Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.971

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JWP (Jurnal Wacana Politik) JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Integritas: Jurnal Antikorupsi Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) PERSPEKTIF Jurnal Civic Hukum Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences Jurnal Review Politik

Manan, Firman

Department Of Political Science, University Of Padjadjaran

Author-ID : 757869

Religion Arts Humanities Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Gerakan Perempuan Subaltern Ekofeminisme dalam Melawan Pembangunan PLTU 2 Indramayu Cusdiawan Cusdiawan; Oekan S. Abdoellah; Firman Manan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

This research examines the struggle of women in rejecting development that is considered damaging to the environment. The problem asked in this study, namely "How is the process of the subaltern ecofeminism women's movement in Indramayu against the construction of PLTU 2 ?". Meanwhile, the purpose of the research is to describe the process of the subaltern ecofeminism women's movement in Indramayu against the construction of PLTU 2. This research was conducted using a qualitative method with a feminist perspective, and took place in Mekarsari Village, Patrol District, Indramayu Regency which became the site of PLTU 2 construction. subaltern groups, because of their position outside of social and political representation, this development will further marginalize them. Therefore, they took the fight in the form of social movements. In this movement, women affirm the spirit of ecofeminism. This article looks at the process of the movement with a social movement integration approach (political opportunity structure, mobilization structure and framing process), so that the factors of political economy structure, mobilization structure and framing are considered an important part of the process of emergence and development of a movement

DILEMA PENGGUNAAN FIGUR SENTRAL: ANTARA IDEALISME DAN KEBUTUHAN SUARA BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA M. Rizky Ganda Hutama; Ratnia Solihah; Firman Manan
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 4 No 2 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.4353

This study discusses the dilemma that occurs in PSI between maintaining party ideals by not using figures or maximizing votes in the first election. The purpose of this study is to discuss how figures play a role in the success of political parties in getting votes in elections. The method used in this study is a qualitative method using two data sources. The data collection technique used is through interviews and from other sources related to this research such as books, journals, and mass media. The theory used in this study is the social dilemma theory proposed by Weiten. The result of this study is that PSI's decision not to use figures as part of its political strategy had a negative impact on vote gains so that PSI failed to reach the parliamentary threshold in its first election. PSI was only able to reach the 12th position of the 19 competing parties. In contrast to the results at the national level, in DKI Jakarta PSI got quite significant results. This is inseparable from the figure of Ahok who indirectly influences PSI's political strategy in DKI Jakarta. As long as figures still play a role as determinants of people's choices, the existence of figures must be included as part of the strategy of every political party. By elaborating between party figures and platforms, the new party will get the maximum benefit

SOSIALISME ISLAM: PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK H.O.S. TJOKROAMINOTO Firman Manan
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

In several literatures of Indonesian political thought, the ideas of socialism has been claimed as the doctrine came from and influenced by western political thought. On the other side, Islam political thought has been seemed as the doctrine came from Indonesia traditional heritages. These view was rejected by H.O.S. Tjokroaminoto who argues that socialism has been established and flourished inthe Islamic tradition before it was developed in the West. This article tries to describe H.O.S. Tjokroaminoto’s political thought about Islamic socialism which was constructed in the Islamic tradition rooted from Al-Quran and As-Sunnah.

Relasi Eksekutif - Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia Firman Manan
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pengadopsian sistem presidensial multipartai di Indonesia sejak tahun 2004 berpotensi menyebabkan gangguan terhadap stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena disharmoni relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Terlebih, tidak terlihat adanya peran yang signifikan dari dua kamar lain di badan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam memoderasi konflik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tulisan ini menggunakan pendekatan relasi legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai serta teori sistem perwakilan untuk menggambarkan hubungan antara badan legislatif dan eksekutif di Indonesia serta memberikan alternatif solusi untuk mengembangkan relasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif dengan melakukan reposisi terhadap lembaga legislatif. Tulisan ini menawarkan dua alternatif reposisi: pertama, pengadopsian sistem bikameral kuat atau bikameral simetris, dan kedua, memformalisasikan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai forum musyawarah tertinggi untuk merumuskan haluan negara.

