Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic Education Students Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Sulatri, Kristina
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN: (Studi di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan) Lestari, Falian Ananda; Ismail, Yudhia; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.143

Abstract

Permasalahan terkait sampah adalah permasalahan yang selalu dihadapi oleh beberapa negara maju serta juga negara berkembang. Permasalahan tentang sampah merupakan permasalahan yang sulit untuk diperbaiki. Seperti halnya di Kelurahan Panggungrejo memerlukan penanganan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakatnya dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kesadaran hukum bisa dikembangkan berdasarkan indikator – indikator tertera seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta juga pola perilaku hukum. Selain indikator harus juga diperhatikan faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo untuk melakukan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih bisa dikatakan belum sepenuhnya baik tetapi masih bisa ditingkatkan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengetahuan tentang hukum juga harus lebih dioptimalkan agar sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan faktor – faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor pendidikan masih dibawah rata – rata, faktor sarana yang masih kurang memadai.
Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia Farochah, Lailatul; Ismail, Yudhia; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.165

Abstract

Agunan menjadi alternatif yang ditawarkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan dalam kegiatan pinjam meminjamkan uang yang dibuat dalam bentuk perjanjian kredit dalam perjanjian pokok merupakan awal jaminan fidusia. Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia berupaya menerapkan kontrol berbasis kepercayaan atas hak milik, sehingga memungkinkan debitur untuk tetap memiliki pengaruh terhadap agunan bahkan setelah status mereka sebagai pemilik berubah. Apabila debitur ingkar terhadap janjinya, maka kreditur dapat menjual agunannya sesuai Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Implementasi praktiknya di masyarakat hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya yang melibatkan debitur dan debt collector dalam penarikan sepihak (parate executie) oleh kreditur atas objek jaminan fidusia. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang terbit pada tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan perlindungan hukum preventif terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan debitur dan kreditur dirugikan baik materil maupun non-materi. -kerugian materil yaitu akibat parate executie sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012. Ketika timbul konflik hukum, perlindungan hukum yang represif diberikan dalam bentuk denda, hukuman penjara, dan akibat hukum lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan main hakim sendiri (parate executie) dalam proses eksekusi dikemudian hari, debitur dan kreditur sepakat untuk menerapkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang mendasari pelaksanaan hak eksekutorial.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar Dalam Perspektif Keadilan Hukum Wicaksono, Bagus; Sulatri, Kristina; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.167

Abstract

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu, kesejahteraan anak merupakan tanggungjawab orang tua seperti menyayangi, memberikan nilai-nilai positif, dan keberlangsungan hidup anak. Namun, tidak semua orang tua mengharapkan kehadiran anak saat menjalani rumah tangganya, hal itu terdapat beberapa faktor seperti hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis yang nantinya dapat mengakibatkan perceraian bagi kedua orang tua dan apabila hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan nasib anak kedepannya juga akan diterlantarkan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya akan tetapi dampak dari penelantaran anak tersebut berpengaruh terhadap keadaan fisik maupun non fisik bagi anak di masa mendatang. Oleh karena itu, anak yang terlantar harus mendapatkan perlindungan hukum sebab anak yang terlantar sering kali mendapatkan kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar terdapat dua perlidungan hukum. secara preventif pemerintah membuat kebijakan terkait terkait perlindungan anak yang tercantum pada Pasal 76B UU No 35 Tahun 2014 dan terdapat lembaga yang menangui anak yang terlantar. Sedangkan perlindungan represifnya terdapat sanksi pada pelaku penelantaran anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77B UU No 5 Tahun 2014 dan memberikan korban penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang pangan, pemukiman, pendidikan, dll. Namun, jika dikaitkan dengan perspektif keadilan hukum pada kasus penelantaran anak, maka pelaku penelantaran anak dalam mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut bukan hanya mendapatkan sanksi yang ada pada regulasi tetapi dalam pemberian sanksi pada pelaku terdapat pada pertimbangan hakim. Sanksinya bisa berupa pemberatan atau peringanan.
Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja Ramadhanti, Fitria A’yunina; Ismail, Yudhia; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.222

Abstract

Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara-negara maju namun juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tidak hanya mencakup pelanggaran lalu lintas, tetapi juga kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara. Terdapat 1.702 pengendara ojek online yang terlibat sebagai korban maupun pelaku dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Kesalahan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan, mengingat hampir semua tabrakan diawali dengan pelanggaran rambu lalu lintas. Pasal 234 Ayat (3) huruf b UU LLAJ bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. Suatu kemungkinan dapat terjadi pada pengemudi ojek online terbebas dari tanggung jawab atas kerugian fisik yang diderita oleh penumpang karena kecelakaan yang terjadi semata-mata bukan karena kesalahan pengemudi, melainkan korban sendiri. Selain itu, kecelakaan yang sering terjadi akibat dari kesalahan penumpang/pihak ketiga pada umumnya dikarenakan hewan dan/atau orang lain yang tanpa sengaja mengganggu aktivitas kendaraan bermotor.
Pertanggungjawaban Yuridis Maskapai Penerbangan Terhadap Kerusakan Barang Penumpang Dalam Perspektif Tujuan Hukum Sari, Virda Widya; Ismail, Yudhia; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.223

