Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal Law of Deli Sumatera Jurnal ABDIMAS MUTIARA GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Jurnal Mutiara Hukum JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL Pengabdian Deli Sumatera
Muzwar Irawan
Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Tentang Pembuktian Rekam Medis Dalam Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Kelurahan Medan Kota Irawan, Muzwar; Togar Sahat Manaek Sijabat; Lismari Crisnawanti Luaha; Yurniwati Halawa
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam norma hukum, tindakan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien dapat disebut malpraktik medis apabila dipenuhi unsur-unsur tertentu baik dalam hukum perdata maupun pidana. Malpraktik dalam hukum pidana dapat disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian. Dalam tesis ini, malpraktik dilihat dari perspektif kelalaian dalam ranah hukum pidana. Untuk membuktikan adanya kelalaian dalam suatu tindakan medis yang menimbulkan malpraktek yang merugikan pasien, baik berupa luka-luka maupun kematian, diperlukan alat bukti. Rekam medis merupakan berkas medis yang harus ada dalam proses pelayanan medis. Pengabdian kepada masayarajkat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum rekam medis sebagai alat bukti dalam kasus malpraktik. Apakah dokumen tersebut dapat digunakan untuk membuktikan malpraktik dan seberapa kuatkah itu? Spesifikasi penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual melalui pemahaman konsep, pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus dengan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rekam medis memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti surat serta petunjuk dalam kasus malpraktek. Hasil penelitian lapangan yang digunakan untuk memperoleh persepsi penyidik Polri menunjukkan bahwa rekam medis berkedudukan sebagai alat bukti surat, dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti tanpa menyebutkan jenis alat buktinya.
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Oleh Aparat Desa Terhadap Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Kecamatan Medan Helvetia Simanjuntak, Marihot; Muzwar Irawan; Jon Robert Saragih; Peri Putri Mei Handayani Ziliwu
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 2 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adat adalah tanah yang sudah ada sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Proses pindah milik tanah dengan cara jual-beli hanya memerlukan persetujuan dari kepala desa. Kemudian, dibuat surat jual-beli yang dicatat di kertas segel atau kwitansi untuk membuktikan keabsahan kepemilikan tanah adat. Dokumen ini sering disebut surat keterangan tanah oleh kepala desa, namun hal ini dapat menimbulkan masalah. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi langkah utama dalam penyelesaian masalah tanah adat dengan cara melepas tanah adat oleh masyarakat hukum adat. Dalam hukum perdata, tanah adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Peran Kepala Desa dalam proses pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KRIMONOLOGI (STUDI PUTUSAN NO:PUT KKEP /11/IX/2018/KKEP) Simanjuntak, Misseris Cordiasi; Manaek Sijabat, Togar Sahat; Marpaung, Rolando; Irawan, Muzwar
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/jmh.v7i1.5449

Abstract

Pelanggaran Kode Etik Oknum Polisi dalam Kasus Pemalsuan Surat yang diatur oleh Pasal 263 KUHP merupakan tindakan yang melanggar hukum. Anggota Polri harus menjaga tegaknya hukum dan menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diselidiki dan jika terbukti, akan dikenai sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik tidak akan menghentikan proses hukum pidana terhadap anggota polisi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara, data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat secara sengaja melalui orang lain. Pelaku sebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin namun hanya dikenakan hukuman tahanan kota selama 21 hari. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, keputusan yang berwenang menetapkan bahwa pelaku masih layak dipertahankan. Hal ini menunjukkan lemahnya peradilan hukum di kepolisian, yang bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.
KEDUDUKAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA : TINJAUAN FILSAFAT HUKUM Muzwar Irawan; Micael Jeriko Damanik
Grondwet Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i1.57

