Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.605
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Akta JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Lex Renaissance Kemudi JOURNAL EQUITABLE Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Pengabdian UNDIKMA Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Education Research Mediation : Journal Of Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Adpertens ; Jurnal Ekonomi dan Manjemen Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis Jurnal Kajian Ilmu Hukum Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM) Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Satrio Abdillah
Faculty Of Law, Islamic University Of Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Ketahanan Pangan di Provinsi Riau: Tantangan dan Potensi Solusi Kebijakan Alternatif Hidayati, Hidayati; Abdillah, Satrio; Adni, Dita Fisdian
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.714-722

Abstract

Penelitian ini berfokus pada ketahanan pangan di Provinsi Riau yang tercatat memiliki skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 67,59 pada tahun 2022, menempatkannya di urutan keenam terbawah dari 34 provinsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan ketahanan pangan di Riau serta mengeksplorasi solusi kebijakan alternatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara, dokumentasi, observasi lapangan, dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan NVivo 12 Plus. Hasil yang diharapkan adalah pemahaman mendalam tentang tantangan ketahanan pangan, identifikasi solusi kebijakan yang relevan dan berkelanjutan, serta rekomendasi kebijakan yang efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya indeks ketahanan pangan di Provinsi Riau akibat ketergantungan tinggi pada impor, degradasi lahan pertanian, keterbatasan infrastruktur distribusi, perubahan iklim ekstrem, dan fluktuasi harga pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, lima strategi kebijakan dapat diterapkan, yaitu: penguatan produksi pangan lokal melalui akses teknologi dan subsidi, diversifikasi sumber pangan dengan mengembangkan komoditas alternatif, perbaikan sistem distribusi berbasis infrastruktur dan digitalisasi, intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi serta kebijakan harga, serta edukasi gizi dan penerapan teknologi pertanian berkelanjutan
PENYULUHAN HUKUM PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK Satrio Abdillah; Saiful Anwar Reza; Mardayan Arifandi; Reflyna Karnesih
Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Yayasan Baitul Hikmah al-Zain

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63424/marsialapari.v2i2.350

Abstract

This study aims to analyze the process of changing the status of Building Use Rights (HGB) to Ownership Rights (HM) in Merjosari Village, Lowokmaru District, Malang City. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type, where data is collected through in-depth interviews and participatory observation. The results of the study indicate that the lack of public understanding of legal procedures related to changes in land status is one of the main obstacles in the process. In addition, administrative obstacles such as long processing times and complex requirements were also found to be significant obstacles. This study provides recommendations regarding the importance of legal counseling and improving the administrative system to accelerate the process of changing land rights status. With the change in status of HGB to HM, landowners will obtain full ownership which provides more freedom in managing and transferring land.
Spesialitas Notaris-PPAT Sebagai Profesi dan Jabatan Dalam Sistem Hukum Indonesia: Specialties of Notary-PPAT as a Profession and Position In the Indonesian Legal System Abdillah, Satrio; Sahindra, Roni
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.189

Abstract

Abstrak Jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat tentang tugas dan wewenang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum yang didelegasikan oleh Negara untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukumnya. Penulisan ini menerapkan metode penelitian normatif atau studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam penulisan ini didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang berkompeten di bidangnya terutama dari unsur profesional yaitu dari kalangan Profesi Notaris dan PPAT maupun dari akademisi. Hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa eksistensi keberadaan profesi dan jabatan yang diemban oleh Notaris dan PPAT adalah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh profesi hukum lainnya dikarenakan Notaris dan PPAT merupakan suatu profesi dan juga sebagai Jabatan yang memiliki pengaruh besar demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan produk hukum olehnya. Abstract The research objective was to provide the understanding and knowledge for the community about the duties and authorities of Notaries and Land Deed Officials (PPAT). They act as common officials that are delegated by the government to assist people who need legal assistance. The approach of this research was used qualitative approach while the research method was used normative method or library research that provided research about legal aspects by reviewing the literature and secondary data. The discussion in this paper has been generated based on the opinions of legal experts with their competency, especially from professional elements such as notaries, Land Deed Officials, and academicians. The results concluded that the existence of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) have unique professions and functions compared to others. It occurred because they have a great influence in order to legal certainty for all involved parties who use their products.
PELATIHAN TEKNIK PEMBUATAN AKTA TERHADAP ANGGOTA LUAR BIASA PENGURUS WILAYAH RIAU INI Abdillah, Satrio; Nurhan
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69745/hawajppm.v1i1.11

