Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Indonesian Journal of Sociology, Education and Development (IJSED) Journal of International Conference Proceedings JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education Klabat Journal of Management Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Merry Lenda Kumajas
Universitas Negeri Manado
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Problematika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Kajian Hukum Pidana dan Dampak Sosial Kultural Kumajas, Merry; Mambu, Joupy G.Z; Rumagit, Harly; Mesra, Romi
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): JUNI 2025 JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11858

Abstract

Penelitian ini membahas problematika penerapan hukuman mati di Indonesia dengan menyoroti aspek hukum pidana serta dampak sosial kulturalnya Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konsistensi sistem peradilan dalam menjatuhkan vonis mati persepsi masyarakat terhadap hukuman tersebut serta posisi Indonesia dalam konteks hak asasi manusia internasional Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang menganalisis berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang undangan artikel ilmiah putusan pengadilan dan laporan lembaga HAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun politik Selain itu persepsi publik terhadap hukuman mati dibentuk oleh konstruksi budaya dan agama serta diperkuat oleh framing media Di sisi lain Indonesia mengalami dilema antara mempertahankan kedaulatan hukum nasional dan memenuhi komitmen terhadap standar HAM global Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum pidana yang lebih akuntabel dan edukasi publik yang menekankan pentingnya prinsip keadilan substantif Dengan demikian hukuman mati dapat dievaluasi secara kritis dalam kerangka negara hukum yang beradab < p>
Kewenangan Diskresi Pejabat Administrasi Negara: Batasan dan Pengawasannya Wereh, Agustien Cherly; Rawung, Hendrasari; Kumajas, Merry; Sarumaha, Pia Bertha
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/96kajt69

Abstract

Penelitian ini mengkaji batasan dan pengawasan kewenangan diskresioner yang dijalankan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia, serta membahas ketegangan yang terus berlanjut antara fleksibilitas administratif dan akuntabilitas hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewenangan diskresioner, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal, dan mengidentifikasi tantangan yang menghambat keseimbangan yang tepat antara memungkinkan diskresi yang diperlukan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi literatur, penelitian ini secara sistematis menganalisis teks hukum, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2023 melalui teknik analisis isi dan analisis hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan batasan normatif yang menekankan subsidiaritas, kewajaran, dan proporsionalitas, ambiguitas yang signifikan tetap ada dalam penerapan praktis, khususnya mengenai persimpangan yang bermasalah antara hukum administrasi dan hukum pidana yang menghasilkan efek menghambat diskresi yang sah. Mekanisme pengawasan internal menghadapi keterbatasan termasuk kendala sumber daya, kesenjangan kapasitas, dan kerentanan independensi, sementara badan pengawasan eksternal bergumul dengan tantangan koordinasi dan risiko penegakan hukum yang berlebihan. Faktor-faktor budaya, termasuk administrasi defensif dan kesalahpahaman publik tentang peran sah dari kewenangan diskresi, memperparah tantangan sistemik ini. Penelitian ini merekomendasikan reformasi komprehensif termasuk klarifikasi legislatif, peningkatan koordinasi antar badan pengawas, inisiatif peningkatan kapasitas, dan perlindungan hukum untuk penilaian diskresioner yang dilakukan dengan itikad baik guna mencapai keseimbangan yang tepat antara akuntabilitas dan fleksibilitas administratif.
Kepastian Hukum Terhadap Perbuatan Tercela Menurut Pasal 7A UUD 1945 Terhadap Pemberhentian Kepala Negara Navtali Polimpung; Hendrasari B. R. Rawung; Merry L. Kumajas
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.7045

Abstract

Pasal 7A UUD 1945 menyatakan Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan atas usul DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Namun ketidakpastian hukum dalam definisi "perbuatan tercela" menimbulkan perdebatan dalam praktik konstitusional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum terhadap perbuatan tercela berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 dan implikasinya terhadap mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum, penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan definisi perbuatan tercela menyebabkan subjektivitas dalam proses impeachment, sebagaimana terlihat pada studi kasus upaya pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (2001). Kesimpulannya, diperlukan amandemen Pasal 7A atau pengaturan turunannya untuk menciptakan kepastian hukum, dengan merekomendasikan kriteria objektif seperti korupsi, pengkhianatan negara, dan pelanggaran etika berat. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Pinaka Rapi Utomo; Yoan B. Runtunuwu; Merry L. Kumajas
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026): September : Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i3.7410

Abstract

Harta warisan yang belum terbagi (boedel waris) merupakan salah satu persoalan yang sering menimbulkan sengketa dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia. Sengketa tersebut muncul karena harta peninggalan masih berada dalam kepemilikan bersama para ahli waris, sehingga setiap tindakan terhadap objek warisan harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris. Dalam praktiknya, sering terjadi penguasaan sepihak, penjualan tanpa persetujuan, maupun perbedaan penggunaan sistem hukum akibat pluralisme hukum kewarisan di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum terbagi serta mekanisme penyelesaian sengketanya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai harta warisan yang belum terbagi dalam hukum positif Indonesia masih dipengaruhi oleh pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut pada dasarnya mengakui keberadaan harta warisan yang belum terbagi sebagai harta bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian secara sah. Selain itu, penyelesaian sengketa harta warisan yang belum terbagi dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi berupa musyawarah kekeluargaan dan mediasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Penyelesaian secara non-litigasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.
TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI SARANA SHORT MESSAGE SERVICE Lambok Tri Junianto Simanjuntak; Wenly R. J. Lolong; Merry L. Kumajas
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.62

