Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstruksia Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Jurnal Impresi Indonesia Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsnormen Journal of Law Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora International Journal of Law, Policy and Governance
Sami’an, Sami’an
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Kewenangan Konstitusional Pemerintah dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Hadamean, Join; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9065

Abstract

PSN merupakan instrumen percepatan pembangunan yang diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden tentang PSN. Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan konstitusional Pemerintah dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan meninjau dasar hukum, cakupan kewenangan eksekutif, serta implikasinya terhadap tata kelola pembangunan nasional. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan melalui analisis konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kewenangan eksekutif dan hukum administrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan PSN berdasarkan fungsi eksekutif dan mandat pembangunan nasional. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung koordinasi lintas lembaga dan penegakan prinsip good governance. Namun, potensi konflik kewenangan, sentralisasi keputusan, dan kurangnya partisipasi publik dapat menimbulkan persoalan implementatif. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan pusat-daerah, transparansi prosedural, serta penguatan mekanisme pengawasan agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Subkontrak dalam Proyek Konstruksi di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Accountability Gap dan Rekomendasi Penataan Ulang Tanggung Jawab Kontraktor Utama Syafi'udin, Achmad; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono; Noor, Ganis Vitayanty
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9232

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam celah perlindungan hukum (accountability gap) yang dialami pekerja subkontrak dalam proyek konstruksi di Indonesia, khususnya akibat lemahnya pertanggungjawaban kontraktor utama terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketidakselarasan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam praktiknya membuka ruang bagi kontraktor utama untuk melepaskan tanggung jawab hukum atas upah, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial pekerja subkontrak. Kondisi ini menjadi semakin krusial mengingat sektor konstruksi tercatat menyumbang sekitar 32% dari total kecelakaan kerja nasional, dengan ribuan kasus terjadi setiap tahun dan sebagian besar melibatkan pekerja dengan status hubungan kerja tidak langsung. Studi kasus kegagalan PT Istaka Karya (Persero) menunjukkan dampak sistemik dari accountability gap tersebut, berupa tunggakan upah yang berkepanjangan, kerugian finansial massal bagi subkontraktor, serta penderitaan berantai yang dialami pekerja dan keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada masih bersifat formalistik dan belum responsif terhadap karakter hubungan kerja triangular dalam industri konstruksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan prinsip tanggung jawab solidaritas (solidary liability) kontraktor utama melalui amandemen Undang-Undang Jasa Konstruksi, integrasi basis data ketenagakerjaan lintas sektor, serta pembentukan mekanisme retensi khusus untuk perlindungan pekerja, guna mendorong pergeseran paradigma dari perlindungan administratif menuju perlindungan substantif yang berkeadilan.
Kewenangan Pejabat Pemerintah dalam Pemutusan Kontrak Proyek Konstruksi Infrastruktur: Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Vaza, Herry; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9235

Abstract

Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implikasi pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pada sektor jasa konstruksi. Kewenangan PPK dalam pemutusan kontrak tidak bersifat absolut dan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pembuktian wanprestasi dan pemberian kesempatan perbaikan kepada penyedia jasa. Tindakan pemutusan kontrak secara sepihak berpotensi menimbulkan sengketa perdata maupun Tata Usaha Negara, yang dapat merugikan baik negara maupun penyedia jasa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilengkapi dengan analisis deskriptif-kualitatif regulasi, doktrin hukum, dan putusan pengadilan relevan, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan empiris terbatas melalui rekonstruksi kasus fiktif untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum kewenangan PPK, menafsirkan kewenangan diskresioner, serta mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam penyelesaian sengketa pemutusan kontrak. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep perlindungan hukum yang komprehensif bagi penyedia jasa atas pemutusan kontrak secara sepihak, mengingat potensi kerugian finansial dan reputasi yang mungkin timbul. Kajian ini juga menyoroti pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintah dalam penyimpangan pengadaan barang/jasa dan berupaya mencapai keseimbangan antara diskresi pejabat dengan hak-hak penyedia jasa guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Sengketa Perdata Atas Ketidaksesuaian Barang dalam Proyek Pengadaan Pemerintah: Analisis Yuridis dan Studi Kasus V, Divo Septyo; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9272

