Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.693
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Balobe Law Journal Jurnal Mahasiswa Kesehatan Nestor Tanjungpura Journal Of Law Noblesse Oblige Law Journal Tanjungpura Acta Borneo Journal
Purwanti, Evi
Faculty Of Law, Tanjungpura University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum Tentang Kenakalan Remaja Di Sekolah Menengah Atas Thomas, Silvester; Itasari, Endah R.; Sagio, Ibrahim; Bangun, Budi H.; Elida, Sri Agustriani; Purwanti, Evi; Wulandari, Ria; Arsensius, Arsensius; Erwin, Erwin; Darajati, Muhammad Rafi; Kinanti, Fatma Muthia
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4335

Abstract

Kenakalan remaja di Pontianak, yang mencakup pelanggaran aturan sekolah, kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas, mencerminkan fenomena sosial dan psikologis kompleks. Penyebabnya meliputi faktor internal seperti perubahan emosional dan sosial, serta faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya. Pontianak, dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, turut memengaruhi perilaku remaja. Penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman psikologis dan sosial dalam mengatasi masalah ini. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMA 3 Pontianak bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kenakalan remaja melalui pendekatan holistik, melibatkan siswa, guru, dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup penyuluhan, workshop, dan peningkatan koordinasi antar stakeholder untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan positif. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan antusiasme peserta, dengan harapan program ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mencegah perilaku negatif dan meningkatkan kualitas pendidikan di Pontianak.
Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat Alfarisi, Muhammad Salman; Darajati, Muhammad Rafi; Purwanti, Evi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13535

Abstract

Penelitian ini membahas dampak delimitasi maritim yang belum disepakati terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Indonesia. Topik ini dipilih karena lautan, sebagai kekayaan berharga bagi negara-negara maritim, sering menjadi pusat ketegangan dan konflik, terutama terkait wilayah delimitasi maritim yang belum disepakati antara negara tetangga. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak delimitasi maritim terhadap hak dan mata pencaharian nelayan di Tanjung Datu serta menyoroti ancaman terhadap tradisi, mata pencaharian, dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah ini akibat ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional terkait delimitasi maritim, sementara pendekatan hukum empiris melibatkan studi kasus di Tanjung Datu. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama delimitasi maritim adalah pada aspek ekonomi, dengan perubahan hak akses dan ketidakpastian ekonomi; dampak sosial berupa ancaman terhadap keamanan masyarakat pesisir; serta dampak budaya terkait kekhawatiran terhadap pelestarian budaya dan tradisi. Konflik antara Indonesia dan Malaysia juga menimbulkan ketidakpastian hukum wilayah perairan tangkap ikan nelayan. Urgensi penyelesaian delimitasi maritim yang adil dan berkelanjutan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal, serta menciptakan kondisi stabil dan sejahtera bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Title: Impact of Maritime Delimitation on Coastal Communities at the Indonesia-Malaysia Border in West Kalimantan This study examines the impact of unresolved maritime delimitation on coastal communities, particularly fishermen in Tanjung Datu, West Kalimantan, Indonesia. The topic was chosen because oceans, as valuable assets for maritime countries, often become centers of tension and conflict, especially regarding unresolved maritime boundaries between neighboring countries. The purpose of this research is to identify the impact of maritime delimitation on the rights and livelihoods of fishermen in Tanjung Datu and to highlight threats to the traditions, livelihoods, and economies of coastal communities in this region due to the unclear maritime boundaries between Indonesia and Malaysia. The research methodology combines normative legal and empirical approaches. The normative legal approach analyzes the international and national legal frameworks related to maritime delimitation, while the empirical legal approach involves a case study in Tanjung Datu. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, focusing on economic, social, and cultural impacts. The research findings indicate that the primary impact of maritime delimitation is economic, with changes in access rights and economic uncertainty; the social impact includes threats to the security of coastal communities; and the cultural impact relates to concerns about preserving cultural heritage and traditions. The conflict between Indonesia and Malaysia also creates legal uncertainty regarding the fishing waters of fishermen. There is an urgency to resolve maritime delimitation fairly and sustainably to accommodate the needs of coastal communities, preserve their cultural heritage, and create stable and prosperous conditions for coastal communities that rely on marine resources.
IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN Sanea, Madelin; Purwanti, Evi; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58928

