Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.313
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Moral Kemasyarakatan Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) SOL JUSTICIA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Law, Society, and Islamic Civilization International Journal of Social Service and Research Journal of Law, Poliitic and Humanities Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Qawanin: Journal of Economic Syaria Law JUDGE: Jurnal Hukum Journal Customary Law Journal of Scientific Insights Greenation International Journal of Economics and Accounting
Amelia, Tina
Universitas Borobudur, Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Komisaris dalam Tindakan Ultra Vires Perseroan Terbatas untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata Kelola Korporasi yang Baik Darmansyah; Lartha Anggela; Dedi Ferianto; Elmanta Sitepu; Tina Amelia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban Komisaris dalam tindakan ultra vires Perseroan Terbatas, mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang berlaku saat ini, serta merumuskan rekonstruksi hukum yang mampu mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola korporasi yang baik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mengatur secara eksplisit pertanggungjawaban Komisaris dalam tindakan ultra vires yang dilakukan Direksi, sehingga menimbulkan kekaburan norma terkait parameter kesalahan, standar pengawasan yang memadai, serta hubungan kausal antara kelalaian Komisaris dan kerugian perseroan. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan penegakan hukum dalam praktik. Berdasarkan analisis teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan prinsip Good Corporate Governance, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui penambahan norma yang mengatur secara tegas tanggung jawab Komisaris atas persetujuan, pembiaran, atau kelalaian pengawasan terhadap tindakan ultra vires, disertai perumusan indikator kesalahan, standar duty of care dan duty of loyalty, pengaturan omission liability, serta perlindungan hukum bagi Komisaris yang bertindak dengan itikad baik berdasarkan prinsip business judgment rule. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengawasan korporasi, memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan, dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perseroan Terbatas di Indonesia.
Rekonstruksi Pengaturan Business Judgement Rule sebagai Dasar Pembatasan Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengambilan Keputusan Korporasi yang Beritikad Baik Eko Wiluyo; Rais; Destinal Armunanto; Ratna Susanti; Tina Amelia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan Business Judgement Rule dalam pembatasan pertanggungjawaban direksi serta merumuskan rekonstruksi pengaturannya dalam sistem hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Business Judgement Rule telah tercermin dalam Pasal 92 dan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun pengaturannya masih bersifat implisit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan. Ketidakjelasan parameter mengenai itikad baik, kehati-hatian, benturan kepentingan, dan standar pembuktian mengakibatkan inkonsistensi penerapan oleh pengadilan serta kesulitan dalam membedakan antara business failure, negligence, mismanagement, dan fraud. Berdasarkan studi komparatif terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan Business Judgement Rule melalui perumusan definisi normatif, indikator yang jelas mengenai good faith, due care, informed decision, dan no conflict of interest, serta pengaturan mekanisme pembuktian dan batas perlindungan hukum bagi direksi. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hukum bagi direksi yang beritikad baik, serta mendukung penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia.
Tanggung Jawab Pribadi Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaian dalam Pengurusan (Upaya Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil) Dimas Bagus; Lammarasi Sihaloho; Putri Jesika Purba; Tina Amelia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2418

Abstract

Prinsip separate legal entity dan limited liability merupakan fondasi utama hukum Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan terhadap organ perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, dalam praktiknya prinsip tersebut sering menimbulkan permasalahan ketika kepailitan perseroan terjadi akibat kelalaian direksi dalam pengurusan perusahaan, sementara pengaturan mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi dalam hukum positif Indonesia masih belum memberikan parameter yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan akibat kelalaian dalam pengurusan, mengidentifikasi problematika penerapannya, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan melalui penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur kemungkinan pertanggungjawaban pribadi direksi, namun masih terdapat kelemahan berupa ketidakjelasan parameter kesalahan dan kelalaian, tidak adanya kriteria gross negligence, serta belum adanya standar hubungan kausal antara tindakan direksi dan kepailitan perseroan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penguatan penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil, perumusan indikator kelalaian berat, harmonisasi antara UUPT dan Undang-Undang Kepailitan, serta penyusunan pedoman yang lebih komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kreditur, dan tata kelola korporasi yang baik.
Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil, Ultra Vires dan Fiduciary Duty dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Ronald Tambunan; Agung Pramono; Bambang Chandra; Rosyaria Meila; Tina Amelia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan problematika penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil, Ultra Vires, dan Fiduciary Duty dalam sistem pertanggungjawaban Perseroan Terbatas di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi pengaturannya guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan korporasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketiga doktrin tersebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih bersifat parsial dan belum membentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang terintegrasi. Dalam praktik, masih ditemukan penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas, tindakan yang melampaui kewenangan perseroan (Ultra Vires), serta pelanggaran kewajiban fidusia (Fiduciary Duty) yang menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pihak ketiga. Selain itu, ketidakjelasan parameter penerapan Piercing the Corporate Veil, kesulitan pembuktian unsur kesalahan dan itikad buruk, serta inkonsistensi putusan pengadilan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur dan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui perumusan indikator yang jelas mengenai penyalahgunaan badan hukum, parameter tindakan Ultra Vires, standar pelanggaran Fiduciary Duty, serta integrasi ketiga doktrin tersebut dalam sistem corporate accountability yang mampu memperkuat akuntabilitas direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Co-Authors Ade Netra Kartika Aftab Haider Agung Pramono Ahmad Redi Andrian Danul Firmansyah Azhari Sauqi Azis Pangeran, Abdul Bambang Chandra Darmansyah Dedi Ferianto Destinal Armunanto Dimas Bagus Efril Handyanto Marpaung Eko Wiluyo Elang Mohammad Arjuna Kanoman Elmanta Sitepu Emha Ichlasul Akbar Ferianasari, Ineke Winda Hendri Nofriadi Hendri Pangestu Henry E. Tambunan Jupitasari, Sarah Lammarasi Sihaloho Lartha Anggela Lasih Amaliyah Luki Setiawati Masye Kumaunang Muhammad Rozali Nunung Rahmania Praja, Nucky Indra Putri Jesika Purba Rais Ratna Susanti Revi Aditya Pertiwi Roma Nova Cahjati Poetry Ronald Tambunan Rosyaria Meila Rozikin Sabela, Audy Yohana Saylendra, Nadya Putri Sunardi Suparno Hadi Tety Andriani Wendy Pratama Putra