Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veteran Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justiciabelen Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Amsir Law Jurnal (ALJ) Law_Jurnal TEKIBA : Jurnal Teknologi dan Pengabdian Masyarakat CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Inicio Legis : Jurnal Hukum Priviet Social Sciences Journal Jurnal Restorasi Hukum Journal of Progressive Law and Legal Studies Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Inspektorat
Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Memanfaatkan Transformasi Digital untuk Mempercepat Investasi Berkelanjutan Melalui Integrasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Kusuma, Ajeng Pramesthy Hardiani; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Veteran Law Review Vol 8 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v8i1.10662

Abstract

In recent years, digital transformation has emerged as a pivotal catalyst for innovation and efficiency across various sectors, including sustainability. This study investigates the integration of digital technology with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles to enhance the sustainable industrial sector in Indonesia. Despite the presence of supportive policies, challenges such as the effective implementation of digital technology and the preparedness of human resources remain significant barriers to achieving this objective. Employing a normative approach, this research analyzes the legal framework governing sustainable investment in Indonesia and assesses the potential of digital technology in accelerating ESG adoption within the industrial sector. Furthermore, it proposes strategic recommendations to cultivate an ecosystem that facilitates digital transformation, emphasizing regulatory measures that reinforce the synergy between technology, sustainability, and investment. The findings of this study are expected to provide valuable insights for policymakers, industry stakeholders, and investors in advancing sustainable investment through digital innovation in Indonesia.
Analisis Kerangka Regulasi Asset Forfeiture dalam Mengakhiri Praktik Impunitas Korupsi: Studi Komparasi dengan Negara Singapura, Inggris, dan Thailand Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Satya, Renhaddwi Mahadana; Rahmadani, Firdausi Nuzula
Jurnal Inspektorat Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Inspektorat
Publisher : Inspektorat Kabupaten Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64527/inspektorat.v1i1.10

Abstract

Permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada lemahnya efektivitas regulasi dan penegakan hukum, khususnya dalam pemulihan aset hasil korupsi. Meskipun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PERAMPASAN ASET) telah lama diusulkan sebagai instrumen hukum untuk mengatasi persoalan ini, hingga kini regulasi tersebut belum disahkan. Ketidakpastian hukum ini menghambat upaya pemulihan aset negara dan memperlemah efek jera bagi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi, doktrin hukum, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang penerapan regulasi ini di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa absennya peraturan khusus perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia menjadi kendala utama dalam efektivitas pengembalian aset negara. Penelitian ini merekomendasikan pengesahan regulasi yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, penguatan kerja sama internasional dalam pemulihan aset, serta pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil kejahatan. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara secara lebih optimal.
Implementasi Green Bond dalam Sektor Investasi Infrastruktur di Indonesia Guna Mewujudkan Sustainable Economic Development Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Novemyanto, Alfin Dwi
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i4.1191

Abstract

Indonesia faces significant challenges in achieving sustainable development, particularly due to the negative environmental impacts of rapid economic growth, such as deforestation, air and water pollution, and the increase in greenhouse gas emissions. Green Bonds have great potential as a financial instrument to promote sustainable development in Indonesia. Indonesia is actively working to develop the market through key policies such as the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017, which regulates the issuance and offering of sustainable bonds, thus enhancing the suitability of green bonds to finance environmentally friendly projects. The research method used in this study is a normative legal approach with a focus on laws and regulations (UU) and a library research method. Through this approach, the study analyzes relevant regulations and existing literature to explore the potential and challenges Indonesia faces in implementing green bonds, particularly in the infrastructure investment sector. The implementation of green bond investments in Indonesia, especially in the infrastructure sector, is a strategic step in line with efforts to achieve sustainable development. To achieve this, Indonesia must also consider integrating green bonds into broader development policies. This includes developing strategies that combine economic, social, and environmental aspects in the planning and implementation of infrastructure projects.
Analisis Komparatif CSR Migas Berdasarkan Hukum Nasional dan SDGs H.K, Ajeng Pramesthy; Risqiana, Risqiana; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 2 (2025): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i2.31480

Abstract

Sektor minyak dan gas bumi (migas) berperan vital dalam perekonomian Indonesia, namun aktivitasnya sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif model CSR perusahaan migas di Indonesia berdasarkan instrumen hukum nasional serta menilai implikasinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif, didukung studi literatur, telaah dokumen hukum, dan analisis laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan dua model utama CSR, yaitu compliance-based yang berorientasi pada kepatuhan hukum, dan empowerment-based yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Model yang terintegrasi dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta selaras dengan SDGs terbukti lebih efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat legitimasi sosial, dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penetapan standar minimal pelaksanaan CSR, serta penguatan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi untuk memaksimalkan kontribusi CSR sektor migas terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS: BENTUK PEMERINTAHAN DAN DAMPAK IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27296

