Articles
<![CDATA[Model Penguatan Kelembagaan Organisasi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum ]]>
<![CDATA[SASTROATMODJO, SUDIJONO]]>;
<![CDATA[Muhtada, Dani]]>;
<![CDATA[DINIYANTO, AYON]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28998
<![CDATA[Organisasi mahasiswa merupakan wadah untuk mengembangkan diri mahasiswa. Selain itu, organisasi mahasiswa juga merupakan wadah untuk menyampaiakn aspirasi mahasiswa kepada pemangku kepentingan di Perguruan Tinggi. Saat ini banyak sekali organisasi mahasiswa dan bahkan hampir semua Program Studi mempunyai organisasi mahasiswa. Program Studi Magister Ilmu Hukum juga mempunyai organisasi mahasiswa yaitu organisas mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Kenyataannya tidak semua Program Studi Magister Ilmu Hukum mempunyai organisasi tersebut. Menariknya organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum mempunyai permaslahan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi lahirnya permasalahan yang berbeda. Artikel ini mengulas terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa Magiter Ilmu Hukum. Artikel ini juga memberikan rumusan model penguatan kelembagaan organisasi mahasiswa Magister Ilmu Hukum.]]>
<![CDATA[Actualization of Archiepelagic Concept in Legal Curriculum to Create Integrity Law Graduates ]]>
<![CDATA[Diniyanto, Ayon]]>
<![CDATA[ The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 1 No 3 (2019): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (September, 2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/iccle.v1i01.20689
<![CDATA[According to the Constitution of 1945 Indonesia recognized as a rechstaat, which means that every State activities have to be based on legal formal instrument. Meanwhile, in the practical, law enforcement in Indonesia still not appropiate as people as expected. Many factors lead to poor law enforcement in Indonesia from the legal substance, legal structure, and legal culture. The condition is certainly very problematic when law enforcement cannot enforce the justice. Its means there are various factors lead the poor quality of law enforcement in Indonesia. Educational factor on the legal study is fundamental to create law enforcement with integrity and fairness. No wonder when the legal education into the public spotlight rarely. The legal education have not been able optimally to create law enforcement with integrity.]]>
<![CDATA[Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen ]]>
<![CDATA[Muhtada, Dani]]>;
<![CDATA[Diniyanto, Ayon]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31866
<![CDATA[Salah satu persoalan terkait regulasi di Indonesia adalah adanya tumpang tindih atau disharmoni peraturan perundang-undangan. Problem ini terjadi, baik secara vertikal maupun horisontal. Negara melalui pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan problem tersebut. Namun faktanya, disharmoni regulasi masih saja terjadi. Pemerintah perlu melakuka upaya ekstra untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk lembaga independen, yang memiliki kewenangan untuk mecegah dan mengatasi problem disharmoni berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan di negara ini. Artikel ini menawarkan rumusan lembaga independen yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, artikel ini akan menguraikan problem disharmoni regulasi dan pentingnya penataan peraturan perundang-perundangan di Indonesia. Kedua, artikel ini menawarkan rumusan lembaga independen yang tepat, dengan kewenangan khusus, untuk mengatasi problem kusut terkait penataan regulasi. Kewenangan tersebut di antaranya meliputi judicial review terhadap berbagai regulasi, sekaligus kewenangan untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam penataan regulasi.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH; TINJAUAN TERHADAP KONSEP, PENGAWASAN DAN REGULASI ]]>
<![CDATA[Heris Suhendar]]>;
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>
<![CDATA[ El-Iqthisadi Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v2i2.16213
<![CDATA[The development of sharia fintech lending for three years has increased significantly. Starting from 2018 to 2020 there were twelve sharia fintech lending companies. The existence of sharia fintech lending is regulated by POJK Number: 77 / POJK.01 / 2016. This regulation has not yet developed the concept and operation of business activities, guarantees of certainty regarding the fulfillment of sharia principles, and legal protection of the implementation of sharia fintech lending, thus allowing risks that must be borne properly by the organizers and the fintech users themselves. This study is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. This study material was obtained from a literature study, then analyzed in a prescriptive analytical manner for examination and discussion. The results of the analysis are interpreted using systematic, grammatical and teleological interpretation methods. The results of the study concluded that: 1) the collaboration of the contract concept in the DSN-MUI Fatwa Number: 117 / DSN-MUI / II / 2018 and the implementation / operation of business activities in POJK Number: 77 / POJK.01 / 2016 is a benchmark for sharia supervision in the implementation sharia fintech lending; 2) the function of supervising and guaranteeing the fulfillment of sharia principles by the Sharia Supervisory Board; and 3) legal protection in the implementation of sharia fintech lending is still weak, because the POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 does not regulate business activities and operations, guarantee compliance with sharia principles, and sharia fintech lending dispute resolution.]]>
