Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.631
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA HUKUM "MEDIA KOMUNIKASI HUKUM" Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JURNAL DOKTRIN DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Kosmik Hukum Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalitas: Jurnal Hukum Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Randwick International of Social Science Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Indonesia Private Law Review Law Development Journal Proceeding International Seminar of Islamic Studies IBLAM Law Review CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan SUARGA : Studi Keberagamaan dan Keberagaman DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Kanun: Jurnal Ilmu Hukum INSPIRING LAW JOURNAL Azkayra: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Sosial Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Ida Hanifah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
REFORMULASI PENGUATAN INDEPENDENSI OJK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN Sigalingging, Bisdan; Hanifah, Ida; Zainuddin, Zainuddin; Lubis, Muhammad Syukran Yamin
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Independensi sebagai syarat mutlak bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk bebas menjalankan perannya mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan yang sehat dan kokoh sekaligus sebagai syarat utama sistem keuangan mampu berperan optimal dalam perekonomian nasional. Paper ini membahas reformulasi penguatan independensi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam rangka mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan yang sehat dan kokoh. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia sebagai lembaga yang independen dalam mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan yang sehat dan kokoh masih dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan regulator di sektor jasa keuangan belum mampu independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal itu dapat dilihat dari regulasi yang mengatur tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara atau bukan, pengambilan keputusan, masa akhir jabatan Dewan Komisioner, pengelolaan pungutan anggaran, penyidikan, konglomerasi keuangan dan non keuangan, panitia seleksi Dewan Komisioner, serta kedudukannya dalam konstitusi. Dengan kelemahan regulasi tersebut diharapkan agar sebaiknya diadakan reformulasi penguatan independensi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam rangka mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan yang sehat dan kokoh.
IMPLEMENTATION OF HALAL TOURISM IN AN EFFORT TO IMPROVE THE COMMUNITYS ECONOMY Ardiyansyah, Amzar; Hanifah, Ida; Nadirah, Ida
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of halal tourism has developed in Indonesia and even other countries have also organized halal tourism. Indonesia is the majority of Muslims, of course, it has great potential for the development of halal tourism, in essence the implementation of halal tourism itself does not limit tourists with various regulations. The role of the government is very large in the development and development of halal tourism to realize the improvement of the community's economy. This paper focuses on how the challenges and opportunities of halal tourism improve the community's economy. This writing method uses the normative juridical method by collecting secondary data through primary, secondary and tertiary materials by studying various books, journals, laws and regulations, documents, websites and writings related to the object of writing. The universe created by Allah SWT needs to be maintained, maintained and managed properly, including in tourism management, in the QS Surah Al-Mulk and Al-Baqarah have explained how to take care of yourself when traveling, hence the importance of the concept of halal tourism. In positive law, the provisions of Article 5 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism clearly state that the relationship between religious, customary, and cultural norms in tourism in each region has its own concept. The government has an important role in the development of halal tourism to improve the community's economy, job opportunities, state and regional income. The improvement of the economy is realized by the government bringing in and offering the concept of halal tourism to investors by providing licensing guarantees and legal certainty to investors to develop halal tourism.
Criminal Law Protection against Female Workers for Victims of Sexual Violence Hanifah, Ida
Inspiring Law Journal Vol 1, No 1: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research uses the literature research method or library research method, which uses a normative legal research approach or doctrinal legal research, where the law is conceptualized as what is written by law in books with legal systematics in laws and regulations or written laws. The data sources used in this study are primary data, as well as secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research uses descriptive analytics, namely research that describes the state of the object or its events without the intention to draw generally accepted conclusions. Based on the analysis of the data carried out, it can be concluded that if harassment abuse has attacked the honor and good name of a worker, the Criminal Code has provided protection against women's vulnerability to the threat of physical and sexual violence that they must face, for sexual violence against female workers, each perpetrator will be sentenced to imprisonment or pay a fine, criminal threats for sexual violence must have severe sanctions or suffering inflicted on a person guilty of committing an act prohibited by criminal law. The Criminal Code as a whole has regulated the types of violence, be it rape and other sexual assaults (articles 285-291). If the perpetrator of sexual violence is a worker, then the protection has been stated in section 158 paragraph 1 of the Manpower Law
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM Hanifah, Ida
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i2.669

