Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Cost And Benefit Analysis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara Taufik, Zahratul'ain; Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Titin Nurfatlah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16689

Abstract

Penelitian ini menganalisis biaya dan manfaat terhadap penanganan kasus tindak pidana pemilu pada Pilkada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas strategi dalam menangani pelanggaran pemilu serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan integritas proses pemilihan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan telah cukup besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dengan hanya menyelesaikan satu kasus dari delapan kasus yang terregistrasi. Namun demikian ada tantangan yang masih dihadapi terutama dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Rekomendasi dari hasil analisis ini menekankan pada pentinya peninjauan kembali sistem pengawasan dan pendidikan publik agar dapat mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Kekuatan Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Tau Lokak Empat Pada Masyarakat Adat Wet Sesait Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul'ain; Rahmania, Nunung
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat hukum adat memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan suatu permasalah, seperti yang terdapat pada masyarakat hukum adat Wet Sesait yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul seperti dalam ranah pidana, masyarakat ini memiliki cara unik dalam penyelesaiannya yaitu melalui tau lokak empat.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana melalui tau lokak empat pada masyarakat adat Wet Sesait.  Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis yuridis dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagi orang yang melakukan pelanggaran dan diselesaikan melalui tau lokak empat, maka pelanggar tersebut harus melaksanakan pemenuhan kewajiban adat yang disebut sebagai dedosan. Bahkan jika pelanggar tidak mampu memenuhi, maka pihak keluarga harus turut serta untuk memenuhi dedosan tersebut. Jadi putusan dari tau lokak empat bersifat final dan memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi semua anggota masyarakat.
Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Untuk Memilih Bagi Narapidana Pada Pilkada Serentak Yang Daerahnya Belum Memiliki Lapas Taufik, Zahratul'ain; Hartawan, Deni; Amalia, Ayu Riska
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8061

Abstract

Pilkada merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mengimplementasikan wujud nyata dari Negara Demokrasi. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005 memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan hak pilih narapidana yang ditahan di Rutan yang berada di luar daerah pemilihan. Ketidakmampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Penelitian ini terfokus pada narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara yang ditahan di Lapas Kota Mataram dan tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari tulisan ini mengeni implikasi yuridis terhadap pembatasan hak untuk memilih bagi narapidana pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki lapas dilanggarnya atau dihilangkannya hak konstitusional tahanan untuk memilih.
Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Taufik, Zahratul'ain; Rosikhu , Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12718

Abstract

Penelitian ini mengkaji peranan alat bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana alat bukti yang sah untuk membuktikan perkara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Studi ini menunjukkan bahwa alat bukti tidak langsung atau circumstantial evidence memiliki peranan penting dalam memutus perkara pidana ketika tidak ada bukti langsung yang tersedia. Hal ini ditunjukkan dalam kasus Jessica Kumala Wongso dan Wayan Mirna Salihin, di mana putusan hakim didasarkan pada bukti tidak langsung karena tidak ada saksi yang melihat langsung tindakan kriminal yang dilakukan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman hakim terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, serta kewajiban hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dan dapat diterima dalam memutus perkara. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian.