Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON UNISKA LAW REVIEW JYRS: Journal of Youth Research and Studies Journal of Community Service Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Noblesse Oblige Law Journal Equality: Law and Social Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam JUNAGARA: Jurnal Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi Sinov : Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Ridho Sa’dillah Ahmad
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak Jalanan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Humanis Restoratif Laras Winarsih; Ridho Sa’dillah Ahmad; Indra Retnowati; Ganis Vitrayanty Noor; Elvina Melinda
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan212025213-227

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan isu kompleks yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Anak jalanan, sebagai kelompok rentan, sering kali terjebak dalam lingkaran pelanggaran hukum bukan karena niat kriminal, melainkan akibat kondisi sosial-ekonomi yang memaksa. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap anak jalanan dengan menitikberatkan pada pendekatan humanis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap studi kasus, peraturan perundang-undangan, dan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas diversi, serta stigma masyarakat terhadap anak jalanan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas institusi peradilan anak, pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta pendekatan interdisipliner yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berkeadilan dan berperikemanusiaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ridho Sadillah Ahmad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.188-198

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Anak-anak berhak atas perlindungan maksimal dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, namun realitanya, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif. Metode ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji dan menganalisis norma hukum yang berlaku terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual tertuang dalam UU No 31 Tahun 2014, Buku II Bab XIV KUHP, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bentuk perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual meliputi penyediaan fasilitas khusus, pendampingan khusus, pemantauan perkembangan anak secara berkelanjutan, jaminan untuk menjaga hubungan dengan keluarga, serta melindungi identitas anak dari eksposur media massa dan stigmatisasi.
Implementation of Restorative Justice in Resolving Minor Crimes: An Empirical Study at the Grobogan Police Resort: Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Studi Empiris di Kepolisian Resor Grobogan Dwi Muryanto; Lailasari Ekaningsih; Ridho Sa'dillah
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 01 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.1391

Abstract

The accumulation of minor criminal offense (tipiring) cases represents a persistent structural problem within Indonesia's criminal justice system. This study examines the mechanisms by which restorative justice (RJ) is applied to tipiring cases at Grobogan District Police (Polres Grobogan), the challenges encountered by investigators, and a comparative evaluation of RJ's effectiveness against formal prosecution. An empirical juridical approach with a qualitatively dominant mixed-method design was employed. Data were gathered from 45 purposively selected case files (out of 180 cases handled in 2022-2024), eight key informant interviews, field observations, and focus group discussions. Findings reveal that 71.1% of tipiring cases were resolved via RJ in an average of 14.3 days, compared to 127.8 days through formal channels. Victim satisfaction averaged 4.2 out of 5 under the RJ track versus 3.1 for formal procedures, and one-year recidivism rates were markedly lower (8.3% vs. 22.7%). Core challenges include the absence of standardized internal SOPs, insufficient formal RJ training among active investigators, residual retributive orientations among some victims, and inadequate post-agreement monitoring. The study concludes that RJ implementation at Polres Grobogan is comparatively effective, though it requires systematic strengthening through internal regulatory development, investigator capacity-building, and more robust oversight mechanisms.
Perlindungan Data Pribadi dalam Marketplace Foto Berbasis Kecerdasan Buatan pada Platform FotoYu Nada Ulya Qinvi; Ridho Sa'dillah Ahmad; Hasmia Wahyunisa
Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi Vol. 1 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Sah Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines personal data protection in the practice of an artificial intelligence–based photo marketplace on the FotoYu platform, which utilizes facial recognition technology for photo processing and commercialization. The research focuses on the extent to which the processing of facial biometric data by the photo marketplace platform provides adequate legal protection for data subjects in accordance with the Personal Data Protection Law. The study adopts a normative juridical method, employing a statutory approach and a conceptual approach through the analysis of legal norms, principles, and doctrines of personal data protection. The findings indicate that personal data processing in AI-based photo marketplaces has not fully complied with the principles of explicit consent, purpose limitation, transparency, and the fulfillment of data subject rights. Indirect consent mechanisms and the complexity of AI-driven processing may create a gap between legal norms and practical implementation. The study concludes that personal data protection in photo marketplace practices still requires strengthening, both in terms of regulation and implementation. Therefore, more specific implementing regulations and enhanced platform responsibility and accountability are necessary to ensure effective protection of data subject rights in the digital economy era.
PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SEKALA KECIL Indra Retnowati; Irfan Rizky Hutomo; Ridho Sa'dillah Ahmad; Susila Esdarwati; Naya Amin Zaini
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.746

