Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Hukum Operasional TNI Dalam Penanganan Wilayah Perbatasan di Pulau Sebatik Studi pada Rumah yang Melintasi Dua Negara S D, R Deltanto; Zulkifli, Dedy; Prasetyo, Boedi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6988

Abstract

Wilayah perbatasan Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia menyimpan permasalahan kompleks, khususnya pada rumah-rumah warga yang secara fisik melintasi garis batas negara. Keberadaan rumah-rumah tersebut menimbulkan tantangan dalam penegakan kedaulatan, pengawasan wilayah, serta implementasi hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani kondisi tersebut, dengan fokus pada kewenangan, hambatan, dan solusi hukum yang dapat diterapkan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa peran TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) telah dijalankan dalam kerangka hukum nasional, namun masih menghadapi tantangan batas yurisdiksi, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan perangkat hukum di kawasan perbatasan. Diperlukan penguatan kerangka hukum, kerja sama lintas sektor, serta penguatan peran TNI sebagai aktor strategis dalam menjaga keutuhan wilayah negara di perbatasan.
Medical Dispute Resolution Between Dentists and Patients Through Mediation Mechanisms Syafri, Deni; Efrila, Efrila; Prasetyo, Boedi
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 6 No. 3 (2026): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v6i3.6262

Abstract

Medical disputes between dentists and patients often arise due to negligence in medical treatment. This study aims to conduct a further analysis of the resolution of medical disputes between dentists and patients. This research is classified as normative juridical research using a statutory approach and legal concept analysis. The data collection technique was carried out through a literature review. The results of the study indicate that medical dispute resolution can be conducted through mediation, either through arbitration bodies, the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI), or the Indonesian Dental Association (IDI) as a professional organization of dentists that has the authority to act as a mediator. Through mediation, disputes are expected to be resolved fairly and efficiently without going through lengthy legal proceedings that may potentially disadvantage one of the parties. In conclusion, the resolution of medical disputes between dentists and patients should prioritize mediation efforts in order to achieve a satisfactory settlement for both parties.
IMPLIKASI HUKUM PIDANA KESEHATAN TERHADAP TENAGA MEDIS ATAS PEMBATASAN PRAKTIK ABORSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Moh Soleh; M Nasser; Boedi Prasetyo
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.18862

Abstract

Pembatasan praktik aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa konsekuensi serius bagi tenaga medis, terutama dokter dan bidan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu. Meski aborsi diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti darurat medis atau akibat pemerkosaan, aturan hukum yang berlaku sangat ketat. Jika tenaga medis melakukan aborsi di luar batas yang ditetapkan, mereka bisa terancam pidana, meskipun niatnya adalah menyelamatkan pasien atau atas dasar kemanusiaan.Dalam praktiknya, aturan yang belum sepenuhnya jelas ini bisa membuat tenaga medis ragu mengambil tindakan, karena takut berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu bisa membahayakan pasien dan mengganggu pelayanan kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu segera memberikan pedoman yang lebih rinci dan jelas, agar tenaga medis bisa bekerja dengan tenang, sesuai dengan hukum, tanpa takut dikriminalisasi. Penegakan hukum di bidang kesehatan harus adil, manusiawi, dan tetap melindungi hak semua pihak—baik pasien maupun tenaga medis.
UTOPISME AKOMODASI LAYAK: PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERADILAN PIDANA Reva Naira; Boedi Prasetyo
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 6 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i06.p05

Abstract

Penyandang disabilitas adalah kelompok individu yang mengalami hambatan fisik, mental, spiritual, atau sensorik yang berlangsung lama. Hambatan ini dapat menciptakan tantangan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, sehingga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagai anggota masyarakat dalam skenario tertentu individual tersebut dapat terlibat dalam tindakan kriminal, dalam situasi tersebut mereka tetap memiliki hak yang diakui oleh hukum, serta diberikan fasilitas yang berlaku untuk memudahkan proses penyidikan dan peradilan untuk mencapai vonis yang adil dan menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan ke-efektivitas regulasi tersebut terhadap hak dan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas, berupa norma atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap individu serta kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh terdakwa. Metode penelitian yang akan digunakan berupa riset hukum yang bernuansa yuridis. Menganalisis kaidah atau ketentuan yang berlaku di masyarakat dan berperan sebagai tuntunan bagi tingkah laku tiap insan. Sumber hukum yang akan dipakai berupa Sumber hukum Sekunder dan Tersier seperti penggunaan Perundang-undangan, sumber buku, Artikel ilmiah, dan berita akan memegang peranan penting bagi para peneliti dalam mengukur tingkat keandalan dan kecocokan informasi yang dipakai, dari hasil yang dicapai terdapat Kekurangan dalam menerapkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa membuat sistem peradilan pidana menjadi tidak transparan dan tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan terpidana dalam berkomunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya selama proses peradilan. Persons with disabilities are a group of individuals who experience long-lasting physical, mental, spiritual, or sensory impairments. These impairments can create challenges and difficulties in interacting with the social environment, thus reducing their ability to participate fully and effectively as members of society. In certain scenarios, these individuals may be involved in criminal acts. In such situations, they still have rights recognized by law, and are provided with applicable facilities to facilitate the investigation and trial process to reach a fair and favorable verdict. The purpose of this study is to analyze the implementation and effectiveness of these regulations on the rights and legal protection of persons with disabilities, in the form of norms or provisions that apply in society and serve as guidelines for the behavior of each individual and deficiencies in the implementation of rights that should be obtained by the accused. The research method that will be used is legal research with a juridical nuance. Analyze the rules or provisions that apply in society and serve as guidelines for the behavior of each person. The legal sources that will be used are Secondary and Tertiary legal sources such as the use of Legislation, book sources, scientific articles, and news will play an important role for researchers in measuring the level of reliability and suitability of the information used, from the results achieved there are deficiencies in implementing the rights that should be owned by the defendant making the criminal justice system non-transparent and unbalanced. This is caused by the difficulty of convicts in communicating with other law enforcement officers during the trial process.