<![CDATA[MODEL PENGELOLAAN DANA DESA: IDENTIFIKASI PROBLEM, TANTANGAN, DAN SOLUSI STRATEGIS ]]>
<![CDATA[Dani Muhtada]]>;
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>;
<![CDATA[Ganang Qory Alfana]]>
<![CDATA[ RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 2 No 2 (2018): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang ]]>
Publisher : <![CDATA[Bapelitbang Kabupaten Batang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55686/ristek.v2i2.34
<![CDATA[Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai problem dan tantangan. Tujuan dariartikel ini adalah mengidentifikasi problem dan tantangan dalam pengelolaan dana desa danmerumuskan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien bagi peningkatankesejahteraan masyarakat desa. Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakanpendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah mengidentifikasi problem dan tantanganpengelolaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Batang. Problem dan tantanganpengelolaan dana desa harus segera diselesaikan dan dihadapi agar pengelolaan dana desaefektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini telahberhasil mengidentifikasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa. Setelah mencari danmenemukan solusi, artikel ini merumuskan model yang tepat untuk mengelola dana desa agartercipta pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraanmasyarakat desa. Artikel ini menyarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desauntuk menerapkan model tersebut dalam rangka mengatasi problem dan tantanganpengelolaan dana desa. Kerjasama dari berbagai pihak diharapkan agar dapat menerapkanmodel tersebut secara sinergis.]]>
<![CDATA[TEACHERS ENGAGEMENT GURU MADRASAH ALIYAH DALAM PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (TEACHERS ENGAGEMENT OF MADRASAH ALIYAH’S TEACHERS IN LEARNING DURING COVID-19) ]]>
<![CDATA[Aji Sofanudin]]>;
<![CDATA[Rahmawati Prihastuti]]>;
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Didaktika Vol 21, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Didaktika Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Research and Publication Universitas Islam Negeri (UIN) of Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jid.v21i2.7975
<![CDATA[The Covid-19 pandemic has forced all aspects of life to change, including learning at Madrasah Aliyah. This study aims to determine the differences of teacher engagement from gender perspective and certification status of teachers in Madrasah Aliyah at Tegal regency. This study used a mixed method with 302 research participants of teachers at Madrasah Aliyah. The research findings show that teachers’ engagement consists of five aspects, namely vigor, dedication, absorption, job satisfaction, and quitting intention. By using these five aspects, it is known that there are differences in teacher engagement between male and female teachers. Male teachers have higher teacher engagement scores than female teachers. Mean teacher engagement for male teachers was 4.62 while female teachers were 4.55. rh value is 0.209, it is greater than the value of rtabel at either 5% or 1% significance. This shows that there are differences in the value of teacher engagement between men and women. Meanwhile, the mean of teachers who were certified (4.73) was higher than uncertified teachers (4.48). The rh value of -0.001 indicates that there is no difference in the value of teacher engagement between certified and uncertified teachers in Madrasah Aliyah at Tegal regency. This finding deserves attention from policymakers at the Ministry of Religious Office of Central Java Province.]]>
<![CDATA[Politik Kekerabatan pada Pilkada 2020 di Jawa Tengah: Aktor-aktor yang Terlibat dan Pengaruhnya: The Actors Involved and Their Influences ]]>
<![CDATA[Diniyanto Ayon]]>;
<![CDATA[Dani Muhtada]]>;
<![CDATA[Aji Sofanudin]]>
<![CDATA[ Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Vol 1 No 1 (2021): Kinship Politics in the 2020 Regional Head Elections in Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Ministry of Home Affairs ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14
<![CDATA[Kinship politics in the 2020 Pilkada in Central Java occurred in 11 out of 21 regions that held Pilkada. This number indicates that more than half of the regions in Central Java are exposed to kinship politics in the 2020 Pilkada. This condition would not have happened without the actors involved. The role of actors in constructing kinship politics is something that is difficult to deny. Therefore, this research is important to find actors involved in kinship politics in the 2020 Pilkada in Central Java. The fundamental question that is important to ask is who is involved in kinship politics in the 2020 Pilkada in Central Java? How do these actors influence the 2020 Pilkada contest in Central Java? The purpose of this research is to find the formulation of the problem. This article shows three actors who play a role in constructing kinship politics in Central Java, namely (1) the main actor; (2) relative actor; and (3) other actors. The influence of these three actors can be classified into large, medium, and small influences. This article shows that these three actors have varied and inconsistent effects. This article concludes that kinship politics is not a guarantee for a candidate to win local political contestation.]]>
