Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal HAM Jambura Law Review Jurnal Hukum Volkgeist Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Media Iuris Al-Adl : Jurnal Hukum DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan "Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development " Tadulako Master Law Journal TEMATIK: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini
Nurhayati Mardin
Faculty Of Law, Tadulako University, Palu, Central Sulawesi, Indonesia
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Legal Opinion

 1 
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN SEBAGAI PEMBIMBING KLIEN PEMASYARAKATAN ( STUDI KASUS BAPAS KELAS II PALU) DIRGAHAYU, UMIAR; SALAM, JOHNNY; MARDIN, NURHAYATI
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan dalam hasil penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang membimbing klien pemasyarakatan  untuk dapat berintergasi dengan masyarakat pada umumnya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap klien pemasyarakatan khususnya pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Palu?, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan bagi Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan?. Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan bimbingan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis bimbingan yaitu : (1) bimbingan perorangan atau social case work, (2) bimbingan kelompok atau group work, itu semua merupakan sarana untuk membimbing Klien Pemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyarakatan Palu tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Palu dalam melaksanakan tugasnya terhambat, antara lain regulasi yang dari dalam Bapas sendiri, minimnya personil Bapas, sarana dan prasarana. Selain itu kendala yang paling sering terjadi yaitu kendala financial, baik biaya yang dibutuhkan oleh Bapas Palu maupun dari pihak klien sendiri
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PALU M WUON, INGGRID; JUBAIR, JUBAIR; MARDIN, NURHAYATI
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan hak asimilasi narapidana di Lapas klas IIA Palu dan kendala- kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu.Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Lokasi penelitian di Lapas klas  IIA Palu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari pengamatan langsung dilapangan serta wawancara dengan  Kepala Subseksi Binmaswat Lapas  Klas IIA Palu dan Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Klas IIA Palu dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku serta Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan hak asimilasi dilakukan di luar Lapas dan asimilasi di dalam Lapas seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Ada beberapa yang menjadi kendala pelaksanaan hak asimilasi di Lapas klas IIA Palu termasuk kurang optimalnya kualitas dan kuantitas petugas Lapas klas IIA Palu , belum adanya tenaga ahli sebagai pembimbing narapidana, dan pandangan buruk masyarakat terhadap narapidana. Untuk itu perlu adanya peningkatan kualitas dan perorganisasian yang tertib dan teratur di Lapas klas IIA Palu.
TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSISTENSI PENYANDERAAN TERHADAP WAJIB PAJAK Saputra, Hermawan Jaya; Yusman, Benny D.; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terkait dengan Skripsi yang saya buat mengenai “tinjauan hukum tentang eksistensi penyanderaan terhadap wajib pajak”pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan dengan surat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam dalam pelaksanaan penyanderaan, serta prosesdur penghentian penyanderaan. Penyanderaan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 terdapat pada pasal 1 ayat (21) yang mana penyanderaan tersebut dimaksudkan sebagai pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan mengandung konsekuensi  tidak bebasnya wajib pajak untuk berhubungan dengan keluarganya, penyanderaan sebagai upaya paksa dalam hukum pajak tidak termasuk pelanggaran hak asasi Wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Wajib pajak yang dimaksudkan disini yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000) serta diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya. Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum Empiris yaitu mengacu pada karakter ilmu hukum yang ditujukan bukan hanya peraturan-peraturan tertulis yang memiliki sangkut paut dengan penulisan ini, tetapi juga membutuhkan proses pengumpulan data dari lembaga yang berkaitan demi menunjang kelengkapan dalam penulisan ini. Adapun tempat penelitian yaitu di kantor perpajakan pratama palu.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH) Hasanuddin, Hasanuddin; Yusman, Benny Diktus; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Salah Tangkap Yang Dilakukan Kepolisian (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kepolisian daerah Sulawesi Tengah)”. Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah upaya apa saja dilakukan korban jika penyidik melakukan salah salah tangkap dan apa saja hambatan-hambatan dalam melakukan upaya tersebut. Penelitian merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan.Penelitian ini dilaksanakan di POLDA SULTENG dan dikediaman korban salah tangkap di Desa Pambalowo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong. Data yang diperoleh adalah data primer data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan penelitian dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyaknya kepolisian yang lalai dalam melakukan tugasnya, sehingga perlindungan terhadap korban salah tangkap belum bisa maksimal atau bisa dikatakan tidak ada. Hal itu dikarenakan dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat dan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mempertahan atau bahkan mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara yang telah terampas oleh kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi, dalam upaya pengembalian hak-hak korban salah tangkap praktis hanya bisa memanfaatkan aturan-aturan yang ada dalam KUHAP yaitu mengenai banding dan kasasi, serta peninjauan kembali dengan upaya hukum yang pamungkas yaitu pra peradilan. Sehingga tidak dapat dipungkiri banyak sekali kasus-kasus korban salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian dan korban hanya bisa terdiam dan merelakan hak-haknya dirampas serta masih bebas melenggangnya oknum-oknum aparat yang lalai dalam tugasnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Mawaddah, Dinda; Yusman, Benny Diktus; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Di Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya, seni dan lain sebagainya. Dengan begitu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak cipta yang ada di negaranya. Dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2014 di harapkan dapat memberikan perlindungan kepada pencipta. Namun masih ada kerancuan mengenai hak cipta yang belum di daftarkan yaitu seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi tersebut bukan tidak mungkin bagipara pencipta lagu atau pemegang hak tersebut akan mengalami kerugian, baik secara materi, ekonomi dan sebagainya. Permasalahan yang akan di bahas disini adalah : Sistem pembuktian dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu ; Bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Co-Authors Abdul Wahid Adiguna Kharismawan Adiguna Kharismawan Ana Fauzia Andi Agusniatih Andi Intan Andi Intan Purnamasari Ashalirrohman, Yusron Asri Lasatu Bustamin Daeng Kunu Della Andrian, Francisca DIRGAHAYU, UMIAR Fernando, Zico Junius Firdaus Arifin, Firdaus Hamdani, Fathul Handar Subhandi Bakhtiar Hasanuddin Hasanuddin Insarullah, Insarullah Iskandar Iskandar Jubair, Jubair JUBAIR, JUBAIR Lestari Wulandari S M WUON, INGGRID Manga Patila Mawaddah, Dinda Nurhayati binti Abdul Ghani Nurul Halisa Nurul Miqat Prayitno Imam Santosa Rafika Nur ranciscadellaandriani Ratu Ratna Korompot Salam, Johnny Saputra, Hermawan Jaya Sinaga, Lestari Sita Awalunisah Sunardi Purwanda Surahman Wilade SUSILAWATI, SUSI Syachdin, Syachdin Tuti Haryanti Vivi Nur Qalbi Widyatmi Anandy YUSMAN, BENNY D. Yusman, Benny Diktus