Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.75
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Balobe Law Journal Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jurnal Mahasiswa Kesehatan Nestor Tanjungpura Journal Of Law Noblesse Oblige Law Journal Tanjungpura Acta Borneo Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Evi Purwanti
Faculty Of Law, Tanjungpura University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
LEGALITAS AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Susilowati, Tri; Nuryanti, Aktris; Purwanti, Evi
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94118

Abstract

Abtsract The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS) is preceded by a summons for a GMS to ensure that shareholders know when and where the GMS is held and know what will be discussed or decided in the GMS based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). There are cases where the GMS was held without summoning shareholders, which has an impact on the legality of the deed of minutes of the GMS in this case the GMS-LB made by a Notary. The formulation of the research problem is as follows: 1. How is the legality of the GMS-LB Deed made without the knowledge of one of the shareholders? 2. What are the legal consequences of the GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders? The method used is Normative legal research. The results of this study are that the legality of a GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders is legally valid because it has been stated by a notary in an authentic deed. This applies as long as there is no judge's decision stating it is invalid, based on the case example in Decision No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Based on the Decision, the deed of the RUPS-LB is invalid because it violates the provisions of the applicable laws and regulations. As a result, the deed of the RUPS LB, which originally had perfect evidentiary force, was then degraded into a deed under hand. Abstrak Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didahului dengan pemanggilan RUPS untuk memastikan pemegang saham mengetahui kapan dan dimana RUPS diselenggarakan dan mengetahui apa yang akan dibahas atau diputuskan dalam RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terdapat kasus penyelenggaraan RUPS dilangsungkan tanpa melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, sehingga berdampak terhadap legalitas akta berita Acara RUPS dalam hal ini RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris. Adapun rumusan masalah penelian sebagai berikut: 1. bagaimana legalitas Akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? 2. bagaimana akibat hukum terhadap akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini adalah legalitas suatu akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham adalah sah secara hukum karena telah dituangkan oleh notaris ke dalam akta otentik. Hal ini berlaku sepanjang tidak ada putusan hakim yang menyatakan tidak sah, berdasarkan contoh kasus dalam Putusan No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Berdasarkan Putusan tersebut, akta RUPS-LB menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukumnya akta RUPSL-LB tersebut yang semulanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
PENYELESAIAN HUKUM DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM Editya, Melia Lovy; Purwanti, Evi; Djun'Astuti, Erni
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58938

Abstract

Abstract  The Toba Batak indigenous people are people who are thick with the prevailing customary system. Talking about the Batak, it means talking about the indigenous Batak community, the majority of which are non-Muslim communities, of course also in matters that are closely related to inheritance, religious backgrounds, gender domination, and the like. This study has the following research objectives, namely to analyze the rule of law in the settlement of Batak Toba customary inheritance disputes for Muslim and non-Muslim heirs and to analyze legal reviews in the settlement of Toba Batak customary inheritance disputes against Muslim heirs using a juridical research methodology. normative, the results obtained in the form of solving problems in the distribution of Batak Toba traditional inheritance through family deliberation, mandatory wills based on Supreme Court Decision No. 368K/AG/1995 and Court Decision No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg concerning Status Determination for Muslim Heirs in the Inheritance of Non-Muslim Heirs.Abstrak  Masyarakat adat Batak Toba merupakan masyarakat yang kental akan sistem adat yang berlaku. Berbicara tentang Batak, artinya berbicara tentang masyarakat adat Batak yang mayoritas merupakan masyarakat non muslim, tentu juga dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan kewarisan, latar belakang perbedaan agama, dominasi gender yang terus diindahkan dan sejenisnya. Penelitian ini memiliki tujuan penelitan sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis aturan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba bagi ahli waris yang muslim dan non-muslim dan untuk menganalisis tinjauan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak   Toba terhadap ahli waris muslim dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka didapatkan hasil penelitian berupa penyelesaian masalah dalam pembagian waris adat Batak Toba melalui musyawarah keluarga, wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 dan Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tentang Penentuan Status Bagi Ahli Waris Muslim Dalam Harta Waris dari Pewaris Non-Muslim.
AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KEPADA DAFTAR PUSAT WASIAT Simanungkalit, Rosinton; Purwanti, Evi; Maharani, Chandra
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.64998

