Articles
<![CDATA[Sengketa Klaim Rumah Sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ]]>
<![CDATA[Eriati, Eriati]]>;
<![CDATA[Arimbi, Diah]]>;
<![CDATA[Suswantoro, Tri Agus]]>
<![CDATA[ Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/irje.v4i3.990
<![CDATA[Sistim Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang telah mengamanatkan bahwa program Jaminan Kesehatan melalui suatu Badan Penyelenggara Sosial. Dengan terselenggaranya program Jaminan kesehatan BPJS Kesehatan memiliki tugas, fungsi, wewenang untuk menjamin terselenggaranya Program Jaminan Sosial antara lain memiliki kewenangan yaitu kewenangan atribusi yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam penyelesaian sengketa klaim rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan data sekunder (Studi Kepustakaan). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah secara kualitatif dan ditarik dengan menggunakan Teknik penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sengketa klaim dapat menimbulkan perselisihan atas perjanjian kerjasama dan dapat terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila kewajiban membayar lewat batas waktu sesuai perjanjian. Hal-hal yang membuat sumber masalah dalam pelaksanaan kerjasama fasilitas kesehatan ini berdampak resiko kerugian pada rumah sakit. Untuk mengurangi terjadinya sengketa klaim, maka perlu pengaturan detail tentang hal-hal yang berpotensi menyebabkan perbedaan penafsiran pada klaim termasuk pengaturan tentang kewenangan dan tanggungjawab BPJS dalam penyelesaian sengketa klaim yang adil dan bermartabat agar ada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi rumah sakit peserta BPJS.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Papua dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Butarbutar, Richard Marihot]]>;
<![CDATA[Mulyono, Mulyono]]>;
<![CDATA[Suswantoro, Tri Agus]]>
<![CDATA[ Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/irje.v4i3.993
<![CDATA[Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka masih menjadi polemik yang serius. Penegakan hukum yang belum optimal kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga sering terjadi konflik. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua? Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Spesisifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua harus memperhatikan berbagai aspek yang mencakup kepatuhan terhadap hukum, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan solusi jangka panjang, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan pengawasan yang efektif. Konsep ideal penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua yaitu dengan kepatuhan terhadap hukum Nasional dan Internasional, memperhatikan keadilan dan perlindungan HAM, sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat Papua, pengembangan solusi jangka panjang dalam menyelesaikan konflik, serta penggunaan Kekuatan yang Proporsional.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Pada Perubahan Prosedur Operasi Laparoskopi Ke Laparotomi Di Rumah Sakit Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Efrila, Efrila]]>;
<![CDATA[Suswantoro, Tri Agus]]>;
<![CDATA[Adrian, Ronny]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15730
<![CDATA[Laparoskopi menggunakan beberapa sayatan kecil untuk memasukkan kamera dan instrumen bedah, sehingga memungkinkan ahli bedah untuk melakukan operasi dengan kerusakan jaringan yang minimal. Sebaliknya, laparotomi memerlukan sayatan yang lebih besar untuk memberikan akses langsung ke organ-organ dalam perut. Meskipun laparoskopi telah menjadi pilihan utama untuk banyak prosedur bedah, namun terdapat beberapa situasi klinis di mana operasi harus diubah menjadi laparotomi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari penelitian ini antara lain: Apa konsekuensi hukum bagi dokter bedah yang memilih untuk menggunakan laparotomi daripada bedah laparoskopi? Terakhir, saya ingin mengetahui perlindungan apa yang tersedia bagi ahli bedah yang memilih untuk melakukan laparotomi daripada prosedur laparoskopi. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, temuan penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap dokter yang memutuskan untuk melakukan laparotomi daripada bedah laparoskopi terhadap pasiennya. Tujuan dari UU No. 17 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kepercayaan diri kepada dokter untuk merawat pasien sesuai dengan persyaratan hukum yang telah ditetapkan dengan jelas]]>
<![CDATA[PAYUNG HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER DALAM MENGHADAPI PERSELISIHAN MEDIS ]]>
<![CDATA[Anita Rahayu]]>;
<![CDATA[Rokhmat]]>;
<![CDATA[Vera dumonda silitonga]]>;
<![CDATA[M. Nasser]]>;
<![CDATA[Tri Agus suswantoro]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3610
