Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.979
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Journal of Indonesian Legal Studies Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Hukum Adigama Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Hutabarat, Rugun Romaida
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sosialisasi Mitigasi Bencana Tsunami melalui Permainan bagi Anak-anak Kampung Huntap Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Hutabarat, Rugun Romaida; Prianto, Yuwono; Rifurio, Muhammad Haikal; Devi, Devi; Aurelia, Jessica; Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban
Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Vol. 5 No. 1 (2025): Inovasi Edukatif dan Teknologi Partisipatif untuk Pemberdayaan Komunitas dalam
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/japd.v5i1.2273

Abstract

Anak-anak penyintas tsunami Selat Sunda 2018 yang tinggal di Kampung Huntap Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, masih menghadapi trauma psikologis dan kurangnya pemahaman tentang mitigasi bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak terhadap risiko tsunami melalui pendekatan permainan edukatif yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Metode pelaksanaan mencakup tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan kegiatan berbasis permainan (seperti simbol bencana, lagu tsunami, lapbook, dan petak jongkok), serta evaluasi melalui observasi dan diskusi tim. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak menunjukkan respon aktif dan antusias, cepat memahami pesan mitigasi, serta mengalami peningkatan pemahaman tentang tindakan saat terjadi bencana. Kesimpulannya, pendekatan sosialisasi berbasis permainan terbukti efektif sebagai media pendidikan kebencanaan sekaligus sarana trauma healing yang menyenangkan, relevan dengan prinsip perlindungan anak dalam situasi darurat sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional.
When the Perpetrator Is an Educator: Assessing Justice in the Juvenile Criminal Justice System Susanto, Maurend Benaya Immanuel; Hutabarat, Rugun Romaida
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.303

Abstract

Sexual violence against children perpetrated by educators constitutes an egregious crime that endangers the safety and future of the nation’s youth. Although Indonesia’s special criminal law—primarily through the Child Protection Law—has established legal mechanisms for safeguarding child victims, its implementation within the judiciary remains inconsistent. This study aims to critically examine sentencing disparities in District Court Decision No. 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn and High Court Decision No. 1271/Pid.Sus/2020/PT SBY, and to assess the extent to which the lex specialis framework is consistently applied to ensure maximum protection for child victims. Employing a normative legal approach combined with case analysis and legal document review, the study reveals inconsistencies in the imposition of criminal sanctions, including the failure to apply supplementary penalties, indicating a systemic lack of victim-centered bias in judicial decisions.
Determining Relative Competence in Resolving Criminal Defamation Cases Under Indonesian Positive Law Josephine, Emeralda Janessa; Hutabarat, Rugun Romaida
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.235

Abstract

The determination of relative competence in criminal cases is based on the court with geographical authority to adjudicate a particular case, as established through normative legal research. Relative competence is determined by the location where the crime occurred or the residence of the perpetrator and/or victim, as stipulated in Article 84 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code: “The competent district court is the court where the crime was committed.” In the South Jakarta District Court Decision Number 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, although the crime occurred in Bogor, the case was tried in the South Jakarta District Court. The judge considered additional factors, such as the defendant’s place of residence or the case’s significant influence in the area. This demonstrates flexibility in applying relative competence while adhering to relevant legal provisions.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Qoyyumi Permadi*, Shafira Andiena; Hutabarat, Rugun Romaida
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27713

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang masih sering terjadi saat ini. Para pelaku tindak KDRT sering kali menyiksa korban dengan memukul, menendang, hingga menginjak korban. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaku dalam KDRT sepert faktor ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat terlarang, dan lain sebagainya yang menyebabkan luka fisik hingga luka batin yang tak kunjung usai. Sehingga sering kali korban berada dalam posisi yang tidak aman dan tidak berdaya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan permasalahan KDRT yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diharapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang wajib dilaporkan kepada pihak berwenang. Dan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga, bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi dengan pidana denda hingga pidana penjara. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan jurnal yang sejalan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu diharapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa KDRT bukan sesuatu yang harus dinormalisasikan dan merupakan suatu tindak kekerasan yang harus segera ditangani oleh pihak berwenang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa sejatinya KDRT merupakan suatu tindak kekerasan yang dapat mengancam korban secara psikologis hingga dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik, untuk itu pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan tindak KDRT kepada pihak berwenang agak tidak menjadi suatu kebiasaan.
PEMBUKTIAN PENIPUAN INVESTASI MATA UANG KRIPTO DALAM PIG BUTCHERING SCAM Goldwen, Fishella; Hutabarat, Rugun Romaida
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10525

