Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Kepolisian Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR) International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS) International Journal on Social Science, Economics and Art The International Journal of Politics and Sociology Research Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) International Review of Humanities Studies Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam Jurnal Greenation Sosial dan Politik Educational Dynamics: International Journal of Education and Social Sciences
Supardi Hamid
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM E-SAMSAT Teddy Rusmawan; Supardi Hamid
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 1 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v20i1.82

Abstract

Pemerintah harus berurusan dengan berbagai masalah yang rumit, termasuk akumulasi kereta api, memancing liar, kegiatan calo, dan bahkan kurangnya kesadaran dan keinginan masyarakat umum untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi yang menyeluruh tentang inovasi layanan E-Samsat, yang merupakan inovasi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi literatur. Karena informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang dipelajari dikumpulkan oleh peneliti selama proses pengumpulan data, informasi ini dapat diperoleh dalam laporan penelitian, jurnal, karya ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, ensiklopedia, dan sumber tertulis yang baik dicetak dan dalam bentuk data elektronik. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi Layanan e-Samsat memiliki banyak aspek. Dimana Relative Advantage (keuntungan relatif) yaitu kemudahan masyarakat dalam pengurusan pembayan pajak kendaraan bermotor (PKB). Compatibility (kesesuaian) dimana inovasi layanan e-samsat bagi masyarakat sudah sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini. Complexity (kerumitan) dimana inovasi layanan e-samsat dirasa tidak rumit dalam proses pelaksanannya. Kemudian Triability (kemungkinan dicoba) masyarakat yang merespon positif dengan adanya layanan e-samsat. Selanjutnya dari Observability (kemudahan diamati) dengan prosedur pelayanan yang cukup simple secara elektronik. Keywords; inovasi, pelayanan, e-Samsat
Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana) Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.406 KB)

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam penguatan kriminologi hukum, terutama dalam strategi pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal dan membantu mengurangi tingkat kejahatan melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Penelitian ini mencoba menjawan (1) Bagaimana peran pendidikan dalam mencegah dan mengurangi tindak kejahatan serta residivisme dan mengapa banyak negara belum mampu mengintegrasikan pendidikan sebagai strategi utama dalam pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana? dan (2) Apa saja strategi dan program pendidikan yang efektif untuk mendukung pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan memiliki potensi besar untuk mencegah perilaku kriminal dan merehabilitasi residivis. Terdapat beberapa hambatan harus diatasi, termasuk kesempatan dan kualitas pendidikan yang tidak setara, kurikulum yang gagal mencakup materi penting, dan diskriminasi yang meluas terhadap mereka yang memiliki catatan kriminal. Adanya program-program pendidikan yang efektif, diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sadar akan hukum, bertanggung jawab, dan kontributif pada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana dan membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis.
Corruption In The Eyes Of Criminology (Understanding The Inability Of The Legal System To Traping Persons Of Crime Of Corruption) Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.681 KB)

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dalam perspektif kriminologi, korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang kompleks dan sulit untuk diatasi karena melibatkan banyak pelaku dan melibatkan banyak aspek seperti politik, ekonomi, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini menjawab mengapa para koruptor belum juga dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku dari sudut pandang konstruksi hukum dan law enforcement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya rasa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi. Guna menanggulangi berbagai tipe kejahatan korupsi tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah transparansi di segala bidang kehidupan Negara. Transparansi ini dibutuhkan guna masyarakat dapat mengadakan social control terhadap penyelenggaraan Negara dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
Konten Isu Terorisme di Media Sosial dan Ketakutan Anggota Kepolisian Ilham Prisgunanto; Teddy Rusmawan; Supardi Hamid
WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Volume 22, No. 2 December 2023
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/wacana.v22i2.3384

