Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Kepolisian Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Esensi Hukum Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR) International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS) International Journal on Social Science, Economics and Art The International Journal of Politics and Sociology Research Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) International Review of Humanities Studies Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam Jurnal Greenation Sosial dan Politik Educational Dynamics: International Journal of Education and Social Sciences
Supardi Hamid
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
The Dilemma of Criminal Liability for the Operation of Motorized Pedicabs in Yogyakarta Due to the Absence of Explicit Regulations Accommodating Them as a Mode of Public Transportation Ruwito, Amin; Joko Setiono; Supardi Hamid
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.439

Abstract

The phenomenon of motorized pedicab (bentor) operations in Yogyakarta reflects a shift in public demand toward faster and more efficient modes of transportation. However, the presence of a bentor faces a legal dilemma due to the absence of explicit regulations accommodating it within both national and regional legal systems. Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and Regional Regulation (Perda) of Yogyakarta Special Region (DIY) No. 5 of 2016 only regulate official and traditional transportation modes, without specifically addressing modified forms such as bentor. This legal ambiguity raises questions regarding the legal status of bentor and the extent to which its drivers can be held criminally liable. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, aiming to analyze the existing legal vacuum and its impact on law enforcement and social justice. The study finds that although the operation of bentor may be considered administratively unauthorized, the application of criminal law to its drivers encounters obstacles related to the principle of legality, as no criminal norm explicitly prohibits such activity. Moreover, enforcement actions carried out without an adequate legal basis have the potential to create injustice and discrimination. This research recommends revising regional regulations to be more accommodating of alternative modes of transportation, adopting a conditional legalization approach, and encouraging intergovernmental collaboration. Responsive regulation is key to ensuring legal order while upholding social and humanitarian values.
Complexity of Conflict and Resolution in the PT. HMBP 2023 Case Related to the Failure to Realize Plasma Plantations and Its Impact on Indigenous Communities from the Perspective of Criminal and Civil Law Alireja, Irfan M N; Joko Setiono; Hamid, Supardi
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.440

Abstract

The conflict between PT. HMBP and the indigenous community of Bangkal Village in Central Kalimantan reflects the complexity of agrarian issues that simultaneously involve aspects of both criminal and civil law. The problem began with PT. HMBP’s failure to fulfill its obligation to develop plasma plantations covering 20% of the total managed land, as mandated by Government Regulation No. 26 of 2021 and Central Kalimantan Provincial Regulation No. 5 of 2011. Tensions peaked in October 2023 when the community staged a blockade of 1,175 hectares of land outside the company’s concession (HGU), which led to clashes with security forces and resulted in fatalities. This study uses a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations as well as principles for the protection of indigenous peoples’ rights. The analysis reveals potential violations of criminal law, both in terms of the repressive actions by authorities and the company’s negligence in fulfilling its legal obligations. From a civil law perspective, PT. HMBP could be sued for breach of contract and unlawful acts that harmed the community. Furthermore, violations of human rights—particularly the right to land and the right to life, emerge as key concerns, calling for the involvement of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) and the application of restorative justice approaches. This study recommends regulatory reinforcement, enhanced mediation roles by local governments, and stronger protections for indigenous rights in the context of agrarian conflicts. It emphasizes the importance of fair, accountable, and human-centered law enforcement in resolving similar disputes in the future.
Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Rusmawan, Teddy; Hamid, Supardi; Santoso, Joko
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.211-220

