Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Integritas: Jurnal Antikorupsi Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) PERSPEKTIF Jurnal Civic Hukum Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences Jurnal Review Politik Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Manan, Firman
Department Of Political Science, University Of Padjadjaran
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Gerakan Ekofeminisme Melawan Pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap 2 Indramayu (Tinjauan Perspektif Politik Rekognisi) Cusdiawan, Cusdiawan; Abdoellah, Oekan S.; Manan, Firman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.143-151

Abstract

Artikel ini menganalisis faktor yang menyebabkan perempuan di Desa Mekarsari melakukan gerakan sosial dari perspektif proses pembingkaian. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, karena yang diteliti dalam artikel ini adalah proses interaksi ataupun pertarungan wacana yang memengaruhi kemunculan gerakan. Artikel ini berargumen bahwa ekofeminsme dalam kaitannya dengan politik rekognisi sebagai wacana penting dalam gerakan, karena dalam pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap di desa Mekarsari, bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, juga dianggap mengabaikan hak-hak para perempuan, baik dalam prosesnya maupun manfaatnya. Bagi para perempuan, memperjuangkan ruang hidup dan lingkungan, dimaknai juga sebagai perjuangan atas harga diri dan martabat. Artikel ini menemukan perbedaan makna dan kepentingan akan “pengakuan” bagi individu yang memilih terlibat di dalam gerakan dan yang menolaknya.Kata kunci: ekofeminisme, gerakan sosial, pembingkaian, pengakuan
Pelaksanaan Desentralisasi dan Good Governance Kabupaten Malang di Desa Ngadas Maulida, Dilla; Sausan, Hana; Nazhira, Salwa; Manan, Firman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.999

Abstract

Desentralisasi menjadi kebijakan yang berkembang di negara demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang kemudian berpengaruh juga pada proses pemerintahan di lingkup paling kecil yaitu pemerintahan desa. Desa Ngadas merupakan desa yang terletak di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Jawa Tengah. Dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan otonomi daerah, partisipasi masyarakat dan perumusan peraturan desa untuk mencapai good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan masyarakat Desa Ngadas lebih menekankan adat istiadat dan masih percaya dengan dukun adat, peran dukun adat sangat terlihat jelas dalam politik dalam pengukuhan jabatan kepala desa sekaligus kepala adat. Partisipasi masyarakat Ngadas masuk dalam kategori partisipasi aktif, masyarakat mendapatkan undangan atau informasi mengenai musyawarah melalui RT yang datang langsung ke rumah warga. Desa Ngadas mampu mencapai good governance dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan desa lain, keunikan dalam desa ngadas menjadikan perpolitikan yang lebih sehat dengan menekankan pada hukum adat istiadat.
Mencermati Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Populisme Islam Ritonga, Alwi Dahlan; Muradi, Muradi; Manan, Firman
Jurnal Review Politik Vol. 10 No. 1 (2020): June
Publisher : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.301 KB) | DOI: 10.15642/jrp.2020.10.1.1-26

Abstract

Naiknya gelombang kebangkitan populisme adalah salah satu fenomena politik yang sedang terjadi di seluruh dunia saat. Hal ini ditandai dengan kemunculan tokoh-tokoh dan narasi populistik dalam setiap kontestasi pemilu. Hampir seluruh negara mengalami hantaman gelombang ini dengan berbagai corak tersendiri. Dalam konteks Indonesia, para peneliti mengatakan bahwa populisme yang bangkit di Indonesia adalah populisme sayap kanan yang membawa narasi agama sebagai semangat perjuangannya. Lebih spesifik, populisme sayap kanan yang dimaksud di Indonesia adalah populisme Islam. Kajian mengenai populisme Islam di Indonesia sangat banyak, akan tetapi hampir tidak ada ahli yang menjadikan mahasiswa sebagai fokus penelitiannya. Padahal, mahasiswa adalah salah satu entitas yang tidak bisa dinafikan perannya dalam melakukan perubahan sosial di Indonesia. Dalam artikel ini, peneliti akan memuat kajian tentang adanya gerakan populisme Islam pada kalangan mahasiswa Islam di Indonesia. Fokus penelitian ini membahas tentang beberapa organisasi kemahasiswaan Islam digerakkan oleh mahasiswa di lingkungan kampus/universitas.Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur serta teknik analisis data adalah menggunakan teknik analisis deskriptif.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Manan, Firman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11860

