Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.837

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law

HS, Salim

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 750499

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN KONTRUKSI PENINGKATAN JALAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KELURAHAN REMBIGA MELALUI SISTEM PENUNJUKAN LANGSUNG (Studi Kasus CV. Asry Tenang Mataram) Hani Rosdiana; Salim HS
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This work aims are to know implementation of work construction agreement on improvement of roads within housing and resettlement area in Rembige District, through direct appointment and also to know taken steps if one party unable to perform the contract whether because of default or force major. Type of this research is normative-empiric legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. the data collected by field and library researches and it analyzed descriptively-qualitatively. From research’s result, it is shows that implementation of construction work agreement through direct appointment in CV. Arsy Tenang Mataram has been follow the Art. 38 Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Goods/Services Government Procurement

ANALISIS HUKUM TENTANG PEMUTUSAN KONTRAK ANTARA PEMERINTAH LOMBOK BARAT DENGAN CV. CIPTA ANUGERAH PRATAMA TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG SENGGIGI Fayoga Ovanda Putra; Salim HS
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui sengketa antara Pemerintah Lombok Barat dengan CV. Cipta Anugerah Pratama dalam pembangunan Dermaga Apung Senggigi. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan Dermaga Apung Senggigi dengan menggunakan perjanjian secara tertulis dan dalam perjanjian kerjasama ini timbul beberapa sengketa antara kedua belah pihak yang menjadi dasar pemutusan kontrak kerjasama, di antaranya adalah adanya anggapan dari pihak PPK bahwa Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama telah melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa pada kasus ini menggunakan jalur Litigasi dan Non Litigasi yaitu melalui Badan Peradilan. Hasil gugatan yang diajukan CV. Cipta Anugerah Pratama ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya menuaikan hasil dengan memenangkan Pihak Penyedia dengan alasan bahwa Pihak PPK tidak dapat membuktikan adanya kecurangan atau pemalsuan dokumen pengadaan saat persidangan dan terbukti bahwa pihak CV. Cipta Anugerah Pratama tidak melakukan wanprestasi. Selanjutnya atas putusan tersebut Pihak PPK Dinas Perhubungan Lombok Barat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Mataram yang hasil putusan persidangan tersebut menolak permohonan PPK untuk seluruhnya dan tetap memenangkan Pihak CV. Cipta Anugerah Pratama.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI TERKAIT KERUSAKAN PROTOKOL NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN Nishfi Miftahurrahmah; Salim HS
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti dan konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dan Empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 36 ayat (1). Selain UUJN tidak ada peraturan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban Notaris Pengganti. (2) konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti yaitu terdiri dari perlindungan hukum Represif dan perlindungan hukum Preventif. Perlindungan hukum Represif yakni berupa pendampingan oleh pihak yang berwenang yaitu Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Pengganti yang sedang dalam masalah, dan perlindungan hukum Preventif dalam proses penegakan hukum baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata melalui Hak Ingkar.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Mutmainnah : (Sudi Pasar Syari’ah Desa Dasan Baru Lombok Barat) M. Syaefurrahman Jazaqi; Salim HS
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.8 KB)

This study aims to find out and explain about the implementation of the lease agreement of the stalls owned by the cooperation of AL-Mutmainnah Islamic Boarding School and to find out the settlement of dispute in the event of default of such agreement. This study is an empirical legal research. The results of the study show that the implementation of the lease agreement of the stalls is carried out in the form of a standard agreement which is embodied into a agreement letter. The form of dispute resolution of the lease agreement of the stands owned by the cooperation of AL-Mutmainnah Islamic Boarding School Cooperative is by way of an out-court resolution (non-litigation), by way of negotiation and mediation through deliberation to reach consensus or through amicable settlement which directly involves both parties.

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemeliharaan Burung Walet Di Labuhan Lombok : Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 134/Pdt.G/2020 PN Selong Septina Indi Huwaida; Salim HS
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study aims to determine the process of resolving cases on breach of contract of Swallow Bird preservation agreements based on the decision of the Selong District Court Number 134/PDT.G/2020 and the legal consequences arose from breaching the contract of of Swallow Bird agreement in Selong District Court Decision Number 134/PDT.G/2020. The type of research used on this study is normative law research, with the combination of statutory approach, conceptual approach, and analytical approach application method. The process of resolving cases in cases of breach of contract for Swallow Bird preservation is through the courts. The legal consequences that arise in the breach of contract of the Swallow Bird preservation agreement are the compensation given by the defendant to the plaintiff and the judge grants some of the claims filed by the plaintiff as the party experiencing default.

