Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua Perspektif Sadd Al-Żarīʻah .Mu'amaroh, Mu'amaroh; Arianto, Yudi; Hikmiyah, Hawa Hidayatul
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v5i2.913

Abstract

Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan menjadi Istri Kedua telah menimbulkan polemik. Ironisnya, aturan yang telah ada dalam empat dekade ini masih kurang tersosialisasi dengan baik. PP No.45/1990 perubahan atas PP No.10/1983 yang terdapat aturan larangan menjadi istri kedua maupun dalam aturan disiplin PNS terdapat beberapa perubahan pasal yang sangat mencolok. Berdasarkan pada latar belakang masalah, penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada, yaitu: (1) Mengapa aturan larangan PNS perempuan menjadi istri kedua mengakibatkan polemik? (2) Bagaimana perhatian pemerintah terkait hukuman disiplin pada PP Nomor 45 Tahun 1990? (3) Bagaimana perspektif metode sadd al-żarīʻah terkait Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990?.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Sebab aturan larangan bagi PNS perempuan yang menjadi istri kedua yang menjadi polemik adalah untuk melindungi perempuan dari dampak negatif yang akan terjadi. (2) Perhatian pemerintah bisa dilihat dari transformasi yang terjadi dari beberapa pasal peraturan di antaranya adalah PP No. 10 Tahun 1983 yang diubah dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, PP No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, dan PP No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Artinya dari perubahan yang terjadi, Pemerintah telah memperhatikan masalah yang menjadi polemik masyarakat. (3) Perspektif sadd al-żarīʻah terhadap aturan larangan menjadi istri kedua adalah metode ijtihad yang sesuai, karena dengan metode tersebut bisa didapatkan alasan dan tujuan peraturan tersebut diregulasikan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan landasan dalam riset lebih lanjut mengenai bidang kajian yang serupa dan ruang lingkup yang variatif.
Idiosinkrasi Istri dalam Mencarikan Pasangan Baru Bagi Suami Perspektif Gender Hikmiyah, Hawa' Hidayatul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 9 No. 2 (2019): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2019.9.2.325-346

Abstract

The ideology of a wife in finding a new wife for her husband is considered to be another behavior of most wives in general. Every wife will not want to be polygamy by her husband, but in contrast to the behavior of the wives in the polygamy community is destiny, the majority of wives in the community are competing in achieving God's blessing by finding a new wife for her husband. The wife's behavior is not in the context of pressure from anywhere, which means finding a new wife for the husband purely from his own initiative. With the afterlife orientation, the wives seek, choose and also prepare the husband's marriage with a new wife. There are several motives that influence the idiosyncracy of these wives, including economic, religious, traditional and political motives. In the gender context of a marriage must meet four indicators namely access must be owned by each husband and wife in the family, get a fair role for what the husband and wife do, exercise the same rights and obligations especially in decision making in the family, and benefit from each other in domestic life. In practice polygamy families will have difficulty meeting the four indicators above. Because initially in the condition of the household not always together so that it will affect access, the division of family roles and responsibilities, especially in making all household decisions. Even though there are several motives in polygamy initiated by the wife, it will still have an impact that is vulnerable to family conflicts. [Idiosinkrasi istri dalam mencarikan pasangan baru bagi suami dianggap sebagai perilaku lain dari kebanyakan istri pada umumnya. Setiap istri tidak akan mau untuk dipoligami oleh suami, akan tetapi berbeda dengan perilaku para istri dalam komunitas poligami adalah takdir, mayoritas istri pada komunitas tersebut berlomba dalam mencapai rida Allah dengan mencarikan istri baru bagi suaminya. Perilaku istri ini tidak dalam konteks tekanan dari manapun, artinya mencarikan istri baru untuk suami murni dari inisiatifnya sendiri. Dengan orientasi akhirat, para istri mencari, memilihkan dan juga mempersiapkan pernikahan suami dengan istri baru. Terdapat beberapa motif yang mempengaruhi idiosinkrasi para istri ini muncul, diantaranya yakni motif ekonomi, religious, tradisi, dan politik. Dalam konteks gender suatu pernikahan harus memenuhi empat indikator yakni akses harus dimiliki oleh masing-masing suami istri dalam keluarga, mendapat peran adil atas apa yang dilakukan suami istri, menjalankan hak dan kewajiban yang sama terlebih dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, dan saling memperoleh manfaat dalam kehidupan rumah tangga. Dalam praktik keluarga poligami akan mengalami kesulitan untuk memenuhi empat indikator di atas. Karena awalnya dalam kondisi rumah tangga tidak selalu bersama sehingga akan berpengaruh pada akses, pembagian peran keluarga serta tanggung jawab, terlebih pada pengambilan segala keputusan rumah tangga. Meski terdapat beberapa motif dalam poligami yang diinisiasi oleh istri, tetap akan menimbulkan dampak yang rentan terjadi konflik keluarga.]
Harmonization of Multi-Religious Family Culture in the Religious Moderation Village of Malang City Hikmiyah, Hawa’ Hidayatul; Mubarok, Muhil; Ihsani, A. Fikri Amiruddin
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 1 (2025): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v6i1.1061

