Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Evaluasi Penerapan Pemasangan Automatic Identification System (AIS) Pada Kapal Penyeberangan Yang Beroperasi Di Pelabuhan Paciran Apriani, Dahlia Dewi; Sidharta, Driaskoro Budi; Amrillah, M.Fahmi; Susanto, Novi Tri; Sulistyono, Noor; Audina, Mia
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwj.v6i1.207

Abstract

Pelabuhan Paciran merupakan pelabuhan yang berlokasi di Tunggul, Kec. Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Agar keamanan dan keselamatan pelayaran dapat terjamin maka perlu adanya Automatic Identification System (AIS) yang aktif selama kapal beroperasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pemasangan klas AIS pada kapal yang beroperasi dan mengetahui kelengkapan informasi statik maupun dinamik yang dikirimkan operator kapal melalui AIS serta untuk mengetahui kepatuhan operator kapal dalam mengaktifkan AIS pada kapal yang beroperasi di Pelabuhan Paciran. Adapun hal yang akan di analisa pada penelitian ini yaitu pemasangan Klas AIS, Kelengkapan informasi statik maupun dinamik yang dikirimkan oleh operator kapal pada AIS dan ketertiban operator kapal dalam mengaktifkan AIS terutama pada saat kapal berlayar. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Kondisi eksisting dan metode Observasi dengan melihat secara langsung permasalahan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh kapal yang beropreasi di Pelabuhan Paciran sudah memasang AIS klas A sesuai persyaratan Konvensi Safety Of Life At Sea ( SOLAS ). Namun ,masih terdapat kapal yang belum mengirimkan informasi secara lengkap baik data statis maupun dinamis.
Edukasi Aturan dan Cara Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Laut Bagi Masyarakat Nelayan Achmat, Baso; Haryani, Rina; Mukhtar, Umar; Sukur; Saleh, Muhammad; Dewi Apriani, Dahlia
Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): Juli
Publisher : Yayasan Zia Salsabila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61253/abdicendekia.v3i2.248

Abstract

Pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan serius pada lingkungan. Salah satu yang terdampak adalah ekosistem laut, sehingga kelompok nelayan mengalami kesulitan dalam menangkap ikan dan berakibat pada penurunan pendapatan. Berangkat dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya terstruktur sebagai solusi melalui pemberdayaan masyarakat. Maka dalam mewujudkannya, perlu dilakukan pengabdian masyarakat berupa edukasi pada kelompok nelayan untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan dan cara pengelolaan sampah serta mengolahnya agar dampak cemaran yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Edukasi pada kelompok nelayan dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari kegiatan yang telah dilakukan, hasil pengamatan dan evaluasi menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencemaran lingkungan maritim akibat sampah semakin meningkat. Keterampilan pengolahan sampah dengan incinerator sederhana yang dibekali kepada masyarakat juga diharapkan dapat mengoptimalkan dalam meminimalisir dampak sampah sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan penyuluhan dan pelatihan yang dilaksanakan, akan lebih baik lagi jika hasilnya dimonitor secara berkala dan berkesinambungan, ditambah dengan jalinan kemitraan bersama pihak-pihak terkait, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Upaya Penerapan Standar Keselamatan Kapal Tradisional di Danau Matano Sulawesi Selatan Apriani, Dahlia Dewi; Bungin, Sarce Sampe; Linarti, Avera; Parrung, Paulus Banto; Yusuf, Muhammad
Hengkara Majaya Vol. 5 No. 2 (2024): September
Publisher : Politeknik Pelayaran Barombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61759/hmj.v5i2.92