Abstract

Terrorism and radicalism as crimes are quite dangerous because they threaten security, property and life. The claim that terrorism and radicalism makes fear was tested in this research. The theoretical study of this research is the Social Information Processing theory and the Uses and Gratifications theory. The research method used is quantitative data processing with the independent variable internet network information content and the dependent variable is the fear and moral panic police officer (Indonesian Nasional Police). Survey research was conducted at the Surakarta Police (Polresta Surakarta) with 100 respondents as police officers. Research using simple linear regression model statistical data. The research findings show that there is no influence of internet network information content on issues of terrorism and radicalism on feelings of fear and panic among police officer. If there is a very small possibility, only 25.6%. The use of information technology by Police officer in the field is sufficient and sufficient to anticipate cases of terrorism and radicalism. The most powerful element seen by police officers regarding terrorism and radicalism is the narrative of the information presented which often does not make sense in the minds and thoughts of the police in the field.
BRIDGING SUSTAINABILITY AND POLICING TO BALINESE ORMAS CONFLICT: AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK Sudama, I Nyoman; Meliala, Adrianus; Laksana, Chrysnanda Dwi; Hamid, Supardi
International Review of Humanities Studies Vol. 6, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The link between sustainability and policing has not been widely discussed and systematically analyzed in conflict resolution to gain long term goals of post-conflict recovery and reconciliation. A fairly large cross-disciplinary literature has developed and proposed a multi-dimensional notion of sustainability in organizational performance including public services and law-enforcement activities. Thus, the purpose of this paper is to present a conceptual framework to bridge sustainability practices and policing activities in the background of Balinese mass organization conflict. A conceptual literature review is adopted to customize diverse connections of sustainability, policing, and hence conflict. The results of the research show that the policing activities may place a stronger focus on conflict resolution by developing sustainable conflict transformation when there are regular conflict potential and a dynamic changing environment. The primary conclusion of this paper is that the relationships between sustainability practices and policing activities rely on divergent factors, including social dynamics, culture, organizational structure, and institutional landscapes.
Contemporary Perspective on Terrorism: A Literature Review Syahputra, Alfin Reza; Hamid, Supardi
JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Vol. 9 No. 1 (2024): JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)
Publisher : Graduate Program Magister Manajemen Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/jmksp.v9i1.14297

Abstract

Terrorism is taking on more and more varied forms, acts, and networks as a result of changes in worldwide, so that international organizations and civil society play a significant role in the battle against terrorism. Counterterrorism includes law enforcement, deradicalization efforts, and threat detection all done concurrently and collaboratively. As international organizations, the UN and Interpol prepared the legal framework, offered technical assistance, and supported the worldwide response. It is advised to use technology, cooperate across sectors, and reinforce deradicalization and preventative methods in order to maximize effectiveness. Global organizations must strengthen cross-border reactions and policy coordination in order to stop radicalization and boost civil society participation in educational initiatives. The role of financial institutions in preventing the funding of terrorism must also be considered. Governments and security agencies at both the national and international levels must enhance cyber security, keep an eye out for online content that encourages terrorism, and invest in the development of detection and monitoring technologies like artificial intelligence (AI), which functions as a virtual police force.
Potential Abuse On The Issuance Of Online Medical Certificates By Doctors: A Criminological Review Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3461

Abstract

The right to health for all Indonesian people is guaranteed in Article 28H of the 1945 Constitution. Doctors and dentists are the main professions in the field of health, as stated in Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. After the Covid 19 Pandemic ended, there has been a significant shift, with the rise of health services through digital and application media, ease of access to health, and online sick notes. This facility can be misused for work purposes etc. Moreover, a defendant can avoid the investigation process by easily obtaining a sick note online; this service cannot optimize patient examinations because it's not done face-to-face. Therefore it is important to examine the making of online sick notes, which have the potential to become a form of crime and be reviewed from the perspective of a criminological approach. This study aims to examine online sick notes as a crime and whether this activity is by Law No. 29 of 2004 reviewed in criminology. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that making sick notes online is not by Law No. 29 of 2004 and violates Article 7 KODEKI so that it can be considered a form of crime. In contrast, from a criminological point of view, through communication and convenience, this makes the perpetrator according to the science of criminology as contained in the differential theory association.Keywords: Criminology, Medical Practice, Online Sick Letter
Sinergitas Lembaga Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan oleh Satuan Fungsi Kepolisian Melalui Pemolisian Masyarakat Guna Memantapkan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Hartanto, Dadang; Supardi Hamid; Rahmadsyah Lubis
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 13 No. 1 (2025): PUBLIKAUMA, JUNI 2025
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v12i2.13459

