Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.082
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Qanun Medika - Medical Journal Faculty of Medicine Muhammadiyah Surabaya Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Hukum Respublica Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Gagasan Hukum Sanskara Hukum dan HAM ANDREW Law Journal Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Madani Jotika Research in Business Law
Ade Susanty
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Problems in the Use of Banking Credit Cards in Indonesia Susanty, Ade Pratiwi
International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Vol 2 No 2: September 2020
Publisher : Lamintang Education and Training Centre, in collaboration with the International Association of Educators, Scientists, Technologists, and Engineers (IA-ESTE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36079/lamintang.ijlapp-0202.148

Abstract

One of the banking products in the credit sector that is becoming a trend in Indonesia is a credit card. Almost everyone who has worked has a credit card. Credit cards are usually used to facilitate payment transactions when shopping. This research aims to explain about credit cards, credit card regulations in Indonesian laws and regulations, and legal problems in the use of banking credit cards. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach. The research results explain that a credit card is a card-based payment instrument that can be used to make payments for obligations arising from an economic activity, including spending transactions and / or to make cash withdrawals, where the cardholder's payment obligations are first fulfilled by the acquirer or issuer, and the cardholder is obliged to make payments at the agreed time, either in lump sum (charge card) or by payment in installments. Legal problems that often occur between banks and customers using Credit Cards are defaults committed by customers because they don’t pay Credit Card bills or fines billed to them and the use of debt collector services by the bank in invoicing credit card users.
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif Di PT. BCA Finance Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru Suhendro, Suhendro; Rifaie, Devie Rachmat Ali Hasan; Susanty, Ade Pratiwi
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 2 (2023): Penguatan Layanan Publik dan Inovasi Masyarakat untuk Pertumbuhan Riil
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i2.1407

Abstract

Permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian kepadamasyarakat ini adalah minimnya pemahaman mitra tentang Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan hukum peningkatan pemahaman mitra tentang kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif. Hasil pelaksanaan kegiatan telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran mengenai Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif, hal ini didasarkan hasil penilaian kuisioner yang dibagikan sebelum dan setelah penyampaian materi dilakukan.
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH DEBITUR DI PENGADILAN PRATIWI SUSANTY, ADE
ANDREW Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Juni 2023
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v2i1.15

Abstract

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa kredit macet antara bank syariah dan nasabah debitur di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pandemi Virus Corona yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama para pedagang. Akibatnya adalah nasabah debitur bank syariah mengalami kredit macet. Pada tahun 2021, BPR Syariah Syarikat Madani menggugat debiturnya yang bernama Herry Mondarto ke Pengadilan Agama Batam karena telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 100/BPRS-SM/IV/2016 tahun 2016. Selama proses persidangan di Pengadilan Agama Batam, Herry Mondarto tidak pernah datang menghadiri undangan sidang. Dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm tahun 2021 dinyatakan bahwa Herry Mondarto diwajibkan membayar utangnya sebesar Rp211.968.518 atau menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah dan rumah yang ada di atasnya dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2137 di Perumahan Indotri Blok F Nomor 3 Kota Batam seluas 72 m2 atas nama Herry Mondarto kepada BPR Syariah Syarikat Madani.
Pelaksanaan Tertib Berlalu Lintas Terhadap Pemakaian Helm Bagi Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor Di Dalam Area Kampus Universitas Lancang Kuning Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Rizana, Rizana; Pratiwi Susanty, Ade; Shandy Utama, Andrew
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 02 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.672 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v1i02.7699

Abstract

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning belum terlaksana. Faktor yang menghambat adalah belum adanya peraturan internal di Universitas Lancang Kuning yang mewajibkan mahasiswa untuk memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor di dalam area kampus. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai sanksi bagi pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, tetapi penegakan hukum pelanggaran tertib berlalu lintas terhadap pemakaian helm bagi mahasiswa pengendara sepeda motor di dalam area kampus Universitas Lancang Kuning belum pernah diterapkan.
Problematika Pelaksanaan Pengukuran Ulang Akibat Perbedaan Luas Tanah Yang Tertera Pada Sertifikat Dengan Luas Tanah Faktual (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) Susanty, Ade Pratiwi; Suhendro, Suhendro; Ali Hasan Rifaie, Devie Rachmat
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12300

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab perbedaan antara data yuridis dengan data fisik/data aktual dalam Sertifikat Hak Atas Tanah, dan perlindungan hukum yang sesuai. Yaitu penelitian empiris yuridis dan pendekatan kualitatif dengan teknik penjelasan deskriptif. Lokasi penelitian di Pertanahan kantor Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengukuran ulang yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara luas lahan yang tercantum dalam surat ukur dengan data faktual tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih banyak permohonan pengukuran ulang yang belum selesai.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRATIWI SUSANTY, ADE
ANDREW Law Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v3i2.36

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya setara, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SMK NEGERI 7 KOTA PEKANBARU MENGENAI HAK-HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dewi, Sandra; Pratiwi Susanty, Ade; Shandy Utama, Andrew
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol. 3 No. 2 (2024): Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Madani
Publisher : LPPM Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/jpmm.v3i2.3145

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2025 jam 08.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 36,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 74,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SWASTA TERHADAP NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Ade Pratiwi Susanty
Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v1i1.21

Abstract

Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan tanggung jawab social perusahaan, dasar hukum yang lebih spesifik yang mengatur mengenai tanggung jawab lingkungan perusahaan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PENCATUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ONLINE PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Ade Pratiwi Susanty; Devie Rachmat; Suhendro
Jotika Research in Business Law Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56445/jrbl.v1i2.46

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian baku secara umum dan khususnya pada perjanjian endorsement. Keabsahan perjanjian endorsement ditinjau dari KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk mengetahui kesesuaian perjanjian endorsement yang memuat klausula kontrak baku dengan asas kebebasan berkontrak. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian endorsement yang merupakan salah satu contoh perjanjian baku dengan melalui sistem elektronik telah sesuai dengan ketentuan keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesesuaian perjanjian baku dengan asas kebebasan berkontrak masih menjadi perdebatan. Beberapa berpandangan bahwa perjanjian baku termasuk di dalamnya perjanjian endorsement, tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena di antara para pihaknya tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Sebagian lainnya berpendapat bahwa perjanjian tersebut telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak apabila tidak terdapat klausula eksonerasi di dalamnya.
KEBIJAKAN HUKUM DI SEKTOR PERBANKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Susanty, Ade Pratiwi
Jotika Research in Business Law Vol. 2 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Virus Corona (COVID-19) yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia mengambil berbagai kebijakan, termasuk kebijakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan hokum di sektor perbankan pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa keuangan. Di sektor perbankan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Co-Authors Andrew Shandy Utama andrew shandy utama, andrew shandy Bintarawati, Fenny Dede Nasrullah Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie Diah Ariana Dita Artanti Eni Sumarliyah, Eni Firman Firman Firmansyah Firmansyah Iqsandri, Rai Ira Ratnasari Luvia Alfani Maisya Mundakir Nur Amalia Fitri Nur Mukarromah Rai Iqsandri Rizana Rizana, Rizana Salwa Syahira sandra dewi Solichan, Wachidatul Akhmalia Suhendro Suhendro Suhendro Uswatun Hasanah Wilianarti, Pipit Festi