Abstract

Penelitian ini membahas collaborative governance dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Penanggulangan bencana ini menjadi salah satu langkah strtagis yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah baik di level pemerintah daerah sampai pemerintah pusat seiring dengan perubahan iklim dan cuaca yang sangat cepat memungkinkan terjadinya bencana alam yang menimpa masyarakat. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah yang memiliki kecenderungan tinggi terhadap bahaya bencana yang terjadi dimasyarakat yang menimbuklan potensi resiko dampak yang tinggi terhadap perlindungan kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagimana proses collaborative yang dilakukan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pihak swasta dalam bekerjasama dan bersinergi untuk melakukan mitigasi dan menanggulangi terhadap daerah yang rawan bencan alam. Penelitian ini melihat bagaimana masing-masing pihak berperan dan saling bertanggungjawab satu sama lain yang tertuang dalam satu komitmen bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik analisis data menggunakan triangulasi data dan sumber, sedangkan informan dipilih berdasarkan kemampuan sesuai dengan kaidah purposive sampling. Hasil penelitian ini terbagi atas beberapa aspek yang meliputi kondisi awal dalam proses collaborative governance dengan melihat situasi dan kondisi daerah yang terindikasi rawan bencana alam di Kabupaten Purbalingga. Forum komunikasi yang terjaring dalam masyarakat mulai dari level pemerintah desa, kelurahan, sampai tingkat kabupaten. Forum yang digunakan koordinasi melalui kelompok tanggap bencana yang selama ini tersebar di masing-masing desa dan kelurahan salah satunya di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Hasil dari proses collaborative governance ini mampu berjalan sesuai yang direncanakan, sehingga secara bertahap pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya mampu menggerakan kelompok tanggap bencana dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian bahaya bencana alam dan menjadi edukasi masyarakat pentingnya penerapan mitigasi, antisipasi, kesiapsiagaan sebagai wujud upaya perlindungan dan penanggulangan bencana alam. kolaborasi pemerintah; penanggulangan bencana
SUBKULTUR KOMUNITAS VESPA GEMBEL: STRATEGI PEMOLISIAN DALAM MENGATASI STIGMA DAN MARGINALISASI SOSIAL Tambunan, Daniel Artasasta; Hamid, Supardi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunitas Vespa Gembel merupakan sebuah entitas yang memperlihatkan semangat perlawanan terhadap status quo dengan cara yang menarik. Dengan menghias Vespa mereka dengan berbagai barang yang dianggap tak lazim, dari karung goni hingga barang-barang lain yang sering dianggap sebagai "sampah", kelompok ini menegaskan identitasnya dan justru menciptakan stigma negatif dari masyarakat. Stereotip seperti aneh, gila, tidak produktif, bahkan kriminal sering dilekatkan pada mereka, yang memperburuk marginalisasi sosial pada komunitas ini. Dalam konteks ini, Komunitas Vespa Gembel mengembangkan identitas subkultur sebagai bentuk protes terhadap norma yang ada. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas ketertiban sosial, polisi dihadapkan pada masalah sosial yang diproduksi oleh komunitas yang juga menjadi sumber kekhawatiran (fear of crime) dalam masyarakat. Pendekatan yang tepat dari pihak kepolisian dapat mengurangi marginalisasi dan ketidaksetaraan yang dialami komunitas ini. Teori Marginalisasi Sosial, Teori Subkultur, dan Teori Budaya Kelas Bawah menjadi dasar dalam menjawab bagaimana strategi pemolisian dapat mengurangi ketidaksetaraan ini. Respons yang tepat dari kepolisian dapat menurunkan tingkat kejahatan dalam kelompok ini. Termasuk membangun dialog yang efektif dan melihat komunitas ini bukan hanya sebagai potensi pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai bagian yang dapat memberi kontribusi positif dalam masyarakat. Langkah konkret seperti menangani masalah spesifikasi kendaraan dan memberikan pelatihan keselamatan berkendara bagi anggota komunitas bisa menjadi solusi proaktif dalam menyelesaikan masalah ini dari akarnya.
PENINGKATAN DETEKSI-AKSI BERBASIS DATA, INFORMASI, DAN KEJADIAN AKTUAL UNTUK PEMETAAN SITUASI KAMTIBMAS MELALUI PEMOLISIAN PREDIKTIF DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS Hamid, Supardi
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 17 No 2 (2023): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 17 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v17i2.410

Abstract

This study aims to determine the increase in the base of action-detection based on data, information and actual incidents for mapping the Kamtibmas situation and to determine the maintenance of security and public order using predictive policing. This study uses a qualitative approach with a mix method that uses the level of understanding, attitude and orientation of police officers towards increased detection based on data, information and actual incidents which can be identified through surveys. These problems are then analyzed using the concept of predictive policing, the dimensions of predictive policing, and the basis for mapping the Kamtibmas situation with a predictive policing approach. The results of this study obtained that the data presented in this section are data obtained through interviews and tabulation results on the attitudes of research respondents. Respondents' attitudes towards the main issues studied in this study, which are related to increased detection of data and information-based actions as well as actual incidents which form the basis for compiling the Kamtibmas situation map. There has been an increase in requests for Harkamtibmas activity reports in the form of data and information from each function in the regional unit. Request this report in both digital and manual format. Data and information needed in addition to filling out centralized digital and manual report formats. Since the existence of the Presisi program, especially the emphasis on predictive policing, there has been an increasing push to increase action-detection activities and to expand information and data sources. As a consequence, improving personnel capabilities and improving operational activities also need adjustments. Therefore, this research needs to be socialized more periodically in order to increase the motivation, understanding and ability of personnel at the Satwil and Bag, Sat, sie levels in supporting increased action detection based on data, information and actual events and it is necessary to develop a mechanism for integrating and collaborating data and information from each part and function through a data center that can and is easily accessed.
HOW APPLES PLANNED OBSOLESCENCE CRIME INCREASES INEQUALITY: A RESPOND ON CAPITALISM, JURIDIFICATION, AND SOCIAL CONTROL Christy, Giovanni; hamid, supardi
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 18 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 18 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v18i1.441