Abstract

ABSTRAKNarkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. peniltian ini merpuakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif bersifat untuk memaparkan yang mempunyai tujuan guna memperoleh gambaran lengkap dan jelas pada setiap suatu peristiwa hukum tertentu dalam dilingkungan.Kata Kunci : Penindakan Hukum , Narkoba, Skala Kecil
Reassessing Command Responsibility for Lethal Autonomous Weapon Systems under International Humanitarian Law Fery Irfantoro; Amry Syahputra; Muhammad Charles Syahreza Fahlevi; Ridho Sa’adillahh Ahmad
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/al-battar.v2i3.455

Abstract

The rapid development of artificial intelligence–based military technology poses significant conceptual and normative challenges to the application of International Humanitarian Law (IHL), particularly with regard to the deployment of Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS). The autonomous capacity of such systems to select and engage targets raises complex questions of legal accountability when violations of the laws of armed conflict or civilian harm occur. This article reassesses the doctrine of command responsibility in the context of LAWS by positioning the core principles of IHL—distinction, proportionality, precaution, and accountability—as evaluative benchmarks. Employing a normative juridical approach, this study analyzes the 1949 Geneva Conventions, Additional Protocol I of 1977, and the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court, alongside relevant Indonesian national legislation, particularly Law No. 3 of 2002 on National Defense and Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI). The findings demonstrate that although increasing technological autonomy may reduce direct human involvement in lethal decision-making, the legal obligations of military commanders cannot be disregarded. Nevertheless, algorithmic complexity, opacity in decision-making processes (the “black box” problem), and the involvement of multiple actors necessitate a reconceptualization of existing accountability frameworks, including the recognition of shared or joint responsibility. This article argues that in the absence of specific international regulations governing LAWS, a significant accountability gap risks undermining the effective enforcement of IHL in future armed conflicts. Accordingly, it calls for the strengthening of international legal frameworks to explicitly regulate LAWS, ensuring that humanitarian principles remain aligned with the realities of contemporary military operations.
Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Faisal Afda'u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Sa'dillah Ahmad
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas dan keabsahan perkawinan virtual dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya dan menganalisis yang memberlakukan hukum dari pelaksanaan perkawinan virtual terhadap memberikan hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk mengkaji hukum perkawinan virtual, menganalisis regulasi, dan mencari solusi keadilannya. Hasil penelitian Perkawinan virtual menimbulkan tantangan hukum terkait validitas dan keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 1 Tahun 2019, kehadiran fisik, pencatatan resmi, dan pemenuhan syarat agama menjadi kunci keabsahan perkawinan. Perkawinan virtual sulit memenuhi syarat-syarat ini, terutama dalam hal kehadiran fisik dan pencatatan. Meski teknologi memungkinkan komunikasi real-time, kehadiran virtual belum sepenuhnya diakui menggantikan kehadiran fisik. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak diakui secara hukum, berisiko merugikan hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak. Perlindungan hukum memerlukan regulasi komprehensif, termasuk verifikasi identitas digital dan mekanisme pencatatan adaptif. Reformasi hukum harus dilakukan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.
PERSEPSI CYBERCOMMUNITY TERHADAP KASUS KIP-K SALAH SASARAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAZHAB FORMAL SOSIOLOGI HUKUM Ridho Sa’dillah Ahmad; Ganis Vitayanty Noor; Siti Nur Wijayanti
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 01 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i01.579