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menempatkan Pancasila pada kedudukan sentral sebagai basis reflektif dan landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai transendental, moral, dan etis yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menempatkannya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan kekuasaan negara dituntut untuk mengaktualisasikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial sebagai prinsip fundamental penciptaan hukum. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Oleh karenya, Sejalan dengan prinsip ubi societas, ibi ius, pembentukan peraturan dipahami sebagai proses dinamis yang harus responsif terhadap perkembangan sosial. Pengabaian dimensi filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi melahirkan produk hukum yang positivistik-formalistik, sehingga menjauhkan hukum dari tujuan utamanya, yakni perwujudan keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
PEMBUATAN PERATURAN DESA UNTUK KETAHANAN IKLIM DAN KETAHANAN PANGAN DI DESA DENAI KUALA DUSUN III KECAMATAN PANTAI LABU DELI SERDANG M. Hendra Pratama Ginting; Muzwar Irawan; Muhammad Ilham; Rica Gusmarani; Laili Zailani; Erwita poetri annisa
Pengabdian Deli Sumatera Vol 2 No 2 (2023): Artikel Riset Pengabdian vol. 2 no. 2 Juli 2023
Publisher : LLPM Universitas Deli Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa pentingnya ketersediaan pangan akibat perubahan iklim atau cuaca ekstrim yang tidak terduga sangat berpengaruh langsung pada kapasitas produksi pertanian sekaligus ketersediaan pangan yang masih ketergantungan pada iklim. Maka dari itu, dipandang perlu mewujudkan penyusunan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang berbasis potensi lokal agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menyimpang dari amanah peraturan desa yang telah dibuat. Sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Desa harus berpedoman pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode normatif digunakan dalam karya Tulis ini, sehingga dapat mengetahui bagaimana pola hubungan kewenangan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan suatu peraturan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seingga dengan demikian dapat menjawab bagaimana Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, bagaimana proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, apakah berjalan secara konferensif/menyeluruh. Maka dapat disimpulkan, bahwa esensi dari pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan sosialisasi tentang pembentukan peraturan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik tentang bagaimana teknis perancangan suatu aturan, pengajuan serta proses legislasi aturan tersebut. Sehingga anggpan masyarakat tidak lagi berfikir bahwasanya peraturan desa itu tidak penting dan tidak bermanfaat bagi masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya antusias masyarakat terhadap pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tersebut. Keywords: Peraturan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
KEDUDUKAN PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: TINJAUAN FILSAFAT HUKUM Muzwar Irawan; Maltus Hutagalung
JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS) Vol. 8 No. 1 (2026): JURNAL TEKNOLOGI, KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51544/tekesnos.v8i1.6192

Abstract

Indonesia, as a state based on the rule of law (rechtsstaat), places Pancasila at the center of its role as a reflective basis and philosophical foundation for the formation of legislation. Pancasila serves not only as a formal normative basis but also as a manifestation of transcendental, moral, and ethical values ​​that exist within society, as affirmed in Law Number 12 of 2011, which positions it as the source of all sources of state law. Within this framework, the exercise of state power is required to actualize the balance between legal certainty, justice, and social benefit as fundamental principles of legal creation. In line with the principle of ubi societas, ibi ius, regulatory formation is understood as a dynamic process that must be responsive to social developments. Ignoring the philosophical dimension in the formation of legislation has the potential to produce positivistic-formalistic legal products, thus distancing the law from its primary goal, namely the realization of substantive justice in the life of the nation and state
Co-Authors Calilia Rani Marbun Damanik, Micael Jeriko Erwita poetri annisa Gusmarani, Rica Ida Ayu Putu Sri Widnyani Jelita Purnama Sari Telaumbanua Jon Robert Saragih Laili Zailani Leo Hidayat Fatala Gea Lismari Crisnawanti Luaha M. Hendra Pratama Ginting Maltus Hutagalung Manaek Sijabat, Togar Sahat Marpaung, Rolando Micael Jeriko Damanik Muhammad Ilham Peri Putri Mei Handayani Ziliwu Pretty Grace Harita Rolando Marpaung Shentice Mendrofa Sherhan Sherhan Sijabat, Togar Sahat Manaek Simanjuntak, M. Marihot Simanjuntak, Misseris Cordiasi Siringo-ringo, Anderson Togar Sahat Manaek Sijabat Trisna Fitriani Lase William Yulius Gulo Yurniwati Halawa Zerima Hutapea