary Lubis; Esmeralda Susiana Gultom; Indi Aulia; Jelita Mawar Doloksaribu; Nova Lestari Dalimunthe; Syarifah Hannum; Triska Marsha Olivia
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v1i2.4140

Abstract

Fenomena peringatan darurat yang marak di media sosial pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi sorotan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implikasi dari peringatan darurat terkait putusan MK. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini akan mengkaji konten pesan, serta dinamika interaksi di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak peringatan darurat terhadap partisipasi politik masyarakat, kesadaran hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran media sosial dalam demokrasi, serta implikasi bagi penguatan pengawasan terhadap putusan lembaga peradilan.
Peran Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pencegahan Tindakan Korupsi di Indonesia: Menyikapi Kasus 271 T Yulistri K Sinaga; Bernis Dian Florensyah Sihombing; Selpi Andryani Br Sibagariang; Aulia Salsabillah Putri; Khairunisa Khairunisa; Dayang Aldina; Resti Amelya Harahap; Zahwa Risqa Harahap; Taufiq Ramadhan
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v1i2.4068

Abstract

Pendidikan anti korupsi merupakan komponen penting dalam pembangunan karakter warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan fokus pada analisis kasus korupsi yang bernilai Rp 271 triliun. Kasus korupsi timah yang melibatkan PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 telah menimbulkan kerugian lingkungan dan ekonomi yang sangat besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis implikasi kasus korupsi tersebut pada pembangunan karakter warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang korupsi, serta membentuk perilaku yang anti korupsi. Kasus korupsi timah yang dipelajari dalam penelitian ini mencakup kerugian ekologis, ekonomi, dan biaya pemulihan lingkungan yang mencapai Rp 271 triliun. Analisis ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
Optimalisasi Program Magang untuk Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Mahasiswa Tiur Malasari Siregar; Fajar Apollo Sinaga; Taufiq Ramadhan; Kana Saputra; Elfitra Elfitra; Yul Ifda Tanjung; Tangsi Tangsi
SAP (Susunan Artikel Pendidikan) Vol. 10 No. 3 (2026): SAP
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30998/sap.v10i3.696

Abstract

creativity and innovation so that graduates are better prepared to compete in the job market. This study aims to evaluate the effectiveness of the internship program at Medan State University and develop optimization strategies that focus on enhancing student creativity and innovation. This study was conducted using a mixed-method approach, namely a qualitative approach through interviews with students and industry representatives and observation. The quantitative approach through surveys and tests of student performance in the internship program. The research subjects included students and several partner companies where students underwent internships. The results showed that students involved in the internship program with an innovative project-based approach had higher levels of creativity compared to students who only carried out administrative tasks. Factors contributing to the program's success included the involvement of industry mentors, the integration of a problem-solving-based curriculum, and support facilities that foster innovation. The novelty of this research lies in the development of a creativity- and innovation-based internship program optimization model, which has not yet been widely implemented in Indonesian universities. This contributes to academic policy by improving the effectiveness of internship programs and strengthening university-industry collaborations to produce graduates better prepared to compete in the digital age.
ANALISIS PENGAWASAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SERTA PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) NIKEL DI RAJA AMPAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Ridha Nababan; Sintia Harianti; Otista Sembiring; Santi Sinurat; Salwa Khairani Tarigan; Kevin Tambunan; Taufiq Ramadhan
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 01 Maret 2026 Produce
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.12427