Abstract

ABSTRAKKIP-K merupakan penanda penerima Program Indonesia Pintar yang diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. Peminat yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan salah satu Universitas yang menjembatani program ini adalah Universitas Diponegoro. Namun, beberapa bulan terakhir terdapat unggahan yang menggemparkan dunia maya sehingga memunculkan cybercommumity dalam kasus ini. Kasus yang dimaksud adalah penyalahgunaan program KIP-K yang harusnya untuk mahasiswa yang kurang mampu namun pada lapangannya diterima oleh mahasiswa dalam kategori mampu yang dari itu dianggap oleh cybercommunity sebagai tindakan untuk hodonisme. Penyalahgunaan tersebut memunculkan suatu rumusan masalah dari model Undang-Undang yang dipakai, kuota disetiap tahunnya dari Kemendikbudristek maupun Universitas Diponegoro, dan pendekatan mazhab formal yang dipakai dalam kasus KIP-K salah sasaran tersebut dari reaksi cybercommunity. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif karena bersumber dari beberapa data serta dokumen maupun buku yang menjadi landasannya. Selain itu, jenis yang digunakan dalam metode penelitian ini deskriptif kualitatif yakni menjabarkan sesuatu penelitian dari sunver yang dilakukan secara kualitatif atau dari data-data yang ada.Kata Kunci: KIP-K, Indonesia, Cybercommunity, Mazhab Formal
Model Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Simpang Bawen Kabupaten Semarang Muhammad Nur Karim Al Ismariy; Luthfi Eka Wispriyanti; Ridho Sadillah Ahmad
Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Vol. 8 No. 1 (2026): Juli: Sinov: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sinov.v8i1.893

Abstract

This study examines the recurring traffic accidents at the Bawen intersection in Semarang Regency, particularly involving heavy vehicles descending from the toll exit. The research aims to analyze the underlying causes and formulate an effective accident prevention model. Using a qualitative empirical juridical approach, data were collected through field observations, interviews, and document analysis. The findings reveal that accidents are caused by a systemic interaction of factors, including inadequate road geometry, vehicle technical failures (especially brake malfunction), driver fatigue and limited competence, suboptimal traffic management, and weak preventive law enforcement. These interrelated factors create a high-risk traffic environment, particularly at signalized intersections at the end of steep descents. The study proposes an integrated prevention model combining infrastructure improvement, vehicle supervision, driver capacity enhancement, technology-based traffic management, and preventive law enforcement. This model emphasizes a holistic and sustainable approach to traffic safety. The implications highlight the need for coordinated policies among stakeholders to reduce accident rates and improve overall road safety in the region.
Co-Authors Al Ismariy, Muhammad Nur Karim Amry Syahputra Any Farida Askamilati, Putri Risky Ayattullah Khumaini Abdul Rozak Beliyan Linda Aniyar Dian Tri Asmoro Dwi Muryanto Elvina Melinda Esdarwati, Susila Faisal Afda’u Farida, Any Fatmawati, Anna Febri Tri Siami Fery Irfantoro Ganis Vitayanty Noor Ganis Vitrayanty Noor Hasmia Wahyunisa Hermastita Sekar Ayu Asmara Husnia Hilmi Wahyuni Husnia Hilmi Wahyuni Indra Retnowati Indra Retnowati Irfan Rizky Hutomo Lailasari Ekaningsih Lailasari Ekaningsih Lailasari, Ekaningsih Laras Winarsih Luthfi Eka Wispriyanti Mohammad Tohari MUCHAMMAD FAIZIN Muhammad Charles Syahreza Fahlevi Muhammad Nur Karim Al Ismariy Muhammad Nur Karim Al Ismariy Muhammad Nur Karim Al Ismariy Nabitatus Sa’adah Nada Ulya Qinvi Naya Amin Zaini Nirmala Permatasari Nur, Hidayah Puspaningtyas, Dyah Ayu Saputri, Nova Ana Siti Nur Wijayanti Sufa, Shaine Veila Surya Kusuma Wardana Susila Esdarwati Susila Esdarwati Susila, Esdarwati Wahyu Riski Mulia Wijayanti, Siti Nur Wispriyanti, Luthfi Eka Yahya, Septian Risaldi