Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Muhamad Jodi Setianto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia Luqman Guntur Ridhwani; Muhamad Jodi Setianto; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4138

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji implikasi tidak dilaksanakannya eksekusi putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh anak yang sah. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan terkait pengasuhan anak yang berdampak langsung pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi putusan hak asuh anak belum diatur secara jelas dan operasional dalam hukum acara perdata, sehingga pengadilan cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dan menghindari eksekusi paksa. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hukum bagi pemegang hak asuh yang sah. Di sisi lain, tidak dilaksanakannya eksekusi juga sering dipandang sebagai upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak dari dampak psikologis akibat eksekusi paksa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas, humanis, dan progresif agar putusan hak asuh anak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.
Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Terhadap Penanganan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Oleh Badan Usaha Di Kabupaten Gianyar Ni Made Puspadewi; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar; dan (2) mengakaji dan menganalisis Hambatan dalam Pelaksaan Bantuan Hukum Secara Litigasi Terhadap Badan Usaha Yang Melakukan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang dikombinasikan dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara faktual dan sistematis peran serta hambatan yang dihadapi dalam praktik bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara. Adapun data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (hasil kajian dan literatur), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan dua fokus utama, yaitu: (1) bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait penanganan tunggakan iuran oleh badan usaha di Kabupaten Gianyar; dan (2) berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum litigasi tersebut, termasuk kendala dalam pelacakan aset, minimnya itikad baik dari pihak tergugat, serta posisi pemilik usaha yang berada di luar wilayah domisili badan usaha. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan penegakan hukum dan peningkatan efektivitas kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan dalam menjamin perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buleleng Aryabimo Sapta Bagus Putranto; Gede Wirawan; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 6 No 3 (2026): Juli, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waste management issues are closely linked to efforts to preserve environmental quality. The continued practice of open dumping at Final Processing Sites (TPA) shows that the implementation of an environmentally sound final waste processing system has not been running as it should. This has driven the need to examine the regional legal provisions that serve as the basis for the operation of TPA facilities in Buleleng Regency. This study focuses on the regulation of TPA facilities under Buleleng Regency Regional Regulation Number 1 of 2013 concerning Waste Management, as well as its relationship with national-level legal provisions. The study was conducted using a normative legal research method, using legislation and legal concepts as the basis for analysis. Relevant legal materials were collected through literature review, then analyzed qualitatively to identify the interconnections between legal provisions. The results of the study show that Buleleng Regency Regional Regulation Number 1 of 2013 has positioned final processing as one stage within the overall waste management process, while also placing restrictions on open dumping practices. The substance of this regulation is consistent and in line with Law Number 18 of 2008, Law Number 32 of 2009, and Government Regulation Number 81 of 2012. Therefore, it can be concluded that this regional regulation has provided a legal basis for the operation of TPA facilities directed toward proper waste management and environmental protection.
Co-Authors Ardhya, Si Ngurah Aryabimo Sapta Bagus Putranto Bhalqis N Firmansyah Dani Ilham Deni Rosadi Dhea Ananda Dwi Apriliani Gde Otong Cucumandalin Gede Nova Wwahyudi Gede Wirawan Gorbinta Paska Peraja Kaban I Dewa Agung Gede Bagus Trisna Sanjaya I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta I Gusti Ketut Riski Suputra I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Komang Seri Pande Wahyu I Nengah Suastika I Putu Rio Wijaya I Wayan Landrawan K. Hendra Mahesa Kadek Ayu Rima Ratnasari Kadek Novi Darmayanti Kadek Rio Teguh Adnyana Kadek Vrischika Sani Purnama Ketut Adi Setiawan Komang Febrinayanti Dantes Komang Tri Saniartini Luh Putu Marchiella Andia Risty Luqman Guntur Ridhwani M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Adi Pranasitha Dewi Made Krishna Dwipayana Aryawan Made Sugi Hartono Muhammad Kemal Fasya Ni Kadek Ditya Yulanda Dewi Ni Kadek Erlina Dinda Putri Ni Ketut Sari Adnyani Ni Made Puspadewi Ni Putu Rai Yuliartini Nova Eriza Suryani Br Manik Nurul Fazriyah Nyoman Prayudhi Trianggana Putu Cyntia Alika Paramitha Ratna Artha Windari Sang Made Merta Widnyana Silvia Maharani Zelda Farah Ardiata