Yudi Yusnandi
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Integral Penegak Hukum Susanti, Ino; Yusnandi, Yudi; Hendryan, Dery
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3297

Abstract

Bertolak pada perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik namun apabila di pandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dari keuntungan perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut, maka dengan demikian tentunya sangat efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang mengapa pemberantasan korupsi sulit diimplementasikan oleh penegak hukum dan bagaimanakah pemberantasan korupsi melalui pendekatan intergritas penegak hukum.Penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian penulis melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan untuk mendapatkan data di lapangan.Hasil penelitian menguraikan bahwa pemberantasan Korupsi kian menjadi tuntutan masyarakat Indonesia karena tindak pidana tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit dan menyebabkan terhambatnya laju pembangunan serta instabilitas perekonomian negara. Akan tetapi tuntutan tersebut nampaknya masih sulit diwujudkan mengingat upaya untuk melaksanakannya tidak mudah. Hal itu disebabkan ketidakjelasan maksud dari undang-undang yang walaupun telah dibentuk dengan kata bahkan kalimat yang tegas, tidak jarang bunyi undang-undang masih menimbulkan keraguan yang memungkinkan terdapatnya pemaknaan yang sempit yang berujung pada tidak berhasilnya undang-undang tersebut menjerat pelaku korupsi ke persidangan guna di tuntut pertanggungjawabannya
Analisis Pelaksanaan Uang Muka Sewa Menyewa Kios (Ij?rah) Dalam Pandangan Hukum Islam Mirwansyah, Mirwansyah; Lutfi, Mohamad; Yusnandi, Yudi; Pratama, Sartya Surya
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3879

Abstract

Masyarakat yang menyewakan kios bagi para pengusaha. Sewa-menyewa kios di Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung menerapkan pembayaran uang muka itu di larang karena mengandung unsur gharar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan uang muka kios Ababil Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung. Dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka sewa-menyewa (ij?rah) di kios Ababil Kel. Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kulitatif atau cara berfikir induktif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kios di Ababil Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung merupakan ‘urf atau kebiasaan bagi pemilik kios yang menyewakan kios dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa-menyewa kios dilakukan pemilik kios dan penyewa kios sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa (ij?rah), sehingga hukumnya sah. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya cidera janji antara pihak pemilik kios dan penyewa kios
Penerapan Prinsip Good Governance Pejabat Daerah Dalam Proses Perizinan Pratama, Satrya Surya; Januri, Januri; Rusjana, Muhamad; Yusnandi, Yudi; Kartadinata, Andriansyah
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4369

Abstract

Good Governance is a concept that has evolved in line with demands for bureaucratic reform in Indonesia. This article aims to examine in more depth the authority of regional officials regarding licensing and how licensing can be managed as a concrete manifestation of the implementation of Good Governance principles. This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, particularly primary and secondary legal materials. In the context of implementing Good Governance, licensing management is not merely an administrative task but also an instrument for creating a government that is transparent, accountable, participatory, and responsive to public needs. However, challenges in licensing management remain a major obstacle. Complicated bureaucracy, corrupt practices, a lack of transparency, and minimal public participation often hamper the effectiveness of the licensing process
Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta Hibah dan Waris kepada Masyarakat Desa Kurungannyawa Kabupaten Pesawaran Renaldy, Rendy; Yusnandi, Yudi
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 6, No 01 (2025): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v6i01.4182

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat Desa Kurungannyawa, Kabupaten Pesawaran, mengenai akta hibah dan waris sebagai dokumen hukum yang sah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik antar ahli waris di masa depan. Minimnya pengetahuan ini menyebabkan banyak aset tidak tercatat secara legal, sehingga berisiko menimbulkan sengketa. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada Minggu Pertama bulan Juni 2025 dan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar memahami prosedur, fungsi, dan manfaat pembuatan akta hibah dan waris sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendidikan masyarakat dalam bentuk penyuluhan interaktif, dibantu media presentasi dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat, yang diikuti oleh 46 peserta. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif selama kegiatan, hasil evaluasi pre-test dan post-test, serta munculnya kesadaran baru masyarakat untuk segera mengurus dokumen kepemilikan secara sah. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum langsung merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa dan dapat dijadikan model untuk wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa.