Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

BIO POWER KEPOLISIAN DALAM COMMUNITY POLICING: MENGOPTIMALKAN KONTROL SOSIAL DENGAN INTEGRASI PENDEKATAN KONVENSIONAL DAN CYBERSPACE Rinaldi Hastomo; Supardi Hamid
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v19i1.91

Abstract

Bio power kepolisian merupakan upaya mengoptimalkan kontrol sosial. Studi ini membahas tentang bagaimana penerapan bio power kepolisian secara konvensional dan melalui media cyberspace dapat meningkatkan efektivitas community policing. Penerapan bio power kepolisian secara konvensional dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti penyuluhan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat (keamanan, dan ekonomi), kegiatan sambang, dan mediasi. Sementara, melalui media cyberspace, bio power kepolisian dapat memanfaatkan media sosial dan aplikasi ponsel untuk memberikan informasi dan edukasi terkait keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Dalam studi ini, dibahas beberapa studi kasus yang menggambarkan penerapan bio power kepolisian secara konvensional dan melalui media cyberspace dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa penerapan bio power kepolisian secara terintegrasi melalui media cyberspace dapat dijadikan sebagai model penerapan bio power dalam community policing untuk memperkuat kontrol sosial. Dengan penerapan pendekatan integrasi ini dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial, bio power kepolisian dapat memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan. Keywords; Community Policing; Cyberspace; Bio Power
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM E-SAMSAT Teddy Rusmawan; Supardi Hamid
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 1 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v20i1.82

Abstract

Pemerintah harus berurusan dengan berbagai masalah yang rumit, termasuk akumulasi kereta api, memancing liar, kegiatan calo, dan bahkan kurangnya kesadaran dan keinginan masyarakat umum untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi yang menyeluruh tentang inovasi layanan E-Samsat, yang merupakan inovasi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi literatur. Karena informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang dipelajari dikumpulkan oleh peneliti selama proses pengumpulan data, informasi ini dapat diperoleh dalam laporan penelitian, jurnal, karya ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, ensiklopedia, dan sumber tertulis yang baik dicetak dan dalam bentuk data elektronik. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi Layanan e-Samsat memiliki banyak aspek. Dimana Relative Advantage (keuntungan relatif) yaitu kemudahan masyarakat dalam pengurusan pembayan pajak kendaraan bermotor (PKB). Compatibility (kesesuaian) dimana inovasi layanan e-samsat bagi masyarakat sudah sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini. Complexity (kerumitan) dimana inovasi layanan e-samsat dirasa tidak rumit dalam proses pelaksanannya. Kemudian Triability (kemungkinan dicoba) masyarakat yang merespon positif dengan adanya layanan e-samsat. Selanjutnya dari Observability (kemudahan diamati) dengan prosedur pelayanan yang cukup simple secara elektronik. Keywords; inovasi, pelayanan, e-Samsat
Peran Pendidikan dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan dan Rehabilitasi Tindak Pidana) Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.406 KB)

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam penguatan kriminologi hukum, terutama dalam strategi pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal dan membantu mengurangi tingkat kejahatan melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Penelitian ini mencoba menjawan (1) Bagaimana peran pendidikan dalam mencegah dan mengurangi tindak kejahatan serta residivisme dan mengapa banyak negara belum mampu mengintegrasikan pendidikan sebagai strategi utama dalam pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana? dan (2) Apa saja strategi dan program pendidikan yang efektif untuk mendukung pencegahan dan rehabilitasi tindak pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan memiliki potensi besar untuk mencegah perilaku kriminal dan merehabilitasi residivis. Terdapat beberapa hambatan harus diatasi, termasuk kesempatan dan kualitas pendidikan yang tidak setara, kurikulum yang gagal mencakup materi penting, dan diskriminasi yang meluas terhadap mereka yang memiliki catatan kriminal. Adanya program-program pendidikan yang efektif, diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sadar akan hukum, bertanggung jawab, dan kontributif pada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindak pidana dan membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis.
Corruption In The Eyes Of Criminology (Understanding The Inability Of The Legal System To Traping Persons Of Crime Of Corruption) Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.681 KB)