Gerakan Ekofeminisme Melawan Pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap 2 Indramayu (Tinjauan Perspektif Politik Rekognisi) Cusdiawan Cusdiawan; Oekan S. Abdoellah; Firman Manan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.143-151

Artikel ini menganalisis faktor yang menyebabkan perempuan di Desa Mekarsari melakukan gerakan sosial dari perspektif proses pembingkaian. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, karena yang diteliti dalam artikel ini adalah proses interaksi ataupun pertarungan wacana yang memengaruhi kemunculan gerakan. Artikel ini berargumen bahwa ekofeminsme dalam kaitannya dengan politik rekognisi sebagai wacana penting dalam gerakan, karena dalam pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap di desa Mekarsari, bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, juga dianggap mengabaikan hak-hak para perempuan, baik dalam prosesnya maupun manfaatnya. Bagi para perempuan, memperjuangkan ruang hidup dan lingkungan, dimaknai juga sebagai perjuangan atas harga diri dan martabat. Artikel ini menemukan perbedaan makna dan kepentingan akan “pengakuan” bagi individu yang memilih terlibat di dalam gerakan dan yang menolaknya.Kata kunci: ekofeminisme, gerakan sosial, pembingkaian, pengakuan

Dinamika Politik dalam Implementasi Kebijakan Kampanye Putaran Kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Moh. Sugiharto; Dede Kartini; Firman Manan
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Studi ini menganalisa tentang dinamika politik dalam implementasi kebijakan kampanye putaran kedua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Kebijakan ini merupakan bentuk respon positif KPU DKI Jakarta atas situasi fakta lamanya jeda waktu antara putaran pertama sampai dengan putaran kedua, sehingga apabila tidak dilegalkan dalam bentuk kampanye tentu yang terjadi adalah kegiatan kampanye terselubung, ilegal yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Tentunya, kehadiran kebijakan ini memberikan ruang dan keseimbangan bagi pasangan calon dalam melakukan kegiatan kampanye putaran kedua, sehingga keadilan Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017 menjadi terwujud. Meskipun sangat disayangkan, dinamika yang terjadi selama masa kampanye putaran kedua adalah masifnya isu-isu SARA, provokasi, dan politik uang, sehingga menumbuhkan konflik horizontal dan membentuk polarisasi ditengah-tengah Masyarakat DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu, permasahannya kemudian adalah sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purpossive sampling dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementor dalam implementasi kebijakan kampanye putaran kedua ini sudah berjalan cukup baik. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dilapangan sangat masif terjadi pertarungan politik SARA, provokasi dan politik uang yang dilakukan oleh aktor informal masing-masing kubu Pasangan Calon. Masifnya isu SARA, provokasi, dan politik uang selama masa kampanye putaran kedua kemudian menutup dan menenggelamkan isu-isu subtantif dari kegiatan kampanye pasangan calon dan/atau Tim Kampanye. Untuk itu, kuatnya aktifitas aktor informal dalam pusaran isu-isu SARA, provokasi, dan politik uang telah mempengaruhi efektifitas kebijakan ini. Tumbuh suburnya isu-isu SARA, provokasi dan politik uang selama masa kampanye putaran kedua berlangsung merupakan konsekuensi atas lemahnya pengawasan dan peneggakan hukum selama penyelenggaraan Pemilihan di DKI Jakarta Tahun 2017.

Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung Tahun 2019 Nanang Suryana; Ari Ganjar Ardiansyah; Firman Manan
Jurnal Civic Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v5i1.10677

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelembagaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif. Bertolak dari kerangka teoritik pelembagaan partai politik, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang berfokus pada empat derajat pelembagaan. Hasil penelitian memperlihatkan derajat kesisteman (systemness) dalam proses pelembagaan di tubuh PSI Kota Bandung masih jauh dari kata ideal. Faktor-faktor seperti penggunaan aturan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam konstitusi partai belum mampu diterjemahkan PSI Kota Bandung dalam menajemen keorganisasian. Di level derajat identitas nilai (value infusion), PSI Kota Bandung konsisten mengusung nilai yang menjadi landasan partai. Namun, secara prakis beberapa narasi yang diusung partai tidak terlalu mendatangkan insentif secara elektoral. Di level decisional autonomy, kondisi PSI Kota Bandung yang hanya mengandalkan sumber pembiayaan partai dari sumber internal, kendati kondisi ini memberikan keleluasaan dan derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan, namun keterbatasan kemampuan keuangan berdampak pada efektifitas jalannya organisasi. Di level value infusion, narasi dan isu yang dibawa parrtai menjadikan mereka dekat dengan segmen pemilih dari kelompok minoritas, baik dari kelompok keagamaan maupun etnis. Di level keempat (reification), diferensiasi identitas yang dibawa partai nampak belum membumi di tengah publik Kota Bandung.

