Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies Pandecta Jurnal Dinamika Hukum Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Bina Hukum Lingkungan AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Jurnal Manajemen Perbendaharaan Bina Hukum Lingkungan Wahana Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets (JARUDA) Jurnal Pendekar Nusantara Neraca Keadilan
Anwar Sadat Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
SINKRONISASI MATERI PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MATERI HUKUM ISLAM UNTUK MEWIJUDKAN KEADILAN HUKUM Anwar Sadat Harahap; Ahmad Laut Hasibuan; Taufik Siregar
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i1.10259

Abstract

Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia Tahun 2014 sampai Nopember 2019 sebanyak 10.180 yang terdiri  dari 131 UU, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, dan 8.684 Peraturan Menteri. Sekian banyak peraturan tersebut, ternyata ada di antara sebagian materinya masih belum sinkron dengan materi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan normatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang melarang orang tua memukul anak adalah belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang membenarkan orang tua memukul anak sebagaimana disebutkan dalam Hadits Abu Daud, b. Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang melarang suami memukul istri adalah belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang membenarkan suami memukul istri yang melakukan nusyuz, yakni isteri melakukan kedurhakaan (An Nisa ayat 34). Selanjutnya, c. Mmateri KUHP menganut perinsip delik aduan pada kasus perzinaan, seperti pada Pasal 284. Padahal perzinaan dalam Hukum Islam merupakan delik biasa sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat An Nisa ayat 34.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA SURAT TUMBAGA HOLING PADA MASYARAKAT BATAK DI TAPANULI SELATAN Anwar Sadat Harahap; Hardi Mulyono; Nelvitia Purba; Taufik Siregar
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.899 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v6i2.230

Abstract

ABSTRAKBeberapa tahun terakhir ini marak sekali terjadi perusakan lingkungan hidup, seperti pembuangan sampah ke sungai, danau, laut, jalan umum. Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016, meningkat menjadi 67 ton pada 2017 dan lainnya. Beberapa kejahatan lingkungan tersebut terjadi disebabkan oleh kurang tegas, adil dan manfaatnya materi hukum tentang perlindungan lingkungan hidup dan juga belum sepenuhnya dilibatkan masyarakat adat dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Batak telah melakukan perlindungan lingkungan berdasarkan pranata Surat Tumbaga Holing sebagaimana diatur melalui Patik, Filosofi Adat Dalihan na Tolu dan Marga. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perusakan lingkungan berupa: Dibondarkon, Sappal Dila, Dipaorot sian Huta, Dipaorot sian Marga, Diapaulak Salipi Natartar.Kata kunci: batak; lingkungan; surat tumbaga holing.ABSTRACTIn recent years there has been a lot of environmental destruction, such as dumping garbage into rivers, lakes, seas, public roads. Indonesia produced up to 65 million tons of waste in 2016. The above series of environmental crimes arise because apart from being less firm, fair and the benefits of existing legal regulation on environmental protection, they are also caused by the lack of empowerment of indigenous peoples' potential in environmental protection as mandated by the 1945 Constitution and Law Number 32 of 2009. The research uses empirical legal research methods with a normative juridical approach and a socio-legal approach. The results of the study indicate that the Batak indigenous people have carried out environmental protection through the Surat Tumbaga Holing which is regulated in Patik, Filosofi Adat Dalihan na Tolu and Marga. The types of sanctions are: Dibondarkon, Sappal Dila, Dipaorot sian Huta, Dipaorot sian Marga, Diapaulak Salipi Natartar.Keywords: batak; environmental; surat tumbaga holing.
Dampak Program Perlindungan Sosial terhadap Kemiskinan di Sumatra Utara Elimar Sinaga; Tuty Alawiyah Lubis; Erwin Andy Osland Situmorang; Anwar Sadat Harahap
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33105/jmp.v3i2.416

Abstract

Pandemi global Covid-19 memberikan dampak terhadap kenaikan kemiskinan di Provinsi Sumatra Utara. Pemerintah dengan program perlindungan sosial telah berusaha untuk menekan laju pertambahan kemiskinan. Studi ini bermaksud untuk mengukur apakah program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah dapat secara efektif memperlambat laju kemiskinan di Sumatra Utara. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi program perlindungan sosial mana yang memberikan efek terbesar dalam menekan pertambahan penduduk miskin di regional Sumatra Utara. Dengan menggunakan ordinary least square, ditemukan bahwa program perlindungan sosial efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk miskin dan program perlindungan sosial yang paling berpengaruh terhadap penekanan tingkat kemiskinan di Sumatra Utara adalah program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program Kartu Prakerja. Temuan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam desain perlindungan sosial setelah pandemi Covid-19 berlalu.
SOSIALISASI KONSEP KEADILAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT ISLAM Anwar Sadat Harahap; Halimatul Maryani; Adawiyah Nasution; Disna Anum Siregar
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 2 (2022): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v6i2.2104