Abstract

Pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang bawaan penumpang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada penumpang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang pada intinya semua kerugian yang dialami penumpang selama penyelengaraan pengangkutan berlangsung menjadi tanggung jawab pengangkut karena disebabkan oleh maskapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban yuridis maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang penumpang dalam perspektif tujuan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengulas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian maskapai penerbangan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang disebabkan oleh maskapai penerbangan. Terdapat peraturan yang khusus serta regulasi yang cukup jelas terkait bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan hukum secara optimal. Dalam perspektif tujuan hukum, nilai keadilan perlu dicapai dalam sengketa antara maskapai dengan penumpang. Peraturan perundangan-undangan dan peraturan lain yang mendukung masih belum spesifik mengatur bagaimana ganti rugi yang harus di berikan kepada penumpang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 7 AYAT (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM Habibillah, Kafi; Sulatri, Kristina; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.232

Abstract

Kredit macet mengacu pada ketidakmampuan debitur perorangan maupun perusahaan untuk membayar angsuran dan utang kepada pemberi pinjaman tepat waktu. Kondisi yang seperti ini bisa saja terjadi karena beberapa sebab. Salah satu sebab itu misalnya terjadi bencana alam yang mengganggu kegiatan bisnis nasabah. Bencana alam sebagai peristiwa overmacht mempunyai akibat hukum bahwa kreditur tidak dapat menuntut prestasi. Debitur tidak lagi dinyatakan lalai dan tidak lagi diwajibkan membayar ganti rugi. Kreditur tidak dapat menuntut pemutusan perjanjian bersama dan kewajiban dianggap batal demi hukum. Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 mengatur mengenai restrukturisasi kredit macet akibat bencana alam dengan memberikan fasilitas tambahan yang diharapkan dapat membantu debitur dalam membangun kembali dan mengembangkan usahanya serta mampu melunasi kredit bermasalah sebelumnya
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER: (Studi Terhadap Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023) Syalum, Novita Citra; Sulatri, Kristina; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.235

Abstract

Besarnya arus globalisasi yang hadir ke Indonesia membawa pengaruh yang begitu kompleks. Hadirnya kaum LGBT yang mulai menyuarakan hak asasi manusia mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. LGBT di Indonesia dianggap sebagai salah satu perbuatan penyimpangan seksual dan dilarang. Banyaknya penolakan terhadap kaum LGBT membuat mereka ramai menyuarakan hak asasi manusia. Di lain sisi, hak asasi manusia sendiri dibatasi oleh norma-norma yang diakui di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Hingga saat ini belum ada kepastian hukum untuk mengatur pelarangan LGBT. Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah Bupati Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Garut No. 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat. Namun, Peraturan Bupati tersebut hanya mengatur mengenai pencegahan. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis secara yuridis terhadap Peraturan Bupati tersebut dan tujuan hukum yang hendak dicapai dari Peraturan Bupati tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisis apakah Peraturan Bupati berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta metode penafsiran. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Bupati tersebut dan perlu adanya aturan lebih tinggi yang mengatur pelarangan LGBT untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pelarangan dan pencegahan perilaku LGBT yang memiliki dampak buruk pada masyarakat secara luas, serta diharapkan dengan adanya peraturan tersebut akan menjamin kepastian hukum terhadap peraturan mengenai perilaku LGBT di Indonesia.
The Urgency of Women’s Legislative Representation: Education and Political Participation Humiati, Humiati; Sulatri, Kristina
Journal of Islamic Education Students (JIES) Vol. 5 No. 2: November 2025
Publisher : Universitas Islam negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/jies.v5i2.16615

Abstract

Women’s representation in legislative bodies is a constitutional mandate and a key indicator of democratic quality and gender equality. Although Indonesia has established a minimum 30% quota through Law No. 7 of 2017 on General Elections, representation reached only 21% in the 2019–2024 period. This study examines the constitutional and gender equality foundations of women’s representation, identifies barriers to achieving the quota, and analyzes the role of education in enhancing women’s political participation. Using a qualitative normative-juridical approach and literature review, the research analyzes statutory regulations, scholarly works, and statistical data. Findings show that women’s representation is grounded in Articles 27 and 28 of the 1945 Constitution and reinforced by international commitments such as CEDAW. Major obstacles include entrenched patriarchal culture, double burden, limited access to education, gender-biased political party systems, weak law enforcement, economic constraints, political violence, and an electoral system that does not fully support affirmative action. Education functions as a transformative instrument through formal education, practical political training, and political literacy development. Policy recommendations include integrating gender equality into curricula, strengthening structured political training, enhancing digital literacy, and implementing regulatory reforms such as the zipper system and legal protection against gender-based political violence.
Co-Authors Ahmad Sukron Al-Karimah, Dina Alfiansyah, Novan Amritasari, Alifiani Vidi Andini, Asia Wahyu Ariesta, Wiwin Bagus Wicaksono Barizi, Ahmad Irfansyah Budiarti, Dwi Dausat, Achfas Jangki Dewi, Nur Indah Sari Farochah, Lailatul Habibillah, Kafi Hikmawati, Rina Putri Humiati, Humiati Illah, Ainul Atok Ismail, Yudhia Istijab, Istijab Lestari, Falian Ananda Makhfud, Makhfud muhammad mashuri Pranama, Diaz Anang Wahyu Raharjo, M Agus Pri Ramadhanti, Fitria A’yunina Sakadomas, Renata Putri Saputri, Silvia Dwi Sari, Virda Widya Sholehuddin, M. Siti Wulansari, Siti Syalum, Novita Citra Winarno, Ronny Zakiyah, Adinda Rizqi