Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan Pengobatan Yang Dilakukan Apoteker di Apotek Rajagukguk, James Bernando; Sagala, Parluhutan; Suswantoro, Tri Agus
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 5 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntaximperatif.v5i5.503

Abstract

Menciptakan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan, apotek salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan pada perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan terkait dengan penggunaan obat. Tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar profesi dan mematuhi kode etik. Pada kenyataannya sering apoteker melakukan kesalahan pengobatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap pasien pada saat praktik profesi apoteker. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab apoteker terhadap kesalahan pengobatan serta perlindungan dan bagaimana pengaturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legalitas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum pidana apoteker yang melakukan kesalahan pengobatan di apotek bisa terjadi baik karena adanya malpraktik atau karena adanya perbuatan yang bersifat melanggar peraturan hukum, baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Kelalaian tenaga medik merujuk pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap standar-standar yang berlaku, baik standar profesi, standar pelayanan, ataupun standar operasional prosedur; dan IAI berperan juga perlu melakukan upaya dalam menjalankan fungsi advokasi dengan memberikan perlindungan kepada para anggotanya, sebagaimana yang termuat pada Permenkes Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan UU Kesehatan
Legal Analysis of the Authority of Military Judges in the Procedural Law of Examination of Connectivity in Corruption Cases Fikri, Humaidi; Sagala, Parluhutan; Suswantoro, Tri Agus
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2025): January 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i1.3810

Abstract

In order to uphold law enforcement, especially in the field of criminal law, the law distinguishes between civilians and the military. The problem that arises now is what if a criminal act is committed by the military together with civilians, which in its development is called a connectivity case. The corruption case that occurred in Indonesia involving the military and civilians that has been decided by the Connectivity Court is the Corruption Case of the Indonesian Army Compulsory Savings from 2013 to 2020 with the Defendant from the Military, namely Brigadier General TNI (Ret.) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Sc., and from the civilian party Ni Putu Purnamasari which caused the state a loss of Rp. 127,000,000,000,- (one hundred and twenty seven billion rupiah), and the corruption case of the 123 East Longitude Orbit Slot Satellite Procurement Project/Floater Satellite Procurement between the Indonesian Ministry of Defense in 2012 to 2021 involving the military and civilians with the Defendant Rear Admiral (Ret.) Agus Purwoto, and from the civilian side the Defendants Arifin Wiguna and Surya Cipta Witoelar which caused the state a loss of Rp.453,094,059,540.68 (four hundred fifty three billion ninety four million fifty nine thousand five hundred forty point sixty eight cents). The purpose of this study is to determine the implementation of handling corruption criminal cases through connectivity courts in Indonesia and the authority of military judges in connectivity courts and to determine the resolution of connectivity criminal cases in corruption crimes committed by civilians and military personnel in both cases in the Connection Court. The study uses a normative legal research method. The data used are secondary and primary data, then the data is processed and presented in the form of a literature study. The analysis used is deskriftif juridis and fersfektif analysis. The results of the study indicate that the process of handling connectivity cases in corruption cases of connectivity has been partially carried out in accordance with the applicable criminal procedure law (KUHAP) and the defendants are legally and convincingly guilty of committing corruption together in accordance with Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code.
Corporate Law on Corporate Social Responsibility in the Perspective of John Rawls' Theory of Justice Imtihani, Hajar; Arief Suryono; Tri Agus Suswantoro; Muhammad Nasser; Heridadi, Heridadi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.748

Abstract

In the era of globalization and complex business environments, justice in Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming increasingly important. CSR has become a central topic in the relationship between companies and society, focusing on social, environmental, and economic impacts. However, the main challenge lies in how to measure and apply the principles of justice in the implementation of CSR. This research will explore the application of John Rawls' Theory of Justice in the context of corporate social responsibility and its implementation in Indonesian regulations. Rawls' Theory of Justice, which emphasizes the fair distribution of resources and opportunities, is integrated into CSR regulations to create business practices oriented toward justice and sustainability. The research employs a normative juridical method using legal materials and a conceptual approach based on John Rawls' Theory of Justice. This study finds that while this theory provides a strong moral framework for companies in carrying out their social responsibilities, challenges arise in applying the principles of justice amid the complexities of the modern business world. This research offers concrete recommendations for companies and policymakers, including strengthening CSR regulations and enhancing transparency and stakeholder participation in corporate decision-making. The hope is that this research will contribute to shaping a more just and sustainable business environment in Indonesia.
Kesadaran Hukum Odontologi Forensik Nindyasari, Darra Ayu; Silitonga, Vera Dumonda; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3784

