Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Sosial dan Teknologi International Journal of Social Service and Research Action Research Literate (ARL) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Sains
Pieris, John
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Action Research Literate (ARL)

 1 
Peran Pemerintah untuk Memperkuat Kepastian Hukum E-Commerce pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Heryanta, Heryanta; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.446

Abstract

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum e-commerce di Indonesia, yang telah menjadi fenomena global dengan pertumbuhan pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perdagangan online e-commerce dalam pertumbuhan ekonomi dan mengkaji peran pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum e-commerce untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, dengan menekankan pada data sekunder yang mencakup studi kepustakaan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan penguatan kepastian hukum ini juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kepercayaan bisnis, keamanan konsumen, dan minat investor. Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan dengan menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan, serta peraturan terkait uang elektronik dan pajak e-commerce. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam e-commerce untuk membangun lingkungan bisnis yang stabil.
Pembentukan Karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan Sedek K.M, Melky; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.449

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah pada kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dalam CV. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pengaturan karakteristik Persekutuan Komanditer di Indonesia dalam mewujudkan keadilan serta untuk menganalisis dan mengkaji pendirian Persekutuan Komanditer di Indonesia pada masa yang akan dating. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis karakteristik badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya mekanisme kontrol yang jelas untuk melindungi kepentingan sekutu komanditer dan memastikan pengelolaan modal yang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan karakteristik pembentukan CV di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Karakteristik ini mencakup penjelasan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing sekutu, serta pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.
Kepastian Hukum Bentuk Korporasi Bagi Kewirausahaan Sosial dalam Berusaha Sebagai Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Prasetya, Adi; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.451

Abstract

Kewirausahaan sosial merupakan model bisnis yang bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kewirausahaan sosial sering kali menghadapi tantangan terkait kepastian hukum mengenai bentuk korporasi yang tepat untuk mendukung tujuan-tujuan sosial tersebut. Penelitian ini bertujuan ini untuk menganalisis kepastian hukum bentuk korporasi yang paling sesuai untuk mendukung kewirausahaan sosial dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Data primer dilakukan melalui studi wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewirausahaan sosial memainkan peran penting dalam memajukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung yang dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan faktor pendukung untuk memaksimalkan dampak kewirausahaan sosial dalam perjalanan Indonesia mencapai SDGs. Dengan menggabungkan wawasan dari penelitian ini, para pembuat kebijakan, investor, dan pemangku kepentingan dapat secara kolaboratif bekerja untuk membangun masa depan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Sertifikasi Broker Property dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yunita Latuconsina, Rose; Sri Widiarty, Wiwik; Pieris, John
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.454

Abstract

Dalam ekosistem industry property, salah satu rantai pasok yang penting adalah perlindungan konsumen dan peran broker property adalah ketika memasarkan suatu poroduk property, bagi pengembang menjaga trust sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi sertifikasi broker properti dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sertifikasi broker properti dianggap penting karena menjamin kompetensi dan profesionalisme para broker, serta memastikan kepatuhan terhadap standar hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi broker properti berperan signifikan dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak adil dan merugikan, serta meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi properti. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi ini mendukung terciptanya lingkungan bisnis properti yang lebih adil dan dapat dipercaya, sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Analisis Hukum Potensi Akibat Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Hospital Elevator di PT. Louserindo Megah Permai Hamzah Fathoni, Muchamad; Pieris, John; Sri Widiarty, Wiwik
Action Research Literate Vol. 8 No. 7 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i7.461

Abstract

Berekonomi yang bijak adalah berekonomi yang berperjanjian dalam perjanjian, namun meskipun sudah diatur dalam perjanjian tidak sedikit para subjek hukum yang melakukan perjanjian saling berselisih di meja peradilan perdata, karena undang-undang yang dibuat dan diingkari sendiri baik secara sengaja ataupun karena kekhilafan. Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis potensi akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan dan pemasangan hospital elevator di PT. Louserindo Megah Permai. Melalui pemakaian pendekatan yuridis normatif, studi berikut mengidentifikasi dampak-dampak hukum yang dapat muncul akibat wanprestasi dan potensi penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa selama ini PT. Louserindo Megah Permai belumlah pernah mengalami permasalahan hingga ke peradilan atau pemutusan kontrak, karena pihak pemakaian jasa memberi peluang kepada pihak pemborong guna melakukan perbaikan serta pelengkapan kekurangan pekerjaan sesuai kontrak. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah sering kali terhambat oleh perbedaan persepsi mengenai perihal yang dinilai remeh satu pihak namun materiil oleh pihak lain. Temuan ini menekankan pentingnya mitigasi risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan peningkatan komunikasi antara para pihak untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan mengoptimalkan hasil proyek. Kesimpulan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar kontraktual serta peningkatan komunikasi antara para pihak menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan mengoptimalkan hasil proyek.
Peran Perlindungan Konsumen Terhadap Higiene Makanan dan Kualitas Lingkungan Restoran Menurut Hukum Positif Saputra, Okky; Pieris, John; Widiarty, Wiwik Sri
Action Research Literate Vol. 9 No. 1 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i1.2570

Abstract

Pengawasan ketat terhadap pangan olahan di restoran online mencakup pemeriksaan keamanan, tanggal kedaluwarsa, dan sumber bahan baku. Diperlukan inspeksi rutin oleh otoritas terkait dan penegakan hukum terhadap pelanggar aturan kebersihan dan keamanan makanan. Berdasarkan hal ini, penelitian dalam tesis ini akan membahas peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari buruknya kualitas dan kebersihan restoran online serta perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks keamanan pangan, khususnya makanan olahan siap saji, kepastian hukum diperlukan untuk melindungi konsumen dan memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Namun, PP No. 86 Tahun 2019 hanya mengatur sanksi administratif seperti pencabutan izin dan denda maksimal Rp100.000.000, tanpa mencantumkan perlindungan langsung atas hak-hak konsumen yang dirugikan. Perlindungan hukum konsumen terkait kualitas dan kebersihan makanan restoran online hanya diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, yang memberikan opsi ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai ketentuan hukum.
Co-Authors -, Mardianto Adi Prasetya Bethlen, Andrew Betlehn, Andrew Dhaniswara K. Harjono Edi, Nurcahyo Fernando Silalahi Goffar, Abdul Hamzah Fathoni, Muchamad Hardjono Hardjono, Hardjono Harjono, Dhaniswara K Heryanta, Heryanta Hulman Panjaitan, Hulman I Wayan Sudirta Indah, Oksilia Yulita Kambey, Yanti Ivone Maruarar Siahaan Narang, Agustin Teras Nelson Simanjuntak Nelson Simanjuntak Nugroho, Wachid Ryantoni, Hanugra Saputra, Okky Saragi, Paltiada Sedek K.M, Melky Siahaan, Chontina Simanjuntak, Ade Hasiana Simanjuntak, Edison Simanullang, Manganju H Siregar, Yuliana Minar Puspitasari Sitepu, Yosef Sururi Sururi, Sururi Widiarty, Wiwik S. Wiwik Sri Widiarty Yeo, Susilo Kurniawan Yunita Latuconsina, Rose