Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesian Journal of Law and Economics Review Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Community Health Provision Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) AL-SULTHANIYAH Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Prasetyo, Boedi
Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal and Bioethical Implications of Do Not Resuscitate (DNR) by Doctors in Indonesia Sarana, Harmin; Sutarno , Sutarno; Prasetyo, Boedi
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.1337

Abstract

This paper examines the legal and bioethical implications of Do Not Resuscitate (DNR) decisions made by physicians in Indonesia, using a juridical and literature analysis approach. DNR decisions, which involve withholding or discontinuing life-sustaining treatment, are complex and fraught with legal, ethical, and cultural challenges. In Indonesia, the lack of explicit legal guidance regarding DNR creates significant ambiguity for healthcare professionals. This paper examines the relationship between the legal framework, medical ethics, and cultural influences that shape these decisions. It highlights the role of autonomy, beneficence, impartiality, and justice in ethical considerations surrounding DNR. Furthermore, it considers the influence of Indonesia's largely religious and collectivist culture, which often places family decisions above patient autonomy. Through a literature review and legal analysis, this paper suggests the need for clearer guidelines and greater protections for healthcare providers involved in DNR decisions. It also proposes enhanced bioethics education for medical professionals and increased public awareness of patient rights in end-of-life care.
Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Pemutusan Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia Artana, I Putu Juni; Prasetyo, Boedi
Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Lembaga Dakwah dan Pembangunan Masyarakat Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (LDPM UCY)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/jnajpm.v10i2.3240

Abstract

This study examines the competence of the district court in resolving election disputes based on the Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, which granted the People's Justice and Prosperity Party (PRIMA)'s lawsuit against the General Elections Commission (KPU) and ordered the suspension of the election stages. The lawsuit was constructed as an unlawful act (PMH), thus the District Court declared itself authorized to adjudicate the case. However, the KPU's actions in verifying political party administration constitute public legal action and fall within the scope of state administrative disputes. Based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections, resolving disputes over election processes and decisions falls under the authority of the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) and the State Administrative Court (PTUN), while disputes over election results fall under the jurisdiction of the Constitutional Court. This District Court decision demonstrates a conflict of jurisdiction and ignores the principle of lex specialis derogat legi generali.
Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan Vania Clianta Putri; Boedi Prasetyo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3472

Abstract

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), direksi memiliki peran yang signifikan khususnya dalam pengembangan anak perusahaan. Hal ini berdasarkan wewenangnya yang diberikan berdasarkan hukum untuk bertindak dalam rangka mencapai keuntungan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Tujuan dari penelitian artikel ini adalah mengkaji klasifikasi kerugian negara atas dasar kerguian anak perusahaan BUMN atas dasar kelalaian direksi BUMN dan perlindungan yang dapat dimiliki oleh seorang direksi melalui prinsip business rule judgment. Berkaitan dengan hal tersebut, status BUMN yang modalnya bersumber dari kekayaan negara membuat anak perusahaan yang dikembangkan oleh direksi BUMN dapat memberikan kerugian bagi negara seperti diakibatkan oleh kelalaian direksi. Namun, hal tersebut hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi unsur kerugian negara. Selain itu, seorang direksi BUMN memiliki perlindungan berdasarkan prinsip business rule judgment bagi setiap pengambilan keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian. Hal ini selaras dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.
Peran Imigrasi dalam Pencegahan dan Pengawasan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Racheline Angel Monica; Boedi Prasetyo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3832

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang terus berkembang di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi korban tetapi juga pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Imigrasi memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pengawasan TPPO melalui pengendalian dokumen perjalanan, pengawasan perlintasan orang di pintu masuk, serta kolaborasi dengan instansi lain. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam menanggulangi TPPO di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan imigrasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kerjasama antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam upaya memberantas TPPO.
Kontroversi Vaksinasi Wajib Dalam Perspektiff Hukum Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia Yogen Maulanda; Edy Wijayanti; Boedi Prasetyo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5568

Abstract

Vaksinasi wajib merupakan kebijakan kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit menular, tetapi penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan terkait hak asasi manusia (HAM). Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah preventif yang diperlukan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan mengendalikan penyebaran wabah penyakit. Di sisi lain, prinsip HAM menekankan hak individu untuk menentukan keputusan medis atas tubuhnya sendiri, sehingga vaksinasi wajib dipandang sebagai bentuk pembatasan kebebasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap prinsip-prinsip HAM. Studi ini menelaah berbagai dasar hukum vaksinasi wajib di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan vaksinasi wajib memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti situasi pandemi atau keadaan darurat kesehatan. Namun, implementasinya harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan transparansi agar tidak melanggar hak individu secara berlebihan.
Peran Etika Profesi Terhadap Risiko Gugatan Hukum Dokter Gigi yang Membuka Praktik Mandiri Guntur Yudha Dwi Putra; Vera Dumonda Silitonga; Boedi Prasetyo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5569

Abstract

Praktik mandiri dokter gigi memberikan kebebasan dalam pengelolaan layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan risiko gugatan hukum akibat dugaan malpraktik. Artikel bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi dalam mengurangi risiko gugatan hukum bagi dokter gigi yang membuka praktik mandiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur praktik kedokteran gigi, termasuk Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi, seperti kepatuhan terhadap standar profesi, pemberian informed consent, pencatatan rekam medis yang akurat, serta penerapan prinsip non- maleficence, berperan signifikan dalam mengurangi potensi sengketa hukum. Selain itu, komunikasi yang baik antara dokter gigi dan pasien juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan, yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya gugatan hukum. Penerapan etika profesi yang kuat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi dokter gigi, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan medis yang lebih baik bagi pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip etika profesi, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta dukungan dari organisasi profesi menjadi faktor penting dalam menciptakan praktik kedokteran gigi yang profesional, aman, dan berintegritas.
Dampak Kesehatan Internasional Akibat Cyber War Rusia-Ukraina Vishnu Kusumawardhana; Fitry Taufik Sahary; Arief Fahmi Lubis; Boedi Prasetyo
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.948

Abstract

Perang siber antara Rusia dan Ukraina telah memperlihatkan bentuk konflik modern yang tidak hanya berdampak pada sistem militer, tetapi juga infrastruktur sipil termasuk fasilitas kesehatan. Artikel ini mengkaji bagaimana Hukum Kesehatan Internasional dan Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan terhadap fasilitas medis dalam situasi perang siber. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, tulisan ini menganalisis prinsip-prinsip hukum yang dilanggar dalam serangan siber serta tantangan implementasi hukum di ranah digital. Artikel ini juga menawarkan solusi berupa penguatan regulasi, peningkatan kerja sama internasional, serta edukasi terhadap aktor-aktor terkait.
IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN Ellen Santoso; Boedi Prasetyo
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p10

Abstract

Perkembangan teknologi digital memudahkan interaksi, namun juga memunculkan kekerasan seksual digital seperti penyebaran konten intim tanpa izin dan pelecehan berbasis daring yang berdampak serius bagi psikologis dan martabat korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang maya, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun pidana denda sering digunakan sebagai bentuk hukuman, pendekatan hukum pidana modern menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Oleh karena itu, efektivitas pidana denda dalam kasus kekerasan seksual digital perlu dikaji berdasarkan kontribusinya terhadap pemulihan psikologis, sosial, dan martabat korban dalam kerangka keadilan restoratif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang dapat dikembangkan serta dibuktikan sehingga dapat digunakan dalam memahami dan memecahkan suatu masalah. Hasil dari penelitian ini yakni Penegakan kekerasan seksual berbasis elektronik melalui UU No. 12 Tahun 2022 menekankan perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya penghukuman pelaku. Pidana denda dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan melalui restitusi, selama diarahkan langsung untuk mendukung kebutuhan korban seperti konseling, pendampingan hukum, dan pemulihan reputasi. Dalam kerangka keadilan restoratif, denda menjadi bermakna jika membantu memulihkan psikologis, sosial, dan martabat korban, dengan syarat mekanisme penyalurannya jelas dan berorientasi pada korban. While the development of digital technology facilitates interaction, it also gives rise to digital sexual violence, such as the unauthorized distribution of intimate content and online harassment, which have serious psychological and social consequences for victims. This phenomenon demonstrates that sexual violence now occurs not only physically but also through cyberspace, with women being the most vulnerable group. Although fines are often used as a form of punishment, the modern criminal law approach emphasizes that the purpose of punishment is not only to punish the perpetrator but also to restore the victim. Therefore, the effectiveness of fines in cases of digital sexual violence needs to be assessed based on their contribution to the psychological, social, and dignity recovery of victims within a restorative justice framework. Research methods are a scientific way to obtain data that can be developed and proven so that it can be used to understand and solve a problem. The results of this study are that the enforcement of electronic-based sexual violence through Law No. 12 of 2022 emphasizes the protection and recovery of victims, not just the punishment of perpetrators. Fines can serve as a means of recovery through restitution, as long as they are directly directed at supporting the victim's needs, such as counseling, legal assistance, and reputation restoration. Within a restorative justice framework, fines are meaningful if they help restore the psychological, social, and dignity of the victim, provided the distribution mechanism is clear and victim-oriented.
Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Muhammad Putra Syawal Al Mahdi; Boedi Prasetyo
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children have an important role as the nation's next generation, so the state is obliged to provide optimal support for their development. However, deviant behavior, including narcotics abuse, shows a significant increase, especially due to the influence of globalization and information technology. In a legal context, children involved in drug abuse may be considered offenders, although they should also be treated as victims who need rehabilitation, not prison sentences. One of them occurred in the Curup District Court Decision Number 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, on January 3 2022, where Child I and Child II were suspected of being involved in narcotics abuse in Tanjung Aur Village. Arrests were made and all evidence was recognized as theirs, and examination showed that they controlled large amounts of narcotics without permission from the authorities. This research aims to explore the criminal responsibility of minors related to narcotics abuse and the appropriate forms of legal protection for them. In this research, the author uses a normative juridical research method using literature study and a legal approach. The research results show that the SPPA Law emphasizes restoration, rehabilitation and protection of children's rights through a restorative justice approach by resolving cases outside of court or diversion to restore relationships between children, victims and society. In an effort to protect children, the SPPA Law provides legal protection through guidance and rehabilitation, special procedures for handling children's cases, as well as regulating identity confidentiality. The role of community counselors, social workers and social welfare workers is very important as a form of legal protection for children, with a focus on recovery and reintegration into society.
Drawing the Line: Criminal Responsibility of In-House Legal Counsel Febriyani, Febriyani; Prasetyo, Boedi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.402

