Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.577
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Indo-MathEdu Intellectuals Journal Jurnal Media Administrasi JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara Jurnal Aplikasi Perpajakan Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Jurnal Social Society Income Journal of Economics Development Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM
Melda Fadiyah Hidayat
Universitas Negeri Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Realisasi Anggaran Pajak Daerah Surabaya Berimplikasi pada Kesejahteraan Publik Putri Alit Jerryni Azzahra; Diyah Ismi Meiylisa; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Indo-MathEdu Intellectuals Journal Vol. 7 No. 3 (2026): Indo-MathEdu Intellectuals Journal
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/imeij.v7i3.5823

Abstract

This article aims to examine the relationship between regional tax management, good governance implementation, and taxpayer compliance levels, as influenced by nationalism. The study employed a literature study method, with data sources consisting of accredited journal articles, academic books, laws and regulations, and official government reports relevant to the research topic. The literature was selected based on its thematic relevance, source credibility, and publication recency. The data were analyzed using content analysis techniques through the stages of identification, classification, evaluation, and synthesis of findings to uncover the relationship between tax management, governance, and taxpayer compliance. The study's results indicate that the quality of public services and the application of good governance principles, such as transparency, accountability, and service effectiveness, play a significant role in increasing public trust in the government. This trust has a positive impact on taxpayer compliance. Furthermore, the study found that understanding the benefits of taxes is insufficient to encourage sustainable compliance without the internalization of nationalism. Nationalism serves as a driving factor for voluntary compliance because it fosters awareness that paying taxes is a form of contribution to national development. Therefore, the synergy between good governance, proportional regulations, and nationalism is key to improving sustainable tax compliance
Optimalisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan : Studi Tahun Anggaran 2025 Arnelita Ayu Az-zahwa; Herdiani Romadhona; Annisa Aulia Rahmah; Blezend Syahrira Rona Maynando; Yesha Verlita Evelin; Icha Chelsea Elisabeth Naibaho; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Media Administrasi Vol 11 No 1 (2026): April : Jurnal Media Administrasi
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jma.v11i1.3649

Abstract

This study aims to analyze the optimization of regional expenditure in the education sector of Surabaya City for the 2025 fiscal year in supporting regional development. The research uses a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation studies conducted at the Surabaya City Education Office. Data were obtained from relevant stakeholders involved in education budget management and supported by official documents related to policies and the implementation of education programs. The results show that the management of education expenditure has been aligned with the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) and applies the money follow program principle, which prioritizes programs based on community needs and development priorities. Programs such as Regional School Operational Assistance (BOPDA), educational assistance for students, school infrastructure development, and community-based learning innovations have contributed to expanding access to education, improving the equity of educational services, and reducing dropout rates. In addition, the use of monitoring systems, periodic evaluation, and the involvement of multiple stakeholders in supervision has strengthened transparency and accountability in budget management. However, several challenges remain, including limited implementation time, procurement constraints, and economic conditions such as inflation. Overall, education expenditure in Surabaya has been managed relatively well in terms of effectiveness, efficiency, and accountability while still requiring continuous improvement
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDUKUNG HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Virly Novwinda Hakim; Ratu Syifa Khairani; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.664

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran masyarakat dan DPRD dalam melakukan pengawasan anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna meningkatkan akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dan transparansi dalam mendukung optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan tanpa pengumpulan data lapangan. Data diperoleh melalui penelaahan jurnal ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Data kemudian dianalisis melalui proses pengkajian dan sintesis teori untuk memahami hubungan antara partisipasi masyarakat, peran DPRD, transparansi, dan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyaringan dan penyaluran aspirasi masyarakat merupakan faktor penting dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Partisipasi aktif dalam proses penganggaran berkontribusi terhadap peningkatan kontrol pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, DPRD memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan APBD guna mencegah penyimpangan serta menjamin pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Transparansi menjadi prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena keterbukaan informasi anggaran memungkinkan DPRD dan masyarakat menjalankan pengawasan secara optimal. Namun, peran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan penguatan partisipasi publik.
PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOTA KEDIRI Najuwa Safira Aulia Putri; Lutfia Lukinita; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Inspektorat Daerah Kota Kediri sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan luas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif guna meminimalkan potensi penyimpangan serta mendukung terwujudnya prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber resmi, seperti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dokumen Pemerintah Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pengawasan melalui audit, evaluasi, reviu, monitoring, dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Peran tersebut turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang salah satunya tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH), serta adanya laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Selain itu, perbedaan interpretasi antara kesalahan administratif dan tindak pidana juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kota Kediri dalam pengawasan keuangan daerah telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan sinergi antar lembaga guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
ANALISIS PERAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM KAPABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI APIP DI KABUPATEN PONOROGO Edlyn Salsabella salsabella; Lulus Gadis Sulaksana; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.667