Abstract

In carrying out their position, Notaries are required to send a list of deeds relating to wills to the will register center at the ministry that organizes government affairs in the field of law within 5 (five) days in the first week of each following month. However, in practice there are still Notaries who do not report wills online to the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. As a result, at the time of checking, there was no registered will that had been made by the testator. This study aims to determine and analyze the legal consequences of Notaries who do not report wills, legal consequences of will deeds that are not reported by Notaries, and legal remedies of heirs against will deeds that are not reported by Notaries. The research method used in this study is normative legal research. The results of research and discussion found that Notaries who did not report the will deed to the Central Register of Wills had fulfilled 2 (two) aspects of violations, namely violations of the Code of Ethics and UUJN. Notaries who commit violations may be subject to Code of Ethics sanctions in the form of temporary suspension, honorable dismissal, or dishonorable dismissal as Notaries and from association membership, sanctions for violations of UUJN namely written warnings, temporary suspension, honorable dismissal, and dishonorable dismissal as a Notary. A will deed that is not reported by a Notary Public to the Central Register of Wills remains as an authentic deed and has no legal effect that could invalidate the deed, just does not meet the principle of publicity. Legal efforts made by heirs file an Appeal, Cassation, and report the Notary who made the will deed to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan.    Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, pada praktiknya masih ada terdapat Notaris yang tidak melaporkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Akibatnya pada saat dilakukan pengecekan tidak terdaftar wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris karena pengecekan wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, dan upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi 2 (dua) aspek pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi secara Kode Etik berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya dari keanggotaan perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris. Akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas. Upaya hukum yang dilakukan ahli waris mengajukan Banding, Kasasi, dan melaporkan Notaris yang membuat akta wasiat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
ANALISIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM AKTA KELAHIRAN SEBAGAI ANAK KANDUNG DALAM PEMBAGIAN WARIS PERDATA Hudana, Uray Nada Afifa; Purwanti, Evi; Asikin, Asikin
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i1.58975

Abstract

Abstract  The position of an adopted child with the status of a biological child is based on a birth certificate that occurred in Singkawang City and its legal consequences in inheritance rights. Conditions like this occur in people who clearly wonder whether the adopted child who is used as a biological child in the birth certificate has the right to inherit or not. The type of research used in this thesis uses a normative juridical research method, the researcher uses a case approach in this problem because the object is an adopted child who has a birth certificate as a biological child in the birth certificate. The data to be used in this study include secondary legal materials. Data collection techniques through library research (library research). The data analysis used in this thesis is a qualitative analysis. The research results obtained are as follows; (1) In this case theoretically, the legal consequences of an adopted child who is made a biological child in the Birth Certificate are invalid and null and void, but in practice if no one reports or sues him, the status of the adopted child remains in the position as a biological child according to with an existing birth certificate; (2) If he is not canceled by the Court, then he remains in the position as a biological child, based on the correct theory, the birth certificate must be annulled. The adopted child can inherit by giving a grant by the testator.  Abstrak  Kedudukan anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran yang terjadi di Kota Singkawang dan akibat hukumnya dalam hak waris. Kondisi seperti ini terjadi di masyarakat yang jelas bertanya-tanya apakah anak angkat yang dijadikan anak kandung dalam akta kelahiran berhak mewaris atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam permasalahan ini karena objeknya anak angkat yang mempunyai akta kelahiran sebagai anak kandung dalam akta kelahiran. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut; (1) Dalam kasus ini secara teoritis akibat hukum dari anak angkat yang dijadikan anak kandung dalam Akta Kelahiran tidak sah dan batal demi hukum, akan tetapi secara praktiknya jika tidak ada yang melapor atau menggugatnya maka kedudukan status anak angkat tersebut tetap berposisi sebagai anak kandung sesuai dengan akta kelahiran yang ada; (2) Jika dia tidak dibatalkan oleh Pengadilan maka tetap berposisi sebagai anak kandung seharusnya berdasarkan teori yang benar akta kelahiran tersebut harus dibatalkan anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi hibah oleh pewaris.
Baselines Issues In Determining The Delimitation Of Indonesia's Maritime Boundaries With Neighboring States Evi Purwanti; Radifan Anhari
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6493

