Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ]]>
<![CDATA[Likumahwa, Fanuela Astrid M]]>;
<![CDATA[Firdaus, Sunny Ummul]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5150
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to peer lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Perkembangan teknologi di era globalisasi telah merambat ke dalam dunia finansial. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam hal finansial membuat teknologi finansial semakin bertumbuh pesat. Masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan semakin mendesak sehingga dibutuhkan alternatif sumber-sumber pembiayaan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ]]>
<![CDATA[Likumahwa, Fanuela Astrid M]]>;
<![CDATA[Firdaus, Sunny Ummul]]>
<![CDATA[ Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5150
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna memperbaiki kebutuhan permodalan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang Peer to peer lending sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Perkembangan teknologi di era globalisasi telah merambat ke dalam dunia finansial. Tingginya kebutuhan masyarakat dalam hal finansial membuat teknologi finansial semakin bertumbuh pesat. Masalah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan semakin mendesak sehingga dibutuhkan alternatif sumber-sumber pembiayaan.]]>
<![CDATA[Universal Health Coverage (UHC) in the Legal Regulations for Fulfilling Public Health in Indonesia ]]>
<![CDATA[Amir Burhannudin]]>;
<![CDATA[Sunny Ummul Firdaus]]>
<![CDATA[ International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): December : International Journal of Law, Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62951/ijlcj.v1i4.223
<![CDATA[Health services are part of human rights and are bound by applicable legal rules. In an effort to implement these rights, the UN and WHO have initiated the universal health coverage (UHC) program. The UHC program must be implemented by considering the values and benefits to be achieved. This study was conducted to determine the extent of the internalization of legal norms in Universal Health Coverage (UHC) in Indonesia and who is involved in the process.]]>
<![CDATA[Notary’s Liability in Drafting Successive Powers of Attorney: Case Study of Supreme Court Decision No.130/Pdt.G/2023/PN.Skt ]]>
<![CDATA[Khusna, Maulidiana Khoiru]]>;
<![CDATA[Firdaus, Sunny Ummul]]>;
<![CDATA[Santoso , Bambang]]>
<![CDATA[ MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2 (Desember 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/maqasidi.v5i2.5955
<![CDATA[The notary occupies a vital role within Indonesia’s civil law system, holding public authority to produce authentic deeds that carry legally binding effects. This responsibility is essential for ensuring legal certainty and fairness in civil transactions. Nonetheless, the practice of issuing successive powers of attorney where the delegated authority is transferred to a third party without the principal’s explicit approval presents significant legal and ethical challenges. This study employs a normative juridical method to examine the scope of notary liability , drawing on statutory provisions, doctrinal analysis, and relevant court decisions. The results indicate that such successive delegation is incompatible with Article 1814 of the Indonesian Civil Code, which enshrines the personal and nontransferable nature of mandates. Moreover, a notary who fails to confirm the legitimacy and consent of the involved parties may face civil, administrative, and ethical sanctions. Applying the prudential principle is therefore imperative to uphold professional integrity and maintain public confidence. Enhancing verification procedures and promoting continuous ethical awareness among notaries are crucial strategies for safeguarding the credibility of authentic deeds and reinforcing legal certainty in Indonesia’s dynamic legal environment.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENGURUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Arkan Aziz Mubarak]]>;
<![CDATA[Sunny Ummul Firdaus]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 4, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v4i3.58434