Abstract

Abstract  To improve economic conditions which are categorized as still low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small business actors to establish businesses which are realized through simplification of business establishment registration and capital exemption by adopting the World Bank program, namely EODB (Ease of Doing Business) as an indicator. ease of doing business in a country. The application of EoDB contained in Article 109 of the Job Creation Law Number 11 of 2020 affects Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which through this rule is recognized as a legal entity, namely an Individual Company based on Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Capital Company's Foundation and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. This study examines the implications of financial statement obligations on individual companies, from the perspective of EoDB or the ease of doing business index adopted by Indonesia from the World Bank. This study uses a normative juridical approach, which consists of primary and secondary legal materials. The research method used in the preparation of this thesis is a normative juridical legal research method. The form of research used by the author is analytical perspective research. The technique used in collecting data is a literature study and the data analysis technique used by the author in this paper is qualitative analysis. The result of this research is that the implication of this financial statement obligation gives a burden to the community in carrying out micro and small businesses. First, the obligation of financial statements that are contrary to the perspective of EODB, secondly, the obligation of Financial Statements cannot support Micro and Small Businesses, and thirdly, the existence of Financial Reporting Obligations in Individual Companies causes difficulties for the community in carrying out Micro and Small businesses. administrative in the form of: a. written warning; b. cessation of Iraq's access to services; or c. revocation of legal entity status.AbstrakUntuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu EODB (Ease of Doing Bussiness) sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan EoDB yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perseorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam prespektif EoDB atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian prespektif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EODB, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil.Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi admintratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. perrcabutan status badan hukum.
LEGALITAS AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Susilowati, Tri; Nuryanti, Aktris; Purwanti, Evi
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94118

Abstract

Abtsract The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS) is preceded by a summons for a GMS to ensure that shareholders know when and where the GMS is held and know what will be discussed or decided in the GMS based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). There are cases where the GMS was held without summoning shareholders, which has an impact on the legality of the deed of minutes of the GMS in this case the GMS-LB made by a Notary. The formulation of the research problem is as follows: 1. How is the legality of the GMS-LB Deed made without the knowledge of one of the shareholders? 2. What are the legal consequences of the GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders? The method used is Normative legal research. The results of this study are that the legality of a GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders is legally valid because it has been stated by a notary in an authentic deed. This applies as long as there is no judge's decision stating it is invalid, based on the case example in Decision No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Based on the Decision, the deed of the RUPS-LB is invalid because it violates the provisions of the applicable laws and regulations. As a result, the deed of the RUPS LB, which originally had perfect evidentiary force, was then degraded into a deed under hand. Abstrak Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didahului dengan pemanggilan RUPS untuk memastikan pemegang saham mengetahui kapan dan dimana RUPS diselenggarakan dan mengetahui apa yang akan dibahas atau diputuskan dalam RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terdapat kasus penyelenggaraan RUPS dilangsungkan tanpa melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, sehingga berdampak terhadap legalitas akta berita Acara RUPS dalam hal ini RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris. Adapun rumusan masalah penelian sebagai berikut: 1. bagaimana legalitas Akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? 2. bagaimana akibat hukum terhadap akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini adalah legalitas suatu akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham adalah sah secara hukum karena telah dituangkan oleh notaris ke dalam akta otentik. Hal ini berlaku sepanjang tidak ada putusan hakim yang menyatakan tidak sah, berdasarkan contoh kasus dalam Putusan No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Berdasarkan Putusan tersebut, akta RUPS-LB menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukumnya akta RUPSL-LB tersebut yang semulanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
PENYELESAIAN HUKUM DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM Editya, Melia Lovy; Purwanti, Evi; Djun'Astuti, Erni
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58938

Abstract

Abstract  The Toba Batak indigenous people are people who are thick with the prevailing customary system. Talking about the Batak, it means talking about the indigenous Batak community, the majority of which are non-Muslim communities, of course also in matters that are closely related to inheritance, religious backgrounds, gender domination, and the like. This study has the following research objectives, namely to analyze the rule of law in the settlement of Batak Toba customary inheritance disputes for Muslim and non-Muslim heirs and to analyze legal reviews in the settlement of Toba Batak customary inheritance disputes against Muslim heirs using a juridical research methodology. normative, the results obtained in the form of solving problems in the distribution of Batak Toba traditional inheritance through family deliberation, mandatory wills based on Supreme Court Decision No. 368K/AG/1995 and Court Decision No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg concerning Status Determination for Muslim Heirs in the Inheritance of Non-Muslim Heirs.Abstrak  Masyarakat adat Batak Toba merupakan masyarakat yang kental akan sistem adat yang berlaku. Berbicara tentang Batak, artinya berbicara tentang masyarakat adat Batak yang mayoritas merupakan masyarakat non muslim, tentu juga dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan kewarisan, latar belakang perbedaan agama, dominasi gender yang terus diindahkan dan sejenisnya. Penelitian ini memiliki tujuan penelitan sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis aturan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba bagi ahli waris yang muslim dan non-muslim dan untuk menganalisis tinjauan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak   Toba terhadap ahli waris muslim dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka didapatkan hasil penelitian berupa penyelesaian masalah dalam pembagian waris adat Batak Toba melalui musyawarah keluarga, wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 dan Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tentang Penentuan Status Bagi Ahli Waris Muslim Dalam Harta Waris dari Pewaris Non-Muslim.
AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KEPADA DAFTAR PUSAT WASIAT Simanungkalit, Rosinton; Purwanti, Evi; Maharani, Chandra
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.64998

