Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Implementasi Garbage Management dalam Upaya Meminimalisir Pencemaran Laut di atas Kapal MV. Sinar Bintan Saputra, Pratama Dian; Sukur; Apriani, Dahlia Dewi; Supardi; Miran
Hengkara Majaya Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Politeknik Pelayaran Barombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61759/hmj.v6i1.97

Abstract

The life of marine flora and fauna is threatened with damage due to marine waste such as plastic waste, synthetic fishing nets, and plastic bags. The amount of garbage in the sea, one of which is caused by garbage thrown from the ship. This study aims to determine the existence of garbage management on board MV ships. Sinar Bintan.as well as the obstacles faced in the implementation of garbage management on board the MV. Sinar Bintan. The research method used is qualitative with descriptive properties. The use of data observation as supporting data in research and also interviews with resource persons related to the research. The result of this study is that when the author carried out the sail practice, some of the garbage management regulations were not implemented properly on the ship. Sinar Bintan and there are still crew members who do not understand what garbage management is, especially the lack of awareness among the crew about the importance of not throwing garbage into the sea. So that the Captain or officer who understands and is aware of the rules can give directions to all crew members on board the ship. ABSTRAK Kehidupan flora dan fauna laut ini terancam rusak akibat sampah di laut seperti sampah jenis plastik, jala ikan sintetik, dan kantong plastik. Banyaknya sampah di laut, salah satunya diakibatkan oleh sampah yang dibuang dari atas kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya garbage management di atas kapal MV. Sinar Bintan. Serta kendala yang dihadapi dalam implementasi garbage management di atas kapal MV. Sinar Bintan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan sifat deskriptif. Penggunaan observasi data sebagai data pendukung dalam penelitian dan juga wawancara dengan narasumber yang bersangkutan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Pada saat penulis melaksanakan praktek layar, sebagian peraturan garbage management tidak terlaksana dengan baik di kapal MV. Sinar Bintan dan masih terdapat awak kapal yang kurang memahami apa itu garbage management terlebih lagi kurangnya kesadaran pada awak kapal tentang pentingnya tidak membuang sampah ke laut. Sehingga Nahkoda atau perwira yang paham dan sadar terhadap aturan tersebut dapat memberikan pengarahan kepada seluruh awak kapal yang ada di atas kapal.
Larangan Mudik dalam Perspektif Hukum Progresif Dewi Apriani, Dahlia; Suteki, Suteki; Wira Perdana, Fadjrin; Pusriansyah, Ferdinand; Irwan, Irwan; Wibisono, Yohan
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3834.932 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i10.245

Abstract

Inkonsisten kebijakan mudik semakain memperdalam dan meruncing pad a tataran masyarakat, sehingga terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi mudik yang sudah lama tertanam dalam sebagai realitas sosiokultural masyarakat Indonesia namun harus dilakukan meskipun bahaya pandemi Covid-19 mengancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pandangan hukum progresif terhadap kebiajakan larangan mudik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk menghentikan kontroversi larangan mudik lebaran sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Progresif adalah menegaskan cara pandang Pemerintah yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence). Permenhub telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive). Dalam perspektif Hukum Proresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.
Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran Apriani, Dahlia Dewi; Fadjrin Wira Perdana; H.Irwan; Bambang Setiawan ; Surnata 
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i10.449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan Berdasarkan sistem Hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang berkaitan dengan implikasi pemberlakuan asas Cabotage dalam pelayaran Indonesia terhadap eksistensi perusahaan angkutan laut nasional dalam kegiatan perdagangan bebas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum penyelenggaraan pelabuhan secara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan Penerapan UU No. 23 Tahun 2014, pada dasarnya bahwa pemerintah daerah menjalankan aturannya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
EVALUATION OFFIVER PERFORMANCE OF NAVIGATION AID FACILIES (NAF) BEACON LIGHT IN THE RIAU STRAIT AREA Apriani, Dahlia Dewi; Priyono, Broto; Lopulalan, Pierre Marcello; Sidartha, Driakoro Budi; Agustini, Elfita; Syahputri, Cindy Maretha Indah
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 7 No. 1 (2025): International Water Transport Journal (IWTJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Beacon Light in the work area of the Tanjungpinang Type A Class I Navigation District is in the Riau Strait Region Beacon Light. Based on the results of the analysis, it is known that there are still many discrepancies in the Auxiliary Means of Navigation at the Riau Strait Regional Beacon Light with the regulation of the Minister of Transportation Number PM 25 of 2011 concerning Auxiliary Means of Navigation. This research aims to determine the suitability of the Auxiliary Navigation Officer and Fulfillment of the Needs of the Auxiliary Navigation Officer to improve the Competence of the Auxiliary Navigation Officer so that the Performance of the Beacon Light in the Riau Strait Region runs smoothly. The data analysis used is qualitative on primary data through documentation and interviews and secondary data in the study of legislation and books related to this research. Evaluation of Aids to Navigation in the Riau Strait Region is an important first step to create a qualified Aids to Navigation in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 25 of 2011. The results of this study can provide information about the suitability of Competence and the Number and fulfillment of the needs of Auxiliary Navigation Officers. The addition of personnel, training and education as well as the needs for Auxiliary Navigation Officers also need to be considered in order to create Auxiliary Navigation Officers in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 25 of 2011 concerning Auxiliary Navigation and create a smooth performance of the Riau Strait Region Beacon Light.