Abstract

Poligami merupakan aturan yang tertuang dalam Al Qur`an yang tidak bisa dilaksanakan dengan sembarangan apalagi dengan pertimbangan hawanafsu, kesehatan dan kemampuan materi semata, namun lebih dari itu harus mempertimbangkan kemampuan berbuat adil menurut pandangan hukum Islam, tanpa ada yang merasa dijolimi. Poligami ini merupakan salah satu solusi ampuh dalam menyelesaikan permasalahan keluarga bagi orang-orang tertentu. Oleh karenanya hukum pelaksanaan poligami ini bermacam-macam sesuai dengan situasi dan kondisi seseorang yang hendak melaksanakan poligami. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mitra di Desa Sidomulyo tentang konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut Islam. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman mitra tentang konsep keadilan dalam perkawinan poligami menurut Islam.
Model Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Adat Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan Anwar Sadat Harahap; Taufik Siregar
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.24678

Abstract

Beberapa tahun terakhir telah sering terdengar melalui media elektronik tentang tindakan terorisme di Indonesia. Tindak terorisme ini muncul, karena selain kurang tegas, adil dan bermanfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan tindak terorisme, juga disebabkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam mencegah tindak terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pencegahan tindak pidana terorisme berdasarkan adat Dalihan na Tolu di Tapanuli Selatan dilakukan dengan aturan yang tercantum dalam: Filosofi adat adat Dalihan na Tolu, Sipaingot, Tutur dan Uhum dohot Patik 2) Jenis sanksi yang dikenakan kepada teroris: Sappal Dila, Dibondarkon, Dipaorot sian Marga, Dipaulak Salipi Natartar, dan Uhum Hatoban. Various criminal acts of terrorism continue to occur in Indonesia; even the numbers increase from year to year. These various acts of terrorism have arisen because, in addition to being less assertive, the legal provisions concerning the prevention of terrorist acts. Besides, the lack of involvement of indigenous peoples in preventing acts of terrorism as regulated in Article 43B paragraph (4) of Law Number 5 the Year 2018. This study aims to determine the role of Dalihan na Tolu adat in the prevention of criminal acts of terrorism. The research method used is empirical legal research methods. Prevention of criminal acts of terrorism carried out through the rules stated in philosophy, Sipaingot, Tutur, and Uhum dohot Poda. Then the traditional leaders' strategy in preventing the crime of terrorism is done by Providing examples of exemplary, Providing duties in maintaining security and order, Involving the community in every customary activity, and presenting children in customary activities. Furthermore, the types of sanctions imposed on terrorism offenders are: Dibondarkon sanctions (not involved in traditional activities), Sappal Dila sanctions (inviting people to eat in the same village), Dipaorot sian Huta sanctions (issued from villages), Dipaorot sian Marga sanctions (issued from the Marga), sanctions Diapaulak Salipi Natartar (returned to the communal land).
PKM Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Dani Sintara; Halimatul Maryani; Tri Reni Novita; Anwar Sadat Harahap; Samsul Bahri; Abdul Halim; Muhammad Dwi Fahri Lubis
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 2 (2023): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v7i2.2577

Abstract

Telah dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin. Sebagian lahan atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat tak jarang belum ada sertifikatnya, yang berpotensi menimbulkan sengketa di masyarakat pada kemudian hari. Oleh karena itu, lahan atau tanah wajib memiliki sertifikat yang diakui negara. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Hasil yang diperoleh dari terlaksananya kegiatan PKM ini adalah tanah merupakan benda yang memiliki nilai sangat tinggi dan harganya juga sangat mahal, artinya secara nilai historis tanah bagi orang yang memiliki tanah akan mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai kesimpulan bagi seseorang yang memiliki tanah sangat penting untuk mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh persertifikatan tanah yang dimiliki segai bukti sah kepemilikannya serta untuk memperoleh kekuatan hukum atau legalitas sahnya kepemilikan tanah yang dimiliki.
Dalihan Na Tolu as a Model for Resolving Religious Conflicts in North Sumatera: An Anthropological and Sociological Perspective Harahap, Anwar Sadat; Mulyono, Hardi; A. Nuzul, A. Nuzul; Milhan, Milhan; Siregar, Taufik
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 3 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i3.13091