Abstract

Odontologi forensik adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang berkaitan dengan aplikasi ilmu kedokteran gigi dalam bidang hukum. Kesadaran hukum odontologi forensik merupakan hal yang penting bagi para praktisi odontologi, terutama bagi para dokter gigi umum. Kesadaran hukum odontologi forensik akan membantu para praktisi odontologi untuk memahami peran mereka dalam proses penegakan hukum, serta untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada proses hukum. Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum odontologi forensik di kalangan praktisi odontologi di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum odontologi forensik di Indonesia dan 2) Peran Odontologi Forensik dalam mengidentifikasi Identitas Korban Pembunuhan? Jenis Penelitian yang akan dipakai dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis- normatif. Yuridis-Normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan demikian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah Kesadaran hukum odontologi forensik adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya ilmu odontologi forensik dalam bidang hukum. Kesadaran hukum ini penting dimiliki oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, aparat penegak hukum, hingga profesional di bidang odontology dan Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.
Penyusunan Regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Atas Penjaminan Skrining Penyakit Kanker Serviks Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat Ingot Netron Sihaloho, Boy; Agung Widi Wandono, Aloysius; Agus Suswantoro, Tri
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 3 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i3.8417

Abstract

Cervical cancer screening is categorized as a public health effort within the minimum service standards and as an individual health effort for participants in the national health insurance program. Cervical cancer screening is regulated under legislation set forth by the Presidential Regulation, the Minister of Health Regulation, and the BPJS Kesehatan Regulation. However, there are challenges regarding the guarantee of cervical cancer screening, which falls under the minimum service standards and individual health efforts. The guarantee for cervical cancer screening requires coordination between the Minister of Health, the Minister of Home Affairs, and BPJS Kesehatan, as stipulated in the regulations concerning the guarantee of cervical cancer screening. If government funding is unavailable or insufficient, BPJS Kesehatan acts as the guarantor for individual health efforts. This provides dignified fairness for participants in accessing health services. This study will analyze and discuss the regulation of cervical cancer screening guarantees within the regulatory framework, and subsequently how the regulation of cervical cancer screening guarantees is managed within BPJS Kesehatan regulations to ensure dignified fairness
Fraud in BPJS According to Ethics and Health Law No. 17 Of 2023 Kartika, Ronald Winardi; Nasser, M; Agus Suswantoro, Tri
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 2 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i2.3875

Abstract

Background: Fraud in the National Health Insurance (JKN) program managed by BPJS Kesehatan poses a serious challenge to maintaining the sustainability of healthcare services in Indonesia. This study aims to analyze the forms of fraud, their impact on the healthcare system, and prevention strategies based on ethical and regulatory perspectives, specifically Health Law No. 17 of 2023 and Minister of Health Regulation No. 16 of 2019. Methodology: This study uses a normative legal approach with a descriptive-qualitative analysis method. Data were obtained through a literature review of applicable regulations, academic literature, and document analysis related to fraud in BPJS health. Primary legal sources include Health Law No. 17 of 2023 and various related regulations, while secondary sources consist of journal articles and research reports. The analysis was conducted by identifying fraud patterns, evaluating the effectiveness of supervision and administrative sanctions, and reviewing the role of technology in fraud mitigation. Results: Research shows that BPJS health fraud occurs due to weak supervision, minimal participant literacy regarding rights and obligations, and gaps in the claims and verification system. Implementing an information technology-based anti-fraud system, participant education, and increased oversight are strategic steps to minimize fraud. With a multidisciplinary approach, it is hoped that the JKN system can function optimally, ensure transparency, and increase the accountability of healthcare providers
Analisis Yuridis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Aziz, Taufik; Efrila, Efrila; Suswantoro, Tri Agus
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 8 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Agustus 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i8.4382

Abstract

Organ transplantation is a surgical procedure intended to replace a completely damaged or non-functioning organ with healthy tissue obtained from a donor. This process, as regulated under Article 124 paragraph (1) of the Health Law, is conducted to cure certain medical conditions, restore essential bodily functions, and must be carried out solely for humanitarian purposes. Furthermore, Article 124 paragraph (3) prohibits any form of trade involving human organs or tissues, highlighting the ethical and legal concerns associated with commercialization. Therefore, understanding and analyzing the legal framework governing organ transplantation is of critical importance to ensure compliance with national regulations and uphold ethical standards in medical practice. This research adopts a normative legal approach, focusing on the analysis of laws and regulations. In Indonesia, legal aspects of organ transplantation are regulated by Law No. 1268/2001, and further supported by several ministerial regulations, including Minister of Health Decree No. 17 of 2023, No. 53 of 2021, and Ministerial Regulation No. 38 of 2016.
Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital: Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat Kartika, Ronald Winardi; Nasser, M.; Suswantoro, Tri Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5874

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam layanan kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi berbasis elektronik untuk pengelolaan data pasien. Aplikasi Satu Sehat merupakan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan privasi pasien dalam aplikasi kesehatan digital, dengan menyoroti regulasi yang berlaku dan tantangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Permenkes No. 36 Tahun 2012 mengenai kerahasiaan data medis. Selain itu, dilakukan analisis terhadap penelitian terdahulu yang membahas privasi pasien dalam layanan kesehatan digital untuk mengidentifikasi celah regulasi dan tantangan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa Beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian oleh Tombokan dkk (2024) menekankan pentingnya sanksi bagi penyalahgunaan data dalam aplikasi layanan kesehatan. Selain itu, studi Wibowo dkk (2024) mengkaji tantangan implementasi perlindungan privasi pasien dalam rekam medis elektronik. Penelitian-penelitian ini memberikan konteks tambahan mengenai perlunya penguatan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi di era digital. Penguatan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan edukasi publik, serta sistem pengawasan yang lebih efektif guna memastikan perlindungan data pasien dalam era digital.
Legal Analysis of the Death Penalty in Indonesia from the Perspective of National and International Law in Terms of Human Rights Riyono, Dafid; Buaton, Tiarsen; Agus Suswantoro, Tri Agus Suswantoro
Law and Economics Vol. 19 No. 3 (2025): October: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the regulation of capital punishment under international law as reviewed by the UN General Assembly Resolution on the Declaration of Human Rights of 1949 and its practice in several countries. The debate on the death penalty has led to the emergence of at least two major groups: those who oppose the death penalty and those who support it. Those who support the death penalty believe it is a necessary form of punishment to prevent and reduce crimes that are considered serious or extraordinary in society. The type of research used in this thesis is normative legal research. Normative legal research examines the law from an internal perspective, with the object of research being legal norms. The approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, the case approach, and the comparative approach with several countries. The results of this study show that the regulation of the death penalty in international law shows a tendency towards abolition or very strict restrictions. UN General Assembly resolutions and instruments such as the UDHR and ICCPR provide a moral and normative basis for the rejection of the death penalty. However, its implementation is highly dependent on the socio-political conditions of each country. The future of the death penalty in international law will continue to be a tug-of-war between universal human rights principles and the reality of state sovereignty
Legal Study of Legal Treatment of Prisoners of War in the Perspective of Humanitarian Law: Legal Study of Legal Treatment of Prisoners of War in the Perspective of Humanitarian Law Tiarsen Buaton; Edwin; Tri Agus Suswantoro; Ahmad Jaeni
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6286

Abstract

Enforcement prisoner wars waged onevery country are inseparable from provisions ofhumanitarian law. Every country involved in theorigination convention subject to the established ruleseven has been implemented well. Aims: From thebackground that has been described above, then writerinterested in raising this material in the creation of ajournal with the title "Treatment Against Prisoners ofWar Under Humanitarian Law”. Method: researchmethod used is the method study Library Research is aseries of activities related to methods library datacollection, reading and taking notes as well asprocessing research materials that utilize source library.As well as Internet Searching which is a technique datacollection through the assistance of technology in theform of tool or machine internet search where allinformation such as writing, data, pictures and so onfrom various eras available inside it. Result: A prisonerwar entitled on treatment as a prisoner war When thestatus as prisoner war Already fulfilled. Treatment toprisoner war has set up in terms and conditions lawhumanitarian. Provisions of Humanitarian Law the setup in Convention Geneva III 1949 on treatment toprisoner war. Conclusion: Violation law carried out byprisoners war must still processed in accordanceapplicable law However during the legal process walk aprisoner war must still get right his as prisoner war withthe provisions that have been set, then from That everycountry must own copy convention geneva the sentenceinside it convention mentioned understood by a personprisoner war.