Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Keamanan Perancis Terhadap Terorisme Transnasional Pasca Serangan Paris November 2015 Roy Setiawan
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Tanggal 13 November 2015 Perancis mengalami serangan luar biasa yang membuat trauma yang mendalam bagi masyarakat Perancis. Serangan teror Paris ini diklaim oleh ISIS, adapun rangkaian serangan terorisme terdiri dari: 1) aksi bom bunuh diri di tempat-tempat keramaian seperti kafe, bioskop, serta stadium, seperti di Bataclan Concert Hall; 2) Penyanderaan 1.000 orang sebelum kemudian menembaki mereka, dengan korban 89 terbunuh di tempat (Higgins, International New York Times, 16 November 2015). Dengan hal tersebut sebagai Negara Perancis akan memberikan respon dan juga kebijakan terkait dengan masalah keamanan serta terorisme transnasional agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari. Tujuan dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana respon yang diberikan oleh Perancis dan juga bentuk kebijakan jangka pendek sebagai aktor utama dalam melindungi warga negaranya terhadap serangan terorisme (ISIS), karena Perancis merupakan negara yang memiliki pertahanan yang sangat baik terhadap ancaman-ancaman yang datang dari luar negaranya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan respon Negara Perancis dengan merubah status Negara menjadi keadaan darurat dan juga menutup semua perbatasan akses masuk ke negara Perancis. Selain itu banyaknya desakan sebagai Kepala Negara Hollande untuk segera membuat undang-undang baru mengenai terorisme. Kerjasama juga dilakukan oleh Perancis terhadap beberapa negara di sekitarnya seperti Belgia, Inggris , Uni Eropa bahkan juga dengan Amerika Serikat guna untuk menangkap pelaku penyerangan dan juga untuk membuat pertahanan yang lebih baik lagi untuk kedepannya agar serangan Terorisme tidak akan terjadi kembali.

Analisis Bibliometrik pada Penelitian Diplomasi Digital Syuryansyah; Waskito, Wasis; Setiawan, Roy
Review of International Relations Vol 6 No 2 (2024): Review of International Relations (Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional)
Publisher : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/rir.v6i2.50280

This study conducted a bibliometric analysis in the field of digital diplomacy. The authors utilized Publish or Perish (PoP) software for descriptive data analysis, using Google Scholar and Crossref as the database sources. The collected data were stored in RIS format using Mendeley for research mapping with VOSViewer. The study found that papers published in reputable journals indexed by Scopus had a more significant impact compared to those in non-Scopus journals. Furthermore, articles published in Scopus-indexed journals tended to receive more citations. The research successfully identified potential research topics for further exploration based on less commonly used keywords in the literature on digital diplomacy. Consequently, this study provides valuable insights into the development of the digital diplomacy field and offers guidance for researchers to explore intriguing areas with the potential for significant contributions.

Peran PBB dalam Advokasi Hak Masyarakat Adat dan Kegagalan The Voice to Parliement di Australia Bunga Aprilliyanti; Alvinnur Salsabilah; Amalya Putri S.L; Radhitya Ziqry Razzani; Roy Setiawan
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 6 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i6.2710

This article explores the role of the United Nations (UN) in encouraging the recognition of Indigenous peoples' political rights in Australia. It examines the historical marginalization of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, the limitations of domestic reforms such as the 1967 referendum and the failed 2023 referendum on the Indigenous Voice to Parliament, and the international responses led by UN mechanisms. By analyzing key UN instruments-particularly the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and the reports from the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples-this article argues that the UN has played a significant normative and diplomatic role in promoting political inclusion. The UN's interventions have pressured the Australian government to align with international standards on Indigenous rights, although domestic implementation remains inconsistent. The paper concludes that while the UN cannot compel legal change, its continued advocacy, monitoring, and standard-setting are crucial in supporting Indigenous communities' struggles for political recognition in Australia.