Abstract

This study aims to analyze the legal regulations for the issuance and revocation of nickel Mining Business Permits (IUP) in Raja Ampat, assess whether the revocation of Mining Business Permits (IUP) by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is in accordance with the principles of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB), and examine its efforts to protect the right to a good and healthy environment. This study uses a normative juridical method with a regulatory approach and a conceptual approach in State Administrative Law. The results show that the issuance and revocation of Mining Business Permits (IUP) have a clear legal basis in the Mineral and Coal Law and other related regulations, including regulations on the environment and government administration. After the amendment to the Mining Law, the authority to issue and revoke Mining Business Permits (IUP) rests with the central government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). However, in its implementation, these administrative actions must still comply with the principles of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB), such as legal certainty, accuracy, transparency, and the public interest. Revocation of a Mining Business Permit (IUP) can be considered legally valid if carried out by an authorized official, through proper procedures, and based on violations of applicable provisions, particularly those related to environmental protection. This action also has a significant impact on protecting the community's right to a good and healthy environment, particularly in the Raja Ampat region, which has high ecological value. Therefore, the use of government authority must be carried out carefully, transparently, and responsibly to achieve a balance between development and environmental protection.
Konvergensi Hukum Nasional dan Aturan Internal Pesantren dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual untuk Perlindungan Hukum bagi Santriwati secara Optimal Chairun Nisa; Parlaungan G Siahaan; Halking; Reh Bungana Br Pa; Taufiq Ramadhan
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas konvergensi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi santriwati. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki aturan internal yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun dalam praktiknya penanganan kasus pelecehan seksual masih sering dilakukan secara tertutup sehingga belum sepenuhnya selaras dengan hukum nasional. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum nasional dan aturan internal pesantren dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap santriwati, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi, serta merumuskan model konvergensi hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Pondok Pesantren Al-Mukhlisin dan Pondok Modern Darussalam Guntur Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren telah memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) tertulis yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang belum konsisten, rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, budaya diam akibat rasa takut dan malu, serta keterbatasan pendampingan psikologis bagi korban. Penelitian ini menawarkan model Regulasi Internal Pesantren yang Selaras dengan Undang-Undang melalui integrasi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS ke dalam tata tertib pesantren, yang didukung oleh sistem pelaporan yang aman, keterlibatan seluruh pihak, penerapan aturan yang konsisten, dan pendampingan yang menyeluruh bagi korban. Kata Kunci: Konvergensi Hukum, Pelecehan Seksual, Pesantren, Perlindungan Hukum.   AbstractThis study examines the convergence between national law and internal pesantren regulations in handling cases of sexual harassment to provide optimal legal protection for female students (santriwati). As Islamic boarding school institutions, pesantren implement internal regulations grounded in Islamic values. However, in practice, cases of sexual harassment are often handled internally and confidentially, resulting in a lack of full alignment with national legal provisions. This condition potentially hinders the fulfillment of victims’ rights to protection, justice, and recovery. The study aims to analyze the implementation of national law and internal pesantren regulations in handling sexual harassment cases involving santriwati, identify the existing gaps, and formulate an ideal model of legal convergence. This research employed an empirical normative method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation at Al-Mukhlisin Islamic Boarding School and Darussalam Guntur Modern Islamic Boarding School in Batu Bara Regency. The findings indicate that both pesantren have established written policies and Standard Operating Procedures (SOPs) referring to the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law). Nevertheless, their implementation still faces several challenges, including inconsistent supervision, limited understanding of reporting mechanisms, a culture of silence driven by fear and shame, and inadequate psychological assistance for victims. This study proposes a model of Pesantren Internal Regulations Harmonized with National Law through the integration of Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning the TPKS Law into pesantren disciplinary regulations, supported by secure reporting mechanisms, active involvement of all stakeholders, consistent law enforcement, and comprehensive assistance for victims. Keywords: Legal Convergence, Sexual Harassment, Pesantren, Legal Protection.
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY-BASED ASSESSMENT INSTRUMENTS IN SCIENCE LEARNING: A NARRATIVE REVIEW (2015-2025) Yul Ifda Tanjung; Tiur Malasari Siregar; Suci Frisnoiry; Elfitra Elfitra; Taufiq Ramadhan; Abil Mansyur; Rizky Agassy Sihombing
JURNAL EDUSCIENCE Vol 13, No 1 (2026): Jurnal Eduscience (JES), (Authors from Australia, Taiwan, and Indonesia)
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jes.v13i1.8226

Abstract

Purpose - This study critically synthesizes research on the development of technology-based assessment instruments in secondary science education (junior and senior high school) through a structured Narrative Literature Review (NLR). This review therefore identifies instrument types, implementation contexts, research dimensions examined, and learning impacts, while highlighting gaps in equity, teacher readiness, and longitudinal outcomes.Methodology - Articles were systematically retrieved from Google Scholar and Mendeley within the 2015–2025 publication range using predefined keywords related to technology-based assessment and science learning. Inclusion criteria required peer-reviewed empirical studies focusing on secondary-level science and reporting instrument development or evaluation. Fourteen eligible articles were analyzed using structured content analysis, with emphasis on instrument characteristics, evidence of validity and reliability, implementation contexts, methodological approaches, and reported limitations.Findings - The synthesis indicates that research predominantly centers on Computer-Based Testing (CBT), Computerized Adaptive Testing (CAT), gamified assessments, two-tier diagnostic tests, and LMS-based e-portfolios. Overall, these instruments demonstrate satisfactory validity and reliability and effectively measure higher-order thinking skills and conceptual understanding. They also enhance student motivation and accelerate feedback processes. However, most evidence is based on short-term, small-scale implementations, with limited attention to equity issues, teacher readiness, and sustained learning effects.Contribution - This review integrates psychometric, pedagogical, and technological perspectives into a coherent analytical framework for technology-based assessment in science education. It clarifies existing research gaps and underscores the need for broader contextual validation, stronger methodological rigor, and the integration of learning analytics to ensure sustainable and evidence-based digital assessment practices.
Illegal Access Melalui Metode Phising Pada Platform Transaksi Digital Cryptocurrency Dalam Perspektif KUHP Baru dan Undang-Undang ITE Taufiq Ramadhan; Arief Wahyudi; Dewi Pika Lbn Batu
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7142