Abstract

In carrying out their position, Notaries are required to send a list of deeds relating to wills to the will register center at the ministry that organizes government affairs in the field of law within 5 (five) days in the first week of each following month. However, in practice there are still Notaries who do not report wills online to the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. As a result, at the time of checking, there was no registered will that had been made by the testator. This study aims to determine and analyze the legal consequences of Notaries who do not report wills, legal consequences of will deeds that are not reported by Notaries, and legal remedies of heirs against will deeds that are not reported by Notaries. The research method used in this study is normative legal research. The results of research and discussion found that Notaries who did not report the will deed to the Central Register of Wills had fulfilled 2 (two) aspects of violations, namely violations of the Code of Ethics and UUJN. Notaries who commit violations may be subject to Code of Ethics sanctions in the form of temporary suspension, honorable dismissal, or dishonorable dismissal as Notaries and from association membership, sanctions for violations of UUJN namely written warnings, temporary suspension, honorable dismissal, and dishonorable dismissal as a Notary. A will deed that is not reported by a Notary Public to the Central Register of Wills remains as an authentic deed and has no legal effect that could invalidate the deed, just does not meet the principle of publicity. Legal efforts made by heirs file an Appeal, Cassation, and report the Notary who made the will deed to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan.    Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, pada praktiknya masih ada terdapat Notaris yang tidak melaporkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Akibatnya pada saat dilakukan pengecekan tidak terdaftar wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris karena pengecekan wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, dan upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi 2 (dua) aspek pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi secara Kode Etik berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya dari keanggotaan perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris. Akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas. Upaya hukum yang dilakukan ahli waris mengajukan Banding, Kasasi, dan melaporkan Notaris yang membuat akta wasiat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
ANALISIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM AKTA KELAHIRAN SEBAGAI ANAK KANDUNG DALAM PEMBAGIAN WARIS PERDATA Hudana, Uray Nada Afifa; Purwanti, Evi; Asikin, Asikin
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i1.58975

Abstract

Abstract  The position of an adopted child with the status of a biological child is based on a birth certificate that occurred in Singkawang City and its legal consequences in inheritance rights. Conditions like this occur in people who clearly wonder whether the adopted child who is used as a biological child in the birth certificate has the right to inherit or not. The type of research used in this thesis uses a normative juridical research method, the researcher uses a case approach in this problem because the object is an adopted child who has a birth certificate as a biological child in the birth certificate. The data to be used in this study include secondary legal materials. Data collection techniques through library research (library research). The data analysis used in this thesis is a qualitative analysis. The research results obtained are as follows; (1) In this case theoretically, the legal consequences of an adopted child who is made a biological child in the Birth Certificate are invalid and null and void, but in practice if no one reports or sues him, the status of the adopted child remains in the position as a biological child according to with an existing birth certificate; (2) If he is not canceled by the Court, then he remains in the position as a biological child, based on the correct theory, the birth certificate must be annulled. The adopted child can inherit by giving a grant by the testator.  Abstrak  Kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran yang terjadi di Kota Singkawang dan akibat hukumnya dalam hak waris. Kondisi seperti ini terjadi di masyarakat yang jelas bertanya-tanya apakah anak angkat yang dijadikan anak kandung dalam akta kelahiran berhak mewaris atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam permasalahan ini karena objeknya anak angkat yang mempunyai akta kelahiran sebagai anak kandung dalam akta kelahiran. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut; (1) Dalam kasus ini secara teoritis akibat hukum dari anak angkat yang dijadikan anak kandung dalam Akta Kelahiran tidak sah dan batal demi hukum, akan tetapi secara praktiknya jika tidak ada yang melapor atau menggugatnya maka kedudukan status anak angkat tersebut tetap berposisi sebagai anak kandung sesuai dengan akta kelahiran yang ada; (2) Jika dia tidak dibatalkan oleh Pengadilan maka tetap berposisi sebagai anak kandung seharusnya berdasarkan teori yang benar akta kelahiran tersebut harus dibatalkan anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi hibah oleh pewaris.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Aktris Nuryanti, Aktris Alfarisi, Muhammad Salman Anhari, Radifan Arsensius Arsensius Arsensius, Arsensius Asikin, Asikin Azzaulfa, Anisa Bangun, Budi H. Budi Hermawan Bangun Dionesius, Dionesius Djun'astuti, Erni Doan Mauli Tua Siahaan Editya, Melia Lovy Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Erwin Erwin Erwin Erwin Fatma Muthia Kinanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Hudana, Uray Nada Afifa Ismawartati, Ismawartati Itasari, Endah R. M. Rafi Maharani, Chandra Muhammad Jihad Maulana Nafsiatun Novita Agnes, Yeni Lutfiana Sagio, Ibrahim Sandy Kurnia Christmas Sanea, Madelin Silvester Thomas Simanungkalit, Rosinton Sri Agustriani Elida Sri Haryuni Syamsiar, Syamsiar Thomas, Silvester Tri Susilowati Widiyaningsih, Agnes winarti, eko