<![CDATA[MODEL PENGELOLAAN DANA DESA: IDENTIFIKASI PROBLEM, TANTANGAN, DAN SOLUSI STRATEGIS ]]>
<![CDATA[Dani Muhtada]]>;
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>;
<![CDATA[Ganang Qory Alfana]]>
<![CDATA[ RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang Vol 2 No 2 (2018): RISTEK :Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang ]]>
Publisher : <![CDATA[Bapelitbang Kabupaten Batang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.232 KB)
|
DOI: 10.55686/ristek.v2i2.34
<![CDATA[Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai problem dan tantangan. Tujuan dariartikel ini adalah mengidentifikasi problem dan tantangan dalam pengelolaan dana desa danmerumuskan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien bagi peningkatankesejahteraan masyarakat desa. Artikel ini didasarkan pada penelitian yang menggunakanpendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya adalah mengidentifikasi problem dan tantanganpengelolaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Batang. Problem dan tantanganpengelolaan dana desa harus segera diselesaikan dan dihadapi agar pengelolaan dana desaefektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini telahberhasil mengidentifikasi problem dan tantangan pengelolaan dana desa. Setelah mencari danmenemukan solusi, artikel ini merumuskan model yang tepat untuk mengelola dana desa agartercipta pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien demi terwujudnya kesejahteraanmasyarakat desa. Artikel ini menyarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desauntuk menerapkan model tersebut dalam rangka mengatasi problem dan tantanganpengelolaan dana desa. Kerjasama dari berbagai pihak diharapkan agar dapat menerapkanmodel tersebut secara sinergis.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PERAN BPIP DAN STRATEGI MEMBUMIKAN PANCASILA UNTUK MELINDUNGI KELOMPOK MINORITAS ]]>
<![CDATA[Dani Muhtada]]>;
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v1i1.9
<![CDATA[Upaya membumikan Pancasila di negeri ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunyaterlihat dari adanya perlakuan diskriminatif yang diterima kelompok-kelompok minoritas, sepertiJemaat Ahmadiyah dan pengikut Syiah. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan merumuskanstrategi membumikan Pancasila, terutama dalam upaya melindungi kelompok agama ataukeyakinan minoritas. Ada tiga pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu (1) pemaksaan dankriminalitas terhadap kelompok minoritas; (2) ruang publik untuk ekspresi semua kelompok; dan(3) strategi membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas. Ada tiga strategi yangdirekomendasikan dalam artikel ini: (1) Penanaman nilai-nilai Pancasila harus lebih dilakukansecara bottom up; (2) Penguatan jiwa Pancasila dengan menjadikan negara atau pemerintahsebagai lokomotif; dan (3) Penguatan peran pemerintah dalam rangka menjaga kesinambungandan keberlanjutan upaya membumikan Pancasila. Peran pemerintah dapat dilakukan salahsatunya melalui peran BPIP. Namun demikian, perlu ada penguatan BPIP secara kelembagaandan kewenangan. Hal ini agar BPIP mampu menjadi lokomotif bangsa dalam membumikanPancasila. Simpulan dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal sebagai jawaban terhadappermasalahan.]]>
<![CDATA[The Existence of Pancasila in Post-Truth Era ]]>
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>;
<![CDATA[Wahyudi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v2i1.92
<![CDATA[The existence of Pancasila must be maintained. The post-truth era that is already in sight can certainly have a negative impact on national identity. Pancasila as the identity of the Indonesian nation must be maintained and become a bulwark against the negative impacts of the post-truth era. The writing of this article is very important in providing an understanding to the Indonesian people that the post-truth era cannot be avoided. As a nation that has an identity called Pancasila, Pancasila should be implemented in the life of the nation and state, especially in the face of the post-truth era. This is where the importance of this article in reminding about the negative impact of the post-truth era on national identity. This article discusses three important issues related to Pancasila and post-truth. These three things are (1) various kinds of negative impacts that can or even have been caused by the post-truth era; (2) finding the relevance of the post-truth era with Pancasila; and (3) describes how to maintain the existence of Pancasila in the vortex of the post-truth era. There are at least three negative impacts of the post-truth era, namely (a) the existence of lies; (b) the existence of slander; and (c) the presence of hate speech. The relevance of the post-truth era with Pancasila lies in the identity of the nation. The post-truth era can have a negative impact on national identity. Pancasila is the identity of the Indonesian nation. The existence of Pancasila in the post-truth era must of course be maintained so that it is not negated by the negative impacts of the post-truth era. The way to maintain the existence of Pancasila in the post-truth era is to apply Pancasila in the life of the nation and state and to strengthen literacy. The conclusion of this article is to answer the problem formulation and find the purpose of this article.]]>