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami keadaan darurat dalam hal kejahatan siber. Hal ini terlihat pada peningkatan yang signifikan kasus kejahatan siber yang dirilis oleh Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2022 hingga 2025. Salah satu jenis kejahatannya adalah akses ilegal melalui metode phising pada plaltform transaksi digital cruptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk phising sebagai modus operandi yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang dihimpun melalui direktori putusan mahkamah agung dan menganalisis perbuatannya dalam perspektif KUHP Baru dan UU ITE. Kasus ini menarik untuk diulas secara mendalam melalui analisis hukum yang komprehensif dan bersifat normatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertama terdapat berbagai bentuk dan modus operandi phising yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akses ilegal sebagaimana dihimpun dari direktori putusan mahkamah agung yaitu phising melalui email palsu, phising tool kit, phising menyertakan virus malware, vandalisme cash phising, dan script jebakan. Kedua, dalam perspektif Undang-Undang ITE, akses ilegal dengan metode phising yang menimbulkan kerugian diatur dalam Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat 2. Materi hukum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memisahkan rumusan pasal perilaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan, sanksi dan unsur-unsur kejahatannya berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang lebih efisien karena dalam 1 pasal mengandung rumusan perbuatan, perilaku, akibat dan sanksi pidana sekaligus. Dalam KUHP baru, akses ilegal dengan metode phising diatur pada Pasal 332.
Dampak Kebijakan Pemerintah Mengenai Pelarangan Thrifting Terhadap Penjualan Pakaian Bekas di Kota Medan Ivana Theo Philia; Reh Bungana Beru Pa; Yakobus Ndona; Arief Wahyudi; Taufiq Ramadhan
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas thrifting dan perdagangan pakaian bekas di Pasar Sambu dan Pasar Melati Kota Medan di tengah penerapan kebijakan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas yang diperketat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan thrifting, mengkaji dampaknya terhadap pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas di Kota Medan, serta mengetahui strategi pemerintah dalam menyediakan kebijakan transisi bagi pelaku usaha yang terdampak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan thrifting dilatarbelakangi oleh tiga pertimbangan utama, yaitu perlindungan industri tekstil dalam negeri, perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko pakaian bekas impor, serta penertiban arus perdagangan ilegal. Dampak kebijakan mencakup penurunan pasokan stok barang, berkurangnya jumlah pembeli sebesar 30 hingga 50 persen, dan penurunan omzet pedagang antara 10 hingga 75 persen, serta terbatasnya akses konsumen berpenghasilan rendah terhadap pakaian terjangkau. Sementara itu, strategi transisi pemerintah masih bersifat umum berupa imbauan beralih ke pakaian preloved lokal dan pemanfaatan platform digital, tanpa disertai program pembinaan khusus bagi pedagang terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pelarangan thrifting memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya perlu disertai program transisi terstruktur, pendampingan usaha yang tepat sasaran, dan sosialisasi langsung kepada pedagang agar kebijakan dapat berjalan secara adil dan mencerminkan prinsip negara kesejahteraan. Kata kunci: kebijakan pemerintah, larangan thrifting, penjualan pakaian bekas.   Abstract This study was motivated by the widespread practice of thrifting and the trade of second-hand clothing in Sambu Market and Melati Market, Medan City, amidst the implementation of government policies prohibiting the importation of used clothing, as reinforced through Minister of Trade Regulation Number 47 of 2025. The study aims to analyze the rationale behind the government's policy on banning thrifting, examine its impacts on second-hand clothing traders and consumers in Medan City, and identify the government's transition strategies for businesses affected by the policy. This research employed a descriptive qualitative approach with a normative-empirical research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis technique, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the policy prohibiting thrifting is based on three primary considerations: protecting the domestic textile industry, safeguarding public health from the risks associated with imported used clothing, and regulating illegal trade activities. The impacts of the policy include a decline in merchandise supply, a reduction in the number of customers by approximately 30 to 50 percent, and a decrease in traders’ revenues ranging from 10 to 75 percent. Additionally, the policy has limited access to affordable clothing for low-income consumers. Meanwhile, the government’s transition strategy remains relatively general, consisting primarily of recommendations to shift toward locally sourced preloved clothing and the utilization of digital platforms, without the provision of specific assistance or capacity-building programs for affected traders. The study concludes that although the thrifting prohibition policy has a strong legal foundation, its implementation should be accompanied by structured transition programs, targeted business assistance, and direct outreach to traders to ensure that the policy is implemented fairly and reflects the principles of a welfare state. Keywords: government policy, thrifting prohibition, second-hand clothing trade.
Upaya Perempuan Karo dalam Memperoleh Kesetaraan Hak Waris di Desa Bukit Makmur Kabupaten karo Devi Permata Br Bangun; Reh Bungana Beru PA; Ramsul Nababan; Parlauangan G. Siahaan; Taufiq Ramadhan
ijd-demos Volume 8, Issue 2 (2026)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v8i2.787

