Claim Missing Document
Check
Articles

Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Toni Parlindungan Situmorang, Gokma; Khadafi Abdullah, Mhd.; Sujatnika, Ghunarsa; Prihatini, Farida; Mulyadi , Didi; Kapoor, Rishi
KARYA ABDI Vol 4 No 2 (2023): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v4i2.3045

Abstract

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini berupa kegiatan Penyuluhan Hukum di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bertemakan Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi berlatar belakang tingginya sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako di Sumatera Barat, yang mendorong sivitas akademi kampus untuk melakukan penyuluhan hukum sebagai langkah upaya non litigasi dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako secara musyawarah mufakat berdasarkan aturan perundang – undangan yang mengatur. Penyelesaian sengketa tanah ulayat atau harato pusako terlebih dahulu di selesaikan secara musyawarah yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun. Apabila tidak menemukan kata mufakat, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah ulayat atau harato pusako melalui Peradilan Adat Nagari – Kerapatan Adat Nagari / KAN dengan memperhatikan adat salingka nagari. Apabila para pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil musyawarah ataupun keputusan sidang peradilan adat di nagarinya tersebut, maka dapat mengajukan atau mendaftarkan sengketa gugatan pada peradilan negeri ditempat objek sengketa berada dengan tahapan – tahapannya yakni : 1. Mediasi, 2. Pembacaan Gugatan, 3. Eksepsi dan Jawaban, 4. Replik, 5. Duplik, 6. Bukti surat dari Penggugat, 7. Bukti surat dari Tergugat, 8. Pemeriksaan Setempat / Sidang Lapangan, 9. Saksi Penggugat, 10. Saksi Tergugat, 11. Kesimpulan, 12. Putusan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diputuskan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum biasa berupa upaya banding pada Pengadilan Tinggi dan upaya kasasi di Mahkamah Agung, ataupun upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan melampirkan bukti terbaru / novum.
Webinar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Arben, Ali; Gokma Toni Parlindungan; Mia Siratni; Doni Eka Putra; Mahliyanti Adelia Warman
PUSAKO : Jurnal Pengabdian Psikologi Vol. 3 No. 1 (2024): PUSAKO : Jurnal Pengabdian Psikologi
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/pusako.v3i3.76

Abstract

Banyaknya para pemegang saham yang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak bisa dihubungi, sementara pembagian deviden perusahaan dan laporan keuangan yang harus diketahui oleh para pemegang saham tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang mekanisme rapat umum pemegang saham berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Metode kegiatan dilakukan secara webinar (online) melalui zoom meeting dan live youtube, selama 120 menit (60 menit ceramah, 60 menit tanya jawab). Peserta berjumlah 25 orang yang terdiri dari akademisi (dosen), pengacara, notaris/ppat, pihak bank dan wartawan. Kegiatan pengabdian masyarakat mendapatkan respon yang positif dari peserta. Terdapat kurang lebih 40 pertanyaan yang dikemukan peserta terkait permasalahan pembagian deviden, pengesahan laporan keuangan, perencanaan kegiatan perusahaan dan hal-hal yang perlu dipertimbangan dan dievaluasi dalam menjalankan perusahaan.
Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia Parlindungan S, Toni
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 01 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.246 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i01.7503

Abstract

Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Di tingkat penyidikan maka terlebih dahulu saksi diperiksa oleh penyidik dengan memperhatikan perlindungan terhadap saksi yaitu tanpa ancaman atau tekanan.dari pihak manapun. Kemudian saksi dapat diperiksa di tempat kediaman saksi dan saksi diperiksa tanpa disumpah. Sedangkan pada tingkat penuntutan atau pesidangan maka terlebih dahulu saksi dipanggil untuk didengar keterangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun, yaitu terkait pemeriksaan saksi dalam perkara pidana berdasarkan ius contitum indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative.
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG TAAT ASAS HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN Parlindungan S, Gokma Toni
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 4, No 2 (2025): Vol. 4 No. 2 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v4i2.3013

Abstract

Abstract: Indonesia already has a law that regulates consumer protection, namely Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. This law was passed by BJ Habibie, the transitional president at that time. In Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is stated that consumer rights include the right to comfort, security and safety in consuming goods or services. This law stipulates that every consumer, including Muslim consumers who constitute the majority of consumers in Indonesia, has the right to obtain goods and services that they are comfortable consuming. This law also states that consumers have the right to correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods or services. Keywords: Consumer Protection Law, Compliance with Principles, Principles.
THE IMPACT OF ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION AND DIGITAL TRANSFORMATION ON THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Yadewani, Dorris; Toni Parlindungan S, Gokma; Wijaya, Reni
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 1 (2025): JURNAL DIMENSI (MARET 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i1.7535

Abstract

This research examines the influence of entrepreneurial orientation and digital transformation on small and medium enterprises (SMEs) performance in Padang City. The research method used is quantitative, with a descriptive approach and statistical analysis. The research sample consisted of 40 owners and/or employees of SMEs in Padang City, selected using a purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS 22. The research results show that entrepreneurial orientation has a positive and significant impact on the performance of SMEs. On the other hand, digital transformation hurts the performance of SMEs. Multiple linear regression analysis shows that these two independent variables simultaneously have a significant impact on SME performance. This research provides empirical contributions to the existing literature and emphasizes the importance of entrepreneurial orientation and proper digital transformation management in improving SME performance. Furthermore, this research provides empirical evidence on the impact of entrepreneurial orientation and digital transformation on the performance of small and medium enterprises, which can contribute to the understanding of the importance of entrepreneurial orientation and the use of technology to enhance the performance of small and medium enterprises.
PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Parlindungan S, Gokma Toni
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.156