Abstract

Cryptocurrency investment fraud in the form of Pig Butchering Scam has emerged as a rapidly evolving type of cybercrime that is difficult to trace. This study aims to examine the scheme and the evidentiary process of Pig Butchering Scam in the context of cryptocurrency investment fraud. Utilizing a normative approach, this research analyzes legal documents and regulations related to cryptocurrency investment. Secondary data were obtained from policy analysis and academic literature. The findings of this research identify Pig Butchering fraud as a type of romance-based scam. Perpetrators deceive victims by building trust and convincing them to participate in fraudulent investments. Once the victim trusts the perpetrator and deposits personal funds, these funds are entirely siphoned off by the fraudsters, who subsequently disappear. Resolving such cases under criminal procedural law proves challenging due to the involvement of multiple complex aspects. This study recommends that the Indonesian Government urgently establish specific evidentiary regulations regarding the Pig Butchering Scam scheme in cryptocurrency investment fraud. These regulations could serve as a guideline for law enforcement in Indonesia, similar to the Anti-Telecommunications and Online Fraud Law implemented in China.
PEMBUBARAN KORPORASI: KAJIAN KOMPARATIF ANTARA SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW Aryadi, Arsha Medina; Hutabarat, Rugun Romaida
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10530

Abstract

This research analyzes the dissolution of a company as a consequence of criminal law within the framework of civil law and common law, by comparing the practice in England and Germany. The research aims to show the different approaches to company dissolution. In the UK, compulsory liquidation proceedings and administrative flexibility are prioritized to protect the interests of creditors, whereas in Germany, dissolution requires formal shareholder approval and strict administrative oversight. In addition, this study also explores the factors that influence dissolution decisions and the dispute resolution efforts that arise. Through normative research with a statutory and comparative approach, this study analyzes legal documents and regulations related to dissolution in the two selected countries. Secondary data was collected from the analysis and review of academic literature. The results show that corporate dissolution in the UK emphasizes flexibility through the Companies Act 2006 and the Insolvency Act 1986, while Germany, under the Act on Limited Liability Companies Germany, follows a strict structural process. Both prioritize creditor protection, with the duration of liquidation being shorter in the UK than Germany, which requires a minimum of one year.
Kebijakan Penanggulangan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Narkotika Khoirullah, Muhamad Satria; Hutabarat, Rugun Romaida
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i4.11927

Abstract

This research stems from the obligation of a rule-of-law state to protect its citizens from the threat of narcotics abuse, which is increasingly widespread and endangering the nation’s survival. The purpose of this study is to explain the obstacles faced by the National Narcotics Agency (BNN) of Tangerang City in implementing law enforcement policies against narcotics crimes in its jurisdiction. This research employs an empirical legal method using a juridical-empirical approach, combining analysis of legal regulations with field data obtained through interviews, documentation, and literature studies. The findings show that although BNN Tangerang City has carried out various prevention, eradication, and rehabilitation policies through cross-sectoral cooperation with local governments, the police, and the community, implementation still faces serious challenges, such as shortages of human resources, limited operational facilities, weak inter-agency coordination, and gaps in technical understanding related to proving narcotics cases. In addition, the participation of Regional Government Organizations (OPD) is considered uneven, and private sector involvement remains minimal. This research recommends the need for increased budget allocation, recruitment and training of human resources, strengthening of forensic laboratories, optimization of technology, and regulatory improvements to create a more effective and sustainable narcotics control system in Tangerang City.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA Pramudito, Muhammad Afrizal; Hutabarat, Rugun Romaida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.546

