Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsepsi Trust yang Dibangun Etnis Tionghoa dalam Politik Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Darmawan, Eki
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1086.948 KB)

Trust is an expectation that a person can be trusted in all relationships, demonstrate consistent and predictable behavior. Trust owned predictions related to gains and losses will result because these choices. Presentation concept of trust is very important to understand the issues of transparency and accountability networking interaction of the actors in governance. Some have argued the importance of trust in governane networking. First, in setting the theory of governance, the concept of trust into one keywords in it. Second, network governance as key words to make the trust as the foundation of the building.Third, the principle of transparency and accountability of governance actors is strongly associated with the concept of trust, where trust becomes the purpose of the implementation of these two principles. Various opinions of scientists put trust as the foundation, pillars and social capital in networking and building effective governance, so it is important to understand the concept of trust in the context of network and governance. Confidence (trust)is the basic element of relations between the actors and the social structure of the network, so the trust manifested in the form of building the network. Social capital makes the trust as an integral part even be the main pillars of social network system. The socialist social system built with the advent integrity of a particular ethnic, one of them ethnic Chinese in Kepulauan Riau, Especially Tanjungpinang. It was built in Tanjungpinang are ethnic Chinese with identity politics and ethnic politics they controlled sectors of the economy, education, culture, and religion is so strong that formed Hight-Trust.

Perkembangan Smart City Kota Tanjungpinang Darmawan, Eki
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.888 KB)

Perlu adanya terobosan komprehensif dalam pengembangan konsep smart city. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan kepada masyarakat. Dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat, maka konsep dari kota cerdas akan benar-benar terwujud. Melalui kewenangan otonomi, daerah juga dituntut untuk mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya. Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Pada Penelitian menggunakan metode kualitatif dan difokuskan pada perkembangan indicator smart city di Kota Tanjungpinang, dengan melihat aspek apa saja yang sudah dilakukan Pemko Tanjungpinang dalam mengembagkan Smart City.

E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province) Dwi putri, Nur aslamaturrahmah; Darmawan, Eki
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.932 KB)

Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa mampu berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak Mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi. Melihat fenomena ini perlu dilakukan pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai keberhasilan dari E-Government tersebut. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Kepri Smart Province yang merupakan pengejawantahan dari wujud pelaksanaan e-government di provinsi kepulauan riau masih belum siap (ready) baik dari factor teknologi, institusional maupun factor manusia.

Konsepsi Trust yang Dibangun Etnis Tionghoa dalam Politik Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Eki Darmawan
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1086.948 KB)

Trust is an expectation that a person can be trusted in all relationships, demonstrate consistent and predictable behavior. Trust owned predictions related to gains and losses will result because these choices. Presentation concept of trust is very important to understand the issues of transparency and accountability networking interaction of the actors in governance. Some have argued the importance of trust in governane networking. First, in setting the theory of governance, the concept of trust into one keywords in it. Second, network governance as key words to make the trust as the foundation of the building.Third, the principle of transparency and accountability of governance actors is strongly associated with the concept of trust, where trust becomes the purpose of the implementation of these two principles. Various opinions of scientists put trust as the foundation, pillars and social capital in networking and building effective governance, so it is important to understand the concept of trust in the context of network and governance. Confidence (trust)is the basic element of relations between the actors and the social structure of the network, so the trust manifested in the form of building the network. Social capital makes the trust as an integral part even be the main pillars of social network system. The socialist social system built with the advent integrity of a particular ethnic, one of them ethnic Chinese in Kepulauan Riau, Especially Tanjungpinang. It was built in Tanjungpinang are ethnic Chinese with identity politics and ethnic politics they controlled sectors of the economy, education, culture, and religion is so strong that formed Hight-Trust.

Perkembangan Smart City Kota Tanjungpinang Eki Darmawan
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.888 KB)

Perlu adanya terobosan komprehensif dalam pengembangan konsep smart city. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan kepada masyarakat. Dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat, maka konsep dari kota cerdas akan benar-benar terwujud. Melalui kewenangan otonomi, daerah juga dituntut untuk mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya. Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Pada Penelitian menggunakan metode kualitatif dan difokuskan pada perkembangan indicator smart city di Kota Tanjungpinang, dengan melihat aspek apa saja yang sudah dilakukan Pemko Tanjungpinang dalam mengembagkan Smart City.

E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province) Nur aslamaturrahmah Dwi putri; Eki Darmawan
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.932 KB)

Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa mampu berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak Mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi. Melihat fenomena ini perlu dilakukan pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai keberhasilan dari E-Government tersebut. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Kepri Smart Province yang merupakan pengejawantahan dari wujud pelaksanaan e-government di provinsi kepulauan riau masih belum siap (ready) baik dari factor teknologi, institusional maupun factor manusia.

Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia: Studi Kota Tanjungpinang Sayed Fauzan Riyadi; Ady Muzwardi; Eki Darmawan
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kepelabuhanan merupakan salah satu bagian dari tata kelola maritim. Karena itu, dalam dokumen ini pembahasan mengenai tata Kelola kepelabuhanan diletakkan sebagai bagian dari maritime governance. ada beberapa masalah yang dihadapi tata kelola maritim dewasa ini. Penelitian Tata Kelola Pelabuhan Kota Tanjungpinang bertujuan untuk melihat melihat kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengoptimalkan potensi jasa kepelabuhanan untuk mendorong perekonomian daerah Kota Tanjungpinang. Selain karena Kota Tanjungpinang memiliki 28 buah pelabuhan yang berada di dalam wilayah administratifnya, juga karena pelabuhan memainkan peran fundamental dalam struktur perekonomian Kota Tanjungpinang sebagai kota perdagangan dan jasa. Metode yang digunakan dalam Kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil kajian ini memperlihatkan masih lemahnya praktek Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengelola pelabuhan yang ada. Lemahnya tata kelola pelabuhhan tersebut akibat memiliki kekuatan dan peluang untuk merubah kelemahan dan ancaman yang hadir akibat tidak harmonisnya collaborative governance dengan melandaskan pada azas-azas pelaksanaan otonomi daerah yang disinergikan dengan tatanan kepelabuhanan nasional.

Adaptive Policy for Digital Transformation in Indonesia Ryan Anggria Pratama; Eki Darmawan
Kemudi Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v7i02.5622

The development of digital technology is accelerating and has changed the way people communicate, shop, work and even interact with the government in their daily lives. This is a transformation of the digital era. This study uses the literature review method to analyze articles and case studies related to adaptive policies in digital transformation in Indonesia. In this research, the inhibiting factors and benefits of adaptive policies have been found in digital transformation in Indonesia. The inhibiting factors found include the lack of adequate digital infrastructure, the lack of skilled human resources in the digital field, as well as regulations and policies that have not supported the development of digital technology in Indonesia. However, the benefits of adaptive policies in digital transformation in Indonesia are enormous, including increasing productivity, competitiveness and economic growth. Therefore, it is important for the government to implement adaptive policies in digital transformation in Indonesia in order to minimize the inhibiting factors and maximize the benefits of digital transformation.

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Kemudi

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Kemudi

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Kemudi