Peran Pacific Islands Forum (PIF) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Stabilitas Sosial di Fiji dan Papua Nugini Hasanah, Nurul; Indah Sari, Putri; Setiawan, Roy; Putra SC, Bayu; Taufiiqul HR, M Bintang
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v8i8.3240

Penelitian ini membahas peran Pacific Islands Forum (PIF) dalam meningkatkan ekonomi dan stabilitas sosial di Fiji serta Papua Nugini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, jurnal, dan berita. Teori neoliberalisme digunakan untuk memahami kebijakan PIF dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Neoliberalisme menekankan peran pasar bebas, investasi asing, dan privatisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIF membantu pemulihan ekonomi Fiji setelah pandemi dengan mendukung sektor pariwisata, pelatihan kerja, dan bantuan usaha kecil. Ekonomi Fiji tumbuh 6,3% pada 2022 karena kebijakan ini. Di Papua Nugini, PIF membantu pengembangan sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan ekspor. Program ini membantu masyarakat mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Dalam bidang sosial, PIF membantu korban konflik etnis di Papua Nugini dengan memberikan bantuan darurat dan program perdamaian. Di Fiji, PIF mendukung pendidikan dan pelatihan kerja yang meningkatkan angka partisipasi sekolah menjadi 85% pada 2023. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam kebijakan PIF. Ketergantungan negara-negara ini terhadap bantuan luar negeri masih tinggi. Selain itu, birokrasi yang lambat dan dampak perubahan iklim sering menghambat program yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu strategi agar Fiji dan Papua Nugini lebih mandiri secara ekonomi. PIF perlu meningkatkan dukungan bagi usaha kecil dan menengah serta memperbaiki kerja sama dengan pemerintah setempat.Kata kunci : Pacific Islands Forum, Neoliberalisme, Ekonomi, Stabilitas Sosial

Green But Extractive: Diplomasi Hilirisasi Nikel Indonesia Dan Politik Eksklusi Sosial Di Weda Bay Setiawan, Roy; Maudy Noor Fadlhia
Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 5 No. 1 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/jispol.v5i1.2721

Transisi menuju ekonomi hijau telah menjadi fokus utama di tingkat global, dengan negara-negara berlomba-lomba untuk mengimplementasikan kebijakan energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, di balik upaya ini, terdapat ironi di mana proyek-proyek yang dianggap "hijau" sering kali mengandalkan praktik ekstraktivisme yang menyerupai kolonialisme. Di Indonesia, proyek hilirisasi nikel di Weda Bay menjadi contoh yang mencolok, di mana negara ini memiliki peran strategis dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa hilirisasi nikel merupakan bagian dari diplomasi ekonomi hijau, proyek ini telah menimbulkan eksklusi sosial, kerusakan lingkungan, dan kekerasan struktural terhadap komunitas lokal, terutama perempuan dan individu dengan identitas gender non-normatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan feminist political ecology untuk mengeksplorasi dampak sosial dan lingkungan dari proyek tersebut, serta menyoroti ketidaksetaraan gender dan eksklusi yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hilirisasi nikel dipromosikan sebagai langkah menuju keberlanjutan, kenyataannya justru memperburuk ketimpangan sosial dan lingkungan.

DINAMIKA KEBIJAKAN AUSTRALIA TERHADAP CHINA PASCA AUKUS: ANTARA KEAMANAN NASIONAL DAN KETERGANTUNGAN EKONOMI Setiawan, Roy; Agustiani, Lutfia; Supriyadi, M; Pratiwi, Valenda
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/juispol.v5i1.4408

This article discusses Australia's political dynamics in dealing with China since the formation of the AUKUS Security Alliance in 2021. Meanwhile, Australia is expanding its security cooperation with the United States and the United Kingdom to counter China's possible military expansion in the Indo-Pacific region. By participating in AUKUS, Australia can gain access to advanced defense technologies and strengthen its strategic position in the competition among major powers. Conversely, Australia maintains strong economic ties with China, one of its major trading partners in terms of strategic minerals. This study uses national interest concerns and complex interdependence to analyze the strategic dilemma Australia has to face, and points out the need to maintain national security without jeopardizing economic relations. The findings show that Australia has adopted a pragmatic strategy to enhance security guarantees and maintain stable diplomatic and economic relations with China. This approach supports Australia's efforts to maintain its strategic autonomy in an increasingly complex Indo-Pacific geopolitical environment.

Peran Pacific Islands Forum (PIF) dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Stabilitas Sosial di Fiji dan Papua Nugini Hasanah, Nurul; Indah Sari, Putri; Setiawan, Roy; Putra SC, Bayu; Taufiiqul HR, M Bintang
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 8, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v8i1.3290