Abstract

The role of children in narcotics crimes, namely as couriers for narcotics transactions, triggers a social phenomenon that strengthens because children are one of the next generations of the nation and are the foundation of their families and even themselves. Considering that there is a high rate of Narcotics crimes, especially the use of children as Narcotics couriers, this research aims to analyze the legal arrangements for children who become couriers in Narcotics crimes and criminal responsibility for children who become Narcotics police. This research is a normative legal research that relies on library research and uses other secondary legal materials. The data analysis used in this research is descriptive data analysis method. The results of this study indicate that for children who become Narcotics couriers in Narcotics crimes, these children can be referred to as falling into major criminal acts. Criminal responsibility for children who become Narcotics couriers and are caught in Narcotics criminal cases will first be assessed for the age of the child to determine the punishment he will receive because when the child is 12-13 years old, he will only be subject to sanctions while if he is 14-16 years old years shall be sentenced to half the maximum threat of adult punishment
KETERANGAN SAKSI YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS IN DUBIO PRO REO (STUDI PUTUSAN NOMOR : 155/Pid/2020/PT TJK) Sidauruk, Cancolio Frederick; Hutabarat, Rugun Romaida
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.655

Abstract

The position and role of the witness in a criminal case is evidence to uncover and dismantle a crime. The judiciary is used to prove a crime, evidence and evidence play a role in the process of proving the Criminal Procedure Code. Witness does not give confidence to the Panel of Judges, so that the Panel of Judges is obliged to give a decision in favor of the accused (in dubio pro reo). The judge's decision is a decision whose contents impose a sentence that already has permanent legal force, so the decision can be executed. One type of judge's decision is an acquittal.
Kajian Hukum Dasar Penuntut Umum Menentukan Lamanya Hukuman Pada Penjatuhan Tuntutan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Cacat Permanen: Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr Kirana, Kartika Chandra; Hutabarat, Rugun Romaida
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1116

Abstract

The public prosecutor is indeed given freedom in determining charges and demands, including determining the time limit for a criminal sentence for a criminal offense being handled. Of course, the public prosecutor must remain guided by KUHP, KUHAP and Guideline No. 3/2019 concerning Prosecution, which can also refer to pre-existing prosecutions in similar cases. This is for the sake of creating legal certainty, benefit, and justice. However, unfortunately, in the case of the defendant Rahmat Kadir throwing acid on the victim, Novel Baswedan (an investigator with the Corruption Eradication Commission), The problem that wants to be studied is the basis for the public prosecutor to determine the time limit for punishment in the letter of prosecution for the crime of abuse that resulted in permanent disability in District Court Decision Number 371/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. This research method is normative legal research with data in the form of secondary data supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, where all data comes from literature studies. The approaches used are legislation (the status approach) and cases (the case approach), which are then analyzed using deductive methods. The results of this research show that the basis for the public prosecutor's considerations is very unclear and cannot be understood. By stating that the defendant was proven to have violated Article 353 paragraph (2) KUHP and demanded a sentence of only 1 (one) year in prison, The elements of inadvertence, cooperation, admitting mistakes, and requesting a request made by the defendant are also mitigating factors, while aggravating factors and other factors as stipulated in Guideline No. 3/2019 concerning Prosecution were actually ignored. This shows a bad portrait and an example of failure in implementing law enforcement by the public prosecutor to create the principles of legal certainty, benefit, and justice. On the other hand, in this case, the public prosecutor appears to be the defendant's representative legal advisor.
Co-Authors Ade Adhari Anis Widyawati Apricia, Nadira Aryadi, Arsha Medina Aurelia, Jessica Azzahra, Sayyidina Cassilas, Anggian Daniel Daniel Desiana, Felina Devi Devi, Devi Goldwen, Fishella Halim, Kelly Chandra Puspita Josephine, Emeralda Janessa Kartika Chandra Kirana, Kartika Chandra Kenny, Kennedy Khoirullah, Muhamad Satria Latifa, Nur Alia Martono, Jeffri Pri Michellena Nasrullah, Mochammad Ridho Pramudito, Muhammad Afrizal Puspita, Salsabillah Ayu Putri, Amanda Fitriani Eka Qoyyumi Permadi*, Shafira Andiena Rifurio, Muhammad Haikal Setyani, Erlin Sidauruk, Cancolio Frederick Simamora, Indah Maria Maddalena Susanto, Maurend Benaya Immanuel Syamila, Najma Tania, Neysa Tanuwijaya, Jhonathan Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban Tunggawan, Edwin Wayan P. Windia Wibisono, Yohanes Adrian Yuwono Prianto