<![CDATA[ABTSRAKArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik bagi pengurus pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta. Artikel ini termasuk dalam gabungan jenis penelitian hukum empiris dan hukum normatif serta bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni wawancara dengan narasumber terkait PDI-P Kota Surakarta, serta Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diketahui adalah bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta telah cukup baik dalam melakukan pendidikan politik kepada pengurus partai politik guna meningkatkan kapasitas pengurus sesuai amanah Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun dalam penelitian yang telah dilakukan ,masih terdapat problematika terkait peningkatan kapasitas pengurus melalui pendidikan politik yang dilakukan.Kata Kunci : PDI-P, Pendidikan Politik, Pengurus Partai Politik. ABSTRACTThis article aims to determine the implementation of political education for administrators in the Indonesian Democratic Party of Struggle Surakarta. This article is included in a combination of empirical law and normative law research and is descriptive in nature with a qualitative approach. The sources used in this study are primary data sources namely interviews with informants related to Surakarta City PDI-P, and secondary data sourced from literature studies. The conclusion that can be known is that the Indonesian Democratic Party of Struggle Surakarta City has been quite good in conducting political education to political party administrators in order to increase the management capacity according to the mandate of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. However, in the research that has been done, there are still problems related to increasing the capacity of management through political education.Keywords : PDI-P, Political Education, Political Party Management.]]>
<![CDATA[Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cipta Kerja dalam Aspek Demokrasi Masyarakat Indonesia ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Arif]]>;
<![CDATA[Firdaus, Sunny Ummul]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v11i1.73155
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan yakni guna membahas pembuatan aturan Undang undang cipta kerja dalam aspek masyarakat Indonesia yang di lihat tidak sesuai dengan pedoman masyarakat Indonesia dengan kurangnya ke ikut sertaan masyarakat di dalam terciptanya perpu tersebuut. Rumusan masalah di ambil dalam kepenulisan kali ini; pertama, Apakah pembuatan Undang Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan asas demokrasi dalaam persfektif HAM di Negara hukum; Kedua, Bagaimana pembentukan Undang undang Cipta Kerja berdasarkan asas perpu. Metode penelitiian ini bersifat Normatif yang di gabungkan dengan penelitian bersifat kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan undang-undang tentang penciptaan lapangan kerja secara prosedural terjerat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan banyak menemui keberatan dari para pemangku kepentingan di akar rumput seperti pekerja dan kelompok lainnya. Selain itu, pada saat pelatihan Perpu tentang hukum hak cipta tenaga kerja, dalam penyusunannya tidak menggunakan prinsip-prinsip pelatihan Perpu, tetapi dalam setiap pelatihan harus ada ketentuan hukumnya, ketentuan tersebut harus ada agar nantinya penerapan praktis dari undang-undang yang berlaku dibentuk tanpa pertentangan dan keberatan dari para pihak.]]>
<![CDATA[Fulfillment of Legal Rights Protection on Incentives and Allowances for Indonesian Health Professionals during the COVID-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Wiwoho, Jamal]]>;
<![CDATA[Firdaus, Sunny Ummul]]>;
<![CDATA[Hidayat, Muhamad Alief]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v11i1.76727
<![CDATA[The problem relies on the suboptimal fulfillment of incentives and allowances for Indonesian health professionals. It becomes urgency that health professionals are the front liner in the treatment and countermeasures of COVID-19, especially with the high work risk burden that is faced, thus, making the government strive to fulfill at its best. The problem always repeats due to an unsynchronized implementation by the central and the local government until now, so it also worsens the unfulfilled rights of health professionals. The method used in this research was the socio-legal method. The data were collected from the existing laws and regulations and the result from sociological observation. The results indicated that there is a study on rights fulfillment for health professionals based on the laws of the rights of health professionals in Indonesia. The study elaborates on the problem that is currently happening with COVID-19 cases in Indonesia and the reality of the rights fulfillment of health professionals. This article also discusses legal reality in the making of laws and regulations das sollen and das sein.]]>
<![CDATA[PENGATURAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1-2/PUU-XII/2014) ]]>
<![CDATA[Sarif, Himawan Achmad]]>;
<![CDATA[Firdaus, Sunny Ummul]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2018): Januari - April 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v2i1.45494