Abstract

pengelolaan keuangan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas penggunaan sumber daya publik dan anggaran daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sumber daya publik kepada masyarakat. kondisi kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Indonesia pada saat ini mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP telah menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi kapabilitas berada pada level 1. Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan dari hasil kriteria yang dikembangkan oleh IIA. Pada tahun 2019 pemerintah telah memiliki target yaitu 85% APIP dan harus berada pada level 3, berdasarkan data tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas aparatur di Kabupaten Ponorogo. Pada saat ini Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru memenuhi 20 indikator dari 58 indikator (34,5%). Mengkaji dari beberapa faktor yang ada di Inspektorat Kabupaten Ponorogo saat ini belum bisa mencapai tingkat kapabilitas yang lebih baik, dan mengkaji beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ponorogo agar inspektorat tersebut dapat meningkatkan kapabilitasnya. Faktor yang menjadi penyebab mengapa inspektorat tersebut belum bisa mencapai level yang lebih tinggi yaitu disebabkan karena kurangnya komitmen dari kepala daerah, tim kerja yang kurang optimal dalam peningkatan kapabilitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi. Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya terimplementasi jika belum ada mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, serta tujuan yang telah ditetapkan. Kata kunci: kapabilitas, peningkatan, indikator, keuangan.
Analisis Pengelolaan APBD dalam Mendukung Pencapaian Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamongan Pamungkas Rahmat Fariid Tegar; Jordan Marcello Al Farrel; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Income Journal Of Economics Development Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/ijed.6.1.2026.685

Abstract

The management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is an important instrument for local governments in supporting the achievement of development and improving community welfare. The effectiveness of APBD management is not only seen from the amount of budget allocation and realization, but also from its relationship with development achievements in priority sectors, such as infrastructure, education, health, community economy, and public services. This study aims to analyze the management of the Lamongan Regency APBD in supporting the achievement of regional development, identify supporting and inhibiting factors for its implementation, and formulate efforts to increase the effectiveness of regional budget management. This study uses a qualitative descriptive method with a literature study approach and secondary data analysis. Data was obtained from Lamongan Regency APBD reports, data from the Central Statistics Agency (BPS), local government documents, scientific books, and relevant national journals. The results of the study show that the management of the Lamongan Regency APBD plays an important role in supporting regional development through budget allocation in the infrastructure, education, health, agriculture, fisheries, MSMEs, and public service sectors. Local governments have also begun to develop the digitalization of financial administration as an effort to increase transparency, accountability, and effectiveness of budget management. However, the effectiveness of APBD management still faces several obstacles, including delays in budget absorption in several Regional Apparatus Organizations, inequality in development between regions, limited quality of human resources of apparatus, and weak supervision of development programs. Therefore, it is necessary to strengthen data-based budget planning, increase the capacity of the apparatus, optimize regional financial digitalization, strengthen the supervisory system, and increase community participation so that regional development can run more equitable, transparent, accountable, and sustainable.
Analysis of Regional Expenditure Efficiency in the Management of the Tuban Regency Budget During the Covid 19 Pandemic Kevin Raditya Kusuma; Satria Wahyu Helmyawan; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Income Journal Of Economics Development Vol. 6 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/ijed.6.2.2026.701

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused great fiscal pressure for local governments, including Tuban Regency. Local governments are required to maintain public services while adjusting spending priorities through budget refocusing and reallocating policies. This study aims to analyze the efficiency of regional spending in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Tuban Regency during the pandemic period of 2020–2021. The research uses a descriptive quantitative approach with secondary data in the form of the Tuban Regency Government Budget Realization Report for 2020 and 2021. The analysis technique used is the expenditure efficiency ratio, which is the comparison between the realization of expenditure and the expenditure budget. The results of the study show that the expenditure efficiency ratio in 2020 was 87.05% and in 2021 was 85.07%, with an average of 86.06%. Based on the criteria used, the two years are included in the category of being very efficient. These findings show that the Tuban Regency Government is able to control the realization of spending that remains below the budget set during the pandemic. This condition reflects the adaptive capacity of local governments in managing regional finances through adjusting spending priorities and strengthening fiscal discipline during times of crisis.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2025 Mutia Viayuvada; Aliza Putri Amelia; Muhammad Ady Nursetya; Talitha Rifqi Risqulloh; Oktavia Kurnia Ramadhani; Fatma Anriyani Yusuf; Melda Fadiyah Hidayat; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Aplikasi Perpajakan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Publisher : Jurnal Aplikasi Perpajakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jap.v7i1.527