Abstract

The Ministry of Religion of Malang City in September 2023 launched a religious moderation village. From this village, there are families who have multiple religions, whether from the father, mother, or child. In this case, the head of the Ministry of Religion hopes that there will be an emphasis on the urgency of togetherness and moderation in religion to realize harmony in the Indonesian state, because religious diversity in Indonesia has great potential that must be protected and fostered, especially through a religious moderation program that must be pursued from the smallest sector of the State, namely a multi-religious family. In this study, field research was used to obtain objective, actual, and strong data. The data source was taken directly from the research location, which was done by visiting the informants through interviews. The researcher conducted interviews with multi-religious families in the religious moderation village in Malang City. Multifaith families often face challenges both within and outside the family. The most common challenge is social pressure, meaning that in societies where interfaith marriages and families are accepted or extended families are accepted, although not common, family members may put pressure on spouses and children to choose a religion.
Resiliensi Keluarga Millenial Tunagrahita: Studi Sosial Revitalisasi Kultur dan Natur Keluarga di Kampung Tunagrahita Ponorogo Hawa' Hidayatul Hikmiyah
SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education Vol. 6 No. 1 (2025): Social Pedagogy: Journal of Social Science Education
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/social-pedagogy.v6n1.10369

Abstract

Urgensi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik sosial atas resiliensi keluarga millenial tunagrahita serta menganalisis revitalisasi kultur dan natur keluarga millenial tunagrahita, sehingga nantinya dapat dijadikan role model atas resiliensi atau ketahanan sebuah keluarga tunagrahita Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Sumber data langsung diambil dari tempat penelitian yakni pada kampung tungrahita di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada 3 keluarga millennial tunagrahita dari tempat penelitian, serta melihat dokumen-dokumen penunjang data penelitian seperti buku nikah, akte lahir anak, dan lain sebgainya. Setelah memperoleh data-data yang diperlukan sebagai pelengkap dan menunjang analisis penelitian, maka cara selanjutnya yakni melakukan  olah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Langkah terakhir yaitu peneliti akan melakukan pengecekan data atau uji keabsahan data sebagai pertanggungjawaban atas data yang diperoleh pada keluarga millennial tunagrahita dengan melakukan trianggulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Resiliensi keluarga millenial tunagrahita dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup aparat desa, terutama kepala desa Karangpatihan, yaitu Bapak Eko Waluyo. Terdapat beberapa program desa yang ditujukan untuk memberdayakan keluarga milenial tunagrahita. Salah satunya yakni LKS Rumah Harapan sebagai wadah pemberdayaan komunitas inklusif desa.
Konsep humanisme religius sebagai bentuk toleransi keluarga multiagama di Malang Hikmiyah, Hawa Hidayatul
AS-SAKINAH Vol 3 No 1 (2025): Vol 3 No 1 Februari 2025
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/jhki.v3i1.519

Abstract

Religious humanism which is theocentric, has the principle that religion can affect human life, sees individuals and society based on moral values, as is commonly found in religion. In religious humanism, religion can provide a solution. Religious humanism can also be interpreted as Gus Dur's humanism, because it is based on Islamic universalism which is believed to be able to solve human problems. Considering that Indonesia is a country with a pluralistic society, it is feared that religious intolerance will occur. By using the concept of religious humanism, it is hoped that it can become a foothold in maintaining religious harmony. By using a descriptive qualitative approach, this study focuses on the paradigm of religious humanism as a form of tolerance for harmony in multi-religious families. This study reveals that religious humanism can be used as a new paradigm for the author. Because this humanism is a universal humanism, this idea can encompass all aspects of every religion in Indonesia. Even though they have different religions, if someone holds tightly to the same goal in the family, namely humanity, then division will not occur in the family. In line with that, this study will see how Gus Dur's concept of religious humanism as a form of tolerance in multi-religious families in Malang.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI TASAWUF AKHLAQI DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK SANTRI DI MADRASAH DINIYAH TAKLIMIYAH PESANTREN ZAINUL HASAN Abadina, Hilya; Adnan Quthny, Abu Yazid; Hidayatul Hikmiyah, Hawa’
Tajdid Vol 9 No 1 (2025): April
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tadjid.v9i1.4405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai tasawuf akhlaqi dalam pembentukan akhlak santri putri di Madrasah Diniyah Taklimiyah (MADITA) Pesantren Zainul Hasan Genggong. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai tasawuf akhlaqi—seperti ikhlas, sabar, tawadhu’, dan tanggung jawab—dilakukan melalui kegiatan intra-kurikuler (pembelajaran kitab Akhlaqu lil Banat dan Ta’lim al-Muta’allim), ko-kurikuler (hafalan dan setoran nadzom), serta diperkuat oleh kegiatan ekstra-kurikuler (pengajian kitab Taisirul Khollaq dan Ihya’ Ulumuddin). Seluruh proses ini mencerminkan tahapan dalam tasawuf: takhalli (pengosongan sifat tercela), tahalli (penghiasan diri dengan sifat mulia), dan tajalli (pancaran akhlak dalam perilaku nyata). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan akhlak berbasis tasawuf akhlaqi di lingkungan madrasah diniyah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter santri secara menyeluruh. Kata Kunci: tasawuf akhlaqi, pembentukan akhlak, madrasah diniyah, pesantren
Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid Mas’udi Faisol, Syahid Akhmad; Hikmiyah, Hawa' Hidayatul
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Juni 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i2.1129