Abstract

This research was conducted to determine efforts to implement traditional boat safety standards on Lake Matano, South Sulawesi using AHP analysis. Data was obtained by observing and interviewing officers working at Lake Matano and Lake Tuwuti ports, so that several criteria were obtained as an effort to implement traditional boat safety standards on Lake Matano. From the results of the analysis it was found that the efforts that must be made to implement traditional ship safety standards with the highest weight are carrying out socialization of river and lake transport safety regulations by 11.687%, increasing supervision by 11.345%, firmness of officers so that ships comply with safety regulations by 11.069%, compliance with regulations ship safety with the character and condition of the ship 10.977% and simplifying the process of certifying ships and crew members 9.122%. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya penerapan standar keselamatan kapal tradisional di Danau Matano Sulawesi Selatan dengan menggunakan analisis AHP. Data didapat dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para petugas yang bekerja di pelauhan Danau Matano dan Danau Tuwuti, sehingga didapat beberapa kriteria sebagai upaya penerapan standar keselamatan kapal tradisional di Danau Matano. Dari hasil analisa didapat bahwa upaya yang harus dilakukan untuk menerapkan standar keselamatan kapal tradisional dengan bobot tertinggi adalah melaksanakan sosialisasi peraturan keselamatan angkutan sungai dan danau sebesar 11,687%, meningkatkan pengawasan sebesar 11,345%, ketegasan petugas agar kapal memenuhi peraturan keselamatan sebesar 11,069%, kesesuaian peraturan keselamatan kapal dengan karakter dan kondisi kapal 10,977% dan mempermudah proses pembuatan sertifikasi kapal dan awak kapal 9,122%.
REVIEW OF WATER POLLUTION PREVENTION AT BITUNG FERRY PORT NORTH SULAWESI PROVINCE Lopulalan, Pierre Marcello; Sari, Yulia Puspita; Apriani, Dahlia Dewi; Ambassador, Topaz Ramadan
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 5 No. 2 (2023): International Water Transport Journal (IWTJ: October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Environmental pollution is currently a disturbing issue for the survival of life, including in shipping and port activities, therefore the Ministry of Transportation issued PM Number 39 of 2021 and PM Number 24 of 2022. Based on conditions in the field, it is known that these regulations have not been complied with, such as pollution control tools and materials, port personnel competence, and fulfillment of pollution prevention on ships as evidenced by a Certificate approved by a classification body recognized and appointed by the Minister. The purpose of writing this mandatory working paper is none other than to determine the suitability of conditions in the field with existing regulations. The study used the method gap analysis that compares existing conditions with expected conditions according to regulations. Based on the results of data analysis and discussion of the problems, it was concluded that the prevention of water pollution at the Bitung Ferry Port is still not in accordance with PM Number 39 of 2021 and PM Number 24 of 2022, so that proposals are needed in efforts to prevent pollution in the waters, namely to procure pollution prevention tools and materials, improve the competence of pollution prevention for personnel, and fulfill pollution prevention by ships as evidenced by a certificate.
REVIEW OF THE FEASIBILITY OF PIONEERING SHIP SUBSIDIES ON KMP. PULO TELLO ON THE BENGKULU-ENGGANO TRAFFIC, BENGKULU PROVINCE Diani, Oktrianti; Sari, Vita Permata; Latuheru, Paulina M; Dewi, Dahlia Apriani; Wahyuni, Destiana
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 6 No. 2 (2024): International Water Transport Journal (IWTJ: October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Bengkulu Province there is a ferry port that serves 1 (one) route, namely the Bengkulu-Enggano route with a distance of 106 km. This port has been operating since 2018, in the operation of the ferry, the Ship Operational Cost (BOK) is still subsidized by the central government. To review the provision of subsidies that are still provided by the government on the Bengkulu-Enggano Route, this is done to review the pioneering status on the route whether it is still feasible or not to be provided by the government, and as an evaluation material so that the management of the Bengkulu-Enggano Route crossing transportation can continue to develop and more than that as a comparison that can allow this route to be free from government subsidies and become a commercial route and to reduce the financial burden and subsidies from the government. In this study, the researcher used a quantitative method by calculating the Ship Operating Cost (BOK), ship income, and Break Event Point (BEP). From the results of the analysis, it can be concluded that the ship's load factor in 2023 is 43%, the ship's operational cost per year is IDR 15,081,840,683. It can be concluded that the operation of the crossing ship is still experiencing losses, so the ship still has to get subsidies from the central government to support the operation of the ship. Based on the results of the crossing transportation forecast in 2032, the ship's load factor has reached the Break Event Point (BEP) of 92% with ship operational costs of IDR. 20,555,000,749 so that in 2032 it can be recommended to be a commercial route.
Rancang Bangun Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Website pada Program Studi Permesinan Poltekpel Barombong Dewi Apriani, Dahlia; Ihsan, Fahri; Achmadita, Arnaldy; Irwan Kurnia, M. Alda; Zaman, Baizul
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 2 (2025): FEBRUARI-APRIL
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i2.3138

Abstract

This study aims to develop an interactive web-based learning media to enhance students' understanding of ship construction and stability in the Marine Engineering program. The media was designed using use case diagrams, activity diagrams, and mockups, then validated by media and subject matter experts. Validation results showed high feasibility, with respective scores of 98.8% and 89.6%. This media supports more flexible and interactive learning while preparing students to meet the demands of the maritime industry..
Implementasi Garbage Management dalam Upaya Meminimalisir Pencemaran Laut di atas Kapal MV. Sinar Bintan Saputra, Pratama Dian; Sukur; Apriani, Dahlia Dewi; Supardi; Miran
Hengkara Majaya Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Politeknik Pelayaran Barombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61759/hmj.v6i1.97