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memunculkan fenomena kejahatan siber berupa pencurian data pribadi melalui sarana SMS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi terhadap pencurian melalui Short Message Service (SMS) serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pencurian data pribadi melalui SMS yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan ketentuan relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian data pribadi melalui SMS, seperti phishing, penyalahgunaan identitas lembaga, penggunaan data untuk transaksi ilegal, serta penjualan data kepada pihak ketiga, memenuhi unsur-unsur tindak pidana berupa kesengajaan, akses tanpa hak, perbuatan melawan hukum, penyebarluasan data tanpa izin, dan niat untuk menguasai atau memperoleh keuntungan. Seluruh modus ini memiliki dasar pemidanaan yang jelas dalam hukum positif Indonesia dan menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum atas data pribadi di era digital.
Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Agama Minoritas dalam Pendirian Tempat Ibadah Nadia Gloria Sanger; Wenly R. J. Lolong; Merry Lenda Kumajas
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): Maret : Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i1.5913

Abstract

This research discusses the protection of human rights (HAM) for religious minorities in Indonesia in the context of the establishment of places of worship. Indonesia, as a country with diverse ethnicities, cultures, and religions, guarantees freedom of religion through the 1945 Constitution and Pancasila. However, religious minority groups often face various challenges and discrimination in establishing places of worship, which has the potential to cause interfaith conflict and threaten the disintegration of the nation. This research uses normative legal research method or literature study to analyze related laws and regulations, especially the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 8 and 9 of 2006 (PBM No. 8 & 9/2006) which regulates the establishment of houses of worship. Problems that often arise include licensing difficulties such as Building Construction Permit (IMB), rejection from the majority community, administrative manipulation, to acts of intolerance in the form of prohibition, forced closure, and even destruction of places of worship. This study aims to identify problems in law enforcement related to the human rights of minority groups in establishing places of worship and analyze the effectiveness and impact of existing regulations, such as PBM No. 8 & 9/2006, on efforts to fulfill these rights and maintain religious harmony in Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Evanglis A. L. Tompoliu; Wenly R. J. Lolong; Merry L. Kumajas
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7483

Abstract

This study examines legal protection for persons with mental disabilities in general elections as part of efforts to guarantee their equal political rights. Although these rights are guaranteed in the constitution and various regulations, obstacles remain in the implementation of inclusive election policies. Various obstacles, such as limited access to election information, lack of supporting facilities at polling stations, and inherent social stigma, often hinder the participation of persons with mental disabilities in the democratic process. The approach used in this study is normative juridical, analyzing laws and regulations and examining field practices. The results indicate that despite clear legal protection, its implementation remains far from ideal due to various technical and social barriers. Furthermore, violations of voting rights for persons with mental disabilities are still encountered. To address these issues, the study recommends a more inclusive election system, increasing the capacity of election officials to handle voters with disabilities, and providing more effective support mechanisms.
Tanggung Jawab Hukum Penjual terhadap Barang yang Rusak dalam Transaksi Jual Beli Online Cicilia Presy Kolantung; Wenly R. J. Lolong; Merry Lenda Kumajas
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7486

Abstract

The development of digital technology has driven the rapid growth of online buying and selling transactions. However, this phenomenon also increases risks for consumers, particularly regarding the receipt of damaged goods or goods that do not meet promised specifications. This study aims to analyze sellers' legal liability for damaged goods in online buying and selling transactions under the Indonesian Consumer Protection Law. Under applicable regulations, sellers are obligated to provide compensation, restitution, or return goods if a product defect is proven to be not due to consumer negligence. The principles of prudence and transparency in digital transactions are crucial aspects that businesses must adhere to to maintain consumer trust and prevent detrimental trade practices. Furthermore, this study also discusses the procedures for returning damaged goods in online buying and selling transactions in Indonesia. Applicable laws regulate complaint and dispute resolution mechanisms that allow consumers to claim their rights, either through consumer dispute resolution channels or through litigation, if necessary. Challenges frequently faced by consumers include unclear return policies, additional shipping costs, and long turnaround times. Therefore, there is a need for strengthened regulations and stricter oversight of e-commerce platforms to ensure effective legal protection for consumers.
Co-Authors Cicilia Presy Kolantung Evanglis A. L. Tompoliu Harly Rumagit Hendrasari Rawung Henry Noch Lumenta Isye Junita Melo Joupy G Z Mambu Lambok Tri Junianto Simanjuntak Lydia Ivana Kumajas Marven A. Kasenda Nadia Gloria Sanger Nanay, Pamela Y P Navtali Polimpung Nikolas Fajar Wuryaningrat Nurul Hidayat Palempung, Leidy Wendy Paulus Robert Tuerah Pinaka Rapi Utomo Reynold Simanjuntak Romi Mesra Sarumaha, Pia Bertha Stince Sidayang Tumbelaka, Steven Set Xaverius Wenly R. J. Lolong Wenly R. J. Lolong Wereh, Agustien Cherly Yoan Barbara Runtunuwu