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dalam perspektif kriminologi, korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang kompleks dan sulit untuk diatasi karena melibatkan banyak pelaku dan melibatkan banyak aspek seperti politik, ekonomi, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini menjawab mengapa para koruptor belum juga dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku dari sudut pandang konstruksi hukum dan law enforcement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya rasa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi. Guna menanggulangi berbagai tipe kejahatan korupsi tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah transparansi di segala bidang kehidupan Negara. Transparansi ini dibutuhkan guna masyarakat dapat mengadakan social control terhadap penyelenggaraan Negara dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
PENINGKATAN DETEKSI-AKSI BERBASIS DATA, INFORMASI, DAN KEJADIAN AKTUAL UNTUK PEMETAAN SITUASI KAMTIBMAS MELALUI PEMOLISIAN PREDIKTIF DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS Dr. Supardi Hamid
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 17, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 17 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v17i2.410

Abstract

This study aims to determine the increase in the base of action-detection based on data, information and actual incidents for mapping the Kamtibmas situation and to determine the maintenance of security and public order using predictive policing. This study uses a qualitative approach with a mix method that uses the level of understanding, attitude and orientation of police officers towards increased detection based on data, information and actual incidents which can be identified through surveys. These problems are then analyzed using the concept of predictive policing, the dimensions of predictive policing, and the basis for mapping the Kamtibmas situation with a predictive policing approach. The results of this study obtained that the data presented in this section are data obtained through interviews and tabulation results on the attitudes of research respondents. Respondents' attitudes towards the main issues studied in this study, which are related to increased detection of data and information-based actions as well as actual incidents which form the basis for compiling the Kamtibmas situation map. There has been an increase in requests for Harkamtibmas activity reports in the form of data and information from each function in the regional unit. Request this report in both digital and manual format. Data and information needed in addition to filling out centralized digital and manual report formats. Since the existence of the Presisi program, especially the emphasis on predictive policing, there has been an increasing push to increase action-detection activities and to expand information and data sources. As a consequence, improving personnel capabilities and improving operational activities also need adjustments. Therefore, this research needs to be socialized more periodically in order to increase the motivation, understanding and ability of personnel at the Satwil and Bag, Sat, sie levels in supporting increased action detection based on data, information and actual events and it is necessary to develop a mechanism for integrating and collaborating data and information from each part and function through a data center that can and is easily accessed.
Konten Isu Terorisme di Media Sosial dan Ketakutan Anggota Kepolisian Ilham Prisgunanto; Teddy Rusmawan; Supardi Hamid
WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Volume 22, No. 2 December 2023
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/wacana.v22i2.3384