Rekrutmen Calon Legislatif Muda Partai Golongan Karya Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 Delya Afrida Sari; Wawan Budi Darmawan; Firman Manan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

This paper aims to describe the recruitment of young legislative candidates for the Golkar Party in the 2019 elections. The problem is focused on how the recruitment of young legislative candidates is carried out by the Golkar party. In order to approach this problem, the theory of political recruitment from Michael Rush and Philip Althoff was used. The data were collected through interviews and analyzed qualitatively. The type of research used is descriptive which intends to provide the results of exploration or exploration of information on the research objectives. This study concludes that the political recruitment of young golkar party legislative candidates for the House of Representatives of the Republic of Indonesia for the 2019-2024 period includes five activity processes, namely: supply and demand, agency, criteria, control and demand.

HUBUNGAN ANTARA KADERISASI DAN IDEOLOGI DALAM PARTAI POLITIK: STUDI KASUS AKTIVITAS INTERNAL PDIP Arfan Fadhillah Danuwidjaja; Firman Manan
Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science Vol 4 No 1: April, 2023
Publisher : Epistemik Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57266/epistemik.v4i1.119

Caderization and ideology are important aspects of a political party, especially in the activities of a political party. Ideology primarily plays an important role as the philosophical foundation of a political party. Regeneration can then be seen as fulfilling this goal in the philosophical context of political parties. The relationship between cadre formation and the ideology of a political party then becomes important to explore how the two concepts rub against one another. This article was specifically created with the aim of exploring how ideology influences the regeneration activities of a party, and whether regeneration activities are carried out with the philosophical principles that exist in the ideology of political parties. This is specifically done using qualitative research methods based on data and information directly obtained from case studies of the internal activities of the Indonesian Democratic Party of Struggle. Overall, the results of the research in this article found that the relationship between cadre formation and ideology in political parties is practically centered on efforts to generate good public perceptions of political parties and the ideology espoused by these parties.

Pelaksanaan Desentralisasi dan Good Governance Kabupaten Malang di Desa Ngadas Dilla Maulida; Hana Sausan; Salwa Nazhira; Firman Manan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.999

Desentralisasi menjadi kebijakan yang berkembang di negara demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang telah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah yang kemudian berpengaruh juga pada proses pemerintahan di lingkup paling kecil yaitu pemerintahan desa. Desa Ngadas merupakan desa yang terletak di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Jawa Tengah. Dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan otonomi daerah, partisipasi masyarakat dan perumusan peraturan desa untuk mencapai good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan masyarakat Desa Ngadas lebih menekankan adat istiadat dan masih percaya dengan dukun adat, peran dukun adat sangat terlihat jelas dalam politik dalam pengukuhan jabatan kepala desa sekaligus kepala adat. Partisipasi masyarakat Ngadas masuk dalam kategori partisipasi aktif, masyarakat mendapatkan undangan atau informasi mengenai musyawarah melalui RT yang datang langsung ke rumah warga. Desa Ngadas mampu mencapai good governance dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan desa lain, keunikan dalam desa ngadas menjadikan perpolitikan yang lebih sehat dengan menekankan pada hukum adat istiadat.

Co-Authors Abdul Hakim Syafi'i Aisatul Husna Arfan Fadhillah Danuwidjaja Ari Ganjar Ardiansyah Ari Ganjar Herdiansah Budhi Gunawan Caroline Paskarina Cusdiawan Cusdiawan Cusdiawan Cusdiawan Cusdiawan, Cusdiawan Darmawan, Wawan Budi Dede Kartini Delya Afrida Sari Dilla Maulida Dilla Maulida Dilla Maulida, Dilla Ery Lilik Suryani Turnip Feri Amsari Hana Sausan Hana Sausan Hendra, Hendra - HUSIN, LUTHFI HAMZAH Ilham Fajar Septian Ilham Fajar Septian M. Rizky Ganda Hutama Mei Susanto Moh. Sugiharto Muhammad Yoppy Adhihermawan Muradi - Nazhira, Salwa Neneng Yani Yuningsih Nurzaman, Cecep Oekan Soekotjo Abdoellah Prasetyo, Wegik Pratama, Heroik Mutaqin Ratnia Solihah Ritonga, Alwi Dahlan Salwa Nazhira Salwa Nazhira Sausan, Hana Solly Aryza Suryana, Nanang Susi Dwi Harijanti Wawan Budi Darmawan

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search