Abstract

This education and training activity for prospective Notaries is a routine agenda of the Central Board of the Indonesian Notary Association which is delegated through the Provincial Regional Managers, in order to prepare noble expertise and ethics for prospective Notaries who will later be appointed as Notary Professions and Positions. february 25, 2023 at the Khas Pekanbaru hotel which was attended by 59 participants in which the prospective Notary was called an Extraordinary Member (ALB). This activity was carried out due to the lack of study hours that ALB received when they held a notary level education so that additional training instruments were needed to improve the quality produced after ALB was actually appointed as a Notary who was Professional, reliable, moral and had integrity.
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelawawan Regina, Shilvia; Abdillah, Satrio
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2833

Abstract

The need for electrical energy is the lifeblood of human life; in that case, if you want electricity, you must use the services of PT. PLN (Persero) with the terms and conditions of the agreement between the customer and PT. PLN (Persero). Public relations, both people and PT. PLNs, which are in a position called customers, were born on a bond of agreement. However, several problems occurred between the customer and PT. PLN regarding the agreement that needed to be carried out correctly. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the power purchase agreement between PT. PLN (Persero) with household customers in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency, and what factors cause obstacles in the power purchase agreement in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. The research method is a sociological, legal research method, namely legal research that wants to see the correlation of people's opinions as customers of PT. PLN (Persero) related to the electricity purchase agreement letter between the community as customers of household needs. The study results show that implementing these rights and obligations and the things agreed upon by the parties in a large percentage can be carried out. And the inhibiting factors are delays in electricity payments with complete or temporary disconnections, pole planting, and parallel connections.
Problematika Nikah Misyar dan Solusinya di Tinjau dari Sosiologis dan Psikologis Abdillah, Satrio; Azhar, Azhar; Badar, As’ad
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 3, September 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i3.2322

Abstract

Pernikahan misyar yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan untuk tidak menafkahinya. Nikah misyar juga menimbulkan perdebatan di antara para ulama kontemporer karena model nikah seperti ini baru dikenal pada masa kini. Selain masih diperdebatkan oleh ulama tentang kebolehannya, nikah misyar sebagai salah satu bentuk pernikahan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, menghadirkan problematika yang kompleks dari perspektif sosiologis dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosiologis dan psikologis praktik nikah misyar lalu slanjutnya dijelaskan implikasinya terhadap konsep keluarga dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet. Analisis data yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada terkait dampak sosiologis dan psikologis dari praktik nikah misyar. Hasil penelitian menjelaskan Praktik nikah misyar menghasilkan dampak sosiologis dan psikologis yang signifikan terhadap individu dan keluarga, terutama dalam pandangan Islam. Secara sosiologis, pernikahan ini mengurangi kehadiran suami secara fisik dan emosional, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang keutuhan keluarga dan komunikasi antar anggota keluarga. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab, serta mengganggu pola komunikasi dan fungsi sosialisasi keluarga. Secara psikologis, anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak, mengalami gangguan emosional seperti ketidakamanan, kesepian, dan kebingungan identitas yang berpotensi memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental mereka. Implikasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menegaskan pentingnya keutuhan keluarga, integritas, dan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil.
Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP Abdillah, Satrio
Journal of Education Research Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i1.125

Abstract

Kebutuhan akan akta otentik tidak terlepas dari salah satu prinsip hukum di Indonesia yaitu menjadikan suatu alat bukti tertulis sebagai acuan terjadinya sesuatu hal. Pada kegiatan ini tindakan hukum yang melibatkan para pihak, dalam ranah hukum perdata yang bersifat private. Oleh karenanya, peran dari Notaris dan PPAT sangat sentral karena hanya profesi hukum ini yang dapat membuat akta otentik dalam hal hubungan keperdataan yang di delegasikan oleh Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut. Notaris dan PPAT adalah Pejabat Umum yang diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh Negara. Notaris-PPAT hanya untuk mewakili apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penghadap atau para pihak. Dengan mencatat lalu mempersiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila sudah selesai  dengan kehendak para pihak, mereka diminta untuk menandatanganinya. Hal ini salah satu metode untuk membuat akta otentik. Jika kemudian ternyata terbukti bahwa nasabah atau klien bukanlah orang yang sebenarnya atau orang yang mengaku asli, melainkan orang yang tidak pernah menghadap Notaris sehingga orang yang sebenarnya mengalami kerugian. Notaris dan PPAT tidak dapat menerima tanggungjawab pidana atas perkara tersebut karena tidak ada kesalahan dan Notaris dan PPAT memenuhi tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada undang-undang yang tanpa kesalahan dan tidak ada kesalahan dari Notaris-PPAT yang berkaitan, oleh karena itu Notaris tersebut harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Hal ini berkaitan pada pasal lima puluh satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sepanjang Notaris-PPAT menjalankan berdasarkan perintah Undang-Undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Tahapan yang dilalui dalam penelitian ini adalah memahami masalah terlebih dahulu, setelah itu mulai mengumpulkan data, baik primer maupun sekunder serta dilaksanakannya pra-riset dan data-data tersebut kemudian dianalisis. Berikutnya adalah penentuan informan, penyusunan pertanyaan untuk wawancara, pelaksanaan wawancara, observasi, mengumpulkan dokumentasi. Terakhir yang dilakukan adalah menyusun hasil penelitian.
The Complexity of Notarial Law in Indonesia: Application of the Concordance Principle Abdillah, Satrio; Ghapa, Norhasliza; Makhtar, Maheran
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3490

