Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Journal of Transcendental Law Palangka Law Review
Ivans Januardy
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Kriminalisasi Pelanggaran Protokol Digital: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Deepfake di Media Sosial Aster Yansen Basah, Desty; Wijaya, Andika; Januardy, Ivans
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20258

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan tantangan baru dalam ranah hukum pidana, salah satunya melalui fenomena deepfake. Teknologi ini memungkinkan penciptaan konten visual dan audio yang menyerupai kenyataan, namun bersifat manipulatif dan berpotensi menimbulkan kerugian serius, baik terhadap individu maupun terhadap tatanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran konten deepfake di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hukum yang relevan, serta ditunjang dengan studi komparatif dari regulasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum memiliki aturan eksplisit mengenai deepfake, sehingga menyebabkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada kesulitan pembuktian dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Beberapa ketentuan dalam KUHP dan UU ITE masih bersifat umum dan tidak mengakomodasi kompleksitas karakteristik deepfake. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum dalam bentuk undang-undang khusus atau amandemen terhadap regulasi yang ada guna mengklasifikasikan kejahatan deepfake sebagai tindak pidana tersendiri. Negara juga perlu memperkuat kapasitas penegak hukum serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam merespons tantangan teknologi manipulatif yang semakin masif di era digital.
Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan yang Meniadakan Hak Ahli Waris (Studi Kasus Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk) Vleotri, Ribka; Farina, Thea; Januardy, Ivans
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penetapan ahli waris yang dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang atas warisan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk. Studi ini menyoroti disparitas dalam interpretasi dan penerapan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks permohonan penetapan ahli waris yang diatur dalam Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan ahli waris sering kali menghadapi tantangan, seperti adanya perselisihan di antara para ahli waris, ketidakjelasan objek harta warisan, serta perbedaan pandangan hakim terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP). Dalam perspektif hukum Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan yang sah sesuai syariat. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam penetapan ahli waris menjadi sangat penting untuk mencegah konflik keluarga dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen dan analisis terhadap putusan pengadilan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan harmonisasi antara aturan hukum positif dan prinsip hukum Islam guna memastikan penerapan hukum waris yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan undang-undang
Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Etriani, Etriani; Januardy, Ivans; Nugraha, Satriya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20637

Abstract

Penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah telah menjadi permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 untuk menanggulangi kegiatan pertambangan yang tidak sah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perda dalam penanggulangan penambangan emas ilegal dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan kajian dokumen hukum serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala sosial-ekonomi, birokrasi yang kurang efisien, serta pengawasan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam penerapan Perda. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam aparat penegak hukum memperlambat penegakan aturan. Meskipun demikian, Perda ini memiliki potensi besar dalam memperbaiki pengelolaan pertambangan dan menjaga kelestarian lingkungan jika diimbangi dengan penguatan kapasitas aparat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan sanksi yang lebih efektif.
Perkembangan Hukum Waris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Analisis terhadap Pewarisan Digital dan Aset Digital De Aprilia, Desti; Januardy, Ivans; Wulandari, Vicka Prama
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20804

Abstract

Pewarisan aset digital dan virtual menjadi isu penting yang perlu segera diatasi dalam hukum waris Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, aset seperti akun media sosial, cryptocurrency, dan karya seni digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia belum secara eksplisit mengatur pewarisan aset non-fisik ini, yang menyebabkan kesulitan bagi ahli waris dalam mengakses dan mewarisi aset digital tersebut. Penelitian ini mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam pewarisan aset digital, seperti ketidakjelasan regulasi, masalah teknis, dan aspek privasi. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas agar hukum waris Indonesia dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk pengalihan hak atas aset digital dan virtual. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaharui hukum perdata dengan memasukkan aturan mengenai pewarisan aset digital, serta memperkuat perlindungan data pribadi dalam konteks ini.
Analisis Yuridis terhadap Negative pledge Clause sebagai Perlindungan Preventif Kreditor dalam Perjanjian Kredit Susanti, Deva; Januardy, Ivans; Prama Wulandari, Vicka
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.21115

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan preventif bagi kreditor melalui klausula negative pledge dalam praktik perjanjian kredit, termasuk kredit sindikasi, serta hambatan penerapannya, khususnya dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula negative pledge efektif sebagai instrumen perlindungan preventif sepanjang dirumuskan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan, dan didukung oleh kesadaran hukum para pihak. Namun, keterbatasan norma dalam hukum positif Indonesia dan tantangan dalam aspek pembuktian menyebabkan efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penyusunan standar kontraktual untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor.
Co-Authors Abditama, Marcel Ali, Nuraliah Ananta, Helga Citta Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Arifudin arifudin Aster Yansen Basah, Desty Bangas, Karlinae D Bobby Thyas Erlangga De Aprilia, Desti Deddy Winarwan Edy Conceciao, Michael Erlangga, Duta Etriani, Etriani Evi F. Martono, Yacob Farina, Thea Frima Klin Karlinae D. Bangas Kiki Kristanto Kirstanto, Kiki Kristanto, Kiki Kristian Mantikei, Cindi Kristian Nina Seftiana Novea Elysa Wardhani Pahrina Putri, Anggelia Widya Rina Astuti Rizki Setyobowo Sangalang Ronggo Wicaksono, Restu Rumahorbo, Veni Theresya Fortuna Rustianto, Maulana Yusuf SALSABILA, ANNISA Salsabila, Marisa Sari, Teresa Indah Puspita Satriya Nugraha Sibot, Yessiarie Silvany Simanjuntak, Manat Sudiarti, Elin Suriansyah Murhaini Susanti, Deva Thea Farina Valensia, Helena Valentia, Ennisa Vleotri, Ribka Wahyudi, Fachriannur Wulandari, Vicka Prama Yestati, Ariani