Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN DESA Refian Garis, Regi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.5866

Abstract

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dari kebijakan publik nasional yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat grassroot, tempat kebijakan berinteraksi langsung dengan dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa melalui program tata kelola dan digitalisasi pariwisata, dengan menekankan peran pemerintah desa sebagai aktor pelaksana kebijakan, hambatan implementasi, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, dengan informan utama perangkat desa, selama enam bulan. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Smith (1973) yang meliputi dimensi idealized policy, target group, implementing organization, dan environmental factors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan digitalisasi pariwisata telah selaras dengan tujuan pembangunan desa, namun dalam praktik masih ditemukan kesenjangan implementasi akibat keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta faktor lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung. Pemerintah desa terbukti memegang peran strategis sebagai aktor politik-administratif dalam mengarahkan implementasi kebijakan, meskipun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi antaraktor dan konteks lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan digitalisasi pariwisata desa sebagai bagian integral dari analisis implementasi kebijakan publik dalam perspektif ilmu pemerintahan, sehingga memperkaya kajian mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan desa berbasis kebijakan.
Multi-Actor Collaborative Village Tourism Governance Policy in Strengthening Community Resilience by the Tanjungsari Village Government, Ciamis Regency, Indonesia Refian Garis, Regi; Nursetiawan , Irfan; Younus, Muhammad
Government & Resilience Vol. 4 No. 1 (2026): Government & Resilience (April 2026)
Publisher : Dealings Foundation Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62503/gr.v4i1.59

Abstract

Village tourism development serves as a strategic instrument for fostering local economic growth, promoting equitable welfare, and ensuring environmental sustainability. This study examines the implementation of a multi-actor collaborative governance model in village tourism development by the Tanjungsari Village Government, Ciamis Regency, and identifies key factors influencing its effectiveness within a sustainable development framework. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, involving stakeholders such as village officials, Tourism Awareness Groups (Pokdarwis in Indonesian), and local communities. The analysis applies the Edward III policy implementation model, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Findings reveal that while collaborative governance has been initiated, several challenges persist, including limited human resource capacity, suboptimal policy communication, insufficient integration of digitalization into formal governance frameworks, and an underdeveloped bureaucratic system. Importantly, this study underscores that strengthening community resilience emerges as a critical dimension, as adaptive capacity, local participation, and social cohesion significantly influence the sustainability of tourism initiatives. The novelty lies in the proposed Policy Practice Integration Model, which emphasizes dynamic alignment between formal policies and community-based practices, positioning village institutions and Pokdarwis as hybrid actors and digitalization as an adaptive instrument to enhance resilient and sustainable village tourism governance.