<![CDATA[This writing aims to analyze the regulation of internal supervisory functions of Constitutional Justices as an effort to realize independent judicial power and to analyze the implications of Constitutional Court Decision Number 1-2 / PUU-XII / 2014 on the implementation of supervision of Constitutional Justices.This type of research is normative legal research that is prescriptive which is using a statutory approach, case approach, historical approach and conceptual approach. Sourceof legal materials of this research were obtained from primary legal materials and secondary legal materials that relating to legal issues reviewed. Primary legal materials used in the form of legislation and judgment decisions, while the secondary legal materials used in the form of publications about the law that is not an official document. Techniques of collecting legal materials used are document studies or literature studies which are then analyzed using the deduction method.Based on the result of the research, it is concluded that the supervision of Constitutional Justice is initially in the form of internal and external supervision which arrangement based on Law Number 24 Year 2003 and Article 24B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which is further regulated in Law Number 22 Year 2004. The arrangement is changed due to the Decision The Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 which makes internal controls the only supervisory system of Constitutional Justices, thereafter the supervision of the Constitutional Justices underwent several dynamics of change in order to establish effective oversight. In 2013 the Court experienced a tremendous crisis that resulted in the loss of public confidence. In response to that the government enacted Perpu No. 1 of 2013 which was then ratified into Law No. 4 of 2014. However, the law was revoked by the Constitutional based on the Constitutional Court’s Decision Number 1-2/PUU-XII/2014. The implication of the decision is the re-enactment of Law Number 8 Year 2011 and the supervision of Constitutional Court Justice is further stipulated in PMK Number Year 2014.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HILANGNYA HAK PILIH WARGA NEGARA YANG DITIMBULKAN PASAL 348 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 ]]>
<![CDATA[Kusuma K., Ignasius Abdi]]>;
<![CDATA[Firdaus, Sunny Ummul]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 3, No 3 (2019): September - Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v3i3.45651
<![CDATA[Writing this law is about the Problems of Loss of Citizens’ Voting Rights caused by Article 348 Paragraph (9) Act No. 7 Year 2017 concerning General Elections in the implementation of the 2019 Concurrent Election. The type of research that the author uses in compiling this legal research is normative legal research which is prescriptive and applicable. The aprroach that used is the statute approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The legal material analysis technique used by the author is a law with a deduction method. Based on the results, the author assumed that Article 348 Paragraph (9) which require electronic KTP as an absolute requirement for voters to deliver their right to vote have caused problems for voters who do not have electronic ID cards. There is a Decision of the Constitutional Court No.20/PUU-XVII/2019 which states that the use of a certificate can be used as an alternative document to replace electronic KTP for those who do not have an electronic ID card.]]>
<![CDATA[PENANGANAN PELANGGARAN MONEY POLITICS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2015 OLEH BAWASLU RI ]]>
<![CDATA[Firdaus, Sunny Ummul]]>;
<![CDATA[Pertiwi, Hana Ayu]]>
<![CDATA[ Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2017): Januari-April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/respublica.v1i1.46723
<![CDATA[The election of the head of a region is the selection process to replace or maintain a political office the Governor and Deputy Governor, Governor and Deputy Governors as well as the Mayor and Deputy Mayor. the handling of an alleged violation of the election conducted by the supervisor of elections in accordance with the locus delicti and Bawaslu RI as Election Supervisors in the Agency's handling of an alleged violation of the election which took place on the Organization of the Elections of Governors, Regents and mayors of the 2015 election Watchdog that is has the authority to deal with alleged violations of the election. The supervision of the supervisor of elections to produce the data of supervision violation, namely an alleged violation of the crime of election money politics as much as unfinished report 929 of the total Reports received reports of 1090 as much, it is a problem for Election Supervisors in handling Infringement so that the handling of the 2015 election has not been going well, by examining the data evaluation results of organizing Elections by 2015, knowable constraints that encourage the emergence of problems and of any obstacle , the author offers some legal solutions in addressing problems in the handling of the alleged infringement.]]>
