Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.257
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Student Scientific Creativity Journal Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Benediktus Peter Lay
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SENGKETA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG Angelia Rosmaniar; Agustina klista Mimin; Benediktus Peter Lay
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): JUNI : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i3.364

Abstract

Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah ialah hal penting dalam sistematika pendaftaran tanah agar memiliki legalitas serta kepastian hukum yang kuat, dilihat dari prakteknya masih banyak sertifikat tanah di Kabupaten Kupang yang masih berkutat sengketa tanah dengan pihak lain, adanya cacat administrasi yang ditimbulkan dari kelalaian ataupun human error merupakan salah satu bentuk nyata tidak terpenuhinya asas pendaftaran tanah yang ada. Tanah merupakan kekayaan bangsa yang menentukan kesejahteraan, keadilan, kelestarian, dan keharmonisan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tanah memiliki sifat multidimensi seperti sifat fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan magis-religius dan masing-masing memiliki potensi untuk kesejahteraan manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan pencabutan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di bidang Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Data diolah dengan editing data, klasifikasi, dan sistematisasi dengan analisis yurisdiksi kualitatif. Hasil yang diperoleh bahwa pelaksanaan pencabutan sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di bidang Tanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti menyarankan agar BPN lebih terdorong dan segera menanggapi proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pengaruh Pembangunan Di Pemukiman Pesisir Pantai Di Kelurahan Oesapa Terhadap Rencana Tata Ruang Kota Kupang Denny Ebenhaizer Laiskodat; Benediktus Peter Lay; Maria Kartika Mao Foju
Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Vol. 1 No. 4 (2023): AGUSTUS : JURNAL ILMIAH DAN KARYA MAHASISWA
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jikma.v1i4.519

Abstract

The 1945 Constitution, article 33 paragraph 3, mandates that the land, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people. Soil is a natural resource gifted by God Almighty that cannot be separated from the order of human life, according to the Big Indonesian Dictionary (1991), soil is the surface of the earth or the layers of the earth above it; the state of the earth somewhere; circumscribed earth conditions. Land in the juridical sense is the surface of the earth (UUPA paragraph 1). While land rights are the rights of certain parts of the earth's surface which are limited, have two dimensions in length and width. The transfer of land rights causes the land rights to be transferred from one person to another. Legal acts of transferring land rights can be carried out by buying and selling, exchanging, grants or grants by testament. All the realities that give rise to social conflict and that occur a lot are suspected to be the result of imbalances in land administration processes, land law enforcement, weak government spatial planning policies, and so on. The distribution of settlements in the Oesapa Village is divided into 3 (three) areas, namely the coast, land and hills. The rate of arrival (urbanization) for students, especially tertiary institutions, causes an increase in the need for housing. This situation has resulted in an increase in the use of space in the city of Kupang to support the activities and movements of the increasing population, causing the need for land as a place to construct buildings to become very difficult to obtain, this affects the availability of settlements that can be said to be healthy. The research method used is descriptive, normative, and quantitative. This is intended so that in the preparation, data collection, and data processing stages, quality data is obtained that supports the objectives of this study.
Problematika Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Mericiana Yulita Fin Tae; Benediktus Peter Lay; Ernesta Uba Wohon
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.479

Abstract

. Land rights are rights that are obtained from a legal relationship between the right holder and the land, including space above the ground and or space under the ground. The understanding of land rights is one of the individual rights to land, namely rights that give authority to the holders of the rights, whether individually or also as a group of people collectively or as a legal entity, to use in the sense of controlling, using and or taking advantage of certain land parcels. Ownership of land must have legal certainty, both customary law and land law or positive law concerning the certainty of land rights as property rights so as not to cause conflict. The method used by the author in collecting data is through surveys, interviews and studies of primary literature (books that talk about soil) and secondary literature (supporting books). Survey is a quantitative research using the same structured questions for everyone, then all the answers obtained by the researcher are recorded, processed, and analyzed.
KASUS PEMBEGALAN TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN Bani, Ferdinandus; Oeleu, Theofilla Tasya; Katoda, Ignecya Thithania; Limu, Christian Umbu; Benediktus Peter Lay
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1120

Abstract

This research investigates incidents of attacks on students at the University of North Sumatra (UMSU) in Medan City; This is intended for analysis. Focus on factors, namely influencing factors and actionable improvement strategies. This investigation method involves sources who investigate robbery cases in Medan City. The research results show that there is a relationship between factors such as street lighting, traffic density, and personal safety behavior and the frequency of robberies. The implications of these findings can be used to develop more urban safety measures.
Akibat Hukum Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Adanya Pengukuran : Studi Kasus Di Desa Nian Kecamatan Miomafo Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Katarina Leonita Wea Tawa; Benediktus Peter Lay; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2382

Abstract

Penelitian ini mengkaji akibat hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tanpa proses pengukuran resmi di Desa Nian, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menimbulkan konflik antara pemilik tanah turun-temurun, Bapak Nikolaus Hausufa, dan pemegang sertifikat, Bapak Matias Opat. Dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara serta studi pustaka terhadap peraturan, khususnya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, ditemukan bahwa penerbitan sertifikat tanpa pengukuran menyebabkan cacat hukum, ketidakpastian hak atas tanah, konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga pertanahan. Penelitian menyimpulkan bahwa tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa lahir, berubah, atau lenyapnya hubungan hukum tertentu, serta merekomendasikan agar pemilik tanah mengajukan gugatan ke PTUN dan pemerintah memperketat prosedur pengukuran serta meningkatkan pengawasan dan edukasi hukum masyarakat
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengalami Kerugian Akibat Ulasan Negatif di Media Sosial Paulinus Rolansa Dawa; Ernesta Uba Wohon; Benediktus Peter lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2397

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menjadikan media sosial sebagai ruang terbuka bagi konsumen untuk memberi ulasan terhadap produk UMKM. Namun, ulasan negatif yang tidak objektif seringkali merugikan pelaku usaha. Penelitian ini menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat ulasan negatif di media sosial dengan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum tersedia secara preventif dan represif, penerapannya belum optimal karena kekosongan hukum, kesulitan pembuktian, serta rendahnya literasi hukum digital. Diperlukan regulasi yang adaptif dan kolaborasi antara pemerintah serta platform digital guna menjamin kepastian hukum di ruang siber
Co-Authors Agustina klista Mimin Angelia Rosmaniar Antonia Immaculata Putri Seran Bani, Ferdinandus Denny Ebenhaizer Laiskodat Elias Bertolomeus Neu Roga Engelbertus Tobu Ernesta Uba Wohon Fransiskus Albertus Papu Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri Hermanus Marang Temaluru Ignecya Thithania Katoda Katarina Leonita Wea Tawa Katoda, Ignecya Thithania Limu, Christian Umbu Maria Kartika Mao Foju Maria Martha Yasri Purek Maria T.Geme Maria Viviana Ero Payon Mary Grace Megumi Maran Melaniati Suharni Mericiana Yulita Fin Tae Meryana Susi Paula Bere Nataly Silviana Dewi Oeleu, Theofilla Tasya Paula Nirwana Nojo Yohannes Paulinus Rolansa Dawa Sonia Klara Seke Stefanus Don Rade Vinsensius Tamelab