<![CDATA[Administrative policies or legal provisions in hospital health services certainly regulate procedures for providing adequate and appropriate health services in accordance with hospital service standards, operational standards and professional standards. The problems raised in this research are 1). What is the legal protection for the medical profession in dealing with medical disputes, and 2). What are the hospital's responsibilities towards doctors in dealing with medical disputes? The type of research that will be used in this research is normative juridical which refers to legal norms contained in statutory regulations. The approach used is the Legal Approach and Conceptual Approach and the data obtained is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. To analyze the data using qualitative analysis. The results of this research are legal protection for the medical profession in handling medical disputes with patients, namely doctors who have carried out their duties in accordance with professional standards, service standards and standard operational procedures are entitled to legal protection. and the hospital as the person responsible will take a series of steps. First, form an instrument whose task is to assist directors, for example the legal commission, to handle legal aspects related to matters relating to errors by health workers or several incidents of irregularities as emergencies]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Odontologi Forensik ]]>
<![CDATA[Nindyasari, Darra Ayu]]>;
<![CDATA[Silitonga, Vera Dumonda]]>;
<![CDATA[Suswantoro, Tri Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3681
<![CDATA[Odontologi forensik adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang berkaitan dengan aplikasi ilmu kedokteran gigi dalam bidang hukum. Kesadaran hukum odontologi forensik merupakan hal yang penting bagi para praktisi odontologi, terutama bagi para dokter gigi umum. Kesadaran hukum odontologi forensik akan membantu para praktisi odontologi untuk memahami peran mereka dalam proses penegakan hukum, serta untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada proses hukum. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum odontologi forensik di kalangan praktisi odontologi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum odontologi forensik di Indonesia dan 2) Peran Odontologi Forensik dalam mengidentifikasi Identitas Korban Pembunuhan? Jenis Penelitian yang akan dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis- normatif. Yuridis-Normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan demikian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah Kesadaran hukum odontologi forensik adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya ilmu odontologi forensik dalam bidang hukum. Kesadaran hukum ini penting dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, aparat penegak hukum, hingga profesional di bidang odontology dan Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.]]>
<![CDATA[Payung Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Menghadapi Perselisihan Medis ]]>
<![CDATA[Rahayu, Anita]]>;
<![CDATA[Rokhmat, Rokhmat]]>;
<![CDATA[Silitonga, Vera Dumonda]]>;
<![CDATA[Suswantoro, Tri Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3687
<![CDATA[Kebijakan administratif atau ketentuan hukum dalam pelayanan kesehatan rumah sakit tentunya mengatur tata cara pemberian pelayanan kesehatan yang memadai dan tepat sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi profesi kedokteran dalam menangani sengketa kedokteran, dan 2). Apa tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter dalam menangani perselisihan kedokteran? Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Hukum dan Pendekatan Konseptual dan data yang diperoleh merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya perlindungan hukum bagi profesi kedokteran dalam menangani perselisihan kedokteran dengan pasien, yaitu dokter yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur berhak mendapatkan perlindungan hukum. dan pihak rumah sakit sebagai penanggung jawab akan melakukan serangkaian langkah. Pertama, membentuk instrumen yang tugasnya membantu direksi, misalnya komisi hukum, untuk menangani aspek hukum terkait hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan petugas kesehatan atau beberapa kejadian penyimpangan sebagai keadaan darurat.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Pidana Medik Bagi Tenaga Medis dalam Hukum Kesehatan: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Belanda dan Britania Raya ]]>
<![CDATA[Delviana, Nurmaida]]>;
<![CDATA[Lumbuun, T. Gayus]]>;
<![CDATA[Rokhmat, Rokhmat]]>;
<![CDATA[P.H., Agustinus]]>;
<![CDATA[Suswantoro, Tri Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 3 (2024): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/jiubj.v24i3.5575
<![CDATA[The realization of a country's national development goals is a measure of a country's success, namely through law enforcement and a good health index of its citizens in that country. This research specifically discusses the enforcement of health law where it is not only looked at from the perspective of the laws that apply in Indonesia, but a comparison is made of the resolution of problems in health law that arise as a result of actions carried out by medical personnel that are related to their competence (unprofessionalism: medical errors in the form of omission, negligence, and/or intentional) which resulted in lawsuits and lawsuits based on legal provisions in the Netherlands and the United Kingdom. The research method used is prescriptive analysis and qualitative approach data analysis. The research results show that the settlement of lawsuits, especially the settlement of medical cases in Indonesia, the Netherlands and the United Kingdom, is currently still within the jurisdiction of the general courts; in Indonesia it is regulated in Law Number 2 of 1986 concerning General Courts along with amendments to the two Laws in Law Number 49 of 2009; in the Netherlands it is regulated in the Judicial Organization Act, the Judicial Sector (Funding) Decree of 2005, and the Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002; whereas in the United Kingdom it is based on the Criminal Procedure Rules 2020 and Criminal Practice Directions 2023]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kompetensi Antara Dokter Spesialis dalam Praktek Kedokteran di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sulistiana, Yudha]]>;