Abstract

The life of marine flora and fauna is threatened with damage due to marine waste such as plastic waste, synthetic fishing nets, and plastic bags. The amount of garbage in the sea, one of which is caused by garbage thrown from the ship. This study aims to determine the existence of garbage management on board MV ships. Sinar Bintan.as well as the obstacles faced in the implementation of garbage management on board the MV. Sinar Bintan. The research method used is qualitative with descriptive properties. The use of data observation as supporting data in research and also interviews with resource persons related to the research. The result of this study is that when the author carried out the sail practice, some of the garbage management regulations were not implemented properly on the ship. Sinar Bintan and there are still crew members who do not understand what garbage management is, especially the lack of awareness among the crew about the importance of not throwing garbage into the sea. So that the Captain or officer who understands and is aware of the rules can give directions to all crew members on board the ship. ABSTRAK Kehidupan flora dan fauna laut ini terancam rusak akibat sampah di laut seperti sampah jenis plastik, jala ikan sintetik, dan kantong plastik. Banyaknya sampah di laut, salah satunya diakibatkan oleh sampah yang dibuang dari atas kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya garbage management di atas kapal MV. Sinar Bintan. Serta kendala yang dihadapi dalam implementasi garbage management di atas kapal MV. Sinar Bintan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan sifat deskriptif. Penggunaan observasi data sebagai data pendukung dalam penelitian dan juga wawancara dengan narasumber yang bersangkutan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Pada saat penulis melaksanakan praktek layar, sebagian peraturan garbage management tidak terlaksana dengan baik di kapal MV. Sinar Bintan dan masih terdapat awak kapal yang kurang memahami apa itu garbage management terlebih lagi kurangnya kesadaran pada awak kapal tentang pentingnya tidak membuang sampah ke laut. Sehingga Nahkoda atau perwira yang paham dan sadar terhadap aturan tersebut dapat memberikan pengarahan kepada seluruh awak kapal yang ada di atas kapal.
Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran Apriani, Dahlia Dewi; Fadjrin Wira Perdana; H.Irwan; Bambang Setiawan ; Surnata 
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i10.449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelabuhan Berdasarkan sistem Hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang berkaitan dengan implikasi pemberlakuan asas Cabotage dalam pelayaran Indonesia terhadap eksistensi perusahaan angkutan laut nasional dalam kegiatan perdagangan bebas. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum penyelenggaraan pelabuhan secara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan Penerapan UU No. 23 Tahun 2014, pada dasarnya bahwa pemerintah daerah menjalankan aturannya yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
EVALUATION OFFIVER PERFORMANCE OF NAVIGATION AID FACILIES (NAF) BEACON LIGHT IN THE RIAU STRAIT AREA Apriani, Dahlia Dewi; Priyono, Broto; Lopulalan, Pierre Marcello; Sidartha, Driakoro Budi; Agustini, Elfita; Syahputri, Cindy Maretha Indah
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 7 No. 1 (2025): International Water Transport Journal (IWTJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Beacon Light in the work area of the Tanjungpinang Type A Class I Navigation District is in the Riau Strait Region Beacon Light. Based on the results of the analysis, it is known that there are still many discrepancies in the Auxiliary Means of Navigation at the Riau Strait Regional Beacon Light with the regulation of the Minister of Transportation Number PM 25 of 2011 concerning Auxiliary Means of Navigation. This research aims to determine the suitability of the Auxiliary Navigation Officer and Fulfillment of the Needs of the Auxiliary Navigation Officer to improve the Competence of the Auxiliary Navigation Officer so that the Performance of the Beacon Light in the Riau Strait Region runs smoothly. The data analysis used is qualitative on primary data through documentation and interviews and secondary data in the study of legislation and books related to this research. Evaluation of Aids to Navigation in the Riau Strait Region is an important first step to create a qualified Aids to Navigation in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 25 of 2011. The results of this study can provide information about the suitability of Competence and the Number and fulfillment of the needs of Auxiliary Navigation Officers. The addition of personnel, training and education as well as the needs for Auxiliary Navigation Officers also need to be considered in order to create Auxiliary Navigation Officers in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 25 of 2011 concerning Auxiliary Navigation and create a smooth performance of the Riau Strait Region Beacon Light.
Larangan Mudik dalam Perspektif Hukum Progresif Dahlia Dewi Apriani; Suteki Suteki; Fadjrin Wira Perdana; Ferdinand Pusriansyah; Irwan Irwan; Yohan Wibisono
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3834.932 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i10.245

Abstract

Inkonsisten kebijakan mudik semakain memperdalam dan meruncing pad a tataran masyarakat, sehingga terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi mudik yang sudah lama tertanam dalam sebagai realitas sosiokultural masyarakat Indonesia namun harus dilakukan meskipun bahaya pandemi Covid-19 mengancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pandangan hukum progresif terhadap kebiajakan larangan mudik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk menghentikan kontroversi larangan mudik lebaran sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Progresif adalah menegaskan cara pandang Pemerintah yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence). Permenhub telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive). Dalam perspektif Hukum Proresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.