Abstract

It is undeniable that there are various social conflicts in Indonesia which involve various groups of people such as the religious conflict in Poso (2001), in Sampit (2001), in Ambon (2002) and others. Most of them were caused by uncertain, unfair, and misused regulations on keeping people’s religious tolerance. It was also caused by the lack of people’s empowerment in keeping religious tolerance. This study aims to examine dalihan na tulo as a mechanism for resolving religious conflicts in the Mandailing community, North Sumatra. This research uses juridical empirical methods, consisting of anthropological and sociological law approaches. Data were collected by means of interviews and literature studies. The result of the research showed that Dalihan na Tolu tradition based-model of maintaining religious tolerance and resolving conflicts in religious believers was done by using the philosophy of Dalihan na Tolu, Pastak-pastakni Paradaton, Uhum dohot Patik and Tutur dohot Poda. There are three types of negotiation system in resolving the conflicts: Tahi Dalihan na Tolu, Tahi Godang Parsahutaon, and Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (big negotiation among the neighboring villages). Anthropologically and sociologically that the Mandailing community has proven successful in using adat as a resolution of religious conflicts, so as to create peace and order as a function of law in society.
Pengaruh Pemberian Informasi Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan bagi Ibu-Ibu Perwiritan PWBI Kelurahan Kwala Bekala Harahap, Syahrul Bakti; Nasution, Adawiyah; Maryani, Halimatul; Harahap, Anwar Sadat; Halim, Abdul
Wahana Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Desember
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.032 KB) | DOI: 10.56211/wahana.v1i2.150

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu Persatuan Wirit Batak Islam (PWBI),yang dilaksanakan oleh Dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, tentang Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diskusi interaktif dan konsultasi hukum, yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum.
Percepatan Pendaftaran Tanah Yang Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik Untuk Meningkatkan Ekonomi Dan Pencegahan Konflik Di Desa Marindal-I Harahap, Anwar Sadat; Siregar, Disna Anum; Sembiring, Zamalludin; Putra, Andhika Dharma; Alawiyah, Safty; Harahap, Irma Tasya; Humairoh, Lathifah
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.3965

Abstract

Mitra consists of 271 heads of families out of 685 heads of families in Marindal-I Village who still own land with land ownership status in the form of a Certificate signed by the village head or in the form of a sale and purchase letter and others in the form of a Land Certificate signed by the Patumbak District Head. and several plots of inherited land in Marindal-I Village, it turns out that their ownership rights have not been divided by other heirs. As a result, some heirs cannot use the land certificate of the inherited land they are part of as collateral in borrowing money from the bank for business capital. Method of implementing assistance methods for communities who do not yet have a Certificate of Ownership Rights together with the Team with staff from the Marindal-I Village Head's office to take care of land registration and carry out training and assistance to the community and partners regarding procedures for registering land with the BPN Office as regulated in statutory regulations applicable. The results obtained were land registration at the Deli Serdang Regency BPN Office of as many as 43 families out of the 97 targeted, carrying out training in the process of managing and completing land registration files and forming Kelompok Masyarakat Pendaftar Tanah (KMPT) whose main task is to assist in the land registration process continuously and continuously.
Model of Prevention of Social Conflict which Multi Dimensions Based on Local Wisdom of Community Adat Dalihan Na Tolu Harahap, Anwar Sadat; Hasibuan, Ahmad Laut
Brawijaya Law Journal Vol. 5 No. 2 (2018): The Role of State in Contemporary Legal Development
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2018.005.02.01

Abstract

The main purpose of this research is to find a model of punishment in preventing social conflict on local wisdom of Dalihan na Tolu indigenous people. The questions posed in this research include the multi-dimension social conflict prevention model based on local wisdom of Indonesia, the deliberation stage of preventing such conflict and strategies adopted by local wisdom to resolve social conflict. The research further focuses its examination on local society that is Dalihan na Tolu indigenous people. This research uses empirical juridical research method, which is departed from local wisdom norms, or known as adat laws and examines the application of such laws in society. This research proposes that the multi-dimensional model of social conflict prevention should be carried out using the rules contained in: Dalihan na Tolu custom, Sipaingot, Pastak ni Paradaton, Uhum dohot Patik, Hapantunon, Tutur dohot Poda, Marga, Martahi, Mangupa. While the system and strategies of negotiation to reach consencus in preventing multi-dimensional social conflict based on the following norms: Tahi Ungut-ungut, Tahi Dalihan na Tolu, Tahi Godang Parsahutaon and Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung. It is argued that the punishment model usually used by Batak community should be adopted both in preventing as well as resolving social conflict exists in society.
Co-Authors A Halim A. Nuzul, A. Nuzul Abdul Halim Adawiyah Nasution Ahmad Lahut Hasibuan Ahmad Laut Hasibuan Ahmad Murshidi Musthapa Alawiyah, Safty Alkausar Saragih Clarisa Tarigan Dalyanto Disna Anum Siregar Elimar Sinaga Erwin Andy Osland Situmorang Harahap, Irma Tasya Hardi Mulyono Hilman Fikri Humairoh, Lathifah Maryani, Halimatul Milhan Milhan, Milhan Mohamad Gita Indrawan Muhammad Dwi Fahri Lubis Mulyono, Hardi Purba, Nelvitia Putra, Andhika Dharma Ratna Sari Dewi Samsul Bahri Sembiring, Zamalludin Sintara, Dani Siregar, Disna Anum Siregar, Taufik Siti Maziah Binti Ad Rahman Sukma Sahreny Syahrul Bakti Harahap Taufik Siregar Taufik Siregar Toni Hidayat Tri Reni Novita Tuty Alawiyah Lubis