Abstract

Perempuan dalam kehidupan rumah tangga kerap diposisikan sebagai the second creation. Terbukti dengan tingginya angka diskriminasi pada perempuan disektor privat, termasuk pada ranah reproduksi perempuan dalam rumah tangga. Tulisan ini mengkaji pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas’udi tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam keluarga dengan menelaah karya tulisnya. Keduanya merupakan cendikiawan nusantara yang menjungjung tinggi hak hak perempuan ditinjau dari kacamata teks keagamaan. Pemikiran Husein Muhammad disandarkan pada membandingkan pendapat-pendapat para ahli fiqh kemudian diambil yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini dan menitik beratkan pada aspek kemashlahatan. Adapaun Masdar Farid Mas’udi lebih menitik beratkan pada maqhasid al-nash dari pada zawahir al—nash. Merka sepakat bahwa Hak-hak reproduksi perempuan dimulai sejak hak memilih pasangan, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak kehamilan, hak menggugurkan kandungan. Husein menambahkan pada hak nafkah jaminan kesehatan sedangkan Masdar menambahkan hak bercerai untuk perempuan.
Analisis Pandangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Pada Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob Perspektif UU No.35 Tahun 2014 Wulandari; Syafi'i, Imam; Hidayatul Hikmiyah, Hawa’
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i1.26104

Abstract

A court decision represents a concrete form of legal application by a panel of judges in resolving a case. The issue in this study lies in how the views and legal considerations of the panel of judges were formulated in rendering the decision in Case No. 227/Pdt.G/2024/PA.Prob at the Religious Court of Probolinggo. This study aims to analyze the legal basis, judicial considerations, and the consistency of the panel’s legal reasoning in the decision. The research method used is normative juridical with a case study approach, where data was obtained through document studies of the court decision and relevant literature. The results indicate that the panel of judges in this case based their considerations on the aspects of substantive justice and the principle of legal benefit for the disputing parties. Furthermore, it was found that the legal reasoning in the decision took into account a balance between legal values and societal social norms. These findings highlight the importance of consistency and clarity in formulating legal considerations so that the resulting decision can reflect a sense of justice for society.
The Practice of Executing Wasiat Distribution of Assets from Perspective of the Compilation Islamic Law in Prambonwetan Village, Rengel District, Tuban Regency Arianto, Yudi; Hawa’ Hidayatul Hikmiyah; Chamidah Alawiyah
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 2 (2025): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/ijil and cil.v6i2.1275

Abstract

In the practice of wasiat distribution property in Prambonwetan, wasiat are commonplace for people to manage their property after death. Because wasiat is said to be the last mandate of a person which is carried out after the owner dies. Everyone has full rights to the property they own. But in Prambonwetan village there are conflicts between families caused by unfair wasiat because they are not in accordance with Islamic law or the provisions in the KHI. The formulation of the problem in this study is twofold, namely: (1) How is the practice of implementi wasiat in Prambonwetan village? (2) How is the review of the Compilation of Islamic Law on the implementation of wasiat in Prambonwetan village? The objectives of this study are as follows (1) To examine how wasiat are practiced in Prambonwetan village. (2) To find out how the review of the Compilation of Islamic Law This research method uses a qualitative approach, namely a research method that produces analytical descriptive data. With the type of empirical legal research. The data collected and the findings of this study use technical triangulation, namely combining two data collection techniques, namely interviews and documentation. The results of field research on the implementation of wasiat in Prambonwetan village do not use the guidelines of the Compilation of Islamic Law, wasiat are carried out informally without following the official procedures regulated in the Compilation of Islamic Law. Wasiat are made verbally without notary approval. In practice, there is a distribution of assets exceeding one-third of the assets owned so that it is not in accordance with Article 195 KHI paragraph 2 and Article 201 KHI because the heirs do not agree to the existence of a will exceeding one-third of the assets left behind.
Implementation of Prenuptial Certificates as a Religious and State Effort in Forming a Sakinah Family Taufiq, Wahdatul Ramdhani Husnan; Syafi’i, Imam; Hikmiyah, Hawa Hidayatul
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 1 (2024): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v5i1.753

Abstract

This journal discusses the implementation of premarital certificates as an effort made by religion and the state to form a sakinah family. This research uses a library research approach, meaning the research process or information search is carried out in the library or using literature sources and documents available in the library. This activity involves searching, identifying, and analyzing relevant sources of information. Apart from that, this research also uses a field research approach, meaning that data sources are taken from existing literature and from the field. The results of this research provide an in-depth understanding of the role of religion and the state in regulating marriage and offer valuable perspectives for legal practitioners, policy makers, and the general public interested in strengthening family values in society. As well as providing an understanding of the important role of pre-marital certificates in ensuring legality, protection and welfare for married couples and making it easier for the state to monitor and collect statistical data related to marriage and family.