Abstract

Terrorism and radicalism as crimes are quite dangerous because they threaten security, property and life. The claim that terrorism and radicalism makes fear was tested in this research. The theoretical study of this research is the Social Information Processing theory and the Uses and Gratifications theory. The research method used is quantitative data processing with the independent variable internet network information content and the dependent variable is the fear and moral panic police officer (Indonesian Nasional Police). Survey research was conducted at the Surakarta Police (Polresta Surakarta) with 100 respondents as police officers. Research using simple linear regression model statistical data. The research findings show that there is no influence of internet network information content on issues of terrorism and radicalism on feelings of fear and panic among police officer. If there is a very small possibility, only 25.6%. The use of information technology by Police officer in the field is sufficient and sufficient to anticipate cases of terrorism and radicalism. The most powerful element seen by police officers regarding terrorism and radicalism is the narrative of the information presented which often does not make sense in the minds and thoughts of the police in the field.
BRIDGING SUSTAINABILITY AND POLICING TO BALINESE ORMAS CONFLICT: AN INTEGRATIVE CONCEPTUAL FRAMEWORK Sudama, I Nyoman; Meliala, Adrianus; Laksana, Chrysnanda Dwi; Hamid, Supardi
International Review of Humanities Studies Vol. 6, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The link between sustainability and policing has not been widely discussed and systematically analyzed in conflict resolution to gain long term goals of post-conflict recovery and reconciliation. A fairly large cross-disciplinary literature has developed and proposed a multi-dimensional notion of sustainability in organizational performance including public services and law-enforcement activities. Thus, the purpose of this paper is to present a conceptual framework to bridge sustainability practices and policing activities in the background of Balinese mass organization conflict. A conceptual literature review is adopted to customize diverse connections of sustainability, policing, and hence conflict. The results of the research show that the policing activities may place a stronger focus on conflict resolution by developing sustainable conflict transformation when there are regular conflict potential and a dynamic changing environment. The primary conclusion of this paper is that the relationships between sustainability practices and policing activities rely on divergent factors, including social dynamics, culture, organizational structure, and institutional landscapes.
Penyuluhan Konflik Lahan dan Deteksi Dini Gesekan Sosial di Wilayah Hukum Polda Jambi: Wilayah Polres Tanjung Jabung Timur Ilham Prisgunanto; Supardi Hamid
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam Vol. 2 No. 3 (2023): Percepatan Pembangunan Masyarakat Digital
Publisher : Prisani Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land disputes are a complicated problem in legal handling to provide a sense of justice to the community. Land disputes conflict between communities and agribusiness companies, communities and local governments and even between communities themselves. There are still very few resolutions of land disputes that approach the restorative justice process, all through trial and judicial processes which require a lot of money, time and energy. The counseling provided by STIK PTIK will provide new knowledge about resolving land disputes outside of court. This counseling is aimed at investigators and law enforcement, namely East Tanjung Jabung police staff. That's not all, counseling is given to local governments and related agencies regarding land dispute resolution cases. The counseling was enthusiastically welcomed by the participants with a breakthrough in law enforcement with a win-win solution orientation by mediating and negotiating the resolution. The local genius approach makes community participation very important in this case.
Contemporary Perspective on Terrorism: A Literature Review Syahputra, Alfin Reza; Hamid, Supardi
JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Vol. 9 No. 1 (2024): JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)
Publisher : Graduate Program Magister Manajemen Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31851/jmksp.v9i1.14297

Abstract

Terrorism is taking on more and more varied forms, acts, and networks as a result of changes in worldwide, so that international organizations and civil society play a significant role in the battle against terrorism. Counterterrorism includes law enforcement, deradicalization efforts, and threat detection all done concurrently and collaboratively. As international organizations, the UN and Interpol prepared the legal framework, offered technical assistance, and supported the worldwide response. It is advised to use technology, cooperate across sectors, and reinforce deradicalization and preventative methods in order to maximize effectiveness. Global organizations must strengthen cross-border reactions and policy coordination in order to stop radicalization and boost civil society participation in educational initiatives. The role of financial institutions in preventing the funding of terrorism must also be considered. Governments and security agencies at both the national and international levels must enhance cyber security, keep an eye out for online content that encourages terrorism, and invest in the development of detection and monitoring technologies like artificial intelligence (AI), which functions as a virtual police force.
Potential Abuse On The Issuance Of Online Medical Certificates By Doctors: A Criminological Review Supardi Hamid; Teddy Rusmawan
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3461

Abstract

The right to health for all Indonesian people is guaranteed in Article 28H of the 1945 Constitution. Doctors and dentists are the main professions in the field of health, as stated in Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. After the Covid 19 Pandemic ended, there has been a significant shift, with the rise of health services through digital and application media, ease of access to health, and online sick notes. This facility can be misused for work purposes etc. Moreover, a defendant can avoid the investigation process by easily obtaining a sick note online; this service cannot optimize patient examinations because it's not done face-to-face. Therefore it is important to examine the making of online sick notes, which have the potential to become a form of crime and be reviewed from the perspective of a criminological approach. This study aims to examine online sick notes as a crime and whether this activity is by Law No. 29 of 2004 reviewed in criminology. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that making sick notes online is not by Law No. 29 of 2004 and violates Article 7 KODEKI so that it can be considered a form of crime. In contrast, from a criminological point of view, through communication and convenience, this makes the perpetrator according to the science of criminology as contained in the differential theory association.Keywords: Criminology, Medical Practice, Online Sick Letter