Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Dimensi

EFL STUDENTS’ PERCEPTION ABOUT MACHINE TRANSLATION Marito, Setia; Ashari, Erwin
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 2 (2017): JURNAL DIMENSI (JULI 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.278 KB) | DOI: 10.33373/dms.v6i2.1050

Abstract

Machine Translation become as alternative to know the meaning of foreign language. Machine Translation was used to translate word, phrase, sentence, pharagraph. text translation  was made as a general description and a consederation to get understanding. Machine Transalation can be used as dictionary, too. It is easier to find word by using Machine Translation rather than dictionary. The purpose of using it; to ensure the meaning,  to know the meaning and to be more practice. But, Machine Translation leaded them to a confused situation, because sometimes the grammar and structure were different from what they knew and learned, so it made them confused deciding the correct one. Another effect was making them became lazy to open dictionary, to memorize new words.son their problem on using machine translation covers structure/grammar and several words such as idiom.Keywords: Machine Translation, Machine Translation Problems, Structure/Grammar Case.     
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGAN Ciptono, Ciptono; Arianto, Dian; Herningtyas, Tuti; Lestari, Linayati; Ashari, Erwin
JURNAL DIMENSI Vol 10, No 2 (2021): JURNAL DIMENSI (JULI 2021)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v10i2.3324

Abstract

Lingkungan hidup merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan kelangsungan hidup ekosistem. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tentu juga mengancam kehidupan ekosistem tersebut. Meningkatnya iklim investasi khususnya di bidang pertambangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang dapat mengancam kehidupan ekosistem didalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan yang serius dan berkelanjutan, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dapat dicegah. Pengawasan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap perusahaan pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi lokasi PT. Lobindo Nusa Persada) dilakukan dengan memeriksa dokumen UKL-UPL, KA-ANDAL, ANDAL, dan AMDAL, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan suvey lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan pertambangan (studi penelitian di PT. Lobindo Nusa Persada) telah memenuhi prosedur dalam kegiatan pertambangan serta untuk memastikan bahwa tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangan tersebut. Penelitian ini merupakan yuridis normatif yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana Pengawasan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap perusahaan pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi penelitian di PT. Lobindo Nusa Persada). Selain itu, dapat menemukan titik terang tentang bagaimana pemecahan masalah terhadap sengketa lingkungan hidup serta penerapan sanksinya bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tentang Hukum Lingkungan.
PERLINDUNGAN PARTAI-POLITIK DARI PERSONALISASI PARTAI POLITIK Seftia Azrianti; Riyanto Riyanto; Tuti Herningtyas; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 9, No 3 (2020): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2020)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v9i3.2735

Abstract

Partai-politik adalah pilar demokrasi, hal ini bisa di lihat penyebutan partai-politik beserta kewenangan dan fungsinya dalam konstitusi. Pilar di artikan sebagai penguat atau penentu atau merupakan bagian dalam sistim demokrasi suatu Negara. Sebagai bagian dari sistim demokrasi, peran dan fungsi partai-politik harus sejalan dengan sistim demokrasi itu sendiri. Amandemen UUD 1945 telah meletakkan perbaikan sistim dan penguatan dari lembaga bukan individu. Hal berbeda yang terjadi dalam partai-politik, masa jabatan ketua umum partai-politik tidak di batasi dalam undang-undang sehingga individu dapat menjadi ketua umum dengan waktu yang lama sehingga tercipta personalisasi partai-politik. Penelitian yang di lakukan adalah jenis penelitian normative yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya serta bahan lain dari perpustakaan kemudian melihat fakta yang ada yaitu tentang berapa lama seorang menjabat ketua umum partai politik besera akibatnya serta meneliti bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan mampu melindungi partai-politik dari personalisasi. Pokok pembahasan penulis yaitu: pertama, mengenai penyebab personalisasi partai-politik yaitu masa jabatan dan keuangan partai-politik. Masa jabatan adalah salah satu sumber dari kuatnya individu menguasai partai-politik, karena semakin lama ketua umum menjabat akan membangun kekuatan politik pendukungnya. Keuangan adalah salah satu penyebab personalisasi karena di satu sisi partai-politik di tuntut memenuhi syarat undang-undang di sisi yang lain partai-politik memerlukan dana yang besar sedangkan faktanya iuran anggota tidak bisa di andalkan. Kedua membahas tentang bagaimana memberi perlindungan terhadap partai-politik dari personalisasi yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai baik melalui konstitusi,undang-undang dan AD/ART partai-politik.Dan membiayai atau setidaknya menambah bantuan keuangan Negara untuk partai-politik.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI RUMAH LIAR Dwi Septawinarti; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 9, No 2 (2020): JURNAL DIMENSI (JULI 2020)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v9i2.2551

