Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Model Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dalam Implementasi Program Siak Hijau Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Siak Provinsi Riau Agus Mandar; Wan Muhammad Yunus; Ali Asfar; Nadia Marshanda
Jurnal Zona Vol 10, No 1 (2026)
Publisher : Pelantar Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52364/zona.v10i1.226

Abstract

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a concept that has been agreed upon and committed to by the global community to be implemented by countries around the world, to be achieved by 2030 at the latest. The Indonesian government has ratified this agreement by issuing Presidential Regulation No. 111 of 2022 and drafting the 2025–2029 SDGs National Action Plan, which emphasises strategic coordination, integrated monitoring, and financing innovation. These regulations are followed up at the subnational level by both provincial and district/city governments, down to the village/sub-district level. At the provincial level, Riau has launched the Riau Hijau (Green Riau) Programme through Riau Governor Regulation No. 9 of 2021, which serves as a guideline for environmentally-friendly development in Riau Province. This regulation supports the reduction of greenhouse gas emissions and the improvement of environmental quality. At the Siak Regency Government level, the Siak Hijau (Green Siak) Programme has been issued through Regional Regulation No. 4 of 2022, which serves as the legal basis for the implementation of environmentally-based sustainable development in Siak Regency. This regional regulation establishes strategies, policies, and mechanisms for implementing Siak as a Green Regency. As an implementation and strategy of the Siak Regency Government in accelerating the implementation of the Siak Green Programme to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), the Siak Regency Government has established a Green Siak Task Force
Edukasi zero Waste Lifestyle Dalam Mewujudkan Lingkungan Bebas Sampah di Kelurahan Perhentian Marpoyan Zulmeliza Rasyid; Novita Rany; Agus Mandar; Budijono Budijono; Ali Asfar; Indra Suandy
Jurnal Medika: Medika Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/j2gcfw88

Abstract

Zero-waste lifestyle education is a strategic approach to addressing the waste problem in Perhentian Marpoyan Village. With increasing population and economic activity, the volume of waste generated is increasing, threatening environmental cleanliness and health. This study aims to provide public understanding of the importance of adopting a zero-waste lifestyle, focusing on the principles of Reduce, Reuse, and Recycle (3R). The methods used included outreach and hands-on practice in waste management. Health education was conducted in Perhentian Marpoyan Village. The media used for the education included laptops, n-focus, and leaflets. The education methods used were lectures and question-and-answer discussions. The results of this education showed increased environmental awareness and active community participation in waste management. Participants' knowledge increased from 45% to 80%, demonstrating the effectiveness of the zero-waste lifestyle education method. Through a series of workshops, education sessions, and awareness campaigns, the community was encouraged to change their daily consumption patterns and behaviors. Thus, implementing a zero-waste lifestyle is expected to create a cleaner and healthier environment and create a community committed to sustainability.
COLLABORATION ON DEVELOPMENT PLANNING POLICY: MITIGATION OF ABRASION PREVENTION IN SIAK REGENCY (CASE STUDY OF MENGKAPAN VILLAGE) Ali Asfar; Indra Suandy; Yusri Yusri; Agus Mandar; Maellynia Mustofa
Asian Journal of Aquatic Sciences Vol. 8 No. 3 (2025): December
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/ajoas.8.3.469-477

Abstract

Siak Regency, located in Riau Province, is one of the areas facing a serious threat of abrasion, especially in coastal areas bordering the Lalang Strait. Mengkapan Village, one of the coastal villages in Siak Regency, has been significantly affected by abrasion. Based on initial observations, the abrasion rate in this area is 2-5 m per year, which poses a threat. Development planning policies play a crucial role in addressing the abrasion phenomenon in Mengkapan Village, Siak Regency, Riau Province. With good planning, development will align with community expectations. Based on satellite imagery analyses in 2020 and 2025, Mengkapan Village experienced abrasion at a rate of 6.43 m/year. Development planning policies in coastal abrasion mitigation must be an integral part of a sustainable regional development strategy. Through a combination of structural, non-structural, and collaborative approaches, along with strong policy support, coastal abrasion can be minimized. Synergy among the government, community, business world, and academia are key to realizing a resilient, productive, and sustainable coastline for future generations.
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan APBKam Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Muhammad Fadli Tambunan; Agus Mandar; Baskoro Wicaksono
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/zys9qm84