Penelitian ini membahas peran Pacific Islands Forum (PIF) dalam meningkatkan ekonomi dan stabilitas sosial di Fiji serta Papua Nugini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, jurnal, dan berita. Teori neoliberalisme digunakan untuk memahami kebijakan PIF dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Neoliberalisme menekankan peran pasar bebas, investasi asing, dan privatisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIF membantu pemulihan ekonomi Fiji setelah pandemi dengan mendukung sektor pariwisata, pelatihan kerja, dan bantuan usaha kecil. Ekonomi Fiji tumbuh 6,3% pada 2022 karena kebijakan ini. Di Papua Nugini, PIF membantu pengembangan sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan ekspor. Program ini membantu masyarakat mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Dalam bidang sosial, PIF membantu korban konflik etnis di Papua Nugini dengan memberikan bantuan darurat dan program perdamaian. Di Fiji, PIF mendukung pendidikan dan pelatihan kerja yang meningkatkan angka partisipasi sekolah menjadi 85% pada 2023. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam kebijakan PIF. Ketergantungan negara-negara ini terhadap bantuan luar negeri masih tinggi. Selain itu, birokrasi yang lambat dan dampak perubahan iklim sering menghambat program yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu strategi agar Fiji dan Papua Nugini lebih mandiri secara ekonomi. PIF perlu meningkatkan dukungan bagi usaha kecil dan menengah serta memperbaiki kerja sama dengan pemerintah setempat.Kata kunci : Pacific Islands Forum, Neoliberalisme, Ekonomi, Stabilitas Sosial

Analysis of the Influence of Job Demand, Task Repetitiveness, and Role Ambiguity on Employee Boredom in Startup Companies Purwati, Sri; Susanto; Maulida, Sofia; Setiawan, Roy; Sidjabat, Sonya; Hamdany, Mohammad Azharie
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3676

This study aims to explore how job demand, task repetitiveness, and role ambiguity influence employee boredom among Generation Z employees in startups in Indonesia. Using a quantitative approach, data were collected through a survey of 150 purposively selected respondents. Respondent criteria included Generation Z employees who had worked for at least one year and held staff positions in startups operating in five major cities in Indonesia. Data collection was conducted using a questionnaire with a five-point Likert scale, and analysis was conducted through multiple linear regression. The results show that collectively, job demand, task repetitiveness, and role ambiguity have a significant influence on employee boredom. Individually, all three variables also show a positive influence, meaning that the higher the job demands, the more frequently tasks are repeated, and the more unclear the employee's role, the greater the likelihood of boredom at work. These findings contribute to the organizational behavior literature and provide practical recommendations for startup management to develop more effective human resource management strategies, such as balancing workloads, creating variety in tasks, and clarifying each employee's role to reduce the risk of boredom and increase overall team productivity.

THAI BOYS’ LOVE: QUEER REPRESENTATION AND CULTURAL DIPLOMACY IN THAILAND’S SOFT POWER STRATEGY IN SOUTHEAST ASIA Setiawan, Roy; Nyarimun, Ansgrasia Jenifer; Amalia, Naslika
BHUVANA: Journal of Global Studies Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Department of International Relations Universitas Satya Negara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59408/bjgs.v3i2.238

Thai Boys’ Love has emerged as a powerful medium of cultural diplomacy, shaping Thailand’s image as a progressive and inclusive nation in Southeast Asia. This study examines how queer representation in Thai Boys’ Love is deployed as a tool of soft power in international relations. Using queer theory, media studies, and public diplomacy, the research explores the intersection of popular media narratives, regional reception, and cultural policy. The analysis focuses on three popular Thai Boys’ Love series: Love Sick, 2gether, and KinnPorsche, alongside an online survey of viewers in Indonesia and the Philippines. Findings reveal that queer representation in Thai Boys’ Love tends to be normative and aestheticized, featuring cisgender characters from urban middle-class backgrounds with personal conflicts. Digital distribution strategies and active regional fan communities have amplified the transnational reach of Thai Boys’ Love as a cultural product. This study concludes that Thai Boys’ Love functions as a form of cultural diplomacy, fostering emotional affiliation and positive perceptions of Thailand among regional audiences.

The Influence of Incentives and Organizational Commitment on Job Satisfaction Kuspriyono, Taat Kuspriyono; Sitohang, Menari; Setiawan, Roy; Munizu, Musran; Wa Ode Nur
Indonesian Journal Economic Review (IJER) Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ijer.v5i2.624

This study aims to examine the impact of incentives and organizational commitment on job satisfaction at PT ABC in Pekalongan City. A quantitative approach was employed, with data collected through questionnaires. A sample of 90 employees was selected using purposive sampling. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling (SEM) with the Partial Least Squares (PLS) method, supported by SmartPLS version 3.2.9 software. The findings reveal that incentives have a significant positive effect on job satisfaction at PT ABC in Pekalongan City. Similarly, organizational commitment also significantly influences job satisfaction. Furthermore, both incentives and organizational commitment together contribute to job satisfaction at PT ABC in Pekalongan City.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search