Abstract

Maritime boundaries play a strategic role in determining a state's sovereignty limits, managing natural resources, and maintaining national security and stability. The establishment of a baseline is a crucial element in maritime boundary delimitation, especially for archipelagic states such as Indonesia. This study aims to identify the legal effects of the baseline and analyze the challenges Indonesia faces in applying the maritime delimitation provisions under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Based on the analysis, the findings reveal two primary factors influencing Indonesia's application of baseline provisions under UNCLOS 1982. First, the supporting factors include: the legal certainty of a maximum 12-nautical-mile territorial sea; the legal guarantee for the exploration and exploitation of marine natural resources that better fulfills the element of equity for developing countries; and UNCLOS 1982’s flexibility in accommodating the geographical and geological uniqueness of coastal states through various baseline classifications and state types. Second, there are challenges in implementation, including: vague interpretations of several UNCLOS provisions, which lead to divergent state practices in drawing baselines; the absence of sanctions or formal reprimands for violations, leaving such deviations uncorrected unless resolved through international adjudication; and technical inconsistencies in determining maritime boundary coordinates, which complicate consensus between neighboring states. This study underscores the importance of adopting innovative legal approaches and enhancing coordination among national and international institutions to ensure the legitimate and sustainable enforcement of Indonesia’s maritime boundaries.
PERAN RESERSE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PONTIANAK ghazali, Achmad Al; Rohani, Siti; Purwanti, Evi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v4i1.101499

Abstract

Abstract Gambling, including online gambling, is a criminal offense that must be prevented, addressed, and eradicated. This study analyzes the role of the West Kalimantan Police Mobile Detective Unit in combating online gambling in Pontianak City and the factors influencing this effort. This legal research utilizes both normative and empirical, or non-doctrinal, research methods. The research was conducted through both library research and field studies, specifically in Pontianak City. The study concludes that the West Kalimantan Police Mobile Detective Unit's online gambling eradication efforts in Pontianak City were conducted in accordance with applicable laws and regulations. Factors influencing this eradication include legal regulations, law enforcement officers' limited knowledge and understanding of cybercrime, a lack of supporting facilities and infrastructure, and a culture that supports gambling practices. Keywords: Online gambling; Police; Role Abstrak Perjudian termasuk secara online merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas. Penelitian ini menganalisis peran Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam memberantas perjudian online di Kota Pontianak serta faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal secara sekaligus. Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan maupun melalui studi lapangan, khususnya di Kota Pontianak. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan perjudian online di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Reserse Mobil Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dilakukan dengan didasari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang mempengaruhi pemberantasan perjudian online tersebut berasal dari peraturan hukum, rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan siber, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung serta adanya budaya masyarakat yang mengakomodir praktik perjudian. Kata Kunci: Kepolisian; Peran; Perjudian online
Fulfillment of The Right to Education in the Border Area of West Kalimantan through a Legal Harmonization Integrative Model Based on Social Reality Endah Rantau Itasari; Ervin Riandy; Evi Purwanti; Etra Arbas; Yudith Evametha Vitranilla
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 1 JANUARI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The fulfillment of the right to education is a constitutional obligation and a state commitment stipulated in various international legal instruments, including international human rights principles that recognize education as a fundamental right of every individual. This principle guarantees equal access to and quality education without discrimination, including for communities living in border areas. This study aims to find out the actual conditions of the fulfillment of the right to education in the Aruk, Jagoi Babang and Entikong borders, as well as to develop and introduce a Legal Harmonization Integrative Model Based on Social Reality and International Human Rights Principles as a conceptual framework to connect formal legal norms with the social dynamics of border communities. Thus, education policies can be formulated in a more adaptive, participatory, contextual, and human rights perspective. The research approach uses empirical legal methods with a juridical-sociological approach through surveys, in-depth interviews, and participant observation. The results show that the reality on the ground of the border areas of West Kalimantan still face significant disparities due to limited infrastructure, a shortage of educators, and policies that are not fully aligned with local social, economic, and cultural conditions. The development of this model has received support from various parties in the West Kalimantan border region because it may strengthen the relationship between the legal framework and the actual needs of the community, create education policies that are responsive to the local context, and encourage the achievement of educational equity
Pemenuhan Hak Energi Bersih di Pelabuhan Kijing: Pendekatan Partisipatif Berbasis Sustainable Development Goals di Kabupaten Mempawah Elida, Sri Agustriani; Anhari, Radifan; Sagio, Ibrahim; Bangun, Budi H.; Purwanti, Evi; Arsensius; Wulandari, Ria; Kinanti, Fatma Muthia; Darajati, Muhammad Rafi; Azzaulfa, Annisa
Jurnal SOLMA Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v15i1.21810