Abstract

Penelitian ini mengulas wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, dipicu oleh tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi di Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada hukum positif, menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak negatif seperti pengurangan wilayah administrasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. Implikasi lainnya termasuk penurunan angka penduduk dan pertumbuhan sektor ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keberlangsungan pemerintahan di masa mendatang dengan memberikan panduan bagi pemerintah dalam persiapan dan solusi terkait pemindahan ibu kota negara, serta mengatasi permasalahan yang mungkin timbul.
Merekonstruksi Kedaulatan Udara Indonesia dari Perspektif Meta-Konstitusional: Sebuah Kritik terhadap Dominasi Singapura dalam Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Novemyanto, Alfin Dwi
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/dwbdd986

Abstract

For more than seven decades, Singapore has dominated the management of Indonesia's Flight Information Region (FIR). This situation raises serious questions about air sovereignty and the supremacy of the national constitution. It stems from concerns about the delegation of FIR to foreign authorities, which is considered to disregard the basic principles of state sovereignty in the constitution and has the potential to weaken the legitimacy of the country's strategic policies. This study uses a legal-normative method with a conceptual and meta-constitutional approach to examine the constitutional and moral validity of the 2022 Indonesia-Singapore FIR Agreement. This approach allows researchers to criticize the reduction of the constitution to a mere procedural instrument and evaluate the extent to which the agreement reflects the principles of pactum subjectionis and leges fundamentalis. The results of the study show that the transfer of FIR has no objective technical basis and contradicts Article 1 of the 1944 Chicago Convention and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Therefore, this study emphasizes the importance of reconstructing the meaning of air sovereignty through a meta-constitutional approach so that the state does not lose its normative foundation in the face of geopolitical compromises. This study contributes to the discourse on renewing the paradigm of constitutional law to be more reflective, civilized, and rooted in the will of the people. Selama lebih dari tujuh dekade, Singapura telah mendominasi pengelolaan Flight Information Region (FIR) Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan udara dan supremasi konstitusi nasional. Berawal dari kecemasan mengenai pendelegasian FIR kepada otoritas asing yang dinilai mengabaikan prinsip dasar kedaulatan negara dalam konstitusi dan berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan strategis negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan meta-konstitusional untuk membedah keabsahan konstitusional dan moral dari Perjanjian FIR Indonesia–Singapura tahun 2022. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkritik reduksi konstitusi menjadi sekadar instrumen prosedural dan mengevaluasi sejauh mana kesepakatan tersebut mencerminkan prinsip pactum subjectionis dan leges fundamentalis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalihan FIR tidak memiliki dasar teknis yang objektif dan bertentangan dengan Pasal 1 Chicago Convention 1944 serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi pemaknaan kedaulatan udara melalui pendekatan meta-konstitusional agar negara tidak kehilangan fondasi normatif dalam menghadapi kompromi geopolitik. Penelitian ini berkontribusi pada wacana pembaruan paradigma hukum tata negara yang lebih reflektif, berkeadaban, dan berakar pada kehendak rakyat.
Implikasi Hukum Perdagangan Internasional terhadap Kebijakan Biodiesel B50 atas Komoditas Minyak Sawit Indonesia Jumantoro, Tegar Raffi Putra; Kusuma, Ajeng Pramesthy Hardiani; Hasan, Nurhaedah; Kairuddin, Kairuddin
Amsir Law Journal Vol 7 No 2 (2026): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v7i2.683

Abstract

Indonesia's B50 biodiesel policy creates a legal dilemma between national energy policy sovereignty and international trade obligations under the WTO system. This research analyzes the legal implications of the B50 policy, which impacts the reduction of CPO export volumes and triggers allegations of protectionism from trading partners, particularly the European Union. Through a normative juridical approach employing statutory, conceptual, and comparative methods, this study examines the consistency of national regulations with WTO principles such as most favoured nation (MFN), national treatment, and transparency, while evaluating the legal justification space through development space principles and General Exceptions (Article XX GATT). A comparative study of Argentina's and Brazil's experiences in biodiesel disputes at the WTO reveals two different strategies: litigation based on technical documentation and diplomatic approaches with sustainable development narratives. This research finds that Indonesia has legal justification space for the B50 policy, but requires strengthened normative arguments, policy transparency, and technical document preparedness to anticipate potential disputes. These findings provide strategic contributions to formulating Indonesia's legal position in multilateral forums through the establishment of cross-sectoral task forces, strengthening policy narratives based on global justice, and optimizing international legal cooperation so that the B50 policy obtains both legal and international legitimacy.
Co-Authors Albanna, Syedna Ahmad Antikowati Antikowati Cahaya, Budi Indra Firdausy, Muhammad Kuttub H.K, Ajeng Pramesthy Halimatus Sa’diyah Hardiani Kusuma, Ajeng Pramesthy Hasan, Nurhaedah Kairuddin . Kusuma, Ajeng Pramesthy Hardiani Larasati, Alexandra Kayla Hened Larasati, Meidiana Aulia Novemyanto, Alfin Dwi Putra, Alejandro Yudhas Rangga Putri Triana, Syafira Meylanie Rahma, Aisyah Mutiara Rahmadani, Firdausi Nuzula Risqiana, Risqiana Satya, Renhaddwi Mahadana Shafarida, Moh. Affan Ghaffar Supriantoro, Nadhila Citra Wada, Igam Arya Yuraida, Sintha