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta upaya yang dilakukan oleh perempuan Karo dalam memperoleh kesetaraan hak waris di Desa Bukit Makmur, Kabupaten Karo. Dalam sistem kekerabatan patrilineal Karo, hak waris secara tradisional diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus marga, sementara anak perempuan hanya menerima pemere yang sifatnya tidak pasti dan tidak dianggap sebagai warisan. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakadilan serta kesenjangan hak antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga mengkaji pertentangan antara ketentuan adat Karo dan hukum nasional, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/SIP/1961 yang telah di Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 03/Yur/Pdt/2018 yang menegaskan kesetaraan hak waris bagi perempuan. Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara dengan tokoh adat, perempuan Karo dan pemerintahan desa di Desa Bukit Makmur. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum adat Karo dan hukum nasional dalam pembagian warisan, di mana hukum adat masih dominan sehingga hak perempuan belum sepenuhnya setara. Upaya perempuan Karo dalam memperoleh hak waris umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga karena keterbatasan akses dalam forum adat. Kesimpulan penelitian ini adalah kesetaraan hak waris perempuan Karo belum sepenuhnya terwujud dan masih bergantung pada keputusan keluarga, meskipun mulai terlihat adanya perubahan menuju kesetaraan. Kata Kunci: Perempuan Karo, Hak Waris
Co-Authors Abigael Putra Siallagan Abil Mansyur, Abil Ade Fitri Sihombing Aidil Azhary Lubis Aridho, Ahmad Astuti, Yunisyia Puji Aulia Salsabillah Putri Batubara, Abdinur Benyamin Situmorang Bernis Dian Florensyah Sihombing Cawir Refinus Purba Chairun Nisa Dayang Aldina Devi Permata Br Bangun Dewi Pika Lbn Batu Donita Br Simanungkalit Elfitra Elfitra Esmeralda Susiana Gultom Fazli Rachman Firman, Al Frans Togu Sihombing Halking Harahap, Dwita Meliani Indi Aulia Ivana Theo Philia Jahya Adi Putra Simbolon Jelita Mawar Doloksaribu Kana Saputra S Kevin Tambunan Khairunisa Khairunisa Laras Hilda Samura Manurung, Yunita Tri Carnova Marly Meani Silalahi Maryatun Kabatiah Melva Simangunsong Mochammad Imron Awalludin Nainggolan, Gaby Agustina Ndona, Yakobus Nova Lestari Dalimunthe Nurul Febriyani Harahap Oksari Anastasya Sihaloho Otista Sembiring Parlauangan G. Siahaan Parlaungan G Siahaan Pasaribu, Yana Sebha Pinem, Windawati Pradityo, Kanaka Wirasana Prayetno Prayetno Ramadhani, Hanifa Putri Ramsul Nababan Reh Bungana Beru PA Reh Bungana Br PA Relly Tamba Resti Amelya Harahap Ridha Nababan Riska Marpaung Rizky Agassy Sihombing Rosmala Dewi Salwa Khairani Tarigan Santi Sinurat Saragih, Jekson Selpi Andryani Br Sibagariang Sianturi, Berliana Grace Devali Simajuntak, Agtha Sofia Sinaga, Petra Aprina Benedicta Sintia Harianti Soraya, Hanifah Sthepany Rut Monika Lumban Tobing Subhan, Fiqri Suci Frisnoiry Syarifah Hannum Tangsi Tangsi Tiur Malasari Siregar Tiur Malasari Siregar Tri Girl Laurensia Simbolon Triska Marsha Olivia Trisna, Wulan Ayu Wahyudi , Arief Yasaratodo M.S Yohanes Kefi Yul Ifda Tanjung Yul Ifda Tanjung Yulistri K Sinaga Yuni Selia Zahwa Risqa Harahap