Abstract

Indonesia sebagai suatu negara yang diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding father sebagai negara dengan konsep Negara Hukum. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip dalam Negara Hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera, pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya. Hingga saat ini, tidak ada payung hukum yang secara khusus di dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga hanya dapat terlaksana jika ada dasar hukum yang jelas untuk dapat diberlakukan bagi para pekerja rumah tangga dan menjadikan mereka sebagi pekerja dalam arti yuridis. Tujuan Perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kebijakan melalui pembentukan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi hal yang sangat dibutuhkan, karena di samping mempunyai tujuan utama melindungi pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri, berguna untuk peningkatan perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kata kunci: Perlindungan Hukum, pekerja rumah tangga, kepastian hukum
HALAL INVESTMENT AND TOURISM POLICY IN ACEH PROVINCE, INDONESIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Ardiyansyah, Amzar; Hanifah, Ida; Nadirah, Ida
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 26, No 1: April 2024: Islam and Human Rights: National and Global Perspective
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v26i1.36136

Abstract

The Government of Aceh holds the authority to implement halal investment and tourism policies as outlined in Article 25 of Qanun Number 8 of 2013 on Tourism, in conjunction with Article 165 of Law Number 11 of the Aceh Government, which allows for domestic and foreign investment in tourist attraction businesses. However, this authority has not been fully utilized, leading to a negative impact on poverty rates in Aceh. This article employs a normative juridical method, utilizing library research and collecting primary, secondary, and tertiary materials to analyze laws and regulations qualitatively. The current implementation of halal tourism and investment policies in Aceh has not effectively addressed poverty alleviation. Halal tourism is not solely market-driven but also community-driven. Challenges to the implementation of halal tourism include internal factors such as natural disasters, political instability, and institutional management issues, as well as external factors like Islamophobia and marketing perceptions. To address these challenges, the Government of Aceh should establish national and international cooperation programs and strategies to promote the potential of halal tourism. Additionally, a dedicated qanun related to halal investment and tourism should be developed to support these efforts.
PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BUKAN ORANG ASLI ACEH (Analisis Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN) BUNYAMIN; IDA HANIFAH; ISMAIL KOTO
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas regulasi dan penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Subulussalam dalam konteks keberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya. Permasalahan muncul ketika Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam menggugurkan pasangan calon Affan Alfian Bintang–Irwan Faisal karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai “orang Aceh” sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat mekanisme pembuktian atau lembaga yang berwenang menentukan status “orang Aceh”. Kasus ini menggambarkan lemahnya implementasi norma hukum daerah yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh, khususnya terkait asas kepastian hukum dan keadilan dalam proses demokrasi lokal.
KAJIAN SINKRONASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NO 02 TAHUN 2022 Yani, T Rezky Amelia Indra; Hanifah, Ida; Ramlan, Ramlan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.286

Abstract

Masing-masing perusahaan didirikan berdasarkan suatu perjanjian (kontrak). Artinya harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dituangkan dalam akta pendiriannya dibuat dihadapan notaris dan setiap pendiri wajib mengambil saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini menjadi asas dalam pendirian perseroan terbatas yang menurut usaha mikro dan kecil dapat disebut perseroan perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Penelitian hukum normatif atau doktrinal yang diajukan dalam penelitian ini adalah penelitian mengenai asas-asas hukum. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena, baik dalam tataran hukum positif maupun empiris, namun juga ingin memberikan pengaturan yang tepat (das sollen) dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait kajian sinkronisasi hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022. Tidak ada dokumen fisik pendirian perusahaan perseorangan yang harus diserahkan kepada pemerintah, yang ada hanya scan dokumen, dan pihak yang menandatanganinya. pernyataan tersebut tidak dapat menjamin bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Dengan demikian tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian perusahaan Usaha Mikro Kecil. Pembubaran perusahaan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. PT tetap dibentuk/dibuat dengan 1 (satu) subjek hukum, sehingga subjek hukum wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu. telah ditentukan, sehingga subjek hukum dalam perseroan terbatas tidak tunggal, melainkan lebih dari 1 (satu) pihak. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perseroan terbatas terdapat seorang pemegang saham tunggal, namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang diderita perseroan terbatas tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan dapat pula dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak. pihak yang berkepentingan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJUAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pratiwi, Djezyka Egga; Hanifah, Ida; Ramlan, Ramlan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.287