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui bagaimana penegakan peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa (1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pembantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Rumah Liar di Kota Batam sudah ada sejak dulu, perumahan liar menjadi permukiman atau tempat tinggal bagi masyarakat pendatang atau masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah di Batam. Kini rumah liar pun sudah merebak dimana-mana termasuk di Kecamatan Batu Aji. Hal ini menjadi persoalan utama bagi Pemerintah Kota Batam, dimana Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban permukiman liar di Kecamatan Batu Aji oleh Pemerintah Kota Batam serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban permukiman liar di Kecamatan Batu Aji oleh Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Batu Aji. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam menangani permmukiman liar di Kecamatan Batu Aji sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun masih perlu membenahi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam hal penertiban permukiman liar yang masih banyak tersebar di Kecamatan Batu Aji, disarankan agar pemerintah dalam hal ini bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku serta lebih mengedepankan sikap ramah, dan bersahabat terhadap pemilik rumah liar tersebut.Pihak instansi yang terkait, khususnya Pemerintah Kota Batam, dapat melakukan penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan kepada masyarakat di area permukiman liar, agar nanti masyarakat lebih peka terhadap lingkungan yang kumuh tersebut dan secara langsung masyarakat dapat memelihara ataupun menjaga lingkungan permukimannya.
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN Ervin Nora Susanti; Rona Tanjung; Linayati Lestari; Erwin Ashari; Dian Arianto
JURNAL DIMENSI Vol 10, No 3 (2021): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2021)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v10i3.3864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Variabel Kinerja Karyawan sebagai variabel terikat, sedangkan lingkungan kerja, dan motivasi sebagai variabel bebas. Populasi penelitian ini adalah karyawan CV. Media Kreasi Bangsa sebanyak 54 karyawan. Sampel penelitian ini sebanyak 54 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus. Data dikumpulkan melalui. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel data dan untuk teknik pengujian data menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN Widodo Ismanto; T. Munzir; Rona Tanjung; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 11, No 1 (2022): JURNAL DIMENSI (MARET 2022)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v11i1.4071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu kualitas produk, harga, dan promosi, dengan satu variabel terikat yaitu keputusan pembelian. Penggunaan variabel dalam penelitian ini diharapkan proses yang ditempuh dan faktor-faktor apa saja yang mendorong terciptanya keputusan pembelian obat tetes mata merk Rohto Cool. Ini adalah sampel penelitian konsumen pada PT. Kebayoran Pharma Batam. Sampel diambil dengan teknik probability sampling dan menggunakan perhitungan Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Metode analisis dokumen yang digunakan adalah analisis kuantitatif, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik, uji t dan uji F, koefisien determinasi dan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa: secara parsial variabel kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai uji T sig 0,339 0,05, variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai uji T sig 0,0000,05, serta variabel promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai uji T sig 0,281 0,05. Berdasarkan perhitungan uji F, secara simultan variabel kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai 0,000 Sig F 0,05.
ANALISIS YURIDIS ILLEGAL LOGGING Medi Heryanto; Ciptono Ciptono; Seftia Azrianti; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 10, No 1 (2021): JURNAL DIMENSI (MARET 2021)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v10i1.2987

Abstract

Hutan merupakan paru-paru bumi harus dilestarikan sehingga dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi mahluk hidup yang membutuhkannya. Pembalakan liar atau dengan istilah illegal logging dapat merusak system kerja paru-paru bumi tersebut sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itu dapat mengancam keberlangsungan mahluk hidup yang ada di dalamnya, selain itu illegal logging juga merugikan Negara, dimana kekayaan alam yang terkandung didalam hutan dirusak dan dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan golongannya saja. Oleh karena itu, Negara mengatur bahwa perbuatan illegal logging merupakan salah satu tindak pidana dan harus dicegah. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal. Pihak Kepolisian yang merupakan lembaga Negara yang bertugas dalam menjaga keamanan masyarakat dan mempunyai wewenang penuh dalam menangani tindak pidana, mempunyai peranan penting dalam pencegahan dan penindakan illegal logging. Salah satunya adalah Kepolisian Resort Kota Barelang yang melakukan pencegahan dan penindakan illegal logging di wilayah Polresta Barelang. Sesuai dengan kewenangan Kepolisian, pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan illegal loggingakan ditindak sesuai hukum yang berlaku, mulai dari penghentian kegiatan illegal logging, penyegelan dan penyitaan peralatan dan hasil pembalakan, penangkapan dan penahanan, penyelidikan dan penyidikan, dan diserahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan hingga diadili.