Abstract

Ketidaksesuaian spesifikasi barang (non-conformity) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya karena adanya ketidakpastian dalam menentukan apakah penyimpangan tersebut termasuk ranah wanprestasi perdata atau justru dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi ini kerap menimbulkan keraguan bagi aparat pengadaan dan penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum kontraktual antara pemerintah dan penyedia setelah kontrak ditandatangani, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa akibat ketidaksesuaian spesifikasi barang melalui studi kasus putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kerangka regulasi pengadaan dan pendekatan kasus (case approach) terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kontrak efektif berlaku, hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia merupakan hubungan perdata yang bersifat setara, sehingga ketidaksesuaian spesifikasi barang pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan hakim menerapkan prinsip keadilan substantif, yaitu apabila barang tetap dimanfaatkan oleh negara meskipun terdapat deviasi spesifikasi yang bersifat minor, maka pemerintah tetap berkewajiban melakukan pembayaran dengan penyesuaian harga, bukan melakukan pembatalan kontrak sepihak yang berpotensi merugikan penyedia secara tidak proporsional.
Asas Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kadiyono, Kadiyono; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 12 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i12.9274

Abstract

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan sektor strategis yang menuntut pengelolaan anggaran secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, asas akuntabilitas menjadi landasan utama bagi seluruh pejabat pengadaan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas akuntabilitas dalam PBJP serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum pejabat pengadaan dalam ranah administratif, perdata, dan pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas akuntabilitas menuntut setiap pejabat pengadaan untuk mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusan secara terbuka, transparan, dan sesuai prosedur. Kegagalan memenuhi asas ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban berlapis: pertanggungjawaban administratif dan perdata menjadi tahap awal, sebelum pertanggungjawaban pidana korupsi dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur niat jahat (mens rea) yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas tidak hanya memperkuat tata kelola pengadaan, tetapi juga menjadi mekanisme pencegahan korupsi dan perlindungan terhadap keuangan negara.
Pertanggungjawaban Etik Arbiter dan Implikasinya Terhadap Kekuatan Putusan Arbitrase di Indonesia Yanti, Yanti; Hardjomuljadi, Sarwono; Sami’an, Sami’an
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.62889

Abstract

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak dipilih karena dinilai efisien, rahasia, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas arbitrase sangat ditentukan oleh integritas arbiter sebagai penegak keadilan di luar pengadilan. Pelanggaran etik seperti conflict of interest dan keberpihakan arbiter dapat merusak legitimasi putusan dan kepercayaan terhadap arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban etik arbiter serta implikasinya terhadap kekuatan hukum putusan arbitrase dengan studi pada Putusan Mahkamah Agung No. 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang membuktikan adanya hubungan profesional antara arbiter dan salah satu pihak berperkara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk menilai konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etik oleh arbiter merupakan cacat hukum substantif yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integritas arbiter, penerapan prinsip imparsialitas, serta penguatan mekanisme kode etik dan pengawasan terhadap arbiter guna memastikan tercapainya keadilan substantif dan menjaga legitimasi arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.
Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/PDT/2017 Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia Sanjaya, Jimmy; Sami’an, Sami’an; Aulia, Aulia
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.62999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt/2017 terhadap praktik peradilan perdata di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan prinsip rebus sic stantibus dalam kontrak konstruksi pemerintah. Putusan ini memperlihatkan ketegangan antara kepastian hukum kontraktual dan keadilan substantif, ketika pelaksana proyek konstruksi menggugat pemutusan kontrak oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akibat perubahan desain dan keadaan kahar. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Agung menegaskan orientasi pada kepastian hukum dengan menolak alasan kasasi, tetapi secara implisit menegaskan perlunya pembaruan doktrinal dalam menilai tanggung jawab hukum pejabat publik dan penyedia jasa konstruksi. Penelitian ini berkontribusi terhadap wacana pembaruan hukum perdata dan kontrak publik di Indonesia.
Penerapan Prinsip Hukum Internasional dan Urgensi Pemahaman English Law dalam Proyek Infrastruktur Antar Negara (Studi Normatif atas Proyek Konstruksi Berbasis Pembiayaan Asian Development Bank) Yulistiawati, Wina; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63572

