Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.929
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON UNISKA LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JYRS: Journal of Youth Research and Studies Journal of Community Service Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Noblesse Oblige Law Journal Equality: Law and Social Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Ridho Sa’dillah Ahmad
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
POLEMIK KETENTUAN PENJAMIN DAN PENETAPAN BATAS TANAH MENURUT PMNA/KPBN NO 3 TAHUN 1997 SEBAGAI KEWAJIBAN PEMOHON Ridho Sa’dillah Ahmad; Febri Tri Siami
JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2024): JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Publisher : Tahta Media Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55080/junagara.v1i1.911

Abstract

Land frequently creates issues and turns into a wellspring of contention in the public eye. despite the fact that the community itself consistently desires legal certainty regarding their rights to the land they own or control. Accurate evidence is required to clarify and recognize these land parcels. Typically, individuals only have a Land Declaration Letter (SPT). The legal basis for tenure rights over land parcels continues to be based on documents whose strength of proof is still weak. The incongruity is that there are still bundles of land that don't have clear limits, in this way giving an opening to specific individuals to guarantee privileges over others' property. In order to prevent irresponsible parties from easily moving or shifting boundary signs, they must be made clear. A fundamental map for land registration is built on boundary signs. Therefore, if the boundary markers are only growing plants, flimsy ditches and wooden stakes that are not long-lasting can create legal and rights uncertainty.
MENINJAU KEMBALI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP PIHAK YANG TERDAMPAK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG SOSIOLOGIS Wahyu Riski Mulia; Ridho Sa’dillah Ahmad
JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2024): JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Publisher : Tahta Media Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55080/junagara.v1i1.1001

Abstract

This research focuses on the social and economic impact analysis of omnibus law or the copyright law of work number 11 in 2020 on Indonesian workers. Although it was designed to simplify regulations that stunted economic growth, The community's response to its implementation is uneven, especially in the context of labor.Controversy over omnibus law has emerged since the formation and confirmation stage, It's triggered by perception that those laws don't harmonize with the aspirations of society. Especially in the workforce sec. This research presents deep analysis to explore the social impacts that arise as a result of the implementation of the work's copyright laws.This research provides a broader insight into complex interactions between employment policy and social structure. Research has highlighted the inequality of people's perception of omnibus law, reflects complex social dynamics and sometimes contradicts. Especially, the impact related to the workforce becomes the main focus, With the shift in rights and the protection of the workers became a source of controversy. Although the law aims to improve the climate of investment and create jobs, This study shows that public understanding of the real consequences of these policies vary. By contributing to sociological literature related to employment policy, The journal plays an important role in understanding the social impact of policy changes. This research encourages a better understanding of how employment policies can shape and be influenced by social structures. Enrich discussions on the transformation of economic and social policy in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATLET PENCAK SILAT YANG MENGALAMI CIDERA ATAU KEMATIAN SAAT BERLAGA Dian Tri Asmoro; Ridho Sa’dillah Ahmad
JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2024): JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Publisher : Tahta Media Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55080/junagara.v1i1.1041

Abstract

The issue of legal protection for athletes has become a serious concern in Indonesia, particularly with the increasing cases of minor to severe injuries experienced by athletes. This research focuses on Pencak Silat athletes who suffer severe injuries or death during competitions. The study employs an empirical method with a case study approach, followed by juridical analysis. Factors contributing to the death of athletes include the non-fulfillment of rules and procedures in Pencak Silat competitions, such as committee rules, match duration, field rules, referee regulations, and competition equipment. This research emphasizes the importance of regulations that provide legal protection for athletes, such as Law No. 3 of 2005 on the National Sports System, which regulates the rights and obligations, as well as the authority and responsibility of all parties related to sports. This law aims to provide legal certainty for the government, local governments, and the public in sports activities, in order to create an accomplished society and nation
PENGUATAN REGULASI PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI DUNIA MAYA Indra Retnowati; Irfan Rizky Hutomo; Lailasari Ekaningsih; Ridho Sa'dillah Ahmad
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.673

Abstract

ABSTRAK Kejahatan didunia maya marak terjadi pada jaman modern ini sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang memiliki data tersebut. Data pribadi merupakan hak privasi yang wajib dilindungi. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi Walaupun sudah ada sanksi pidana pada Pasal 67,68,69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun belum dapat mengatasi kejahatan tersebut. Hal ini merupakan suatu kelemahan yang sangat serius.Keterbatasan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi cyber crime membutuhkan Pemerintah dalam melakukan perubahan regulasi perlindungan data pribadi harus dengan persetujuan dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan berbagai perusahaan telekomunikasi dalam memperbaharui peraturan itu untuk memberantas perbuatan cracker yang sering beraksi dan menimbulkan kerugian materi maupun immaterial (moral) para korbannya,supaya banyak orang yang memberikan masukan berupa ide-ide yang sempurna. Hal demikian diharapkan regulasi tersebut untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan atau mencederai masyarakat.. Kata Kunci :Regulasi,Penyalahgunaan Data Pribadi, Penanggulangan
KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL ATAS PERUBAHAN BATAS MINIMAL UMUR DALAM MELAKUKAN PERNIKAHAN SECARA SAH TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA Ridho Sa’dillah Ahmad
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.516

