Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Journal Evidence Of Law Journal of Comprehensive Science Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Journal of Mandalika Literature Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Bakti Dirgantara IPSSJ Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Lindri Purbowati
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Dampak Tes Wawasan Kebangsaan terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum Saroinsong, Vicktor Alexander; Sinaga, Niru Anita; Purbowati, Lindri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4439

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang berperan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disertai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menimbulkan polemik hukum terkait dampaknya terhadap independensi KPK. Penelitian ini menganalisis secara yuridis pengaturan dan kedudukan TWK serta dampak pelaksanaannya terhadap independensi KPK dalam perspektif prinsip negara hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TWK dalam proses alih status menimbulkan persoalan normatif, terutama terkait konstruksi kewenangan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan due process of law. Selain itu, TWK berdampak pada independensi KPK, khususnya pada dimensi personal dan struktural, karena memengaruhi keberlanjutan serta komposisi SDM penegakan hukum dan memperluas titik kontrol administratif pasca alih status ASN. Dengan demikian, pelaksanaan TWK belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi melemahkan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Kekuasaan Orang Tua dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Perspektif KUHPerdata Lindri Purbowati; Rara Amalia Cendhayanie
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2516

Abstract

Keterlibatan anak dalam permasalahan hukum menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan pembinaan dalam keluarga tidak selalu berjalan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kekuasaan orang tua terhadap anak yang bermasalah dengan hukum serta tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kajian mengenai tanggung jawab perdata orang tua atas perbuatan anak dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum masih jarang ditemukan dalam artikel hukum keluarga maupun hukum perdata Artikel ini membahas konsep kekuasaan orang tua menurut KUHPerdata dan penerapannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua tetap melekat selama anak masih berstatus belum dewasa menurut hukum. Dalam kondisi tersebut, orang tua tetap berkewajiban memberikan pengawasan, pembinaan, pendampingan, serta mewakili kepentingan hukum anak dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyuluhan hukum dan pendidikan keluarga agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan hukum perdata.
Pembaharuan Hukum Pengaturan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia Rara Amalia Cendhayanie; Lindri Purbowati
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v5i1.2517

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah pola penciptaan karya digital sekaligus memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan, orisinalitas, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta di ruang digital. Situasi ini menuntut pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, sedangkan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Konstruksi pengaturan karya berbasis AI di Indonesia perlu memperkuat prinsip human authorship serta menetapkan batas keterlibatan manusia sebagai syarat perlindungan hak cipta. Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara AI-assisted works yang masih berada dalam kendali kreatif manusia dan AI-generated works yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI, karena perbedaan tersebut menentukan terpenuhinya unsur orisinalitas. Dengan demikian, reformasi hukum hak cipta harus mampu menjamin kepastian kepemilikan dan perlindungan hak sekaligus mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, berkeadilan, dan berkelanjutan di era transformasi digital.
Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mendukung SDGs di Kabupaten Bogor Lindri Purbowati; Rara Amalia Cendhayanie; Marissa Kemala Dirgantini; Ario Wendra; Liza Rahmi Oktaviana; Gloria Yoko Anastasya; Opah Latifah
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur serta mengkaji upaya perlindungan hak anak yang dilakukan untuk mencegah praktik tersebut di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui pengumpulan data empiris melalui wawancara kepada narasumber dan informan serta studi kepustakaan yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang utama adalah pergaulan bebas serta kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial. Sementara itu, upaya perlindungan hak anak dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, peningkatan akses pendidikan, program pendidikan pranikah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hak anak yang sekaligus mendukung pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Diperlukan penguatan implementasi kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat untuk menekan angka perkawinan di bawah umur secara berkelanjutan.
Co-Authors Ahmad Redi, Ahmad Ario Wendra Atmoko, Dwi Diding Rahmat Dirgantini, Marissa Kemala Dwi Atmoko Dzulkarnain, Ariefin Gloria Yoko Anastasya Hoesein, Zaenal Arifin Hunny, Aura Tria Juniati, Puput Aulia Khaerani, Fatih Liza Rahmi Oktaviana Maulana, Muhammad Iqbal Niru Anita Sinaga Nuriyah, Sitta Opah Latifah Pramudita, Tito Rara Amalia Cendhayanie Saroinsong, Vicktor Alexander Shilvyana Aprilliani Silalahi, Ronaldo Saputra Sugeng Zainal Arifin Hoesein