Abstract

This essay examines the infamous contemporary crime called as planned obsolescence. The ramification of the capitalist system has made prominent mega-tech companies to shape technological standard and influence other to comply and acquire to such condition. It creates a regime of technological hegemonyin this case, I particularly place the utter focus to the Apple Companys alleged attempt to dominate the technology market by perpetrating certain time-window for science and technology inventions, inter alia“the manufacture, software system and design, to be out of date or deemed as obsolete when they have reached certain designated period of time, hence forcing the customers to make repeated purchase to keep up with the latest digital trend as the only way to survive technologically. Further, I will put into scrutiny the phenomenon of planned obsolescence regards to the framework of social crimes and its abominable excess of arbitrary social control that creates inequality to the society, particularly viewed from an overwhelmingly Foucauldian post-structuralist approach, specifically to the loyal technology customers. To present a thorough result of this study, I use a systematic overview of literature reviews by qualitative analysis.
The Influence of Teacher Guidance, Creativity, and Innovation on Students’ Social Studies Project Performance Supardi Hamid; Elpisah Elpisah; Muhammad Fahreza W; Suarlin Suarlin
Educational Dynamics: International Journal of Education and Social Sciences Vol. 2 No. 2 (2025): Educational Dynamics: International Journal of Education and Social Sciences
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/educationaldynamics.v2i2.154

Abstract

This study aims to analyze the effect of teacher guidance, teacher creativity, and teacher innovation on students' ability to work on projects (Project Based Learning) in social studies subjects in class VII SMP Negeri 6 Bulukumba. This study used a quantitative approach with total sampling technique, involving 49 students from two classes. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple regression, t-test, and F-test through SPSS 26. The results showed that teacher guidance, teacher creativity, and teacher innovation each had a positive and significant effect on student ability. Simultaneously, the three variables also had a significant influence on students' ability to do social studies projects.
Penyuluhan Konflik Lahan dan Deteksi Dini Gesekan Sosial di Wilayah Hukum Polda Jambi: Wilayah Polres Tanjung Jabung Timur Prisgunanto, Ilham; Hamid, Supardi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kalam Vol. 2 No. 3 (2023): Percepatan Pembangunan Masyarakat Digital
Publisher : Prisani Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70704/jpk.v2i3.259

Abstract

Land disputes are a complicated problem in legal handling to provide a sense of justice to the community. Land disputes conflict between communities and agribusiness companies, communities and local governments and even between communities themselves. There are still very few resolutions of land disputes that approach the restorative justice process, all through trial and judicial processes which require a lot of money, time and energy. The counseling provided by STIK PTIK will provide new knowledge about resolving land disputes outside of court. This counseling is aimed at investigators and law enforcement, namely East Tanjung Jabung police staff. That's not all, counseling is given to local governments and related agencies regarding land dispute resolution cases. The counseling was enthusiastically welcomed by the participants with a breakthrough in law enforcement with a win-win solution orientation by mediating and negotiating the resolution. The local genius approach makes community participation very important in this case.
PENGAWASAN POLRI MELALUI MEDIASI DALAM PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT Hynan Poeloengan, Andrea; Koto, Zulkarnein; Imanuddin, Imam; Sutrisno; Yulia, Rena; Hamid, Supardi
Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v4i2.157

Abstract

Keluhan masyarakat terhadap lembaga kepolisian merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena kepolisian secara fungsional menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sejauh ini, keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pengawas internal dan eksternal ditanggapi oleh lembaga kepolisian melalui prosedur baku yang legalistic dan berdampak pada aspek pembinaan karir personil yang dikeluhkan. Pada sisi lain, tingkat kebenaran laporan masuk, yang layak ditindak lanjuti berdasarkan data Kompolnas 2016 -2020 hanya berkisar 6 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuka peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan local dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dan mengetahui mediasi sebagai mekanisme penanganan keluhan masyarakat terhadap Polri pada fungsi pengawasan Polri, dilihat dari sudut pandang sosiologis, kriminologis, dan hukum pidana. Metode yang digunakan dengan normatif dan empiris. Tekmik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara di sejumlah kantor kepolisian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan lokal dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat Indonesia yang penuh dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan model musyawarah mufakat/mediasi selama ini sudah dilakukan di setiap daerah dengan nilai dan norma masing-masing daerah sesuai kearifan lokal daerah. Dengan model mediasi yang dikembangkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.Kata kunci: Mediasi; Polri; Keluhan Masyarakat; Itwasum; Propam
Co-Authors Adrianus Eliasta Meliala Alireja, Irfan M N Anggara Setya Saputra Christy, Giovanni Chrysnanda Dwi Laksana Deden Rahmad Hidayat Elpisah Hartanto, Dadang Hynan Poeloengan, Andrea I Gusti Kade Budhi Harryarsana I Nyoman Sudama Ilham Prisgunanto Ilham Prisgunanto Imanuddin, Imam Joko Santoso Joko Santoso Joko Setiono JOKO SETIONO Koto, Zulkarnein Laksana, Chrysnanda Dwi Muhammad Fahreza W Novi Earlyanti Novi Indah Earlyanti Pedrason, Rodon Rahmadsyah Lubis Rena Yulia Rinaldi Hastomo Rusmawan, Teddy Ruwito, Amin Suarlin, Suarlin Sudama, I Nyoman SUTRISNO Syafuan Nor, Muhammad Syahputra, Alfin Reza Tambunan, Daniel Artasasta Teddy Rusmawan