Abstract

The criminal prosecution of in-house legal counsel in corporate cases has generated significant debate concerning the boundaries of criminal liability within the legal profession in Indonesia, particularly where legal opinions serve as the basis for corporate policy decisions. This study examines the legal limits of criminal liability for in-house legal counsel, evaluates the legal character of legal opinions in relation to the concept of deelneming, and critically analyzes the judicial reasoning in Decision Number 534/Pid.B/2024/PN Jakarta Selatan. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and case-based approaches, this study finds that the criminal liability of in-house legal counsel is determined by causal contribution and substantive intent rather than by formal position alone. Legal opinions may give rise to criminal liability when they function as instruments of legitimacy for unlawful conduct. The study concludes that the decision adopts a functional approach to professional legal accountability and underscores the necessity of clear normative boundaries to prevent the excessive criminalization of in-house legal counsel.
Co-Authors Allena Marvelia Silalahi Angel Monica, Racheline Arianto, Rafi Fadhlurrohman Arief Fahmi Lubis Arief Fahmi Lubis Artana, I Putu Juni Clianta Putri, Vania Cristofel, Moses Dharmaputra, Rio Perdana Dwi Putra, Guntur Yudha Edy Wijayanti Efrila, Efrila Ellen Santoso Febriyani, Febriyani Fitry Taufik Sahary Guntur Yudha Dwi Putra Huring, Vinna Clarissa Husain, Bahtiar Idris, Berlian IVAN SAVERO, IVAN Kantikha, I Made Kusumawardhana, Vishnu Margareth Trisya Adefinola Naru Markoni Markoni Maulanda, Yogen Muhammad Putra Syawal Al Mahdi Mulyono Mulyono Nasser, Nasser Negoro, Luhung Wikant Bakti Pricillia Angellina Priscilia, Viona Purwanto, Haeru Racheline Angel Monica Racheline Angel Monica Reano, Arfan Romlih, Rheihan Nurrizki S D, R Deltanto Sahary, Fitry Taufik Sarana, Harmin Sastria, Evan Satriawan Satriawan, Satriawan Setyawan, Gerald Febrian Sidabutar, Hamonangan Priambodho Silitonga, Vera Dumonda Sintia Maryam Sitorus, Steven Sutarno , Sutarno Syafri, Deni Tarnama, Eins Mitchelle Tetty Melina Lubis Vania Clianta Putri Vera Dumonda Silitonga Vishnu Kusumawardhana Wijaya, jesica Natalia Wijayanti, Edy Yogen Maulanda Zulkifli, Dedy