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of advertisement tax revenue and to examine its contribution to increasing Regional Original Revenue (PAD) in Sidoarjo Regency from 2021 to 2025. This research employs a descriptive method with a quantitative approach, utilizing secondary data obtained from regional financial reports (LKPJ). The analytical techniques used include effectiveness analysis and contribution analysis of tax revenue to PAD. The results of this study indicate that advertisement tax revenue during the 2021–2025 period falls into the very effective category, as evidenced by the realization of tax revenue consistently exceeding the predetermined targets. In nominal terms, tax revenue has increased annually, reflecting the growing potential of the advertisement sector as well as improved performance in tax management by the local government. However, the contribution of advertisement tax to PAD remains relatively low, with a percentage of less than 1% of the total PAD. Overall, both advertisement tax revenue and PAD in Sidoarjo demonstrate effective performance with a positive growth trend. Therefore, continuous optimization is required through improved data collection and supervision, as well as the utilization of digital systems to maximize the potential of advertisement tax revenue in the future.
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Periode 2020 – 2024 melalui Pendekatan Rasio Keuangan Daerah Cindhe Wati Kartika Dewi; Amelia Putri Arini; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 3 No. 4 (2026): April
Publisher : CV. Muris Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62421/jibema.v3i4.253

Abstract

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2020–2024 menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian, ketergantungan fiskal, desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Gresik tahun 2020–2024 yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Gresik. Analisis data dilakukan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sedang hingga tinggi dengan rata-rata 75,77%, sedangkan rasio ketergantungan fiskal masih tergolong tinggi dengan rata-rata 45,39%. Rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori sedang sebesar 34,23%. Rasio efektivitas PAD tergolong efektif dengan rata-rata 90,22%, sementara rasio efisiensi menunjukkan kondisi tidak efisien sebesar 112,82%. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan tren positif namun fluktuatif dengan rata-rata 10,91%. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gresik secara umum cukup baik, terutama pada aspek kemandirian dan efektivitas, namun masih perlu peningkatan pada efisiensi dan pengurangan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Temuan ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD, memperkuat kemandirian fiskal, dan meningkatkan efisiensi manajemen keuangan daerah secara berkelanjutan.
Co-Authors Achmad Kamal Syah Lilah Adhienda Syarafina Ghaisani Afida Ayu Azalia Ahmad Fikri Naufal Akbar Alfin Fadhil Pradana Aliyah Rifdatul Nabilah Aliza Putri Amelia Amanda Adzkiyah Amelia Putri Arini Andi Farera Anggi Ayu Wulandari Anggi Defira Marchegiani Anggita Nanda Ayu Kusuma Annisa Aulia Rahmah Arnelita Ayu Az-zahwa Arshafa Rayya Maulidya Astrella Vanindya Sheren Blezend Syahrira Rona MayNando Cahaya Fatihah Cahya Amalia Zahra Cahyo Bagus Alvian Cindhe Wati Kartika Dewi Daffa Mauludie Al Daufir Diyah Ismi Meiylisa Dwi Khoirotul Utami Dwindya Ililiyun Edlyn Salsabella salsabella Eka Nurul Amalia Ella Nur Aini Emmanuel Jessica Priskila Eva Hany Fanida Fatma Anriyani Yusuf Fazrul Ilham Syahreza Galuh Refal Tianta Gita Aulia Rohmah Harmanto Harmanto Hellen Qurotul Nurassifa Herdiani Romadhona Hilman Rizkillah Sya'bi Icha Chelsea Elisabeth Naibaho Indira Anggun Septianingrum Intan Dwi Noviana Intan Nia Putri Jiwa Gaby Sahira Anindya Joceline Larissa Pratama Ginting Jordan Marcello Al Farrel Karina Putri Wahyudin Kevin Raditya Kusuma Lailatul Hikmiyah Lailatul Maeda Ramadhani Lakxit Gustav Nur Aziz Legina Ayu Puspita Levina Linadi Lilis Suryani Dwi Aningsih Lulus Gadis Sulaksana Lutfia Lukinita Mahesa Prawira Marini Muharwati Marvella Hardiana Abiwardani Melanika Netta Anggraini Muhammad Ady Nursetya Muhammad Chairil Umam Mutia Viayuvada Nabila Naswa Zahra Rhohima Nadia Ayu Ardiani Nafa Fadhilatul Latifah Naflah Hekshala Purwanto Naila Mutia Hafidzah Nailah Nur Anisah Najuwa Safira Aulia Putri Nasywa Aulia Sabrina Naysabel Fahrindi Intaniaputri Nur Intan Agustriani Ginting Nurhayati Oktavia Kurnia Ramadhani Pamungkas Rahmat Fariid Tegar Putri Alit Jerryni Azzahra Ratu Mutiara Azzah Ratu Syifa Khairani Revalia Cantika Sari Setiawan Revienda Anita Fitrie Risma Dwiyana Arianty Salma Shadiyah Salwa Apsyarini Nabilah Satria Wahyu Helmyawan Shyalum Aulia Putri Siti Nur Fahreza Irena Talitha Rifqi Risqulloh Vaneza Ayu Dwi Kirana Verysa Virgie Rahmadhani Virly Novwinda Hakim Wilda Zuliasari Yesha Verlita Evelin Yunita Eka Dia Safitri Zahra Salsa Billa