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sinergitas lembaga kepolisian dalam pencegahan kejahatan oleh satuan fungsi kepolisian melalui pemolisian masyarakat guna memantapkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bauran (mix method) antara metode deskriptif dengan metode survai. Sumber data digali melalui teknik pengumpulan data yang digunakan, terutama kepada narasumber/ informan penelitian yang terpilih sesuai dengan kriteria narasumber/ informan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan kejahatan, termasuk kegiatan penguatannya yang dilakukan melalui kegiatan polmas. Dokumen yang dimaksud dapat berupa pedoman, panduan, laporan, rencana kegiatan, MOU, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan data melalui angket/ kuesioner yang akan disebarkan melalui google form.. Penelitian ini dilakukan di Polda Kalimantan Barat dan jajaran. Teknik analisis dilakukan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sinergi eksternal pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Polda Kalbar dan jajaran telah berjalan cukup baik. Namun demikian, ada beberapa program atau pelaksanaan yang masih belum fokus pada aspek-aspek yang berkorelasi dengan munculnya kejahatan secara spesifik. Sinergi belum secara khusus mengintervensi faktor penyebab, faktor pendorong dan faktor pemicu munculnya kejahatan. Sinergi internal antara satuan fungsi dan satuan kewilayahan telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Aspek yang perlu mendapatkan penguatan meliputi mekanisme sharing informasi, kordinasi penggunaan sumber daya dan metode untuk pencegahan kejahatan yang masih cenderung partial berbasis pada tugas pokok masing-masing.
Juridical Analysis of the Destruction of Modified Exhaust Pipes by Palangka Raya Police from the Perspective of Human Rights Protection Syafuan Nor, Muhammad; Setiono, Joko; Hamid, Supardi
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.430

Abstract

The phenomenon of using modified (loud) exhaust pipes, known as knalpot brong, in various regions of Indonesia, including Palangka Raya City, has caused public unrest due to noise pollution disrupting comfort and public order. In response, the Palangka Raya Police Department conducted enforcement and destroyed 510 modified exhaust pipes as part of law enforcement efforts. This study aims to analyze the legality of these actions from the perspective of positive law and review them within the framework of human rights protection. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case study. Based on Article 285 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 and Minister of Environment and Forestry Regulation No. 56 of 2019, these actions have a strong legal basis. However, from the human rights perspective as regulated in Articles 28A to 28J of the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 on Human Rights, the destruction of personal property such as exhaust pipes must still consider principles of proportionality, justice, and a humane approach. Law enforcement that ignores these aspects may potentially violate personal property rights. The study results indicate that the destruction of knalpot brong by authorities can be legally and ethically justified as long as it is carried out with correct procedures and prioritizes respect for citizens' fundamental rights. There is a need for more intensive socialization and legal education to raise public awareness and foster a culture of civilized traffic order.
Transformation of Counter-Terrorism Strategies Based on Artificial Intelligence and Legal Challenges Regarding the use of Autonomous Weapons Deden Rahmad Hidayat; Joko Setiono; Supardi Hamid
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.435

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has transformed various sectors, including national security and counter-terrorism strategies. The utilization of AI, particularly through intelligent surveillance systems and autonomous weapons systems (AWS), strengthens the state's capability to detect, analyze, and respond to potential terrorist threats swiftly and efficiently. However, the presence of this technology does not escape legal challenges, particularly concerning regulatory gaps and accountability for the use of autonomous weapons that can operate without human intervention. This study uses a normative juridical approach to examine the transformation of counter-terrorism strategies based on AI, as well as to analyze the absence of legal norms governing the use of AWS in Indonesia and within the context of international law. The findings show that national legal instruments such as Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and Law No. 3 of 2002 on State Defense are not yet adequate to address the new challenges posed by AI. On the other hand, international forums such as the Convention on Certain Conventional Weapons (UN CCW) are still debating the ethical and legal boundaries of AWS without producing a binding consensus. This research recommends the establishment of a new legal framework that is responsive to technological developments, ensuring the protection of human rights and the principle of accountability in the use of AI for security purposes. Without clear regulations, this transformation has the potential to result in abuse of power and serious violations of civil rights.
Co-Authors Adrianus Eliasta Meliala Alireja, Irfan M N Anggara Setya Saputra Christy, Giovanni Chrysnanda Dwi Laksana Deden Rahmad Hidayat Elpisah Hartanto, Dadang Hynan Poeloengan, Andrea I Gusti Kade Budhi Harryarsana I Nyoman Sudama Ilham Prisgunanto Ilham Prisgunanto Imanuddin, Imam Joko Santoso Joko Santoso Joko Setiono JOKO SETIONO Koto, Zulkarnein Laksana, Chrysnanda Dwi Muhammad Fahreza W Novi Earlyanti Novi Indah Earlyanti Pedrason, Rodon Rahmadsyah Lubis Rena Yulia Rinaldi Hastomo Rusmawan, Teddy Ruwito, Amin Suarlin, Suarlin Sudama, I Nyoman SUTRISNO Syafuan Nor, Muhammad Syahputra, Alfin Reza Tambunan, Daniel Artasasta Teddy Rusmawan