Abstract

Background: Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan tantangan akses energi bagi masyarakat lokal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas energi bersih (SDG 7) dan memperkuat partisipasi publik. Metode: Pendekatan partisipatif-edukatif digunakan melalui pemetaan sosial, ceramah interaktif, dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 30 peserta. Hasil: Analisis pre-test menunjukkan rendahnya literasi hukum awal (36,8% peserta tidak paham). Pasca-sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan: 84,2% peserta menyatakan materi mudah dipahami, dan 63,1% melaporkan peningkatan pengetahuan yang signifikan ("banyak" hingga "sangat banyak"). Sebanyak 57,9% peserta menilai kegiatan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kesimpulan: Model edukasi partisipatif efektif mentransformasi pemahaman hukum masyarakat menjadi kapasitas advokasi, menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal di kawasan PSN.
Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kubu Raya Dionesius Dionesius; Evi Purwanti; Anisa Azzaulfa
Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67240/nolan212025179-193

Abstract

Fenomena keberadaan tenaga honorer yang masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam dinamika pemerintahan daerah, meskipun status hukumnya tidak lagi diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengkaji implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dalam kajian perundang-undangan. Hasil penelitian ini melihat kedudukan hukum tenaga honorer dalam pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi titik balik penting, dengan hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), secara implisit menghapus pengakuan terhadap tenaga honorer. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 semakin mempertegas kebijakan penghapusan ini, mewajibkan semua tenaga honorer menyelesaikan status kepegawaiannya paling lambat tahun 2023 melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Analisis menyimpulkan bahwa tenaga honorer kini berada dalam posisi transisi menuju penghapusan, tanpa landasan hukum yang kuat dalam sistem kepegawaian negara dan hanya diberikan masa transisi untuk beralih menjadi PPPK atau keluar dari sistem kepegawaian pemerintah.
PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA PONTIANAK DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KOTA PONTIANAK sulastri; azizurrahman, sy hasyim; purwanti, evi
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The function of the police criminal investigation unit is not only to resolve specific cases but also to contribute to preventing disturbances to public order and security. This study focuses on the role of the Criminal Investigation Unit of the Pontianak City Police Department in maintaining security and order in the city and the factors influencing it. This study uses a normative and empirical approach, along with descriptive and qualitative data analysis. The results indicate that the Criminal Investigation Unit of the Pontianak City Police Department's role in maintaining security and order in the city is achieved by sharpening its operational functions in the investigation, prosecution, and supervision of criminal investigations. Factors influencing this role can be categorized as follows: Pontianak City's status as a hub of activity that creates numerous opportunities for criminals; the high number of unemployed and limited job opportunities in Pontianak; the less-than-ideal ratio of police personnel to population; the limited available budget; and the lack of synergy with other police departments and local government elements. Keywords: Police criminal investigation; Role; Security and order Abstrak Fungsi reserse kriminal kepolisian tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan kasus tertentu, tetapi juga berkontribusi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pontianak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pontianak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris sekaligus dengan analisis data secara dekriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pontianak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Pontianak dilakukan dengan mempertajam fungsi operasional dalam penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan penyidikan tindak pidana. Adapun identifikasi dari faktor yang mempengaruhi peran tersebut dapat digolongkan menjadi: kondisi Kota Pontianak sebagai pusat aktivitas yang menciptakan banyak kesempatan bagi pelaku kejahatan, jumlah penganggur terbuka dan minimnya kesempatan kerja di Kota Pontianak, belum idealnya rasio jumlah personel polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk, minimnya jumlah anggaran yang tersedia dan sinergi dengan fungsi kepolisian lain serta unsur pemerintahan daerah. Kata Kunci: Keamanan dan ketertiban; Peran; Reserse kriminal kepolisian
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Aktris Nuryanti, Aktris Alfarisi, Muhammad Salman Anhari, Radifan Anisa Azzaulfa ARBAS, ETRA Arsensius Arsensius Arsensius, Arsensius Asikin, Asikin Azizurrahman, Sy Hasyim Azzaulfa, Annisa Bangun, Budi H. Budi Hermawan Bangun Dionesius Dionesius Djun'astuti, Erni Doan Mauli Tua Siahaan Editya, Melia Lovy Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Ervin Riandy Erwin Erwin Erwin Erwin Fatma Muthia Kinanti Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia ghazali, Achmad Al Hudana, Uray Nada Afifa Ismawartati, Ismawartati Itasari, Endah R. M. Rafi Maharani, Chandra Muhammad Jihad Maulana Nafsiatun Novita Agnes, Yeni Lutfiana Radifan Anhari Sagio, Ibrahim Sandy Kurnia Christmas Sanea, Madelin Silvester Thomas Simanungkalit, Rosinton Siti Rohani Sri Agustriani Elida Sri Haryuni SULASTRI Syamsiar, Syamsiar Thomas, Silvester Tri Susilowati Widiyaningsih, Agnes winarti, eko Yudith Evametha Vitranilla