<![CDATA[Nasser, Nasser]]>;
<![CDATA[Suswantoro, Tri Agus]]>
<![CDATA[ RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3626
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti pengaturan kompetensi dalam praktek kedokteran spesialis dan alternatif penyelesaian sengketa ketika terjadi permasalahan. Metode peneltian adalah yuridis normatif serta mengacu pada suatu peraturan yang telah ditetapkan dan serta menelahnya. Hasil penelitian menerangkan bahwa pengaturan kompetensi telah diatur melalui Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia yang diberikan amanah ke masing-masing kolegium. Mediasi merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa kompetensi yang dapat difasilitasi oleh suatu komite medik rumah sakit. Proses penyelesaian sengketa sejak lama dikenal melalui proses litigasi di pengadilan. Seiring dengan perkebangan zaman, proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ikut berkembang. Penyelesaian sengketa ini disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 Bagian Ketujuh dan Kedelapan mengenai Konsil dan Kolegium. Konsil memiliki peran antara lain melakukan pembinaan teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sedangkan Kolegium menyusun standar kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Dalam hal sengketa atau perselisihan, hanya ditemukan bahasan pada dugaan tindak pidana menggunakan keadilan restoratif atau melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sengketa kompetensi juga dapat meluas ke persoalan etika profesi dimana dikatakan Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 19, setiap dokter tidak boleh mengambil pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis. Sehingga peran MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) diperlukan dalam memutus suatu perkara etik yang berhubungan dengan sengketa kompetensi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital: Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat ]]>
<![CDATA[Ronald Winardi Kartika]]>;
<![CDATA[M. Nasser]]>;
<![CDATA[Tri Agus Suswantoro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5874
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk pengelolaan data pasien. Aplikasi Satu Sehat merupakan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan privasi pasien dalam aplikasi kesehatan digital, dengan menyoroti regulasi yang berlaku dan tantangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai kerahasiaan data medis. Selain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa Beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian oleh Tombokan dkk (2024) menekankan pentingnya sanksi bagi penyalahgunaan data dalam aplikasi layanan kesehatan. Selain itu, studi Wibowo dkk (2024) mengkaji tantangan implementasi perlindungan privasi pasien dalam rekam medis elektronik. Penelitian-penelitian ini memberikan konteks tambahan mengenai perlunya penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi di era digital. Penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan edukasi publik, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan data pasien dalam era digital.]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum Dan Kedaulatan Di Wilayah Udara Indonesia Terhadap Pelanggaran Pesawat Udara Asing Oleh Tni Angkatan Udara ]]>
<![CDATA[Cornelia S. Lintin]]>;
<![CDATA[Tri Agus Suswantoro]]>;
<![CDATA[Ahmad Jaeni]]>
<![CDATA[ Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/joecy.v5i3.2882
<![CDATA[Dalam menjaga kedaulatan wilayah udaranya, Pemerintah Indonesia memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan ruang udara nasional termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana kewenangan TNI Angkatan Udara dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing ? 2) Apakah kewenangan TNI Angkatan Udara sudah memadai dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing ?. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan TNI Angkatan Udara dalam penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah udara Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh pesawat udara asing sebagai penyelidik melakukan Operasi Pertahanan Udara Aktif antara lain Deteksi, Identifikasi, dan Penindakan berupa membayang-bayangi (shadowing), penghalauan (intervention), pemaksaan mendarat (force down) dan penghancuran (destruction). TNI AU hanya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan intercept, identifikasi, pengusiran, dan penegakan hukum terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. TNI AU memungkinkan menjadi penyidik atas pelanggaran wilayah udara, asalkan memiliki PPNS. PPNS dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai penyidik dalam pelanggaran Wilayah Udara Indonesia. Namun demikian semua kasus tidak pernah sampai pada proses peradilan hanya penerbitan diplomatic complain kepada negara asal pelanggar]]>