Abstract

Penelitian tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)dilakukan dalam rangka mengevaluasi fungsi-fungsi dari DPD-RI dan difokuskanpada upaya DPD-RI mengimplementasikan fungsi-fungsi legislasi, perwakilan,pertimbangan, pemeriksaan, serta perekrutan dan pelatihan. Penelitian dilakukandengan menggunakan metode kualitatif untuk membangun penjelasan tentangfungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPD-RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwaDPD-RI belum dapat mengoptimalisasikan fungsi-fungsinya oleh karena terdapatproblematika ketiadaan kewenangan tersendiri, keterbatasan fungsi legislasi danpertimbangan DPD-RI yang tidak mengikat. Oleh karenanya, perlu dilakukanpenguatan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 1945 sertapengimplementasian konvensi agar pertimbangan DPD-RI mengikat institusiinstitusinegara lainnyagb777
Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019 Luthfi Hamzah Husin; Heroik Mutaqin Pratama; Wegik Prasetyo; Hendra Hendra; Wawan Budi Darmawan; Firman Manan; Feri Amsari
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol 7 No 1 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i1.720

Abstract

This article attempts to examine the relationship between election malpractice and corruption by focusing on analyzing frauds in the vote counting and recapitulation process in the 2019 Indonesian Election, specifically in the legislative election. This study tries to fill in the gaps in literature that examines electoral malpractice in Indonesia which is seen more at the campaign stage rather than the vote counting and recapitulation stages in which the role of election management body is very central. To analyze this, this study analyses more specifically the involvement of the General Election Commission (KPU) as election organizer in electoral malpractice. Using document analysis and case study method, this study found that the vote recapitulation stage, especially at the district level, is the most prone phase to electoral malpractice where the involvement of the ad-hoc election administrator and candidates’ witness play an important role there.
Mental and Physical Capability as the Requirement for Indonesian Presidential Candidate: Legal Ratio and the Development of Regulation Susi Dwi Harijanti; Mei Susanto; Firman Manan; Muhammad Yoppy Adhihermawan; Ilham Fajar Septian
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 16 No 1 (2022): Edisi Maret
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2022.V16.1-18

Abstract

The Third Amendment to the 1945 Constitution has regulated new requirements for presidential candidates. One of which is the requirement to be mentally and physically capable of carrying  out the duties and obligations of the presidential office. This research aims to find the reason for formulating norms or legal ratio of the formation of such a requirement. The nature of this research is qualitative research using a normative-empirical and comparative approach. The results reveal several legal ratios of the requirement. First, the requirement is considered important because the president has the highest position within the governmental structures. Second reason refers to the close relation between health and decision-making matters, and the third demonstrates reasonable and justifiable limitations from the perspective of human rights. Comparison with several countries exposes that the requirement is fundamental since the president has dual functions, namely a head of state and a chief of government. This research also exhibits that the legal basis of the requirement is not in accordance with the 1945 Constitution since the existing regulation takes the form of the Decree of the General Election Commission. Therefore, this research recommends the appropriate legal basis to further regulate mental and physical requirements by law which regulates some fundamental principles dealing with such requirements.
Co-Authors Abdul Hakim Syafi'i Aisatul Husna Arfan Fadhillah Danuwidjaja Ari Ganjar Ardiansyah Ari Ganjar Herdiansah Budhi Gunawan Caroline Paskarina Cusdiawan Cusdiawan Cusdiawan Cusdiawan Cusdiawan, Cusdiawan Darmawan, Wawan Budi Dede Kartini Delya Afrida Sari Dilla Maulida Dilla Maulida Dilla Maulida, Dilla Ery Lilik Suryani Turnip Feri Amsari Hana Sausan Hana Sausan Hendra Hendra Hendra, Hendra - Heroik Mutaqin Pratama HUSIN, LUTHFI HAMZAH Ilham Fajar Septian Ilham Fajar Septian M. Rizky Ganda Hutama Mei Susanto Moh. Sugiharto Muhammad Yoppy Adhihermawan Muradi - Nanang Suryana Nazhira, Salwa Neneng Yani Yuningsih Nurzaman, Cecep Oekan Soekotjo Abdoellah Prasetyo, Wegik Pratama, Heroik Mutaqin Ratnia Solihah Ritonga, Alwi Dahlan Salwa Nazhira Salwa Nazhira Sausan, Hana Susi Dwi Harijanti Wawan Budi Darmawan Wegik Prasetyo