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan, mendeskripsikan prosedur, serta mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil pada Bank Sumut cabang Stabat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris yang memerlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari literatur, dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dituangkan dalam Surat Edaran Direksi No. 106/Dir /DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multiguna Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil, kredit tersebut bersifat multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. tata cara pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu: Unit kantor terlebih dahulu melakukan perjanjian melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Departemen/Lembaga, Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan menyerahkan kepada pihak bank. , Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan, serta melakukan realisasi kredit.Permasalahan tersebut merupakan beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kredit macet pada Bank Sumut Cabang Stabat. Ada beberapa kendala terkait kredit macet yang masih terjadi, seperti mark up gaji (manipulasi data terkait besaran gaji), pemalsuan identitas oleh calon debitur, debitur beritikad buruk secara diam-diam. diam, punya kredit di bank lain, transfer pegawai, dan debitur meninggal dunia. Perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit dengan menggunakan agunan dari Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu perwujudan pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antar bank. Jadi, perlindungan hukum terhadap Bank (Kreditor) adalah upaya perlindungan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang mengikat para pihak sebagai upaya agar bank tetap memperoleh pengembalian dana beserta penggantian kerugian yang diderita akibat kredit macet.
The Criminal Law Policy on the General Election System in Indonesia Lubis, Mhd Teguh Syuhada; Saragih, Rayani; Hanifah, Ida; Koto, Ismail; Jacob, John Tumba
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.3.3782

Abstract

General elections are a crucial pillar of democracy in Indonesia, allowing citizen participation in selecting leaders and shaping policies. Strong criminal law policies are necessary to preserve the integrity of elections, despite challenges in consistent law enforcement and clear definitions of election violations. The aim of this research is to assess the implementation and effectiveness of criminal law policies in preventing and addressing election violations in Indonesia and to identify their impact on the election process. The research findings indicate that the implementation of criminal law policies in preventing and addressing election violations is crucial. This is achieved through stringent election regulations, strict enforcement of criminal sanctions, careful monitoring and investigation, and swift handling of violations. The effectiveness of criminal law policies is also evident in deterring violations, ensuring transparency in funding, and active citizen participation in monitoring. Criminal law policies have a significant impact on the election process. Positive impacts include efforts to prevent election crimes, protect voting rights, and address election law violations through strict regulations. Prevention of election crimes such as spreading false information and the use of violence is tightly regulated to maintain election integrity. Protecting voters' rights is a focal point, with prohibitions against bribery and intimidation practices. However, the negative impact lies in the potential misuse of criminal law for political purposes, which can undermine the principles of presumption of innocence and human rights.
Konsep Pengaturan Upah Minimum Dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau Dari Prinsip Keadilan Rachmad Abduh; Ida Hanifah; Surya Perdana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.4412

Abstract

Peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan telah membawa perubahan mendasar dalam hal menjadikan sifat hukum ketenagakerjaan menjadi ganda yaitu sifat privat dan publik. Sifat prifat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya hubungan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, sedangkan sifat hukum publik dilihat dari adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dibidang ketenagakerjaan dan ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah. Fenomena yang dialami oleh pekerja adalah upah yang diterima tidak sebanding dengan biaya hidup, tingginya biaya hidup membuat pekerja jauh dari kata sejahtera. Tuntutan kerja dinilai tidak sebanding dengan upah yang diterima. Sehingga jauh dari konsep keadilan. Metode yang digunakan dalam pemelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang  meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma
Co-Authors Abu Yazid Raisal Adi Mansar Ahmad Ari Pandi Harahap Andi Maysarah Andryan Andryan Ardiyansyah, Amzar Arie Nurwanto Arwin Juli Rakhmadi Asliani Harahap Benito Asdhie Kodiyat, M.S Bima, Meirad Arianza BISDAN SIGALINGGING Bobby Christian Halim Bunyamin Doni Hendra Lubis faisal Faisal Faisal Faisal Farid Wajdi Farid Wajdi Freshly Newman Silalahi Hamzar Nodi Harisman Harisman HARIYANTO HARIYANTO Heni Pujiastuti Henrico DP Hutagalung Hidayat, Muhammad Ida Nadirah Imširović, Mirela Jacob, John Tumba Koto, Ismail Lilawati Ginting Lubis, M. Syukran Yamin Lubis, Muhammad Syukran Yamin Mangisara Darmawan Siagian Mhd Teguh Syuhada Lubis Minggu Saragih Muhammad Arifin Muhammad Arifin Gultom Nadirah, Ida Nasution, Emmi Rahmiwita Nurhilmiyah Nurhilmiyah Nurkamiden, Sukrin Onny Medaline Panjaitan, Bahmid Pratiwi, Djezyka Egga Rachmad Abduh Rahayu, Rika Rahmat Ramadhani, Rahmat Rajarif Syah Akbar Simatupang Ramadhani, Rahmat Ramlan Ramlan Ramlan, H. Rikardo Horas Uli Tua Simanjuntak Rizka Syafriana Rizka Syafriana Saragih, Rayani Surya Perdana Surya Perdana Sutrisman, Nicholas Tarmizi Triono Eddy Ummi Salamah Ummi Salamah Waliko Waliko Yani, T Rezky Amelia Indra Yunita Mulyana Pasaribu Zainuddin, Zainuddin