Abstract

Cross-border infrastructure projects involve complex interactions between domestic legal systems, public international law, and transnational contractual frameworks. Such projects are commonly financed by multilateral development banks and implemented under international standard contracts, particularly FIDIC, which in practice are frequently governed or interpreted through English law principles. This article examines the application of international legal principles in cross-border infrastructure projects and analyzes the critical importance of English law literacy for public authorities and contractors originating from civil law jurisdictions. Using a normative juridical method with conceptual and comparative law approaches, this study demonstrates that the dominance of English law in FIDIC-based contracts and international dispute resolution mechanisms makes compliance with procedural doctrines—such as condition precedent, strict notice requirements, and the prevention principle—decisive for the success of contractual claims and risk management. Focusing on the normative framework of construction projects financed by the Asian Development Bank (ADB), the study concludes that a sound understanding of English law is not merely complementary but constitutes a strategic legal necessity for ensuring legal certainty, equitable risk allocation, and effective dispute resolution in cross-border infrastructure development.
Kontrak Konstruksi Pemerintah Sebagai Relasi Kuasa : Analisis Sosio-Legal Terhadap Dominasi Owner dan Alokasi Resiko Arfiansyah, Fathir; Sami’an, Sami’an; Hardjomuljadi, Sarwono
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63597

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan kontraktual antara owner dan kontraktor dalam proyek konstruksi pemerintah dan BUMN di Indonesia yang menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan, yang tidak hanya disebabkan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga oleh struktur regulasi, budaya administratif, dan mekanisme pengendalian proyek yang lebih menguntungkan pihak owner. Dampaknya, posisi tawar kontraktor lemah, terutama dalam penetapan klausul kontrak, alokasi risiko, serta penyelesaian klaim dan sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta praktik kontraktual pada proyek pemerintah dan BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak konstruksi publik di Indonesia masih berorientasi pada kepatuhan administratif dan perlindungan kepentingan owner, sehingga alokasi risiko proyek cenderung tidak proporsional. Budaya birokrasi dan kekhawatiran pejabat pengelola proyek memperburuk ketimpangan ini, yang berdampak pada ketidakoptimalan mekanisme penyelesaian sengketa dan keadilan kontraktual. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kontrak konstruksi publik yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa dini, serta penguatan prinsip alokasi risiko yang adil untuk mencapai kontrak konstruksi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Denda Keterlambatan Proyek Sutardi, Husni Munawar; Sami’an, Sami’an; Hadjomuldjadi, Sarwono; Noor, Ganis Vitayanty
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63599

Abstract

Penjatuhan denda keterlambatan (liquidated damages) merupakan mekanisme hukum yang lazim digunakan dalam kontrak konstruksi di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan. Namun dalam praktiknya, denda sering diterapkan secara otomatis tanpa mempertimbangkan asas proporsionalitas, yaitu prinsip yang mewajibkan adanya keseimbangan antara pelanggaran, tingkat kesalahan, dan beban sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara teori asas proporsionalitas dan praktik penjatuhan denda di Indonesia, serta merumuskan kerangka evaluasi yang lebih adil dan selaras dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan denda keterlambatan proyek berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, standar kontrak internasional FIDIC, serta putusan penyelesaian sengketa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda di Indonesia cenderung bersifat rigid dan formalistik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus keterlambatan yang terjadi secara bersamaan (concurrent delay) atau yang dipicu oleh pengguna jasa. Dengan mengadopsi penerapan asas proporsionalitas, penjatuhan denda dapat dilakukan secara lebih adil, rasional, serta selaras dengan tujuan kontrak sebagai instrumen keseimbangan kepentingan para pihak.
Co-Authors Addi Syirfan, Muhammad ADI SAPUTRO Aditya, Agung Anik Kunantiyorini Arfiansyah, Fathir Arief, Ediyanto Aulia Aulia Bagastio, Andrew Devi Rakhmatika Dwian Prakoso, Angga Dwirainaningsih, Yustiana Dwi Efendy, Prasetyo Elfriandi, Elfriandi Fransiska, Era Hadamean, Join Hadjomuldjadi, Sarwono Hardjomulyadi, Sarwono Herry Vaza, Herry Indrayana, Mohamad Izul Arob Kadiyono, Kadiyono Laia, Kharisman Milzam, Muhammad Napitupulu, Bona Ary Noor, Ganis Vitayanti Noor, Ganis Vitayanty Pakpahan, Alfredo Pakpahan, Petra Firman Putri Santoso, Dinda Rizal Rizal Salman Al Farisi Salman Al Farisi, Salman Sanjaya, Jimmy Saragih, Hidbar Roberta Sarwono Hardjomuljadi Sarwono Sarwono Setijanto, Augustinus Siti Assa’adah Sudarsono Suryani, Sandra Sutardi, Husni Munawar Syafi'udin, Achmad Syafrie, Hambali V, Divo Septyo Wibowo, Singgar Mataniari Wisatrioda, Bayu Yanti Yanti Yulistiawati, Wina