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kecamatan Kandis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance di tingkat kampung belum sepenuhnya berjalan efektif. Transparansi telah diterapkan melalui papan pengumuman dan musyawarah kampung, namun pemanfaatan media informasi digital serta keterlibatan masyarakat masih terbatas. Akuntabilitas diwujudkan melalui laporan keuangan, tetapi pemahaman aparatur terhadap regulasi masih lemah sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Partisipasi masyarakat juga tergolong rendah, dengan tingkat kehadiran sekitar 30% dari warga yang diundang, menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Faktor penghambat penerapan prinsip good governance antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, lemahnya koordinasi antara pemerintah kampung, BAPEKAM, dan masyarakat, serta intervensi pemerintah daerah yang mengurangi otonomi kampung dalam menentukan prioritas pembangunan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Di Kabupaten Siak Tahun 2024 Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nadia Marsanda; Agus Mandar; Baskoro Wicaksono
Jurnal Niara Vol. 18 No. 3 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/s6vxqn61

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan menurut David Korten (Akib & Tarigan,2008) yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam Implementasi kebijakan TAKE di Kabupaten Siak pada tahun 2024 dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan adanya penyesuaian antara program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran (pemanfaat). Implementasi kebijkan TAKE di Kabupaten Siak kepada Kampung dalam merealisasikan program masih memiliki anggaran yang inkonsistensi. Adanya penurunan dan perbedaan sumber dana antara ADK dan DBH DR memperlihatkan eksistensi kebijakan TAKE belum ditopang oleh kerangka fiskal yang konsisten. Kesesuaian pada pemanfaat dalam Implementasi TAKE di tingkat Kampung realitasnya sebagian belum mencerminkan praktik keberlanjutan yang ideal, karena pada pelaksanaannya lebih berorientasi pada pemenuhan administratif dan capaian program jangka pendek. Faktor intenal yang mempengaruhi implementasi kebijakan TAKE pada penelitian ini adalah komitmen organisasi pelaksana, sumber daya manusia dan anggaran. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah keterlibatan dari NGo dan budaya yang ada di masyarakat
Analisis Pengelolaan Penyertaan Modal BUMDESA Padang Mutung Tahun 2022–2023 Ellyana; Ali Yusri; Agus Mandar
Jurnal Niara Vol. 19 No. 3 (2027): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/bxb25r39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Serumpun Jaya Lestari melalui skema Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2023, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Desa Padang Mutung kembali memperoleh bantuan penyertaan modal pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Informan penelitian terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, pendamping kecamatan, camat, kepala desa, dan direktur BUMDesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan penyertaan modal BUMDesa Serumpun Jaya Lestari melalui skema Dana BKK secara umum telah berjalan dengan baik. Dana BKK tahun 2022 dimanfaatkan untuk pengembangan unit usaha pangkalan gas LPG, sedangkan dana tahun 2023 digunakan untuk pengembangan unit usaha jual beli sawit. Pemanfaatan dana tersebut mampu memperluas kegiatan usaha BUMDesa dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat desa. Namun demikian, dari aspek kecukupan masih terdapat keterbatasan karena dana yang diterima belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengembangan usaha BUMDesa. Keberhasilan Desa Padang Mutung memperoleh kembali bantuan BKK pada tahun 2023 dipengaruhi oleh kinerja BUMDesa yang baik, tertibnya administrasi dan laporan keuangan, keberlanjutan perkembangan usaha, serta dukungan pemerintah desa melalui kebijakan, pendampingan, pengawasan, dan penyediaan fasilitas pendukung. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan usaha BUMDesa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh tata kelola organisasi yang baik. Unit usaha pangkalan gas LPG masih beroperasi hingga penelitian dilakukan, sedangkan unit usaha jual beli sawit tidak lagi beroperasi sejak tahun 2024 akibat permasalahan administrasi dan kurang optimalnya komunikasi antar pihak yang terlibat.