Abstract

This research aims to examine the urgency of implementing the concordance principle in the complex practice of notarial practice in Indonesia. The research method uses a thematic analysis approach, which is carried out by carefully examining a number of previous research documents and other relevant sources of information. To facilitate in-depth analysis, this study used Nvivo 12 Plus data analysis software. This research reveals that the application of the concordance principle in notarial practice in Indonesia has a significant impact. This principle creates legal certainty, protects public interests, increases efficiency, and supports harmonization with international standards. This also helps prevent legal conflicts, improve notary professionalism, and establish a strong and fair notarial system. By integrating diverse legal sources, the concordance principle maintains the continuity of quality notarial practice in Indonesia while enabling the country to remain in harmony with the demands of the international community in the areas of law and human rights.
CYBER NOTARY: SEBUAH ANALISIS TEMATIK DARI STUDI KASUS DI INGGRIS DAN SINGAPURA Abdillah, Satrio; Ghapa, Norhasliza; Makhtar, Maheran
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.182

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan regulasi cyber notary di Inggris dan Singapura, dengan fokus pada regulasi yang diambil masing-masing negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan di antara kedua negara tersebut, termasuk tantangan utama yang dihadapi, efektivitas dalam praktek, serta implikasi dan rekomendasi untuk negara lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif antara Inggris dan Singapura untuk menganalisis implementasi cyber notary. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, dibantu alat analisis Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan regulasi cyber notary di Inggris dan Singapura mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pendekatan dan prioritas masing-masing negara. Inggris menekankan pengakuan hukum penuh terhadap tanda tangan elektronik dan melakukan penyesuaian regulasi pasca-Brexit, sementara Singapura lebih fokus pada keamanan transaksi dan perlindungan data. Meskipun Inggris lebih fleksibel dan inovatif, tantangan keamanan data dan ketidakpastian hukum pasca-Brexit menjadi isu utama. Sementara itu, Singapura menghadapi kompleksitas regulasi dan kesenjangan adopsi teknologi di kalangan populasi tertentu. Implikasi untuk negara lain mencakup perlunya regulasi yang jelas untuk mendukung penggunaan dokumen digital, investasi dalam infrastruktur dan keamanan siber, serta peningkatan pendidikan digital. Pengalaman kedua negara dapat menjadi pedoman bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan regulasi yang terintegrasi dan meningkatkan infrastruktur, sehingga Cyber Notary dapat berkontribusi pada sistem hukum digital yang modern dan aman.
The Urgency of Notary Deed in Supporting Sustainable Economic Growth in Riau Abdillah, Satrio; Sundari, Eva
JURNAL AKTA Vol 11, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i4.39383

Abstract

This research aims to investigate and analyze the creation of a conducive business climate using notary deed in Riau. The results show that notary deed play a central role in creating a stable and attractive business environment for sustainable economic growth through interviews and documentation, including maximizing Nvivo 12 Plus analysis for data coding. In this context, business transactions become legally valid with notary deed to increase confidence in investing and conducting business. Even though the concept is essential in increasing legal certainty and creating a conducive business climate, several challenges are faced in the implementation, including awareness and education, cost and time, bureaucratic processes, and changing regulations.
Co-Authors Abdul Sahib Ahmad Zubir Ibrahim Andiri Nirwana AN Aprilya, Nadilla Ardian Al Hidaya Ardina Panggabean Auliya Citra Azhar Azhar Badar, As’ad Dita Fisdian Adni Eka Damayanti Nasution Fahmi Dolles Marshal Ghapa, Norhasliza Habibah Zulaiha Hadi Saputra, Hamanda Hidayati Hidayati Jayawarsa, A.A. Ketut Juliana, Septa Kasmanto Rinaldi KHOIRUNNISA Maheran Makhtar Makhtar, Maheran Mardayan Arifandi Nasruddin Khalil Harahap Norhasliza Ghapa Nurhan Panca Setyo Prihatin Reflyna Karnesih Regina, Shilvia Robiatul Adawiyah Siregar Sahindra, Roni Saiful Anwar Reza Sawaluddin Siregar Sundari, Eva Syamsuddin Muir Tessa Shasrini Yudi Krismen Yulia Herawati Zaianal Efendi Hasibuan