Abstract

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di Indonesia. Korupsi sering disebut extra ordinary crime, sering kali tindak pidana korupsi ini diidentikkan dengan white collar crime yaitu suatu perbuatan (tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak professional, baik oleh individu, organisasi, atau sindikat kejahatan, ataupun dilalaikan oleh badan hukum. Untuk pengembalian aset negara akibat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka lelang eksekusi barang rampasan kasus rasuah. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan. Bahkan, sebagian masuk golongan mobil mewah senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Total ada 22 aset yang masuk daftar lelang oleh KPK. Persoalan asset recovery untuk meminimalkan kerugian negara merupakan merupakan faktor yang tak kalah penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan, juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan (proceeds of crime) berada
Pengaruh Human Relation dan Budaya Organisasi terhadap Etos Kerja Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Erniwati, Erniwati; Toni Parlindungan, Gokma; Fatia, Azaria
Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi
Publisher : Universitas Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59963/jpema.v5i1.120

Abstract

Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain. Sebuah instansi merupakan sekelompok manusia yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Human Relation Dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh human relation dan budaya organisasi secara parsial dan simultan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode anasisis regresi linear berganda menggunakan data primer, metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pedapatan Daerah Kota Pariaman yang berjumlah 63 orang, dari semua kuisioner yang dibagikan yang berjumlah 63 tetapi yang mengembalikan hanya 54 orang tersebut dijadikan sampel karema menurut Sugiyono (2017) jumlah tersebut sudah memenuhi jumlah minimal sampel penelitian yaitu 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan human relation dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap etos kerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman secara parsial dan simultan. Regresinya adalah Y=14,292X1+0,383X2+0,712 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,393, artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 39,3% sedangkan sisanya 60,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
Legal Certainty In The Implementation Of Regional Regulations In West Sumatra Based On Minangkabau Customary Values Parlindungan S, Gokma Toni; Miasiratni, Miasiratni
International Journal of Law Policy and Governance Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/ijlpg.v4i1.1163

Abstract

This study evaluates legal certainty in the implementation of Regional Regulations (Perda) in West Sumatra based on Minangkabau customary values. Using a juridical-empirical approach and normative analysis, this research examines how well these regulations can be integrated into the existing legal system without disregarding local customs. The main findings indicate that although Minangkabau-based Perda are legally recognized, there are inconsistencies in their implementation due to differences between positive law and customary law. This leads to challenges in applying the law consistently and fairly. This research contributes to the literature by highlighting the need for more effective harmonization between state law and customary law to enhance legal certainty in culturally rich regions like West Sumatra. The practical implications include the importance of strengthening cooperation between policymakers and customary communities in the legislative and legal implementation processes.
Revoking Of Civil Servants' Voting Rights Violates The Principles Of Democracy And Human Rights In Indonesia Parlindungan S, Gokma Toni; Yadewani, Dorris; Saputra, Ronaldo Jus; Putri, Selvi Kurnia; Aisyah, Aisyah
International Journal of Law Policy and Governance Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/ijlpg.v4i1.1164

Abstract

The purpose of this study is to assess the impact of revoking State Civil Servants' voting rights (ASN) on the quality of democracy in Indonesia. This study employs a normative research method, drawing on primary legal materials such as the 1945 Constitution, the General Election Law, and the International Convention on the Protection of Human Rights, as well as secondary legal materials such as books, articles, scientific works, or research findings relevant to the subject of study. The findings of this study show that revoking ASN voting rights is an undemocratic action that harms the interests of the entire community because it is fundamentally contrary to democratic principles, violates constitutional provisions, and restricts citizens' political rights. To improve this situation, it is recommended that the government evaluate the policy and consider restoring ASN voting rights, as well as formulating a more effective mechanism to maintain bureaucratic neutrality.
Kegiatan Bakti Sosial Pembagian Sembako Kepada Masyarakat Korban Bencana Banjir Bandang Ayuni, Dini Qurrata; Parlindungan S, Gokma Toni; Safardi, Safardi; Bur, Suhatri; Untari, Puthi Dwi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59963/2023.v1i2/322/5/juramas

Abstract

It is hoped that this Community Service will have a positive effect, especially for the residents of Nagari Batang Salasih who were also affected by the Badang flood disaster. This paper aims to respond to the condition of the community's burden of lack of living necessities after the disaster. Seeing that economic activity is not yet normal, Unisbar Peduli is holding social service activities by distributing basic food packages to people in need. The community service method is carried out using a participatory approach by directly involving lecturers and students to directly distribute 150 basic food packages in Nagari Batang Salasih, Agam district, which is carried out in one day. The distribution or distribution of basic food packages runs smoothly and safely. It is hoped that this social service can ease the needs of the people who are directly affected by the Badang flood situation. This community service activity is fully supported by the Chancellor, lecturers and students so that the distribution of basic food packages can be carried out well