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji dampak kebijakan hukum nasional terhadap perubahan batas minimal umur dalam melakukan pernikahan yang berdampak pada perspektif hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia selalu mencerminkan dinamika yang melibatkan kepentingan agama, negara, dan perempuan. Latar belakang penelitian ini mencatat keterlibatan agama sebagai pemegang kepentingan dalam membentuk keluarga, sedangkan negara bertanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat. Perempuan, sejak kemerdekaan, berjuang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak konstitusionalnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan nasional menuai kritik terutama terkait Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batasan umur pernikahan. Pasal tersebut dianggap tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat dan menyisakan permasalahan, terutama terkait praktik perkawinan anak. Hal ini menciptakan kekhawatiran terhadap dampak buruk seperti perceraian, kekerasan fisik dan seksual, serta risiko kesehatan. Pasal 7 ayat (1) dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk hak pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan persamaan kedudukan dalam hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI. Pada tahun 2019, lahirnya Undang-Undang No 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut direspon sebagai upaya mencegah perkawinan usia anak dan mengembalikan hak-hak perempuan secara konstitusional. Rumusan masalah melibatkan konsep umur pernikahan dalam hukum Islam dan nasional, serta kebijakan hukum terkait perubahan batas minimal umur pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan mencakup konsep umur pernikahan dalam hukum Islam, di mana umur dewasa (baligh) menjadi syarat, namun sulitnya menentukan batasan dan ukuran kedewasaan menjadi perdebatan. Hukum nasional juga memiliki ketidakseragaman dalam menentukan batasan umur dewasa. Kebijakan hukum perubahan batas minimal umur pernikahan dalam pandangan hukum Islam diwujudkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Perubahan ini diarahkan untuk mencegah perkawinan usia anak, mengembalikan hak-hak perempuan, dan melindungi hak dasar anak. Kesimpulannya, batasan umur pernikahan menjadi unsur penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Perubahan kebijakan hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Kata Kunci : Pernikahan, Perkawinan, Hukum Islam 
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif Laras Winarsih; Ridho Sa’dillah Ahmad; Indra Retnowati; Ganis Vitrayanty Noor; Elvina Melinda
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan212025213-227

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Anak jalanan, sebagai kelompok rentan, sering kali terjebak dalam lingkaran pelanggaran hukum bukan karena niat kriminal, melainkan akibat kondisi sosial-ekonomi yang memaksa. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dengan menitikberatkan pada pendekatan humanis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas diversi, serta stigma masyarakat terhadap anak jalanan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas institusi peradilan anak, pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta pendekatan interdisipliner yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berkeadilan dan berperikemanusiaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ridho Sadillah Ahmad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.188-198

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak-anak berhak atas perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun realitanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual tertuang dalam UU No 31 Tahun 2014, Buku II Bab XIV KUHP, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bentuk perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual meliputi penyediaan fasilitas khusus, pendampingan khusus, pemantauan perkembangan anak secara berkelanjutan, jaminan untuk menjaga hubungan dengan keluarga, serta melindungi identitas anak dari eksposur media massa dan stigmatisasi.
Implementation of Restorative Justice in Resolving Minor Crimes: An Empirical Study at the Grobogan Police Resort: Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Studi Empiris di Kepolisian Resor Grobogan Dwi Muryanto; Lailasari Ekaningsih; Ridho Sa'dillah
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 01 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.1391

Abstract

The accumulation of minor criminal offense (tipiring) cases represents a persistent structural problem within Indonesia's criminal justice system. This study examines the mechanisms by which restorative justice (RJ) is applied to tipiring cases at Grobogan District Police (Polres Grobogan), the challenges encountered by investigators, and a comparative evaluation of RJ's effectiveness against formal prosecution. An empirical juridical approach with a qualitatively dominant mixed-method design was employed. Data were gathered from 45 purposively selected case files (out of 180 cases handled in 2022-2024), eight key informant interviews, field observations, and focus group discussions. Findings reveal that 71.1% of tipiring cases were resolved via RJ in an average of 14.3 days, compared to 127.8 days through formal channels. Victim satisfaction averaged 4.2 out of 5 under the RJ track versus 3.1 for formal procedures, and one-year recidivism rates were markedly lower (8.3% vs. 22.7%). Core challenges include the absence of standardized internal SOPs, insufficient formal RJ training among active investigators, residual retributive orientations among some victims, and inadequate post-agreement monitoring. The study concludes that RJ implementation at Polres Grobogan is comparatively effective, though it requires systematic strengthening through internal regulatory development, investigator capacity-building, and more robust oversight mechanisms.
Co-Authors Al Ismariy, Muhammad Nur Karim Any Farida Askamilati, Putri Risky Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Beliyan Linda Aniyar Dian Tri Asmoro Dwi Muryanto Elvina Melinda Esdarwati, Susila Fahlevi, Muhammad Charles Syahreza Faisal Afda'u Faisal Afda’u Farida, Any Fatmawati, Anna Febri Tri Siami Ganis Vitayanty Noor Ganis Vitrayanty Noor Hermastita Sekar Ayu Asmara Husnia Hilmi Wahyuni Indra Retnowati Indra Retnowati Irfan Rizky Hutomo Irfantoro, Fery Lailasari Ekaningsih Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Laras Winarsih Luthfi Eka Wispriyanti Mohammad Tohari MUCHAMMAD FAIZIN Muhammad Nur Karim Al Ismariy Muhammad Nur Karim Al Ismariy Nabitatus Sa’adah Nirmala Permatasari Nur, Hidayah Puspaningtyas, Dyah Ayu Retnowati, Indra Saputri, Nova Ana Sufa, Shaine Veila Surya Kusuma Wardana Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Syahputra, Amry Wahyu Riski Mulia Wijayanti, Siti Nur Wispriyanti, Luthfi Eka Yahya, Septian Risaldi Zaini, Naya Amin