Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND LABOR LAW PROTECTION IN INTERNSHIP PROGRAMS ADDRESSING EXPLOITATION LEARNING QUALITY AND CORPORATE COMPLIANCE Rahmadani, Firdausi Nuzula; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY) Vol. 2 No. 12 (2025): Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/m7952546

Abstract

Internships are vital for youth transitions into work but often lack legal protection and coherent Human Resource Management (HRM) design. This study examines Indonesia’s apprenticeship law and HRM frameworks to assess alignment and propose reforms. The objectives are to map statutory rules, identify enforcement gaps, and recommend HRM-informed policies. The method is normative juridical using library research of primary legal sources, ministerial regulations, and doctrinal literature. Analysis follows a deductive doctrinal method, extracting legal norms and synthesizing them with HRM concepts on program design, supervision, compensation, assessment, and governance. Implementation focused on close reading of Law Number 13 of 2003 on Employment and Minister of Manpower Regulation Number 6 of 2020. Findings indicate that the legal framework mandates written apprenticeship agreements, supervisory provisions, allowances, safety coverage, and certification, yet enforcement is inconsistent. Gaps include variable allowance practices, weak monitoring, and limited sanctions that permit exploitative placements. Conceptual HRM analysis suggests that clear competency outcomes, trained mentors, transparent compensation, and governance reduce exploitation and improve employability. The study concludes that strengthening legal standards must be paired with regulator-backed HRM guidance and employer incentives. Recommendations prioritize enforcement enhancement, minimum allowance benchmarks, mentor capacity building, and co-designed assessment rubrics with education partners.
Pluralisme Hukum dalam Menghadapi Ancaman Gastrokolonialisme yang Menggerus Identitas Budaya Masyarakat Adat Rahmadani, Firdausi Nuzula; Jumantoro, Tegar Raffi Putra
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025 - Februari 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam beberapa dekade terakhir, gastrokolonialisme, penetrasi makanan yang diproduksi secara industri dan sangat diproses ke dalam sistem pangan adat, telah mengubah pola makan, ekonomi, dan hubungan hukum di Indonesia. Makalah ini mengkaji bagaimana pluralisme hukum dapat menahan rezim makanan gastrokolonialisme dan menilai dampak kebijakan food estate yang dipimpin negara terhadap kedaulatan adat dan kesehatan masyarakat. Menggunakan desain metode campuran, studi ini menggabungkan analisis hukum doktrinal terhadap undang-undang dan yurisprudensi Indonesia, tinjauan kebijakan instrumen perkebunan pangan dan peraturan presiden, sintesis empiris statistik nutrisi dan penggunaan lahan, serta studi kasus lapangan komparatif di Merauke dan Dogiyai. Temuan mengungkapkan pergeseran yang dipercepat dari makanan lokal yang beragam menuju produk olahan, peningkatan terukur dalam indikator yang terkait dengan beban ganda malnutrisi dan penyakit tidak menular, serta kesenjangan yang persisten antara perlindungan konstitusional untuk hak-hak adat dan praktik di lapangan, terutama implementasi Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang lemah, prioritas administratif untuk alokasi lahan berskala besar, dan pengakuan yang tidak memadai terhadap hak ulayat. Kerangka teoretis yang mengacu pada Vandana Shiva menekankan kedaulatan benih, kritik ekofeminisme terhadap monokultur, dan kewajiban moral untuk melindungi keanekaragaman hayati serta pengetahuan komunitas. Pluralisme hukum dapat menyelaraskan hukum agraria, kehutanan, dan pangan dengan norma-norma adat hanya jika langkah-langkah perlindungan prosedural dapat ditegakkan (pendaftaran partisipatif, FPIC yang mengikat, metrik dampak yang sensitif secara budaya) dan upaya untuk mengatasi kerugian non-ekonomi diinstitusionalisasi. studi merekomendasikan integrasi indikator kesehatan dan keanekaragaman hayati ke dalam perizinan dan penilaian dampak, pengakuan yuridis dan pendaftaran hak ulayat masyarakat adat, serta pendanaan terarah untuk alternatif agroekologis yang dipimpin oleh komunitas agar pengembangan kawasan pangan mendukung (bukan merusak) kedaulatan masyarakat adat, kesehatan masyarakat, dan ketahanan ekologi.