Implikasi Hukum Tentang Penambahan Dan Perubahan Nama Pada Passport : (Studi Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2022/PN Mtr) Rizqi Maulana Ibrata; Salim HS; Diangsa Wagian
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2607

This study aims to determine the procedure for the name change mechanism based on the Court's decision Number: 13/Pdt.P/2022/PN Mtr and the legal implications of the name change in the decision Number: 13/Pdt.P/2022/PN Mtr. This type of research is normative law, with The approach method used is the statutory approach, the conceptual approach, and the analytical approach. The procedure for the name change mechanism is carried out based on the determination of the district court where the applicant is located. The legal implications of a name change are regulated in the provisions of Article 52 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which stipulates that a name change is carried out based on the determination of the district court where the applicant is located and Article 24 paragraph 2 of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2014 concerning the procedure for changing normal passport data.

WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG Elsa Rizki Utami; Salim HS
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3501

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif bahwa pertimbangan hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi perjanjian hutang piutang pada surat autentik/tertulis tangan yang tidak dibantah karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai debitur yang melakukan wanprestasi/cidera janji dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, dan pokok sengketa mengenai bezitsrecht. Wanprestsi yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat proses penyelesaian perkara yang diselesaikan melelui pengadilan yang dimenangkan oleh pihak Penggugat karena pihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dengan tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 5 Mei 2021. Penelitian ini berjudul “Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr)”.

Pengaturan Perjanjian Kawin Di Negara-Negara Berbasis Civil Law Hariani, Widika Shepia; HS, Salim
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The objective of this study is to examine the regulation of marital agreements within the legal systems of Indonesia, the Netherlands, China, and Germany. The research methodology employed is normative legal research with a focus on statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that in Indonesia, marital agreements are governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in conjunction with Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, as well as the Compilation of Islamic Law. In the Netherlands, marital agreements are regulated in the Dutch Civil Code, Articles 1:114 to 1:148. In China, regulations can be found in the Chinese Civil Code, Article 1046. Meanwhile, in Germany, regulations are stipulated in the German Civil Code, Articles 1415 to 1449.

Ganti Rugi Terhadap Hasil Tambang Ilegal Wirawan, Karin Nagari; HS, Salim
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.5125

Penelitian ini mengkaji peran hukum perdata dalam mengatur hubungan antara pemilik hak atas pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam kegiatan tambang, terutama terkait ganti rugi atas kerugian akibat tindakan ilegal. Studi ini menyoroti kasus eksplorasi biji besi tanpa izin yang melibatkan Jamal Buyung (Penggugat), CV. Padak Mas, dan Bupati Lombok Barat. Tergugat 1 melakukan eksplorasi tanpa persetujuan Penggugat, yang menimbulkan kerugian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute, sosiologis, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Pengadilan memutuskan Tergugat membayar ganti rugi, namun dalam banding jumlah ganti rugi dikurangi karena kurangnya bukti valid. Putusan kasasi memerintahkan pembayaran Rp. 18 miliar kepada Penggugat. Penelitian ini menekankan pentingnya hukum perdata dalam menangani konflik tanah dan tambang serta kejelasan proses peradilan untuk keadilan yang lebih baik.

Analisis Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua Pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Hasanah, Indri Annisa; HS, Salim
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6405

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Status hubungan orang tua ketika membenihkan dan melahirkan anak mempengaruhi pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin, hal ini seperti kelahiran anak yang terjadi diluar pernikahan, anak yang dibenihkan diluar pernikahan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah, anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak diluar Nikah, terhadap pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin adalah nama ayah dapat dicantumkan selama dapat dibuktikan adanya hubungan darah.

Co-Authors Ade Sultan Muhammad Aris Munandar Aris Munandar Aris Munandar Assidiqi, M. Jimli Asy'ari, Hasan Asy’ari, Hasan Diangsa Wagian, Diangsa Djumardin Djumardin . Djumardin Djumardin Djumardin, Djumardin Elsa Rizki Utami Fathoni, M. Yazid Fayoga Ovanda Putra Hadirman, Wiwin Hani Rosdiana Hariani, Widika Shepia Hasanah, Indri Annisa Laely Wulandari Lale Fatimi Arbain Lalu Husni Lalu Rusdi Lola Thamara M. Syaefurrahman Jazaqi M.DARDA ZAMZANI Marsoan . Mohammad Irfan Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhaimin Muhammad Sood Nishfi Miftahurrahmah Oddy Prasetya Pertiwi, Nasda Aninda Rahmawati Kusuma Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri Rika Puspa Yatni Rizaldi, Rizky Rizqi Maulana Ibrata Rodliyah Rodliyah, Rodliyah Rozansyah, Muhammad Aryah Saipudin, Lalu Saputro, Rino Aryanto Septina Indi Huwaida Sili, Eduardus Bayo Sintia Lestari, Ni Ketut Sugito, Gea Ossita Suhartana, Lalu Wira Pria Swadana, I Gede Indrawan Wirawan, Karin Nagari Yenni Lailatun Yudi Setia Permana Zainie, Faroja Zamzani, M. Darda

Title Search

Found 19 Documents Search Journal : Private Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search
Journal : Private Law